JAKARTA — Beberapa hari ini muncul berita yang menerangkan bahwa Indonesia akan menormalkan hubungan dengan Israel. Beberapa pihak menyebut normalisasi hubungan ini agar memudahkan Indonesia membantu Palestina karena secara de facto di bawah kendali Israel. Merespon masalah ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan, bangsa Indonesia harus tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya. Sejak lama, Indonesia telah menetapkan diri sebagai bangsa anti penjajahan.
“MUI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenlu khususnya Ibu Menlu yang telah bersikap tegas, jelas, dan konsisten dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal anti penjajahan,” ujarnya, Selasa (15/12) di Jakarta.
Usaha menjalin kerjasama dengan Israel, menurutnya, adalah hak setiap bangsa. Namun dalam untuk Indonesia, kata dia, di dalam Undang-Undang Dasar sudah menyebut bahwa bangsa ini anti penjajahan.
“Kita meyakini sepenuhnya bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, jika penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Tanah Air dan rakyat Palestina dibiarkan, maka persudaraan dan perdamaian internasional jelas tidak akan bisa tercapai,” ujarnya.
Dia melanjutkan, masyarakat dunia harus tahu bahwa sejak merdeka, prinsip pokok politik luar negeri Indonesia meyakini menolak segala bentuk imperialisme. MUI sebagai mitra pemerintah berharap pemerintah dan bangsa Indonesia mengorbankan sikap yang sudah tertanam lama itu. Jangan sampai hanya karena pertimbangan ekonomi, bangsa Indonesia mengorbankan itu semua.
“Semua upaya kerjasama termasuk kerjasama bidang ekonomi dengan Israel harus ditolak. Semua orang sudah tahu bahwa Israel adalah negara penjajah dan telah menjajah Tanah Air dan rakyat Palestina dalam waktu yang lama,” paparnya.
“MUI akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel. MUI juga menyampaikan terimakasih karena apa yang diresahkan masyarakat luas akhir-akhir ini terjawab melaui penjelasan dan sikap tegas Kemenlu dan Ibu Menlu,” imbuhnya. (Azhar/Din)