Dubes RI di Myanmar: Isu Ethnic Cleansing Rohingya Tidaklah Benar

JAKARTA—Duta Besar Indonesia untuk Myanmar di Yangon periode 2014-2018, Ito Sumardi, menyampaikan sejumlah pendapatnya terkait persoalan etnis Muslim Rohingya di Rakhine Myanmar.

Dia meyakini pemberitaan media internasional tentang terjadinya ethnic cleansing di Rakhine State adalah tidak benar. Keyakinan beliau tersebut berdasarkan pengamatan beliau ketika mengunjungi Rakhine State.

Hal ini dia sampaikan dalam diskusi Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasonal (HLN & KI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar secara virtual, Rabu, 17 Februari 2021.

Selain itu, beliau juga mendapat informasi bahwa etnik Rohingya yang mengungsi ke negara Malaysia misalnya, mereka memiliki dokumen lengkap dan membayar agen untuk pergi ke Malaysia. Namun di tengah laut, dokumen-dokumen perjalanan tersebut dibuang.

Informasi lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai kondisi keamanan di Rakhine State yang ternyata tertutup karena sepenuhnya dikuasai oleh milisi keamanan etnik Rohingya. Pihak Militer dan Polisi Pemerintah Myanmar justru tidak memiliki akses yang cukup luas.

Ketegangan yang kerap muncul antara etnik Rohingya dengan penduduk setempat termasuk Bhiksu Budha antara lain dipicu oleh perbedaan dalam hal memperlakukan hewan. Umat Budha Myanmar merasa tersinggung terhadap etnik Rohingya yang secara terbuka menyembelih sapi yang merupakan hewan suci bagi umat Budha.

Dubes RI di Yangon, 2018 – sekarang, Prof. Dr. Iza Fadri juga menjelaskan situasi terkini muslim Rohingya di Myanmar. Kondisi buruk jaringan internet di Myanmar yang terjadi sejak kudeta dikuasasi oleh Junta Militer menyebabkan informasi yang dapat diakses masih sangat terbatas pada perkembangan situasi paska kudeta. Seperti penahanan kalangan Pejabat Tinggi Myanmar, maraknya aksi demonstrasi, dan sikap Junta Militer terhadap komunitas Rohingya di Rakhine State yang lebih perhatian dibandingkan dengan sikap Pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan hal ini merupakan keperluan investasi politik untuk Junta Militer jika akan melaksanakan Pemilu 2022.(Nurul)



Leave a Reply

Waqaf Foundation: for Education & Society Development