Category: Berita

  • MUI Dituntut Memainkan Peran Strategis Transformasikan Nilai Islam ke Hukum

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mentransformasikan nilai-nilai Islam khususnya pada bidang hukum dan perundang-undangan, ke dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

    Pernyataan ini disampaikan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Arah Baru Perjuangan Umat Islam Bidang Hukum”, di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (10/1). FGD ini merupakan rangkaian kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia VII 2020 pada 26-29 Februari mendatang.

    Upaya ini, menurutnya, harus menjadi perhatian MUI. “Dasar negara kita tidak bisa dijauhkan dari Islam, sehingga tugas dari MUI adalah melakukan transformasi ini. Karena seluruh nilai itu sudah ada di dalam Islam, maka tugas MUI mentransformasi nilai-nilai Islam itu ke dalam berbagai aspek kehidupan dan kebangsaan kita,” kata dia yang juga Ketua Umum Sarikat Islam itu.

    Menurut Hamdan, Islam memiliki hubungan yang spesifik dengan negara Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Dia memaparkan, perdebatan awal tentang negara Indonesia muncul dari dua kelompok.

    Pertama, kelompok yang menginginkan negara dengan berdasarkan Islam, dan kelompok kedua menginginkan negara berdasarkan kebangsaan.

    “Yang pada akhirnya adalah kompromi. Kompromi dengan Ketuhanan Yang Mahaesa dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam itu. Kompromi kedua adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, dan kompromi ketiga (adalah) menerima untuk kembali kepada UU Dasar 1945 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Jakarta,” tutur dia.

    Dia menggarisbawahi posisi MUI yaitu mewakili kepentingan dan cara pandang umat Islam Indonesia dalam kehidupan berhukum di Indonesia. “Kita harus berangkat dari dasar ideologi negara, dan hubungan Islam dengan negara,” ujarnya.

    “Negara Indonesia ini adalah negara yang tidak mungkin dipisahkan dan harus mengakui posisi penting dan strategisnya Islam dalam kehidupan bernegara,” kata dia. (Azhar/ Nashih)

  • Menag Paparkan Konsep Omnibus Law di Rapat Pleno Wantim MUI

    JAKARTA—Menteri Agama, Fachrul Razi, menceritakan program-programnya menjadi menteri saat ini. Hal itu disampaikannya di hadapan pimpinan ormas Islam tingkat pusat di kegiatan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Ke-47 di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

    Menag dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa selama ini dia sudah menghadiri sekitar 50 forum pertemuan baik kepada tokoh Islam maupun non Islam. Dalam pertemuan itu, Menag masih menyuarakan program menteri sebelumnya yaitu terkait moderasi beragama atau Islam wasathiyyah. Dia menilai Islam ekstrem kanan dan ekstrem kiri seperti sebuah bandulan yang akhirnya akan berhenti mencari gravitasi.

    “Kita berusaha mendekatkan satu sisi yang sangat moderat ke arah sisi yang sangat konservatif, sehingga bandulan itu menjadi di tengah dan titik temu kita bersama,” katanya.

    Karena itu, Menag menyampaikan bahwa dia ingin menerima semua jenis ormas Islam tanpa melihat masa lalunya. Menurutnya, selama ormas Islam tersebut berkomitmen memajukan negara dan membangun bangsa, maka tidak ada alasan untuk menolak sebuah ormas Islam.

    Menag pada kesempatan itu juga menceritakan bahwa Presiden sedang menggagas program Omnibus Law. Ombinus Law nanti akan menjadi hukum yang mewadahi hukum-hukum lain yang sejenis yang bertujuan mencari terobosan, menghemat waktu, biaya, dan memberikan kepastian. Khusus pada bidang agama, Ombinus Law berlaku pada dua hal. Pertama adalah terkait sertifikasi halal dan kedua terkait wakaf.

    “Di bidang agama, ada sertifikasi halal. Kita malu karena masalah sertifikasi halal itu ada yang sudah lama mendaftar dan mengurus namun ternyata masih tidak kaluar. Dengan Omnibus Law, kalau ada yang mengurus sudah terlalu lama, misalnya dua puluh hari sertifikat tidak keluar, maka harus ada jalan keluar,” kata dia.

    Pada bidang wakaf tunai, kata dia, pemerintah selama ini melihat bahwa wakaf menjadi salah satu sumber dana potensial dalam membantu fakir miskin dan mengentaskan kemiskinan. Negara-negara Timur Tengah umumnya sudah menggabungkan urusan wakaf dan haji karena wakaf memang penting. Sementara di Indonesia, sampai saat ini, total wakaf yang tercatat Kemenag senilai Rp 100 miliar.

    “Dasar pemikirannya adalah terobosan, yang kita inginkan adalah terobosan agar bermanfaat. Kita mencoba memanfaatkan Omnibus Law ini dengan sebaiknya,” kata dia. (Azhar/ Nashih).

  • Direktur LPPOM MUI: Indonesia Masih Berpotensi Jadi Pusat Halal Dunia

    JAKARTA — Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengaku bahwa perkembangan industri halal di Malaysia maupun Thailand ternyata sudah mengalahkan Indonesia. Di Indonesia, kata dia, sampai saat ini masih berurusan dalam pembangunan infrastruktur industri halal, sementara dua negara itu sudah lama selesai. Dua negara itu, kini telah mapan dalam menjalankan industri halal.

    “Maka dari itu, saya mengajak untuk segera ada akselerasi industri halal dalam negeri sebelum semakin tertinggal, ” katanya dalam diskusi publik “Menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Utama dalam Industri Halal Dunia” di Hotel Morrissey, Jakarta, Senin (06/01).

    Mengenai permasalahan yang saat ini masih ada di Industri halal Indonesia, kata dia, harus cepat ada jalan keluar atau diskresi.

    “Harus ada diskresi jangan sampai kehilangan momentum atau kita tidak kebagian,” kata dia.

    Lukman mengungkapkan, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal dunia. Faktor-faktor seperti jumlah umat Islam yang mayoritas, penggunaan fiqih empat madzhab, jumlah ilmuan yang melimpah mendukung potensi itu terwujud.

    Sayangnya, imbuh dia, sampai saat ini perkembangan industri halal masih berkutat dalam penerapan undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) saja. Padahal niat awal UU ini ada untuk memperkuat dan semakin memberdayakan industri halal di Indonesia.

    “UU itu diawali semangat memperkuat dan memberdayakan,” kata dia. (Azhar/Din)

  • Sambut Olimpiade Musim Panas 2020, LPPOM MUI Jalin MoU dengan Organisasi Halal Jepang

    JAKARTA — Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menjalin kerjasama dengan Japan Indonesia Halal Consulting Management (JPI) melalui penandatanganan MoU di Jakarta, Senin (06/01). MoU ini ditandatangani langsung oleh Wakil Direktur LPPOM MUI, Sumunar Jati dan Wakil Presiden JPI, Eris Liu.

    Sumarjati mengatakan, MoU ini diharapkan bisa memperbanyak produk halal yang beredar di Jepang. Hal ini sejalan dengan momentum Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.

    “Jepang selaku tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020 akan. menerima tamu dari banyak negara, pastinya butuh makanan, minuman, dan produk halal,” ungkap Jati.

    Jati menambahkan, MoU ini juga bertujuan menjadikan Indonesia sebagai trend setter ekonomi halal di dunia dengan melebarkan sayap di Jepang.

    “Negara kita ini kan masyarakatnya mayoritas Muslim, jadi sudah seharusnya Indonesia menjadi leader dalam industri halal,” kata dia.

    Wakil Presiden JIP, Eric Liu berharap dengan tanda tangan ini maka PI. menjadi mitra strategis LPPOM MUI di Jepang.

    “JPI juga ingin mengkonsolidasikan posisi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal di dunia,” kata dia.

    Dia melihat kebangkitan ekonomi negara-negara mayoritas muslim bermakna bahwa pangsa pasar Muslim semakin besar. Pada tahun 2023, kata dia, pertumbuhan pasar syariah global diprediksi mencapai tiga triliun US Dolar. Menurutnya, perkembangan ekonomi halal bahkan terlihat menanjak di tengah kelesuan ekonomi dunia. (Azhar/Din)

  • Silaturahim ke Republika, MUI Sosialisasikan KUII

    JAKARTA— Panitia Kongres Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 bersilaturahim ke Harian Republika. Dalam silaturahim tersebut, panitia menyampaikan persiapan kongres yang digelar di di Hotel Novotel Pangkal Pinang, Bangka Belitung 26-29 Februari 2020 itu.

    Ketua Pelaksana Kongres, Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, mengatakan tema utama yang diangkat dalam kongres ini adalah “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Maju, Adil dan Beradab.”

    “Kongres ke -7 ini akan dihadiri 700 peserta di antaranya dari pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren dan pemangku kebijakan lainnya,”ujar dia saat berkunjung ke Kantor Republika, Selasa (7/1).

    Menurut Zaitun, penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk umat Islam. Jika kongres sebelumnya hanya membahas masalah yang sedang terjadi, nantinya Kongres ini akan membahas strategi jauh ke depan terkait masalah umat Islam yang akan dihadapi di 50 tahun yang akan datang.

    MUI memilih Bangka Belitung sebagai lokasi kegiatan karena, provinsi ini menjadi salah satu destinasi wisata halal friendly yang sedang berkembang. Sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat mengenalkan provinsi yang tergolong baru dimekarkan ini kepada umat Islam di Indonesia.

    Zaitun juga bersyukur karena pemerintah propinsi Bangka Belitung mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Nantinya dalam acara ini akan dilakukan diskusi kelompok dengan berbagai tema yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Kongres Umat Islam Indonesia ke-7, Buya Anwar Abbas mengatakan akan membahas strategi umat Islam agar dapat mengimbangi kemajuan Indonesia di 2040-2050.

    “Kongres sebelumnya kami hanya membahas seputar ekonomi, politik, dan budaya, tetapi kini melihat lanskap Indonesia rasanya simbol keislaman mulai terkikis,” ujar dia.

    Ketika Indonesia menjadi negara maju, besar dan adikuasa, timbul pertanyaan apakah akan terjadi kesenjangan ekonomi dan perpolitikan. Saat ini Indonesia masih berkutat pada demokraris prosedural bukan substansial.

    Umat Islam di Indonesia saat ini mencapai 87,17 persen dari populasi secara keseluruhan. Tetapi faktanya, dalam perpolitikan dan ekonomi masih menjadi minoritas.

    “Saya menghitung dalam angka penduduk yang duduk di tingkat elite strategis, hanya 10 persen umat Islam yang menguasai ekonomi, sisanya adalah etnis atau umat lain,” ujar dia.

    Demikian halnya di dunia pendidikan, saat ini masih minim lulusan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dibandingkan etnis lain. “Saya berpikir kita perlu belajar dari mereka mengenai etos kerja. Jepang dan Korea misalnya, mereka memiliki nasionalisme yang tinggi, mereka memiliki kebanggaan dengan produk yang dihasilkan negara mereka,” kata dia.

    Begitu juga dengan China, ketika Anwar pergi ke negata tersebut dia tidak menemukan produk impor dengan harga murah. Masyarakat umum lebih banyak menggunakan produk dalam negeri mereka. (Republika/Nashih)

  • Kiai Ma’ruf: Prof Yunahar Orang Baik yang Memiliki Visi Konstruktif

    JAKARTA — Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin mengenang sosok Almarhum Prof Yunahar Ilyas sebagai orang yang baik dan memiliki visi konstruktif. Hal itu dikatanya di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (03/01).

    “Menurut saya, beliau orang baik, punya visi yang positif, konstruktif dalam membangun kemaslahatan umat,” katanya.

    Kiai Ma’ruf tidak menyangka Prof Yunahar akan kembali ke haribaan Allah SWT secepat ini. Pasalnya pada pertemuan terakhirnya dengan Prof Yun di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta awal November lalu, Prof Yun masih terlihat bersemangat dan bercerita akan menjalani operasi ginjal.

    “Beliau menceritakan bahwa beliau akan mengalami operasi dan beliau masih semangat waktu itu saya tidak menduga bahwa ternyata telah berlanjut, ternyata tidak dipanjangkan umurnya,” terangnya.

    Kiai Ma’ruf dalam kesempatan itu juga menceritakan kenangan kedekatannya dengan Prof Yun terutama dalam hubungan ketua umum dan Wakil ketua umum MUI. Dia mengatakan bahwa banyak kesamaan antara dirinya dengan Prof Yun.

    “Banyak sekali kenangan saya dengan beliau karena beliau wakil ketua umum dan saya sebagai ketua umum,” katanya.

    “Kita banyak kesamaan pandangan terutama dalam membina umat bagaimana mengawal bangsa dan negara supaya tetap utuh bagaimana menyatukan umat bagaimana memberdayakan umat itu kita bareng lah punya kesamaan pandangan,” imbuhnya.

    Kiai Ma’ruf berdoa semoga dengan amal ibadah yang telah dilakukan Prof Yun semasa hidupnya, Allah SWT menempatkannya di tempat terbaik.

    “Semoga beliau diterima amal ibadahnya dimaafkan segala kesalahannya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT,” ujarnya. (Azhar/Din)

  • Membangun Tim Kerja, Ibrah dari Pasukan Al-Fatih

    Siapa yang tidak kenal dengan Mehmet Al-Fateh atau Muhammad Al-Fatih, seorang khalifah Ottoman yang diberi keberhasilan oleh Allah membebaskan Konstantinopel (Istanbul sekarang). Banyak cerita dan ibrah yang dapat diambil dari kisahnya, bahkan beberapa kisahnya menjadi legenda yang kemudian diceritakan kemudian hari, seperti kisah Drakula, kisah perluasan pembebasannya karena kedzaliman penguasa lainnya, hingga kisah pasukannya yang memindahkan kapal-kapal mereka melintasi bukit dalam penyerangan ke Konstantinopel melalui teluk (Golden Horn) pada tahun 1453M.

    Cerita yang terakhir ini, insyaallah kita coba ambil ibrahnya, dan mengaitkannya dengan apa yang menjadi pertimbangan seorang pemimpin dalam menyusun pasukannya, dalam hal ini kita akan kaitkan dengan membangun tim yang solid.

    Syahdan, sewaktu pembebasan Konstantinopel Al-Fatih meminta pasukannya berpuasa dan shalat malam. Sebagian mengikuti tapi banyak yang terlalu santai, walaupun permintaan ini adalah permintaan wajar dan berhujjah dari segi agama.

    Sejarahwan tidak masuk dalam analisis ini, bagaimana upaya mengidentifikasi loyalis untuk membentuk tim yang solid dilakukan oleh Mehmet Al-Fatih. Kita perlu paham hujjah adalah alat untuk meyakinkan, maka siapapun bisa berhujjah dan mendasarkan argumen mereka, tapi intensi ataupun niat hanya individu tersebut dan Allah yang tahu.

    Begitu juga dengan hal ini, intensi Mehmet Al-Fatih meminta pasukannya berpuasa dan tahajud kita tidak benar-benar tahu, paling mudah mensadarkannya pada perintah ibadah dalam beragama. Kita coba lihat dari perspektif lain, jika permintaan ini adalah untuk menguji bagaimana respon pasukannya terhadap permintaan pemimpinnya. Karena aksi dan respon adalah hal yang nampak untuk diberi penilaian.

    Begitulah yang terjadi, Al-Fatih meninggalkan mereka yang ragu terhadap perintahnya, menyisakan mereka anggota pasukan yang yakin terhadap permintaan pemimpinnya. Jumlah mereka tidak banyak dibandingkan jumlah mereka ketika berangkat pertama kali, tetapi mereka inilah loyalis tim solid yang kemudian sejarah mencatat pasukan ini diminta untuk memindahkan kapal melewati bukit-bukit sebagai strategi untuk menghindari halangan rantai atau tali yang dipasang antara pantai teluk untuk menghambat kapal pasukan Al-Fatih untuk masuk ke hilir teluk.

    Menariknya mereka berhasil memindahkan kapal-kapal mereka (sejarahwan mencatat 70 kapal) tanpa keluhan dengan senyap dalam semalam dan memotong jarak ke hilir teluk. Pasukan yang solid ini yang kemudian sebagian syahid dan mampu membebaskan Konstantinopel setelah peperangan berhari-hari lamanya.

    Begitulah pelajaran dari Al-Fatih, untuk maju pemimpin memerlukan tim yang solid, tidak terlalu banyak argumentasi yang kontra produktif, ataupun menjadi duri sembunyi yang mendua loyal kepada pihak lain. Pasal kedua ini pun sebenarnya sulit dibuktikan, sehingga wajar pasal kedua ini dikatakan seperti duri dalam daging, dicongkel kita juga yang sakit sendiri. Walaupun begitu pasal pertama cukup dapat dijadikan bukti dari aksi dan respon anggota tim.

    Menguji dengan permintaan tentu tidak sesederhana itu, permintaan itulah yang akan menjadi sumber konflik. Tetapi yang menarik hal ini menghantarkan manusia dalam pilihan hitam atau putih bukan lagi abu-abu. Dan pasukan Al-Fatih mengalami itu, mereka yang abu-abu pun harus memilih, sebagian mereka mungkin beruntung menjadi pasukan loyalis yang solid, tetapi sebagian hanya menjadi tentara reguler biasa yang pemimpinnya tidak berharap padanya, dan mereka pun tidak berharap pada pemimpinnya.

    Inipun sesuai dengan ayat Al-Quran mengenai taat kepada Allah, rasulNya dan pemimpin di kalangan kamu.

    Hanya saja konteks pemimpin disini jarang sekali dibawakan oleh penceramah dalam konteks real yang kecil, seperti ketaatan anggota keluarga ke pemimpin keluarga, ketaatan masyarakat ke pemimpin masyarakat, ketaatan pekerja dengan tempat kerjanya, dsb. Ketaatan pun menjadi satu bahan kajian yang besar, bisa dimulai dari pengakuan, janji , baiat atau bahkan dalam konteks organisasi modern juga dikenal dengan kontrak kerja.

    Ketika keadaan pasukan tim yang solid sudah bisa diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah untuk mempersiapkan inovasi bergerak maju bersama dalam strategi dan taktik. Hal ini sama seperti harapan Al-Fatih kepada pasukannya, karena bagaimanapun pasukan atau individu yang ragu akan menghabiskan waktu dengan keraguannya dan bahkan juga memungkinkan menghabiskan materi yang tidak sedikit hingga kehilangan kredibilitas karena keragu-raguannya.

    Kira-kira inilah ibrah bagaimana tim solid diidentifikasi, permasalahan organisasi secara umum adalah menghabiskan banyak waktu dengan konflik, kemudian yang menjadi kontra produktif dengan bertahannya anggota tim yang tidak solid di dalam tim karena pertimbangan ekonomi. Perlu dipahami juga, membangun tim solid bukan berarti kita menyingkirkan dengan cara mendzalami. Reward dan punishment tidak seharusnya diberlakukan disini, karena loyal atau tidak, reward dan punishment diberlakukan karena melakukan inovasi memberikan keuntungan pada organisasi atau melakukan pelanggaran etika kerja yang menyebabkan kerugian organisasi secara umum.

    Semoga bermanfaat, dan semoga kita dapat membangun tim solid yang mampu memindahkan rintangan yang besar. Wallahu’alam

  • Mengenang Kiprah Prof Yunahar Ilyas di MUI untuk Umat dan Bangsa

    JAKARTA— Umat Islam Indonesia kembali berduka. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua PP Muhammadiyah, Prof Yunahar Ilyas telah berpulang.

    Tokoh kelahiran Bukit Tinggi 22 September 1956 ini, wafat pada Kamis Malam pukul 23.47 (02/01) di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta.

    Semasa hidupnya, almarhum mendedikasikan diri untuk umat dan bangsa. Kiprah guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di MUI berawal sejak 2005.

    Almarhum berkhidmat di MUI sejak tahun 2005. Pada tahun 2005-2010 Ptof Yunahar mendapat amanah sebagai Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Periode berikutnya, pada tahun 2010-2015 beliau menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penelitian dan Pengkajian.

    Pada periode terakhir ini masa khidmat MUI 2015-2020, beliau menjabat Wakil Ketua Umum MUI yang membidangi masalah-masalah keagamaan.

    Di selain menjabat di pengurus harian MUI, beliau juga menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Atas kiprahnya ini, beliau diganjar sebagai Tokoh Syariah 2019 oleh Majalah Investor. Beliau juga menjadi dewan pengawas syariah (DPS) di Bank Bukopin Syariah, Mandiri Utama Finance Syariah, serta Asuransi WanaArtha.

    Buya Yunahar, begitu akrab disapa, adalah sosok ulama sekaligus akademisi yang produktif. Di antara karyanya adalah Feminisme dalam Kajian Islam Klasik dan Kontemporer yang diterbitkan Pustaka Pelajar. Oleh banyak kalangan, Prof. Yun dikenal sebagai sosok yang mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dengan santun dan tak menyakiti siapapun. Paradigma keberagamaannya, almarhum dikenal sangat moderat.

    Meski dalam kondisi yang kurang sehat dan tubuh yang semakin lemah, Buya Yunahar beberapa kali masih menyempatkan hadir rapat pimpinan harian rutin setiap Selasa di Gedung MUI Pusat. Kala tubuhnya benar-benar mengurus dan harus selalu didampingi sang istri, penyabet gelar Lc dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Arab Saudi ini bahkan tetap hadir di Lombok dalam acara Rapat Kerja Nasional MUI Pusat terakhir masa khidmat 2015-2020 pertengahan Oktober tahun lalu. Hal ini menunjukkan komitmen almarhum dalam mengabdi untuk umat dan bangsa.

    Dokter pendamping sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, dr Agus Taufiqurrahman yang selama ini turut mendampingi Prof Yunahar menjelaskan, setelah dirawat di RS Sarjito, Prof Yunahar semula dalam rangka persiapan cangkok ginjal.

    “Kondisi Buya Yunahar yang terus menurun, kemudian beliau dirawat di ICU,” jelas Agus Taufiqurrahman, sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (3/1).

    Sekjen MUI Pusat, Buya Anwar Abbas, dalam keterangan tertulisnya Jumat (03/01) pagi tadi juga menyampaikan dukanya atas kepergian Prof Yun. Menurutnya, Prof. Yun adalah sosok ulama mumpuni yang kreatif dalam mencari jalan keluar di setiap permasalahan-permasalahan yang buntu.

    “Beliau adalah orang bijak yang sering bisa melihat celah di saat banyak orang sudah mengalami rasa buntu, beliau adalah ulama yang mumpuni,” katanya.

    “Mudah-mudahan itu semua (amal ibadah itu) nanti akan menjadi penolong beliau dalam menghadap Allah SWT di alam akhirat sana,” imbuhnya.

    Selamat jalan Buya Yunahar, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan mengampuni segala kekhilafan. (Azhar/ Nashih/Thobib)

  • Innalillah, Wakil Ketua Umum MUI Prof Yunahar Ilyas Kembali ke Rahmatullah

    JAKARTA—Innalilahi wainna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Prof Dr KH Yunahar Ilyas, Lc Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2 Januari pukul 23.47 di RS Sarjito Yogyakarta.‬

    Dokter pendamping sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, dr Agus Taufiqurrahman yang selama ini turut mendampingi Prof Yunahar menjelaskan, setelah dirawat di RS Sarjito, Prof Yunahar semula dalam rangka persiapan cangkok ginjal.

    “Namun karena kondisi prof Yun menurun kemudian dirawat di ICU,” jelas Agus Taufiqurrahman, sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

    Prof Yunahar merupakan putra Bukittinggi kelahiran 22 September 1956 ini menjadi anggota Muhammadiyah sejak 1986.

    Menamatkan pendidikan dasar di Padang, dua gelar S1 diperoleh di Fak. Usluhuddin Universitas Ibnu Riyadh (1983) dan Fak Tarbiyah IAIN Imam Bonjol tahun 1984. S2 dan S3 diselesaikan di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada 1996 dan 2004.

  • MUI Ajak Umat Islam Ringankan Beban Korban Banjir

    JAKARTA— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mengajak umat Islam dan masyarakat turut meringankan beban korban banjir di beberapa daerah.

    “Kepada masyarakat diimbau untuk bisa mengulurkan tangan serta membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan agar beban material dan kejiwaan yang mereka pikul menjadi lebih ringan,” kata Buya Anwar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1).

    Kepada masyarakat luas, dia mengimbau setiap pihak jangan saling menggugat dan atau menyalahkan karena persoalan banjir sangat kompleks dan membutuhkan kerja sama serta pendekatan yang holistik.

    Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan pemerintah pusat untuk bisa duduk bersama mencari solusi yang lebih baik untuk penanganan banjir.

    Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, banjir tahun ini tergolong dahsyat sehingga mendatangkan kerugian yang cukup besar.

    MUI, kata dia, mengimbau masyarakat yang ditimpa musibah tetap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian. “Mudah-mudahan dengan demikian Allah SWT akan mengganti semua kerugian yang didapat dengan yang lebih baik lagi,” katanya. (Antara/ Nashih)

  • MUI Ajak Sambut Tahun Baru 2020 dengan Kegiatan Keagamaan

    JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam mengisi malam pergantian tahun baru 2020 Masehi dengan kegiatan keagamaan seperti memperbanyak beribadah dan zikir.

    “MUI mengimbau umat Islam untuk tidak merayakan tahun baru dengan foya-foya dan. berlebihan karena itu mendatangkan kemudharatan, dibandingkan kemanfaatan,” ungkap Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Djaidi kala memberikan tausiah akhir tahun di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (31/12).

    MUI, lanjut Kiai Jaidi, mengajak umat memenuhi kegiatan malam tahun baru dengan kegiatan keagamaan atau yang bermanfaat.

    “MUI mendorong agar umat Islam melaksanakan tahun baru 2020 dengan zikir atau pengajian, ceramah, muhasabah, istighosah, prntas seni budaya Islam, gotong royong membersihkan lingkungan, bazar kebutuhan pokok, donor darah, dan lain sebagainya, ” katanya.

    Dia menambahkan, MUI berharap akhir 2019 dan awal 2020 ini menjadi momentum emas bagi umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan merenungkan kembali makna kehidupan yang sebenarnya.

    “Berakhirnya 2019 dan memasuki awal 2020 menjadi momentum emas bagi umat Islam dan bangsa kita untuk merenungkan makna kehidupannya. Memohon ampun atas kesalahannya, serta berkomitmen menjadi lebih baik sikap dan perilakunya pada 2020,” imbuhnya. (Azhar/Nashih)

  • Ketua MUI Bidang Perempuan Pecahkan Dua Rekor MURI Sekaligus

    JAKARTA — Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Pusat Prof. Amany Lubis memecahkan dua rekor MURI sekaligus. Prof. Amany mendapatkan dua rekor tersebut sebagai Rektor Perempuan Pertama UIN di Indonesia dan Penceramah Perempuan Pertama di depan Raja Maroko. Pendiri MURI, Jaya Suprana menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Prof. Amany, Jumat (20/12) di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta, Ciputat.

    Dalam acara peluncuran dan bedah buku Autobiografi Prof. Amany tersebut, Rektor UIN Jakarta ini mengucapkan rasa syukur atas penghargaan ini. Dia juga bersyukur karena pada saat yang sama bisa menyelesaikan autobiografinya yang telah terbengkalai tiga tahun. Dia juga berterima kasih kepada setiap pihak yang sudah mendukungnya sehingga mencapai titik ini.

    “Capaian ini tentu karena banyak pihak, saya berhutang budi pada ibu saya, kepada almamater UIN, kepada 28 ormas yang saya ikuti, terimakasih rekan-rekan, para guru, keluarga, dan teman-teman semoga Allah akan membalas,” tuturnya.

    Prof Amany mengungkapkan, kondisi Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari sosok perempuan. Setiap perempuan, kata dia, berperan penting dalam membangun bangsa dan menjadikannya lebih maju.

    Senada dengan itu, Jaya Suprana menegaskan bahwa capaian Prof. Amany adalah bukti bahwa Indonesia layak dijadikan acuan terkait masalah gender.

    “Indonesia layak menjadi teladan bagi dunia terkait gender, bahwa perempuan Indonesia bisa berkarya di mana saja dan. saya merasa sekarang memberi anugerah untuk mendapat kehormatan, saya kira ini bukan lagi rekor di tingkat Indonesia, tapi rekor dunia yang membanggakan,” ujarnKetua MUI Bidang Perempuan Pecahkan Dua Rekor MURI Sekaligus

    Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Pusat Prof. Amany Lubis memecahkan dua rekor MURI sekaligus. Prof. Amany mendapatkan dua rekor tersebut sebagai Rektor Perempuan Pertama UIN di Indonesia dan Penceramah Perempuan Pertama di depan Raja Maroko. Pendiri MURI, Jaya Suprana menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Prof. Amany, Jumat (20/12) di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta, Ciputat.

    Dalam acara peluncuran dan bedah buku Autobiografi Prof. Amany tersebut, Rektor UIN Jakarta ini mengucapkan rasa syukur atas penghargaan ini. Dia juga bersyukur karena pada saat yang sama bisa menyelesaikan autobiografinya yang telah terbengkalai tiga tahun. Dia juga berterima kasih kepada setiap pihak yang sudah mendukungnya sehingga mencapai titik ini.

    “Capaian ini tentu karena banyak pihak, saya berhutang budi pada ibu saya, kepada almamater UIN, kepada 28 ormas yang saya ikuti, terimakasih rekan-rekan, para guru, keluarga, dan teman-teman semoga Allah akan membalas,” tuturnya.

    Prof Amany mengungkapkan, kondisi Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari sosok perempuan. Setiap perempuan, kata dia, berperan penting dalam membangun bangsa dan menjadikannya lebih maju.

    Senada dengan itu, Jaya Suprana menegaskan bahwa capaian Prof. Amany adalah bukti bahwa Indonesia layak dijadikan acuan terkait masalah gender.

    “Indonesia layak menjadi teladan bagi dunia terkait gender, bahwa perempuan Indonesia bisa berkarya di mana saja dan. saya merasa sekarang memberi anugerah untuk mendapat kehormatan, saya kira ini bukan lagi rekor di tingkat Indonesia, tapi rekor dunia yang membanggakan,” ujarnya. (Azhar/Din)

  • Tetap Jalankan Sertifikasi Auditor, LPPOM MUI: Belum Ada Pendaftar Satupun

    Polemik sertifikasi halal masih terus mengemuka. Dalam beberapa kesempatan MUI dikatakan tidak menjalankan sertifikasi. Padahal,  Wakil Direktur LPPOM MUI,  Sumunar Jati mengungkapkan bahwa belum ada sama sekali auditor yang mengajukan pendaftaran. Karena itu, LPPOM MUI belum menjalankan apapun.

    “Sampai sekarang belum ada yang daftar,  baru tanya-tanya saja,” ujarnya kala dihubungi mui.or.id,  Jumat (20/12). 

    “Sampai detik ini belum ada tindak lanjut dengan mengisi formulir APL 01 dan APL 02, juga bukti administratif lainnya sebagai bentuk pendaftaran resmi,” imbuhnya.

    Jati memaparkan,  sesuai UU JPH,  sertifikasi auditor ini penting untuk memastikan kompetensi auditor.  Sesuai UU tersebut,  MUI adalah lembaga yang ditunjuk menjalankan sertifikasi auditor. Namun karena sampai sekarang belum ada auditor yang mendaftar,  maka proses sertifikasi belum dimulai. 

    “Sertifikasi ini penting untuk memastikan kompetensi auditor sebagai ujung tombak proses sertifikasi halal,” katanya. 

    Sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang,  MUI menginstruksikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LPPOM MUI untuk melaksanakan tugas ini. LSP LPPOM MUI sendiri sudah mendapatkan persetujuan BNSP dalam menjalankan tugasnya dan ruang lingkup auditor halal. 

    “Saat ini acuan standar yang digunakan adalah Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Auditor Halal yang dibuat oleh MUI. Memang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, LSP LPPOM MUI pun melakukan penyesuaian dengan mendaftarkan verifikasi skema sertifikasi auditor halal berdasarkan SKKNI tersebut ke BNSP, ” ujarnya. 

    Berdasarkan kondisi tersebut, Jati menegaskan bahwa saat ini pun LSP LPPOM MUI sudah siap menjalankan amanah ini, namun belum ada yang mendaftar.

    “Apalagi dengan adanya surat penunjukan dari MUI yang merupakan lembaga yang mendapatkan amanah langsung dari UU,” ungkapnya.

    “Kesiapan LSP LPPOM MUI tersebut belum mendapat respon calon auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal lain. Terbukti sampai saat ini belum ada satu pun calon auditor halal yang mendaftar ke LSP,” tambahnya.

    Sambil menunggu ada auditor yang mendaftar,  LPPOM MUI kini aktif melakukan sertifikasi auditor dari LPH LPPOM MUI. 

    “LSP LPPOM MUI sudah merangkum informasi terkait proses sertifikasi auditor halal dan persyaratannya dalam sebuah brosur yang dapat diunggah di website,” katanya. (Azhar/Thobib)

  • Perkuat Ekonomi Desa Gambut, MUI Jalin MOU dengan BRG dan Bukalapak

    Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (LPLH-SDA) MUI Pusat menjalin kerjasama dengan Bukalapak dan Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerjasama ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa gambut sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan yang baik. Salah satu kerjasamanya dalam bentuk Dai Peduli Gambut. 

    ”Kerjasama antara BRG dengan MUI pada program Da’i Peduli Gambut merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan inspirasi sekaligus memberdayakan organisasi keagamaan untuk aktif berperan dalam perlindungan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun aksi, baik dalam kegiatan ibadah dan muamalah,” ungkap Kepala LPLH-SDA MUI,  Hayu Prabowo,  Kamis (19/12) di Jakarta.

    Dalam kerjasama ini,  MUI akan memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup dan SDA sesuai prinsip Islam. 

    “Kami akan membuat modul pendidikan dan dakwah untuk peningkatan pemahaman dai peduli gambut serta penguatan jaringan institusi masjid,” ungkapnya. 

    Kerjasama ini juga meliputi pengembangan Eco-Masjid atau Masjid Peduli Gambut pada desa-desa gambut.  Pengembangan tersebut mencakup pengelolaan air, sanitasi, dan lingkungan. 

    “Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pengembangan kegiatan-kegiatan program restorasi yang berbasis masyarakat melalui pengembangan program masjid ramah lingkungan pada desa-desa peduli gambut yang berada di dalam kawasan target restorasi, ” ungkapnya. 

    Kepala BRG,  Nazir Foead mengatakan kerjasama ini merupakan upaya dalam memelihara ekosistem gambut secara baik dan berkelanjutan.  Keberlanjutan itu salah satunya ditopang oleh peningkatan ekonomi masyarakat setempat. 

    “BRG percaya bahwa upaya restorasi ekosistem gambut di Indonesia adalah tanggung jawab berbagai pihak. Dukungan dari mitra seperti Bukalapak terutama dalam hal pemasaran digital, serta MUI dalam hal edukasi restorasi gambut berbasis masjid. Kami harap dapat membuat upaya restorasi pada ekosistem gambut berkelanjutan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Presiden Bukalapak, Fajrin Rasyid menyampaikan bahwa kerjasama ini bisa memperluas pasar UMKM terutama kalangan petani gambut.

    “Bukalapak sangat mengapresiasi kerja sama dengan BRG, karena selain dapat berkontribusi dalam upaya restorasi ekosistem gambut Indonesia, kami juga melihat peluang untuk menyediakan ruang bagi para petani dan perajin untuk memasarkan produknya melalui online platform kami,”

    “Selain itu, pelatihan pemasaran digital untuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat ekosistem gambut diharapkan dapat memperkuat konten dan komunitas pelapak di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Azhar/Thobib)

  • Dituduh WSJ Terima Suap Terkait Uighur, Ini Respon MUI

    Media Amerika Wall Street Journal beberapa hari lalu menulis tuduhan bahwa beberapa pimpinan Ormas Islam, Jurnalis, dan Akademisi di Indonesia mendapatkan suap dari Pemerintah China. Tuduhan itu menyusul anggapan bahwa negara-negara mayoritas muslim terkesan diam terhadap isu Uighur, tidak seperti media Barat yang terus menerus memberitakan.

    Sejak akhir tahun lalu, beberapa media besar Barat seperti Guardian, BBC, Wall Street Journal, bahkan New York Post banyak mengulas mengenai isu Uighur di Xinjiang. Di tengah gegap gempita berita dari media Barat itu, beberapa mempertanyakan mengapa negara mayoritas muslim justru terkesan diam dengan isu itu, tidak seperti Amerika dan negara Barat lainnya. Lalu muncul desas-desus, dan yang terbaru seperti yang ditulis WSJ itu.

    Tuduhan WSJ tersebut berdasarkan pada usaha pemerintah Cina mengundang jurnalis, akademisi, politisi, bahkan influencer sosial media untuk melihat langsung kondisi di Xinjiang pada Februari 2019 lalu. Sembilan bulan yang lalu, beberapa pimpinan MUI, NU, Muhammadiyah, jurnalis media nasional, dan akademisi memang diundang pemerintah China untuk melihat kondisi Xinjiang secara langsung. Pimpinan MUI menerima penawaran itu dalam rangka tabayyun karena kehebohan isu Xinjiang, termasuk klaim penahanan sejuta warga Xinjiang selalu datang dari media Barat. Kunjungan itulah yang dianggap WSJ sebagai suap agar banyak yang diam dengan isu Uighur.

    Merespon tuduhan tersebut, Sekjen MUI Pusat Buya Anwar Abbas menilai bahwa selama ini MUI telah menjalankan tugas sesuai porsinya. MUI, kata dia, telah menjalankan amar ma’ruf nahi munkar.

    Buya Anwar mengungkapkan tidak pernah mendukung tindakan represif di manapun, entah itu di Xinjiang ataupun di Afghanistan yang dilakukan Amerika.

    “Kita mengutuk tindakan dan sikap Pemerintah China terhadap umat Islam Uighur dan sikap pemerintah Amerika terhadap Afghanistan dan rakyat Palestina yang dzalim, karena MUI cinta damai dan cinta keadilan,” ungkap Buya Anwar, Jumat (13/12) di Kantor MUI Pusat, Jakarta.

    Labih lanjut Anwar mengatakan, tuduhan bahwa setelah kunjungan kemudian banyak yang diam itu tidak beralasan. Bahkan, katanya, kalaupun pemerintah China mengundang MUI untuk datang ke China seribu kali pun tetap tidak akan mengubah posisi MUI bila masih ada kekerasan terhadap Uighur di Xinjiang.

    “Meskipun seribu kali pemerintah China mengundang MUI datang ke China, selama pemerintah China tidak bisa menghormati hak-hak beragama rakyat Uighur, maka MUI akan tetap bersuara lantang,” tegas dia.

    Sementara itu, Ketua MUI Bidang Infokom yang pada Februari lalu sempat ke Xinjiang mengungkapkan bahwa tuduhan itu menyederhanakan masalah. MUI, kata dia, memiliki sikap sendiri yang berbeda dengan media-media Barat dalam merespon isu Xinjiang. Hanya karena berbeda respon, tidak lantas MUI tidak bersuara tentang Xinjiang.

    “Kami punya sikap yang jelas tentang saudara kami di Xinjiang. Sikap kami tentu tidak sama dengan sikap orang-orang yang selama ini mengkritisi China, terutama Amerika dan Barat,” kata dia.

    “Kalau (respon) kami tidak sama dengan mereka (Amerika), janganlah kemudian kami dituduh seperti menerima ini dan itu, seakan-akan kami terkena sogok yang asalnya kritis lalu tidak kritis, itu tidak benar,” imbuhnya.

    MUI sendiri beberapa kali juga menerima kunjungan dari delegasi Uighur. Terakhir, Delegasi Uighur sekaligus Ketua Majelis Turkistan Timur Seyit Tumturk dua minggu lalu diterima di MUI. Langkah MUI dalam merespon isu Uighur memang berbeda dengan Barat dan medianya, namun tidak berarti MUI diam.

    Amerika dan Barat sejak akhir tahun lalu memang fokus memberitakn isu Uighur. Laporan ada sejuta masyarakat Uighur yang ditahan di Kamp Konsentrasi juga bermula dari media Barat akhir tahun lalu. Yang terbaru, merespon masalah Uighur ini, DPR Amerika meloloskan undang-undang Uighur 2019 atau Uighur Act 2019. Lolosnya undang-undang memicu reaksi keras dari China dan semakin merenggangkan hubungan kedua negara setelah perang dagang yang berlarut-larut. (Azhar/Thobib)

  • MUI Gelar Workshop Kepemimpinan Ormas Perempuan Lintas Agama

    Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai kepemimpinan perempuan di Indonesia semakin penting terutama dalam membangun negara. Karena itu, pada Kamis (12/12) Komisi PRK MUI menggelar workshop kepemimpinan perempuan lintas agama.

    Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan ormas perempuan masing-masing agama. Pembicara dari ormas perempuan Islam diwakili Mursyidah Thahir, dari Kristen Evi Parsky Kawet, dari Katolik Lusia Willar, dari Hindu Ketut Oka Harmini, dari Budha Tristina Handjaya, dan dari Khonghucu Leliany Lontoh.

    Masing-masing pembicara tersebut menyuarakan tentang model kepemimpinan perempuan di masing-masing agama. Di dalamnya juga terungkap ciri khas menarik dari masing-masing agama.

    Ketua Komisi PRK MUI Pusat, Azizah menyampaikan bahwa workshop kepemimpinan perempuan lintas agama ini salah satunya bertujuan mensinergikan organisasi perempuan lintas agama di Indonesia. Selama ini dia menilai kondisi organisasi perempuan agama satu dengan yang lain sudah berjalan damai dan harmonis. Namun, kondisi itu menurutnya perlu diperkokoh lagi dengan sinergi dalam penyelenggaraan program seperti saat ini.

    “Kita dalam forum ini ingin memahami kekhasan Organisasi Kemasyarakatan perempuan lintas agama, mengetahui peran dan kedudukannya, meningkatkan pengetajuan tentang pola kepemimpinan perempuan di dalamnya,” ujarnya, Jumat (13/12) saat dihubungi mui.or.id.

    “Kita juga ingin memperkuat kerjasama dalam bidang sosial keagamaan dengan organisasi kemasyarakatan perempuan lintas agama,” imbuhnya.

    Dosen UIN Jakarta ini menambahkan, workshop ini akan menghasilkan buku bertema kepemimpinan perempuan lintas agama di Indonesia.

    “Buku itu selanjutnya akan disosialisasikan kepada organisasi peserta workshop,” katanya.

    Workshop bertema Kepemimpinan Organisasi Kemasyarakatan Perempuan Lintas Agama di Indonesia ini dihadiri 100 peserta yang mewakili organisasi perempuan lintas agama. (Azhar/Thobib)

  • Kiai Ma’ruf Sampaikan Dua Alasan Standardisasi Da’i

    Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dakwah Nasional Senin (02/12) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, mengungkapkan dua hal mengapa standardisasi diperlukan. Pertama, ungkap Kiai Ma’ruf, standardisasi perlu untuk menjamin kompetensi para da’i. Da’i-da’i yang sudah dikenal di masyarakat secara umum memiliki kapabilitas keilmuan keislaman yang mumpuni. Namun, beberapa da’i juga ada yang masih memiliki cela seperti salah membaca ayat Al-Quran atau hadist sehingga maknanya berubah total. Padahal, posisi da’i sangat penting di tengah masyarakat utamanya sebagai panutan dan rujukan.

    “Kompetensi ini penting jangan sampai dai tidak menguasai yang didakwahkan, apalagi salah. Da’ adalah panutan bagi masyarakat,” katanya.

    Amin mencontohkan, pernah ada suatu khatib yang membaca khutbah seharusnya mengucapkan “al-yauma akmaltu lakum diinukum” menjadi “al-yauma akmaltu lakum dainukum”. Makna yang seharusnya aku sempurnakan agamamu berubah menjadi hutang-hutangmu.

    Pada contoh yang lain, Kiai Ma’ruf menceritakan bahwa ada pula da’i yang menyatakan “waquulu qaulan sadiida” dikatakan “waquulu qaulan syadiida”. Perbedaan satu huruf saja mengubah makna yang saling berjauhan. Makna berkatalah dengan perkataan yang lembut menjadi perkataan yang keras.

    “Karena itu dai harus memiliki kompetensi, menguasai ilmu agama yang cukup. Memang ada ungkapan dari Nabi ballighu ‘anni walau aayah, sampaikan dariku walau satu ayat, tapi harus paham ayat itu, jangan sampai tidak paham,” katanya.

    “Oleh karena itu menjadi dai itu benar-benar harus bisa dititipkan, distandardisasi, minimal menjadi dai itu seperti apa. Maksudnya mengajak orang, jangan justru menimbulkan salah, membuat orang menjadi ingkar karena dia tidak menguasai dan memiliki kompetensi,” imbuhnya.

    Kedua, kata Kiai Ma’ruf, standardisasi dai menjadi penting karena untuk menguji integritas seorang dai. Integritas yang dimaksud di sini salah satunya adalah integritas kebangsaan. Sehingga dakwah tidak boleh bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Dakwah kita tidak boleh kemudian bertentangan dengan sesuatu yang sudah disepakati bersama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuatu yang sudah mujma’ alaih, kesepakatan bersama, NKRI dan Pancasila,” katanya.

    Integritas yang lain adalah bagaimana para pendakwah tersebut menyikapi perbedaan (ikhtilaf) dengan sikap toleran. MUI mengusung konsep ini dengan sebutan “taswiyatul manhaj” atau penyamaan persepsi untuk merespon perbedaan yang ada.

    “Kalau mukhtalaf harus ditoleransi, tidak boleh ada ego kelompok, itu tidak toleran, tidak boleh juga fanatik kelompok, akibatnya terjadilah antar umat Islam yang saling memaki, karena itu dalam suatu perbedaan harus ada tasamuh,” katanya.

    Terakhir, katanya, integritas untuk berdakwah dengan narasi kerukunan dan cinta kasih. Narasi seperti ini penting karena sejak lama Allah memerintahkan untuk membangun umat yang kuat dan tidak meningglkan anak cucu yang lemah. Narasi kerukunan ini merupakan langkah untuk membangun anak cucu muslim yang kuat di segala bidang, baik akidah, ekonomi, maupun pendidikan.

    “Jangan sampai meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah akidah, ekonomi, dan pendidikannya. Karena itu kita harus membangun generasi yang secara ekonomi kuat. Perbaikan ekonomi dan pendidikan itu yang harus kita dorong, makanya umat Islam harus juga menjadi maju,” tuturnya. (Azhar/Thobib)

  • 174 Mahasiswa Unisnu Jepara Kunjungi MUI Pusat

    JAKARTA — Sebanyak 174 Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kabupaten Jepara mengunjungi kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11) siang. Kunjungan ini merupakan kunjungan kesekian kali dari Unisnu Jepara. Mereka berkunjung didampingi dekan fakultas syariah dan hukum (FSH) beserta jajarannya.

    Dekan FSH Unisnu, Mayadina Rohmi Musfiroh menyampaikan, kedatangan rombongan Unisnu ini untuk mendalami bagaimana proses fatwa di MUI berlangsung. Termasuk bagaimana fatwa dihasilkan di Dewan Syariah Nasional MUI.

    “200 orang ini memang sudah lama berniat ke MUI untuk belajar ke-MUI-an dan mengenal apa dan bagaimana MUI sendiri, apa yang dilakukan, bagaimana sistemnya, dan tata kerja di dalamnya,” ujarnya.

    “Kita mengenal fatwa MUI dan ingin mengetahui bagaimana fatwa itu diproses dan bagaimana produksi fatwa dilakukan di MUI dan juga materi terkait Desan Syariah Nasional,” imbuhnya.

    Jajaran MUI yang menyambut rombongan mahasiswa tersebut adalah Wasekjen Bidang Fatwa KH. Salahuddin Al Aiyub dan Wasekjen bidang Hukum dan Perundang-undangan KH. Rofiqul Umam Ahmad.

    Dalam pemaparannya, Kiai Rofiq menyampaikan bahwa MUI adalah wadah para ulama yang didirikan sejak 44 tahun yang lalu. Pada saat itu, kata dia, pemerintah orde baru memang rutin mengumpulkan kelompok-kelompok sejenis dalam watu wadah. Seperti halnya golongan pemuda yang dihimpun dalam KNPI, begitupula ulama dari berbagai ormas yang dihimpun dalam MUI. Meskipun, dalam perkembangannya, anggota MUI juga berasal dari kalangan lain bukan hanya ulama.

    “MUI adalah wadah berkhidmat para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim, ulama adalah kiai, zuama adalah penguasa makanya di daerah ada yang dari pemerintahan, kemudian cendekiawan muslim adalah orang-orang terpelajar,” ujarnya.

    MUI, imbuh Kiai Rofiq, juga merupakan wadah berhimpun dan bermusyawarahnya berbagai ormas Islam di Indonesia. Setiap ormas Islam di Indonesia memiliki wakil di MUI. Karena itu, MUI pulalah yang kerap mewakili Islam dalam pertemuan bersama majelis-majelis agama yang lain.

    “MUI mewadahi kepemimpinan umat, karena itu kalau masalah, orang sebaiknya langsung mengunjungi MUI karena semua ormas perwakilannya ada di MUI,” katanya.

    Sementara itu, Wasekjen Bidang Fatwa KH. Salahuddin Al Aiyub mengutarakan bahwa meskipun MUI terkenal dengan fatwanya, namun di dalam MUI bukan hanya fatwa. Fatwa sekalipun menjadi ujung tombak MUI, namun ada belasan komisi dan lembaga lain di MUI mulai dari yang menangani ekonomi sampai lingkungan hidup dan narkoba.

    “Fatwa adalah salah satu produk di MUI, bukan satu-satunya produk di MUI, MUI tidak semuanya ulama, orang-orang yang ekspert di bidang tertentu akan membantu di bidang tertentu saja,” ujarnya.

    Pertemuan bersama mahasiswa Unisnu Jepara tersebut berlangsung antusias dan menarik. Tidak hanya mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, mahasiswa dari Hukum Keluarga Islam juga menanyakan pertanyaan terkait materi Fatwa ekonomi syariah DSN MUI. (Azhar/Din)

  • Wantim MUI Ajak DPR Bahas Kondisi Umat Islam Lima Tahun Kedepan

    JAKARTA — Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat hari ini melaksanakan kegiatan rutin Rapat Pleno Ke 45. Kegiatan ini dihadiri pimpinan ormas Islam tingkat pusat dan menghadirkan beberapa narasumber. Kali ini, narasumber berasal dari anggota DPR RI dari partai politik Islam atau partai politik berbasis massa Islam.

    Beberapa anggota DPR yang hadir antara lain anggota DPR RI dari PKB Marwan Dasopang dan Nur Yasin, kemudian dari PAN Hanafi Rais dan Totok Daryanto, serta dari PPP Ahmad Baidlowi. Wantim MUI awalnya juga mengundang anggota DPR dari fraksi PKS, namun tidak ada yang hadir.

    Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Din Syamsuddin mengungkapkan, Wantim MUI memang pernah mengundang anggota DPR lintas partai, tidak hanya dari partai politik Islam. Karena bagaimanapun perjuangan kepentingan Islam tidak hanya oleh partai Islam saja atau berbasis masa Islam, namun juga oleh politisi Muslim yang menyebar di banyak partai politik.

    Namun, lanjut Prof. Din, Wantim memandang partai-partai Islam atau berbasis masa Islam mengemban tanggung jawab lebih terkait keumatan. Partai-partai tersebut menggunakan nama Islam atau basis masanya Islam sehingga memiliki tanggung jawab untuk umat Islam.

    “Dari sudut pandang anggota Wantim MUI, partai-partai Islam dan berbasis masa Islam memiliki tanggjung jawab lebih dibandingkan anggota partai lain karena memakai nama Islam, itu perlu sebuah komunikasi yang bersifat khusus,” katanya di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (27/11).

    “Ini pertemuan awal yang harus berlanjut dan berbicara hal-hal yang spesifik, kita sepakat membicarakan makro strategis yang belum dibicarakan dengan partai Islam,” imbuhnya.

    Dikatakannya, masalah terkait politik idealnya memang dikerjakan oleh partai-partai politik terutama partai politik Islam. Namun karena di lapangan tidak berjalan ideal, maka seringkali ormas Islam juga ikut menangani masalah itu. Padahal, semestinya fokus ormas Islam adalah lebih kepada pengautan aspek lain.

    “Idealnya yang bersifat politik dan tantangan umat Islam yang berdimensi politik, itu ditangani parti politik Islam, sehingga ormas-ormas Islam bisa fokus pada penguatan landasan budaya dan bangsa,” ujarnya. (Azhar/Din)

  • Hadiri Rakornas Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Menag Imbau Aliran Keagamaan Kedepankan Toleransi

    Jakarta — Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau semua aliran kegamaan yang ada di Indonesia untuk mengedepankan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Ia mengatakan, dalam setiap agama memang terdapat berbagai aliran dan paham keagamaan yang beragam.

    “Aliran keagamaan menjadi bermasalah, utamanya karena terkait dengan sikap menutup toleransi dan sebagian di antaranya memang menyimpang sangat mendasar dari ajaran sebenarnya,” kata Menag Fachrul Razi, Sabtu malam 22 November 2019, di Jakarta.

    Di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fachrul Razi menjelaskan, toleransi merupakan perilaku terbuka dan menghargai segala perbedaan yang ada.

    Toleransi demikian itu, tuturnya, mesti disikapi secara seksama tanpa sedikit pun mengurangi keteguhan sikap keimanan terkait dengan objek maupun subjek toleransi itu.

    Bagi Menag, toleransi juga berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip dan stigma sosial yang tidak adil, sehingga tercapai kesamaan sikap.

    Menurut Menag, sikap menutup toleransi menjadi sumber utama yang dihadapi aliran-aliran keagamaan. Sikap itu dapat membuat sebagian di antaranya menyimpang sangat mendasar dari ajaran sebenarnya.

    Perbedaan dan keragaman kehidupan hendaknya tidak menjadikan bangsa ini tercerai-berai. Tapi, justru hal itu menjadi kemajemukan kehidupan yang kokoh kuat dan saling menopang sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia.

    Karena itu, Menag menghimbau agar kehidupan seperti ini perlu tetap dipelihara sehingga tidak akan menimbulkan disintegrasi bangsa. “Itulah tujuan dan titik tolak berpikir kita dalam merumuskan setiap kebijakan, khususnya yang terkait dengan agama dan keagamaan,” tegasnya.

    Rakornas Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI berlangsung di Jakarta selama tiga hari mulai Jumat, dihadiri perwakilan dari MUI-MUI provinsi seluruh Indonesia. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan kualitas penanganan aliran keagamaan yang ada. (Ahmadi/Anam)

  • Gandeng Kemendikbud, MUI Gelar Seminar Kampanyekan Anti KDRT dan NAPZA

    JAKARTA – Demi mewujudkan Indonesia Kuat dan Bebas Narkoba menuju usia Emas pada tahun 2045, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Pusat Bekerja Sama Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI Pusat.

    Membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa keluarga organ dasar terkecil dari sebuah negara. “Keluarga adalah miniatur organ kecil negara yang menjadi tempat dimana nilai agama, budaya diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan”, ungkapnya.

    Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kegiatan Seminar Nasional ini mengangkat tema “Membangun Keluarga Kuat, Mandiri, Bebas KDRT dan Nafza” pada Kamis (21/11) di Aula HM. Rasjidi Kemenag RI Jl. MH. Thamrin No. 60 Jakarta

    Sebagai orangtua , lanjut Buya Anwar, memiliki peran menanamkan nilai-nilai sekaligus memberi identitas agama dan karakter kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya dan negara.

    “KDRT dan NAPZA merupakan musuh keluarga” ungkapnya.

    Berdasarkan data yang dirilis Komnas Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sebesar 71% atau 9.637 kasus dari keseluruhan kasus KDRT. Sedangkan Kasus NAPZA menurut BNN dengan segmentasi usia belajar yang dirilis Juni 2019 berjumlah 2.3 juta pelajar dan mahasiswa pernah mengkonsumsi narkotika.

    “Melalui Ganas Annar MUI, MUI akan terus mendukung perlawanan pemerintah terhadap narkoba, “ tutupnya.

    Tujuan Seminar ini antara lain adalah :

    1. Memahami bahaya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan narkoba serta cara mencegah, melindungi dan menanggulanginya.
    2. Memahami syariat Islam dan aturan hukum negara tentang masalah KDRT dan narkoba.
    3. Mengembangkan potensi keluarga untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian luhur dan akhlakul karimah serta keterampilan yang bermanfaat.
    4. Membangun sinergitas lintas ormas perempuan, pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, guru dan siswa dalam mencegah KDRT dan narkoba.
    5. Menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sesuai ketentuan Islam.
    6. Meningkatkan peran serta membangun komunikasi efektif antara orang tua dan guru

    Hadir sebagai pembicara terdiri dari MUI Pusat, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud RI, Badan Nasional Narkotika (BNN), Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Pusat serta Ganas Annar MUI Pusat. Hadir sebagai peserta pada acara ini perwakilan puluhan organisasi masyarakat (Ormas) perempuan, LSM, aktifis mahasiswi berbagai kampus dan sekolah-sekolah. (Ichwan)

  • Taiwan Serahkan Dana Tambahan Pembangunan Islamic Center Palu Rp 5 M

    JAKARTA— Pemerintah Taiwan memberikan bantuan dana lanjutan sebesar Rp 5 miliar untuk kemanusian dan pembangunan Markazul Islam (Islamic Center) di Palu, Sulawesi Tengah melalui Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pemberian donasi itu secara resmi dilaksanakan di Aula Lantai 4, Kantor MUI Pusat, Menteng Jakarta, Selasa (19/11).

    Ketua Umum MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin, mengatakan donasi ini adalah donasi kedua yang disalurkan Pemerintah Taiwan. Sebelumnya, pemerintah Taiwan telah memberikan bantuan donasi sebanyak 500 ribu dolar Amerika atau senilai Rp 7,5 miliar kepada MUI untuk disalurkan kepada Palu pada saat peletakan batu pertama Markazul Islam Palu.

    “Saya ingin menyampaikan terimakasih kepada delegasi Taiwan yang dalam hal ini dipimpin Mr John Chen yang hari ini menyerahkan bantuan untuk kemanusiaan dan pembangunan Islamic Center di Palu, tambahan sebesar Rp 5 miliar kurang lebih,” katanya.

    Kia Ma’ruf yang juga Wakil Presiden RI ini menyampaikan, Taiwan total sudah memberikan bantuan senilai Rp 12 miliar. Pada awalnya, saat tahap peletakan batu pertama pembangunan Markazul Islam di Palu, Kiai Ma’ruf sempat mengajukan tambahan dana Rp 5 miliar.

    Hal ini mengingat pembangunan Markazul Islam membutuhkan dana Rp 12 miliar. Pemerintah Taiwan secara resmi mengabulkan permintaan itu dan memberikan tambahan donasi Rp 5 m.

    Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia, John C Chen, berharap Islamic Centre ini nantinya akan menghidupkan kembali perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat di Palu yang lumpuh akibat bencana tahun lalu.

    “Kami juga percaya dengan dibangunnya Islamic Centre di palu akan dapat membantu masyarakat sekitar baik itu yang beragama Muslim atau tidak, membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik kembali,” katanya sembari berdoa supaya pembangunan Islamic Centre bisa selesai dengan tepat waktunya daa hubungan masyarakat Indonesia dan Taiwan bisa berkembang ke arah yang lebih baik ke depannya. (Azhar/ Nashih)

  • Respons Dinamika Umat, Komisi Dakwah MUI Terapkan Standardisasi Dai

    JAKARTA— Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan kegiatan Standardisasi Dai di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Senin (18/11).

    Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kompetensi para dai atau daiyah sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kegiatan ini juga untuk merespons masalah-masalah yang sedang dialami umat saat ini.

    “Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk wadah pendidikan yang dapat mendidik dan mengembangkan kemampuan para dai atau daiyah sehingga dapat merespons perkembangan zaman dan dapat menyelesaikan problematika umat, khususnya dalam konteks keindonesiaan,” ujar Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, KH Cholil Nafis saat membuka acara.

    “Karena itu diharapkan pelatihan ini dapat melahirkan dai-dai yang memiliki kemampuan yang memadai baik dari aspek pengetahuan agama maupun pengetahuan di amima sosial yang dilatari oleh semangat Islam wasathiyyah dan wawasan kebangsaan,” jelasnya.

    Selama ini, kata dia, sekalipun dakwah sudah marak di masyarakat namun masih menimbulkan beberapa masalah. Misalnya masih kurangnya kompetensi dai, kekurangtertarikan objek dakwah pada materi dakwah, materi kurang mendalam dan komprehensif, bahkan juga seringkali materi lebih pada pencitraan diri, dan lain-lain.

    Selain itu, imbuh dia, dakwah saat ini juga masih banyak dipahami sebagai dakwah sebatas melalui mimbar-mimbar atau pengajian formal. Padahal dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, cakupan dakwah sudah melintasi berbagai media.

    Peserta Standarisasi Dai MUI

    “Untuk itulah perlu disiapkan dai-daiyah yang dapat memenuhi kebutuhan dakwah saat ini. Maka perlu diadakan kegiatan standardisasi dakwah ini,” katanya.

    Kegiatan yang berlangsung di Aula Buya Hamka Gedung MUI Pusat ini dihadiri puluhan peserta. Mereka terdiri dari pengurus komisi di MUI Pusat serta dari lembaga-lembaga dakwah ormas Islam tingkat pusat. (Azhar/Nashih)

  • Sekjen MUI Setuju Sertifikasi Siap Kawin Asal Tidak Memberatkan Masyarakat

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Buya Anwar Abbas menyatakan setuju atas wacana sertifikasi siap kawin oleh Kementerian Agama asal nantinya tidak memberatkan masyarakat.

    Menurutnya, gagasan itu cukup baik sehingga baik calon pengantin pria maupun wanita paham dan siap menjalani rumah tangga. Karena itu, ia berharap perencanaannya lebih matang sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang memberatkan masyarakat.
    “Rencana yang baik ini hendaknya juga dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terlalu membebani dan memberatkan kepada kedua calon pengantin baik dari sisi waktu, materi, maupun keuangan,” katanya, Jumat (15/11) melalui keterangan tertulis.

    Ia berpesan, dalam berkeluarga itu ada ilmunya, bukan hanya coba-coba. Karena itu, calon suami maupun calon istri perlu mengetahui apa saja hak dan kewajiban ketika sudah menikah nanti.

    “Apa hak dan kewajiban seorang suami, apa hak dan kewajiban seorang istri itu harus tahu. Karena itu mereka harus dibekali hak dan kewajibannya itu,” katanya.

    Dikatakannya, dalam komponen sertifikasi kepada muslim harus memperhatikan nilai-nilai keislaman seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah. “Karena itu kedua pasangan harus tahu mengenai ajaran agama,” tegasnya.

    Ia berharap, program ini selain memperhatikan persiapan yang baik juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Dia khawatir bila program nantinya tidak berjalan baik, justru menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan bagi para calon pengantin.

    “Dari sisi idenya bagus, dari sisi implementasinya perlu dipikirkan sehingga tidak terkesan memberati dan membebani, oleh karena itu perlu dipikirkan sebaik-baiknya. Saya juga tidak ingin gara-gara itu nggak jadi kawin mereka,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berencana akan memberlakukan sertifikasi siap nikah mulai tahun 2020 bagi seluruh penduduk Indonesia. Wacana itu selain bertujuan menyiapkan ketahanan keluarga, juga meningkatkan kesehatan anak seperti mencegah kekurangan gizi. (Azhar/Anam)