All posts by Insight – DARULFUNUN Institute

Tidak ada kekerasan dalam Islam tanpa Jurisdiksi

Seorang kawan Jamaican Preacher pernah mengajukan persoalan serupa ketika dalam perantauan di Inggris, yang menjadikan saya perlu memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh kaean tersebut, saya sampaikan kembali semoga berguna bagi kawan-kawan yang lain.

Kekerasan yang dimaksud memang di sah kan sebagai pendekatan syariat dalam Agama, jika kita melihat Taurat / Old Testament, terdapt syariat yang keras berbuat dosa makan bertaubat dengan harakiri, jumlah rakaat dalam shalat, jumlah ibadah, dsb.

Untuk kita yang suka membaca sejarah Musa maka akan menemukan hal ini, baik dalam Opd Testament maupun kisah yang diangkat kembali dalam Al-Quran, sebagian besar ayat yang di klaim oleh orientalis sebagai hujjah kekerasan dalam Islam pada umumnya bercerita tentang Bani Israel sebelumnya, seperti ayat qisas.

Menariknya ketika risalah Nabi Isa turun, pendekatan muamalah ini jauh bertolak belakang, pendekatan lunak pun diperkenalkan, tidak salah jika orang-orang yang membaca New Testament memahami pendekatan kasih dalam risalahnya, walaupun dalam segi Ibadah masih dalam kuantitas yang cukup besar.

Kemudian apa menariknya Islam, ini pertanyaan berikutnya yang ditanyakan kawan saya, saya sampaikan yang dikukuhkan dalam Islam adalah Wasathiyah, yakni salah satunya dapat dipahami pendekatan baik keras (seperti kaum Nabi Musa) maupun lunak (seperti kaum Nabi Isa) hanya bisa dijustifikasi dalam bentuk pelembagaan keadilan, semua pendekatan tsb hanya bisa disahkan dalam yurisdiksi, keputusan ketua, pemimpin, sidang hakim, jumhur dan musyawarah.

Mengakui kekerasan dalam Islam sama seperti mengakui kekerasan dalam pendidikan, dalam pengasuhan anak, dalam keseharian, yang realita ini selalu ada tapi tidak pernah diakui, setidaknya begitu saya melihat peradaban bangsa di eropa.

Mereka memaki, mereka menghardik anak-anak juga tidak jauh lebih baik daripada kita disini, tetapi mereka tidak pernah mengakui kekerasan dalam pendidikan mereka, setidaknya dalam konsep legal dan akademik mereka.

Pun begitu hendaknya kita sebagai Muslim, maupun sebagai entitas lainnya.

Mengakui keerasan itu seperti mundur beribu langkah ke dalam zaman batu yang belum menerima risalah, seperti narasi Kartini “Habis gelap terbitlah terang”, maka apa yang jelas terlihat dalam terang sulit disampaikan jika obor selalu dibiarkan padam dalam kegelapan.



Menuju Pendidikan Massal

Di awal kemerdekaan Indonesia corak pengembangan pendidikan memang sangat berat kepada “elite education”, artinya pendidikan dipandang sebagai hak kaum elit, baik elit karena berada dalam lingkar kekayaan ataupun elit karena dalam lingkar kekuasaan.

Seiring dengan tuntutan perubahan zaman, juga tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, upaya menuju pendidikan massal yang berbeda dengan corak pendidikan elitisme rasanya masih jauh dari realita.

Untuk mencapai tujuan pendidikan massal tersebut diperlukan stimulus, pergerakan dari masyarakat dan pelaksana pendidikan, baik pemerintah maupun swasta, untuk merumuskan tentang pendidikan massal, yang mampu memberikan warna terhadap publik kebanyakan, masyarakat umum bukan yang hanya sebagian.

Dalam konteks lingkungan sekolah, simbol-simbol peringkat perlu diperhalus kembali, seperti rangking satuan ke rangking skala, ujian-ujian dan kurikullum sekolah perlu dievaluasi kembali apakah standard yang diberikan melampau dari keperluan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan sebagainya.

Kemudian yang perlu dicermati adalah beban materi, dan berbagai kegiatan tambahan lain yang kemudian apakah pendidikan massal ini reliable dengan kondisi perekonomian masyarakat. Walaupun saat ini dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), apakah masih diperlukan lagi SPP tambahan untuk dibebankan kepada masyarakat?

Penyelenggaraan pendidikan sudah sepatutnya anggaran APBN dan APBD yang diperuntukkan untuk pendidikan dialokasikan untuk operasional saja, dimana pembangunan infrastruktur yang mengambil porsi juga sama banyak tidak mengurangi hak-hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan ini pola penyelenggaraan pendidikan memerlukan reformasi yang signifikan. Di beberapa negara terdepan dalam pengelolaan pendidikan, akan dapat dilihat bagaimana hal yang penulis kemukakan diatas adalah strategi yang paling efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan pendidikan massal.

Pendidikan massal yang terukur juga harusnya menjadi satu titik poin yang perlu dikedepankan, terukur bukan berarti dengan banyaknya ujian atau target yang terlalu tinggi, tetapi terukur dalam artian satu tahapan ke tahapan yang lain diperlukan standar yang bisa dilalui secara massal.

Hal ini juga dapat diamati di negara yang maju dalam penyelenggaraan pendidikan, ujian kenaikan adalah satu evaluasi, bukan hanya bagi siswa didik, terutama bagi penyelenggara pendidikan. Sehingga dapat di pahami, kewajiban memberikan hak belajar adalah sesuai dengan umur dan kapasitas yang ada untuk mengejar jika tertinggal. Hal ini bertolak jauh kebelakang dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, momok “tidak naik kelas” adalah salah satu kesia-siaan jika kita melihat bagaimana waktu dan biaya yang dikeluarkan, baik oleh siswa, orang tua dan juga penyelenggara pendidikan.

Saat ini bukan hanya kerja keras yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara, akan tetapi perlu bekerja secara cerdas, cerdas dalam melihat tantangan kedepan, dan memberikan solusi, bukan hanya rapi dan cantik dalam pelaporan diatas kertas.