JAKARTA— Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara merespons pernyataan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) terkait 25 ribu produk usaha mikro kecil (UMK) yang menantikan fatwa halal melalui mekanisme Self Declare BPJPH.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan total 25 ribu produk tersebut masih dalam tahapan pendaftaran. Dari tahapan pendaftaran, masih harus melalui sejumlah tahapan lagi antara lain verifikasi dokumen pendaftaran dan laporan hasil pendampingan.

Dia menyebutkan bahwa produk yang sudah masuk ke Komisi Fatwa langsung ditindaklanjuti, tanpa tunda. Hingga Kamis (21/7/2022), terdapat 5044 laporan pendamping produk halal yang masuk setelah setelah kurasi, diverifikasi internal dan disidangkan.

Dari dokumen produk tersebut, sebanyak 1000 laporan  produk sudah dibahas dalam sidang komisi fatwa, dan sementara terdapat 162 laporan produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sisanya sudah difatwakan.

Fatwa itu penetapan hukum untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat, karenanya butuh kehati-hatian. Karena itu, jangan sampai karena mengejar target sehingga tidak memperhatikan kepatuhan, terlebih aspek syar’inya.

Karena itu MUI berharap, harus ada konsens serius dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pemeriksaan, sehingga saat dikirim ke MUI sudah layak sidang.

Dia memberikan contoh produk yang dianggap tidak memenuhi syarat misalnya, terdapat  satu produk yang bahan bakunya hewani, tapi dokumen pendukung yang disertakan bukan informasi terkait produk hewaninya, melainkan foto orang yang sedang foto bersama. “Hal ini tentu mesti menjadi evaluasi bersama,” kata dia di Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Masalah lain yang sampai hari ini belum dijalankan adalah pihak pelapor dari BPJPH atas produk yang diajukan, yang memberi klarifikasi saat sidang Komisi Fatwa jika dibutuhkan penjelasan.

“Hingga hari ini belum ada tim yang bisa bertanggung jawab untuk hadir dalam sidang. Selama ini staf saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam proses sertifikasi halal, penetapan halal dilakukan dalam sidang di Komisi Fatwa MUI. Hal tersebut berjalan seperti biasa karena memang ini menjadi mandat dan tugas keagamaan yang  dari dulu hingga kini dilaksanakan dengan baik.

Dia menegaskan sidang-sidang fatwa berjalan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang dijadikan acuan bagi pimpinan dan anggota Komisi Fatwa, baik pada aspek syar’i maupun aspek teknisnya.

“Kita juga sudah meredesain pelaksanaan sidang fatwa yang efisien, khususnya untuk produk yang melalui self declare sehingga kapastitasnya bisa banyak dan cepat. Walau demikian  harus tetap memperhatikan aspek kepatuhan, karena ini soal penjaminan halal secara syari,” tutur dia.

Untuk aspek teknis, kata Kiai Miftah begitu akrab disapa, pihaknya juga sudah mengantisipasi kemungkinan meningkatnya volume sidang-sidang mengingat meningkatnya jumlah produk yang disidangkan, salah satunya dengan digitalisasi dan reformulasi penyelenggaran sidang agar lebih efisien. 

Dia menambahkan, pihaknya secara rutin menerima produk yang telah diperiksa LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan juga LPH Surveyor Indonesia.

Penjadwalan sidang juga rutin, dengan pelaporan hasil audit oleh LPH dengan detil. Langkah ini diawali dengan pelaporan hasil pemeriksaan, diskusi, dan klarifikasi dilaksanakan dalam sidang untuk pendalaman yang secara umum berjalan cukup baik.

“Nah, fungsi pelaporan oleh Direktur LPH dalam model sertifikasi reguler itu dijalankan BPJPH saat sidang fatwa terhadap produk yang model self declare, mengingat tidak melalui LPH,” tegasnya.

Sebelumnya BPJPH menyebutkan  Program Sehati yang dibuka sejak Maret 2022 ini menargetkan pemberian sertifikat halal melalui mekanisme self declare untuk 25 ribu produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil). 

“Alhamdulillah, target 25 ribu pendaftar SEHATI telah terpenuhi,” tutur Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Senin (18/7/2022). 

“Selanjutnya, penerbitan sertifikat akan menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia,” imbuh Aqil.  

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki, menuturkan pihaknya mengapresiasi kesadaran para pelaku usaha.

“Semula, hingga awal Juni, jumlah pendaftar di SIHALAL baru sekitar 10 ribu. Padahal, program ini rencananya ditutup pada 30 Juni 2022,” ungkap Mastuki.

Namun, BPJPH tidak patah arang. Serangkaian publikasi, sosialisasi, serta kerja sama dengan sejumlah pihak pun dilakukan. “Akhirnya, kami perpanjang hingga 11 Juli. Tapi berdasarkan data yang masuk, pada 3 Juli 2022, jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota,” papar Mastuki.

“Saat ini sekitar 15 ribu data pendaftar yang masuk belakangan sedang kami validasi dan verifikasi, untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Fatwa MUI,” ujarnya.
 
KOMISI INFOKOM MUI

Post Views: 263

JAKARTA—Indonesia sampaikan draft deklarasi Komunitas Masjid Asia (Asean Masjid Community) mengingat jumlah dan peran penting umat Islam dalam pembangunan peradaban Asia di masa depan.

Draf deklarasi itu disampaikan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI, Bunyan Saptomo, dalam acara Konferensi Internasional Komunitas Masjid Asean 2022 di Gedung Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta Timur, Rabu (20/07/2022).

Hal itu, menurut dia, juga bentuk perwujudan dari dokumen Asean social culture community sehingga perlu kerja sama dalam semua bidang, utamanya bidang keagamaan merupakan bagian penting apa arti keislaman.

Bunyan berharap deklarasi itu bisa secara konsisten dilakukan dan mendapat respons positif dari negara-negara lainnya di Asia mengingat yang hadir dalam konferensi itu hanya Indonesia-Malaysia.

“Intinya bisa mulai dari suatu kegiatan kebersamaan, tidak perlu ketua tapi rutin konferensi bergilir. Kemudian setelah dianggap lebih maju isinya diganti organization of Islamic cooperation,” lanjutnya.

Draf dekralasi itu dikenal dengan Jakarta Declaration On Asean Masjid Community yang secara resmi ditawarkan oleh Indonesia, di antaranya:

1. Welcome the formal establishment of Asean 2015 comprising 3 pillars community yang bertujuan untuk stabilitas politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
2. Agree to work together to promote Islam Washatiyah in Southeast Asia sebagai upaya untuk mewujudkan ketentaraman dan kesejahteraan masyarakat di Asia.
3. Agree to work together to deveploment through Masjid in Southeast Asia
4. Agree to establish Asean masjid community
5. Agree to organize the next meeting of Asean Masjid Community in Malasyia in the year 2023.
   (A Fahrur Rozi, ed: Nashih)

Post Views: 230

JAKARTA–Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPH SDA) MUI, Hayu Prabowo mengungkapkan bahwa terjadinya krisis iklim disebabkan oleh krisis moral.

Hayu Prabowo juga mengutip Qs. Al-Rum ayat 41. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

“Ini adalah sebuah dakwah, bagaimana merubah perilaku manusia terutama bumi itu sendiri,” kata dia saat menjadi narasumber dalam Konferensi Internasional Komunitas Masjid ASEAN, di Gedung DPP DMI, Rabu (20/7).

Untuk itu, Hayu Prabowo sangat berharap, masjid dapat memainkan peran strategisnya untuk dapat mengubah akhlak umat Islam agar menekan terjadinya krisis iklim tersebut.

Hayun Prabowo mengibaratkan bumi itu sebagai masjid, yang juga harus dirawat.

Selama menjabat sebagai Ketua LPH SDA MUI, Hayun Prabowo mengaku sudah merumuskan enam fatwa Tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia.

Keenam fatwa tersebut yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka, Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan.

Kemudian, Fatwa Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Daur Ulang Air, dan Fatwa Nomor 1 Dalam Munas MUI ke-9 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Ziswaf untuk Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat.

“Nah disinilah MUI telah mengeluarkan fatwa. Fatwa ini harus bisa diturunkan kedalam kehidupan masyarakat dan inilah fungsi masjid,” terangnya.

Hayun Prabowo yang juga Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga, Hubungan Luar Negeri dan Lingkungan Hidup DMI ini menambahkan bahwa fatwa tersebut kemudian dibuatkan buku panduan.

“Untuk apa? Untuk di sosialisasikan dan diterapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 205

JAKARTA– Milad MUI ke-47 yang berlangsung 26 Juli 2022 di Hotel Sultan Jakarta akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Milad MUI Ke-47, KH Cholil Nafis, Selasa (19/07) kepada MUIDigital.

Kiai Cholil menyampaikan, Presiden dan Wakil Presiden akan hadir dalam acara itighosah dan menyampaikan amanat pada kegiatan tersebut. Presiden Jokowi hadir sebagai kepala ngara sementara Kiai Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

“Persiapan Milad MUI Ke-47 sudah mencapai 90 persen,” ungkap Kiai Cholil.

Milad MUI Ke-47 ini akan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, Pimpinan Komisi Badan dan Lembaga di MUI, Pimpinan Lembaga Negara , Menteri Kabinet, Pimpinan Badan dan Lembaga Negara, Pimpinan Ormas Islam tingkat pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Islam, serta Pengasuh atau Pimpinan Pondok Pesantren.

Ketua MUI Bidang Dakwah itu mengungkapkan, Milad MUI Ke-47 ini merupakan rangkaian penguatan ukhuwah dan kekuatan umat yang dirajut dalam bingkai kemerdekaan. Tema Milad kali ini adalah Merajut Kesatuan dan Kekuatan dalam Bingkai Kebinekaan. Pada gelaran Milad nanti, juga akan terlaksana forum dai dan konten kreatif.

“Komisi Dakwah dan Komisi Infokom akan melakukan konsolidasi dakwah untuk mengakrabkan dan memperbaiki diri. Kita ada forum ukhuwah yang mengundang Ketua Ormas Islam yang tergabung di MUI,” ungkapnya.

Dikatakannya, pada Milad tersebut, MUI akan meluncurkan program Wakaf, Infak, dan Sedekah ala Pesantren atau yang disingkat Wis Pren. MUI juga akan memberikan MUI Award kepada beberapa tokoh yang berjasa dalam perkembangan keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

“Insyaallah MUI juga akan memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berjasa kepada Indonesia baik jasa kebangsaan maupun keislaman di Indonesia,” ujar pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini. (Saddam Al-Ghifari/Azhar)

Post Views: 247

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menerima seekor sapi qurban dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. Penyaluran sapi qurban tersebut diberikan melalui Staf Baznas RI kepada Kepala Kantor MUI Pusat, Akbar Kurniawan di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (11/07/2022).

Ketua Panitia Qurban 1443 H MUI, KH Rofiqul Umam Ahmad, menyampaikan rasa terima masih atas perhatian dan bantuan Baznas yang telah mengirimkan seekor sapi kepada MUI.

Dia mengatakan, pihaknya akan menunaikan amanah tersebut dengan menyalurkan daging sapi qurban dari Baznas kepada mereka yang berhak menerimanya.

“Insya Allah Panitia Qurban MUI Pusat akan menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujar Rofiq yang juga menjabat sebagai Wasekjen MUI ini.

Sementara itu, Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad, mengaku bersyukur, karena Baznas dapat terus bersinergi dan menjalin kerja sama yang baik dengan MUI.

Ia mengatakan, Baznas-MUI akan terus bersinergi dan bergandengan tangan dalam menjalankan peran mulia sebagai khadimul ummah. “Terima kasih kepada MUI yang terus bekerja sama dengan BAZNAS. MUI adalah milik umat sekaligus penjaga dan pemersatu umat dan BAZNAS akan selalu berkomitmen untuk membantu umat yang membutuhkan,” ujar Pria yang akrab disapa Kiyai Noor Achmad saat dihubungi redaksi MUIDigital.

Lebih lanjut, Kiyai Noor mengatakan, kedepan pihaknya berencana menggandeng MUI untuk bekerja sama dalam rangka program daging qurban yang dikemas dalam kaleng untuk kemudian disalurkan kepada umat yang membutuhkan terutama di daerah 3 T (terpencil, terdepan, dan tertinggal).

“Kami berharap yang akan datang antara BAZNAS dan MUI dapat bekerjasama dalam penanganan hewan qurban yang dikalengkan dalam rangka untuk membantu umat di daerah 3 T, membantu penanganan stunting dan bantuan pangan untuk wilayah bencana,” kata dia. (Arif Hasibuan, ed: Nashih)

Post Views: 292

JAKARTA— Komisi Fatwa MUI Pusat memperpanjang batas pengiriman naskah Call For Papers The 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS) tentang Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial sampai 19 Juli 2022. Melalui surat Dewan Pimpinan MUI nomor UU-1590/DP-MUI/VII/2022, batas akhir pengumpulan makalah yang semula 8 Juli diperpanjang menjadi 19 Juli 2022.

“Makalah yang terkumpul akan direview dan dinilai pada 20 Juli sampai 22 Juli 2022. Pengumuman makalah terpilih akan dilaksanakan pada 23 Juli 2022. Seminar dan presentasi makalah tanggal 26 sampai 28 Juli 2022 di Hotel Sultan, Jakarta, ” ungkap Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, Senin (11/07) kepada MUIDigital.

Kiai Niam mengatakan, Call for Papers Annual Conference on Fatwa Studies ke-6 dimaksudkan sebagai sarana pertukaran gagasan dan pemikiran para ulama, cendekiawan, akademisi, dan peneliti tentang berbagai hal terkait dengan

Masih sama dengan tahun sebelumnya, Kiai Niam menyampaikan, Call For Papers tahun ini bertema Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial. Tema utama tersebut kemudian dibagi menjadi empat sub-tema pembahasan.

“Ada empat sub tema pembahasan yaitu Kelembagaan dan Metodologi Fatwa, Fatwa Akidah dan Ibadah, Fatwa Sosial Kemasyarakatan, dan Fatwa Produk Halal, ” ujarnya.

Kiai Niam menyampaikan, 50 peserta terpilih akan diundang memperesentasikan naskahnya di hadapan Dewan Pimpinan MUI dan akademisi. Segala biaya akomodasi dan transportasi akan ditanggung sepenuhnya oleh MUI.

Adapun ketentuan penulisannya, lanjut Kiai Niam, menggunakan bentuk huruf Times New Roman 12 dengan jarak/spasi tunggal. Karya tersebut ditulis di kertas ukuran A4 dengan margin atas 4, kiri 4, bawah 3, dan kanan 3. Karya tersebut ditulis maksimal dalam lima belas halaman di luar halaman referensi/daftar pustaka.

“Naskah yang sudah dikirimkan berarti menjadi milik panitia. Makalah terpilih akan dimasukkan ke dalam buku kumpulan makalah dan prosiding, ” ujarnya.

Dia menambahkan, naskah yang sudah siap bisa dikirimkan ke email Komisi Fatwa MUI yaitu komisi.fatwamui@gmail.com dalam format dokumen/microsoft word. (Dhea Oktaviana/Azhar)

Post Views: 241

JAKARTA–Perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H menjadi momentum Pemerintah untuk mengatasi polarisasi yang masih terjadi di tengah masyarakat akibat polarisasi politik di tahun 2019.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam, KH Jeje Zaenudin, kepada MUIDigital, Senin (11/7/2022).

“Jangan malah menimbulkan kesan sebaliknya, bahwa seakan-akan situasi keterbelahan ini sepertinya sengaja dirawat dan diawetkan demi kepentingan kekusaan politik tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Kiai Jeje mengatakan, perayaan Idul Adha membawa hikmah mendalam yang bisa membangun solidaritas masyarakat.

Pada momen ini, kata Kiai Jeje, telah mendorong masyarakat untuk semangat bergotong royong atau bekerja bersama. Namun, lanjutnya, hal ini saja tidak cukup.

Wakil Ketua Umum PP Persis ini menerangkan, momentum ini harus menjadi pengingat bagi para pemimpin pemerintahan untuk meneladani Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS.

Kiai Jeje menjelaskan, Allah telah menyuguhkan kisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pelajaran yang sangat berharga tentang kerelaan untuk mengalahkan egosime diri sendiri dan mengorbankannya demi meraih ridho Allah.

“Jika para pemimpin negeri ini mengambil keteladanan kepeminpinan seperti Nabi Ibrahim dan Ismail, kita yakin permasalahan bangsa seberat apapun akan teratasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kiai Jeje juga mengingatkan masyarakat Muslim untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai kesempatan memperkuat ukhuwah dan solidaritas nasional.

Hal ini juga termasuk untuk bisa saling menghormati dan semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan, serta mampu menepis isu-isu provokatif yang dapat memecah ukhuwah.

“Sudah seharusnya bagi para pemimpin negeri dan pejabat negara membuktikan kesungguhan kerja mereka. Mereka harus jadi para negarawan yang seluruh kebijakan dan keputusan mereka untuk kepentingan umat dan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 229

JAKARTA—Rangkaian ibadah haji 1443 H sudah selesai. Para jamaah haji asal Indonesia merasa puas dengan pelayanan dan bimbingan selama proses rangkaian ibadah haji.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Arif Fahrudin yang menjadi delegasi Amirul Hajj dari MUI terkait adanya perbaikan pelayanan dan kualitas ibadah haji pascapandemi dua tahun terakhir.

Menurut Kiai Arif, kepuasan itu disampaikan langsung oleh para jamaah Haji, utamanya jamaah yang dari tanah air. Ada banyak pelayanan yang memuaskan yang tidak ditemui pada pelaksanaan haji di tahun sebelumnya.

“Hal ini banyak disampaikan oleh para jamaah haji bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan seperti layanan bus shalawat,” paparnya saat dimintai keterangan oleh MUIDigital, Senin (11/07/2022).

Seperti disebut oleh Kiai Arif, peningkatan perbaikan itu berupa operasional bus shalawat untuk antar-jemput salat lima waktu jamaah haji ke Masjidil Haram, fasilitas tenda di Arafah dan Mina yang sudah layak, persediaan catering yang melimpah dan fasilitas hotel yang sangat memuaskan.

Dia juga mengapresiasi adanya pelayanan tenaga fasilitator bimbingan ibadah yang mumpuni, inisiasi klinik satelit di beberapa penginapan serta layanan kesehatan yang cepat tanggap dengan adanya Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

“Alhamdulillah bisa tercukupi bahkan terpenuhi, tidak ada kekurangan,” tambahnya.

Meski demikian, Kiai Arif tetap memberikan catatan untuk layanan jamaah haji di tahun mendatang, di antaranya:

1. Jarak pemondokan bisa lebih didekatkan lagi ke Masjidil Haram. Pemerintah kita hendaknya melakukan renegosiasi dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) agar jemaah haji Indonesia memperoleh giliran penempatan tenda yang lebih dekat ke Jamarat, mengingat Indonesia penyumbang jamaah haji terbesar, jemaahnya taat aturan, serta ramah dan santun.
2. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) lebih memperhatikan pelestarian tempat dan segala peninggalan bersejarah dari Rasulullah, para sahabat, dan ulama generasi salafus salihin serta tempat bersejarah penting lainnya.
3. Screening dan monitoring kesehatan jemaah haji lebih dimaksimalkan jauh-jauh waktu sebelum keberangkatan. Sehingga meminimalisir potensi penambahan pasien haji Indonesia di tanah suci. Ini penting koordinasi antara Kemenag dengan Kemenkes.
4. Menambah keterlibatan perempuan sebagai tenaga petugas penyelenggaraan ibadah haji dan petugas pendukung. Sehingga jika jemaah membutuhkan konsultasi ibadah fiqih perempuan tidak canggung jika ada petugas perempuan yang proporsional jumlahnya. (A. Fahrur Rozi/Angga)

Post Views: 322

JAKARTA – Dzulhijjah sebagai bulan haram (mulia) menyimpan banyak keutamaan, di antaranya terdapat rangkaian ritual ibadah haji, perintah berqurban, keutamaan 10 hari pertama di awal bulan, serta amalan khusus lainnya.

Selain ragam keutamaan yang telah disebutkan di atas, terdapat hari istimewa yang hanya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu hari Tasyriq. Apa itu Hari Tasyriq?
Merujuk pada artian secara bahasa, Tasyriq berasal dari bahasa Arab yaitu tasyriq yang berarti penghadapan ke arah timur (arah sinar matahari).

Akan tetapi yang dimaksud dengan hari Tasyriq disini adalah tiga hari setelah Idhul Adha (10 Dzulhijah), yaitu hari pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada ketiga hari tersebut, umat Islam diperbolehkan untuk menyembelih hewan qurbannya.

Lafal “tasyriq” merupakan bentuk masdar dari fi’il madhi yaitu “syarraqa” yang berarti “matahari terbit atau menjemur sesuatu”.

Dalam kitab Lisan al-Arab karya Syekh Ibnu Manzur (711 H) disebutkan bahwa ada dua pendapat ulama mengenai alasan penamaan hari Tasyriq.

Pertama, penamaan Tasyriq dikarenakan pada hari itu umat Muslim menjemur daging qurban untuk dibuat dendeng.

Ketika masa Rasulullah SAW, belum ada teknologi penyimpanan daging seperti kulkas atau freezer, sehingga untuk menyimpan daging dalam jangka waktu yang lama, mereka harus menjemur daging qurban tersebut agar tetap bisa dikonsumsi.

Kedua, pelaksanaan qurban yang dilakukan setelah matahari terbit. Pada hari Tasyriq, umat Islam diperbolehkan melaksanakan ibadah apapun kecuali puasa. Hal ini dikarenakan, hari Tasyriq merupakan waktu berqurban jadi sangat dianjurkan untuk menikmati daging-daging qurban yang dibagikan. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ تعَالى

Dari Nubaisyah Al-Hudzali, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Hari Tasyriq adalah hari makan, minum (pada riwayat lain), dan hari dzikir.” (HR Muslim).

Apa saja amalan Hari Tasyriq?

Pertama, perbanyak dzikir dan tasbih. Firman Allah SWT dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 203:

۞ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ ….”

Berdzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya….”

Dalam kitab Lathaif Al-Ma’arif karya Ibnu Rajab al-Hanbali, dia mengutip pendapat sahabat Ibnu Umar RA dan mayoritas ulama mengenai maksud dari “hari-hari yang ditentukan” ayat di atas adalah tiga hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu hari Tasyriq.

Sedangkan pendapat dari sahabat Ibnu Abbas Ra dan Atha’ RA, maksud dari redaksi “hari-hari yang ditentukan” adalah empat hari yang dihitunh sejak hari raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya.

Selain dzikir dan tasbih, disunnahkan pula untuk membaca takbir hingga Tasyriq berakhir.

ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ، ﺻﻼﺓ اﻟﻐﺪاﺓ، ﻭﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ

“Rasulullah SAW membaca takbir sejak subuh di hari Arafah dan berhenti di Asar terakhir Hari Tasyriq.” (HR Al-Hakim. Meskipun daif tapi ada jalur riwayat lain).

Kedua, perbanyak doa kepada Allah SWT. Selain diperintahkan untuk banyak berdzikir pada hari Tasyriq, dianjurkan pula untuk memperbanyak doa di dalamnya. Kegiatan berdzikir erat kaitannya dengan doa. Oleh sebab itu para ulama Salaf sangat menganjurkan agar umat Islam memperbanyak doa selama hari Tasyriq.

Merujuk pada kitab Lathaif Al-Ma’arif yang mengutip penjelasan dari Ziyad Al-Jasshas yang meriwayatkan dari Abu Kinanah Al-Qurasyi bahwa beliau pernah mendengar sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Musa Al-‘Asyari berkata dalam khutbahnya saat pelaksanaan salat Idul Adha, “Setelah hari raya ada tiga hari, dimana Allah menyebutnya dengan istilah ‘hari-hari yang ditentukan’. Dan doa pada hari-hari itu tidak akan ditolak. Dengan demikian, perbesarlah harapan kalian.”

Ketiga, menyembelih hewan qurban. Berqurban merupakan amalan sunnah bagi umat Islam yang mampu. Melalui kegiatan berkurban, Allah SWT mensyariatkan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar yang berupa hidangan istimewa dari hewan sembelihan.
Adapun hewan yang dikurbankan harus sesuai dengan ketetapan syariat, seperti berkualitas baik, tidak sakit, tidak cacat, cukup umur, dan lain sebagainya.

Firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۗ “Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berqurbanlah!”

Keempat, larangan berpuasa serta anjuran menikmati makanan dan minuman. Adanya syariat berqurban, terdapat pula perintah menikmati hidangan baik berupa makanan dan minuman selama hari Tasyriq. Bentuk larangan berpuasa merupakan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT melalui sesembelihan hewan qurban.

Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas melalui hadis riwayat Imam Muslim bahwa hari Tasyriq merupakan hari makan dan minum.
Melalui ritual ibadah kurban, ditetapkannya hari Tasyriq serta berbagai macam kemuliaan di dalamnya merupakan sarana dari Allah SWT bagi hamba-Nya untuk berbagi kebahagiaan dan kenikmatan pada sesama selama perayaan Idul Adha.

Kebersamaan yang diciptakan melalui penyembelihan hewan qurban hingga menikmati hidangan dari hewan sesembelihan, diharapkan mampu meningkatkan kebersamaan sosial. Hal ini sejalan dengan hadirnya Islam sebagai rahmat untuk semesta “rahmatan lil ‘alamin”. Wallahu’alam. (Isyatami Aulia, ed: Nashih)

Post Views: 345

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menyalurkan daging qurban sebanyak 10 ekor Sapi dan 42 ekor domba qurban kepada masyarakat. 10 ekor sapi tersebut di antaranya; pemberian dari Kepala Staf Sekretariat TNI Angkatan Laut sebanyak 5 ekor, serta Wakil Presiden RI, Baznas, Basarnas, Kapolri, dan Bapak Djan Faridz masing-masing 1 ekor sapi qurban.

Sementara 42 ekor domba qurban lainnya datang dari pemberian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sedangkan 100 pack daging qurban dalam kemasan juga datang dari Bapak Chairul Tanjung.

Ketua Panitia Qurban 1443 H Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rofiqul Umam Ahmad menyampaikan, pihaknya telah menunaikan amanah para pemberi hewan dan daging qurban kepada MUI dengan sebaik-baiknya.

“Alhamdulilah, kami telah melaksanakan kegiatan pemotongan dan penditribusian daging qurban oleh MUI kepada berbagai kelompok masyarakat, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat sesuai dengan amanah dari para pemberi hewan kurban,” ujar pria yang akrab disapa Rofiq ini di Jakarta, Selasa (12/07/22).

Rofiq yang juga menjabat sebagai wasekjend MUI Pusat ini kemudian mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada MUI untuk melakukan pendistribusian daging qurban kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wapres, Bapak KASAL, Bapak Kapolri, Pimpinan Baznas, Pimpinan Basarnas, Pimpinan BPKH, Bapak Djan Faridz dan Bapak Chairul Tanjung yang telah menyalurkan hewan dan daging qurban kepada masyakarat melalui MUI Pusat,” tutur Rofiq.

Rofiq lebih lanjut mengatakan, pihaknya berkomitmen dan melaksanakan amanah tersebut dengan menyalurkan daging qurban ke berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, daging qurban telah kami salurkan ke Satpam, warga masyakarat, pemulung, pedagang kecil, santri, tukang sampah, OB, anak yatim piatu, dan berbagai masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Rofiq kemudian berharap, hewan dan daging qurban dari para pihak yang disalurkan melalui MUI dapat memberikan kebahagiaan kepada berbagai kelompok masyarakat tersebut.

“Sudah menjadi komitmen MUI untuk terus memberikan sumbangsihnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat,” kata Rofiq.

(Arif Hasibuan/Fakhruddin)

Post Views: 177

JAKARTA – Kementrian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa matahari akan melintas tepat di atas kabah pada 15 dan 16 Dzulhijjah atau 15 dan 16 Juli 2022.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kemenag, Adib menjelaskan, peristiwa ini dikenal dengan istilah Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat.

Adib menambahkan, peristiwa yang akan terjadi pada 15 dan 16 Juli itu diperkirakan terjadi pada pukul 16.27 WIB atau 17.27 WITA.

“Matahari melintas tepat di atas kabah. Sehingga bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus dimana saja akan mengarah lurus ke kabah,” kata dia dalam keterangan yang diterima MUIDigital, Rabu (13/7/2022).

Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Barat ini menambahkan, berdasarkan tinjauan asrronomi atau ilmu falak, terdapat beberapa tekhnik yang dapat digunakan untuk memverifikasi arah kiblat.

Beberapa teknik tersebut di antaranya menggunakan kompas theodolite dan fenomena posisi matahari tepat diatas kabah.

“Bagi unat Islam yang bertempat tinggal di Wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) tidak mendapatkan peristia Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat,” tuturnya.

Adib menjelaskan, pada wilayah WIT, tidak mendapatkan peristiwa tersebut dikarenakan matahari sudah terbenam.
Sehingga, lanjutnya, tidak dapat menghasilkan bayang-bayang benda.

Pada peristiwa ini, Adib mengatakan, Kemenag mengimbau umat Islam yang mempunyai pedoman arah kiblat untuk dapat menyesuaikan dengan arah bayang-bayang benda tersebut.

Adib mengimbau umat Islam agar memperhatikan pedoman arah kiblat. Salah satunya dengan memastikan benda yang menjadi patokan harus berdiri tegak dan lurus atau menggunakan Lot/Bandul.

“Permukaan dasar harus datar dan rata, serta jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI dan Telkom,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 187