Tag: MUI

  • MUI Kembali Gelar Tarhib Ramadhan 1443H/2022M

    JAKARTA — Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengadakan Syiar Islam dan Tarhib Ramadhan 1443H pada Kamis, 31 Maret 2022, malam.

    Acara berlangsung sejak pukul 19.30 secara hybrid dan disiarkan secara langsung di TV MUI, dan TVRI.

    Ketua Komisi Dakwah MUI KH Ahmad Zubaidi, MA menjelaskan bahwa Tarhib Ramadhan ini dilaksanakan dalam rangka mengajak umat Islam untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan dengan penuh kebahagiaan dan sukacita.

    Ramadhan selalu dikenal dengan bulan penuh maghfiroh dan dilipatgandakanya pahala umat Muslim. Dengan begitu, Zubaidi berharap acara ini dapat memberi manfaat dalam mengantarkan umat Muslim mempersiapkan diri menghadapi Ramadhan dengan sebaik-baiknya.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran yang juga turut serta menyiarkan acara Tarhib Ramadhan tahun ini secara langsung.

    “Terimakasih kepada seluruh lembaga dan institusi yang membantu terselenggaranya acara ini, kepada TV MUI, Republika, TVRI, Rasil TV dan juga lembaga penyiaran lain yang telah membantu menyiarkan acara ini secara live,” ucapnya.

    “Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan bermanfaat,” lanjutnya.

    Turut hadir secara daring, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, Sekjen MUI Dr Amirsyah Tambunan, dan juga Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafish. Hadir secara langsung, KH. Said Agil Husin Al Munawar, dan Habib Nabiel Al Musawa. (Nurul/Fakhruddin)

  • MUI: Warung Penjual Makanan tak Perlu Tutup Saat Ramadhan

    JAKARTA— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menyatakan warung penjual makanan tak perlu tutup saat Ramadhan, hanya saja perlu diatur agar kegiatan ekonomi tetap berlangsung.

    “Kalau ada istilah tutup semua saat Ramadhan, tutup yang mana, harus jelas,” ujar Amirsyah saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (31/3/2022).

    Buya Amirsyah mengatakan munculnya pedagang saat Ramadhan justru bagus. Kondisi itu bakal menghidupkan perekonomian, utamanya usaha mikro kecil, yang lesu akibat dihantam pandemi Covid-19.

    Bahkan dia juga meminta pihak-pihak tertentu agar tidak melakukan sweeping terhadap tempat-tempat makan yang buka siang hari saat Ramadhan.

    Pemilik usaha harus menghargai orang yang sedang berpuasa, di saat yang bersamaan orang berpuasa juga mesti menghargai satu sama lain.

    “Apalagi ada sweeping-sweeping, jangan ada lah. Menurut hemat saya dicari strateginya, dibuat momentum yang pas sehingga di satu sisi tak mengganggu orang yang sedang berbuka. Di sisi lain, penjual makan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata dia.

    Sementara khusus untuk tempat hiburan, dia mengimbau untuk menutupnya sementara. “Sebaiknya tempat hiburan ditiadakan karena fokus untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan,” kata dia.

    Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mengatakan selama ini warung makan kerap menutup tempat makan menggunakan tirai saat Ramadhan, sehingga warga yang berpuasa tak akan tergiur dengan menu makanan di warung tersebut.

    Dia memandang pengalaman para pengelola tempat makan dalam memodifikasi tempat usahanya saat Ramadhan sudah arif dan bijaksana demi menghormati orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.”Meskipun saat Ramadhan, ada kalanya orang Muslim berhalangan puasa, seperti musafir, sakit atau sedang haid nifas,” kata dia. (Antara/ed: Nashih)

  • Wasekjend MUI Tegaskan MUI Tidak Boleh Abai Terhadap Psikologi Politik Umat Islam

    JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) , H. Arif Fahrudin, M.Ag menekankan agar MUI tidak mengabaikan psikologi umat Islam. Hal tersebut disampaikan pada saat memberi sambutan dalam acara sarasehan “Kode Etik Ukhuwah Islam dalam Bidang Politik” yang diselenggarakan oleh Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia, (30/03).

    Dijelaskan Arif Fahrudin, hubungan MUI dengan ukhuwah politik terbingkai dalam tiga cluster, yaitu hubungan antara MUI dengan kontekstasi kekuasaan, hubungan antara MUI dengan politik keumatan dan hubungan politik MUI dengan strategi keagamaan.

    Menurut beliau, MUI tidak terlibat secara langsung dalam praktik perpolitikan, akan tetapi MUI memiliki panggilan keagamaan, panggilan keumatan dan juga panggilan kebangsaan.

    “Bagi saya Majelis Ulama Indonesia tidak boleh abai dengan masalah politik. Justru wajib hukumnya untuk melek politik,” ujar Arif Fahrudin saat menyampaikan materi tentang Peran dan Revitalisasi Ukhuwah Islamiyah dalam bidang Politik.

    Lebih lanjut, Arif menguraikan, MUI memiliki dua hal kepentingan terhadap kepemimpinan yang jalannya adalah kontestasi.
    Pertama, untuk menjaga keberlangsungan agama agar dipastikan religiusitas tetap tegak berdiri dengan baik, difasilitasi oleh negara, tidak disia – siakan oleh negara.
    Kedua, adalah urusan kenegaraan, kesejahteraan, kemakmuran sudah terjaga.
    Menurut Arif, MUI sebagai tenda besar umat Islam, tidak boleh terjun langsung dalam politik praktis, baik secara kelembagaan maupun pengurusnya. Namun, MUI boleh terlibat dalam politik moral, politik keumatan dan psikologi politik.

    “Meskipun MUI tidak berpolitik praktis, tetapi MUI tidak boleh abai terhadap psikologi politik umat Islam,” demikian Arif memberi penekanan.

    Selanjutnya, beliau juga menegaskan bahwa MUI tidak boleh terkooptasi oleh satu parpol tertentu. Ia menekankan, MUI harus terbuka kepada semua aktivis politik dari parpol mana pun selama aktivis parpol tersebut berkomitmen pada ukhuwah Kslamiyah, insaniah dan wathoniyah. (Dea Oktaviana/Angga)

  • MUI Menyapa Anak Jalanan, Ketua Infokom: Mereka Harus Disentuh karena Bagian dari Umat

    DEPOK — Ketua Komisi Infokom MUI, KH Mabroer MS mengatakan, anak jalanan merupakan bagian dari umat yang seharusnya mendapatkan sapaan dan sentuhan MUI meski acapkali dimarginalkan.

    Hal ini disampaikannya seusai program MUI berkerja sama dengan Baznas yaitu menyapa anak jalanan untuk melakukan pembinaan skill dan pengetahuan, di Depok, Jawa Barat, Rabu (23/3/2022).

    “Sentuhan seperti ini semoga bisa berkelanjutan ke depan, termasuk juga bisa dilakukan oleh MUI Provinsi di berbagai daerah,” ujarnya kepada MUIDigital.

    Kiai Mabroer menambahkan, anak jalanan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai efek kriminalitas, maupun tindak kejahatan lain, termasuk kejahatan seksual.

    “Dari posisi seperti itulah, diharapkan sapaan dan partisipasi MUI bisa sedikit menguatkan daya imunitas sosial mereka agar ada harapan untuk meniti masa depan,” sambungnya.

    Selain itu, menurutnya, anak jalanan juga rentan terhadap pengaruh negatif media sosial sehingga memerlukan adanya pendampingan agar mereka juga bisa menjadi agen nilai-nilai kebajikan berdasarkan Islam Wasathiyah.

    Dalam kegiatan ini, yang diikuti oleh 25 anak sekolah kelas 10 dan 11 SLTA ini diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan MUI, Islam Wasathiyah, pengenalan markerplace, cara pembuatan video dan produk, antisipasi negatif dunia online, dan pemanfataan teknologi internet.

    Kiai Mabroer juga menyampaikan bahwa anak jalanan juga memiliki peluang untuk menjadi enterpreneur di era digital ini.

    “Sehingga memerlukan cakrawala pemahaman yang lebih komperhensif terhadap digitalisasi dunia usaha, seperti tata cara berjualan produk di marketplace,” pungkasnya. (Saddam Al Ghifari/Fakhruddin)

  • MUI Klarifikasi Berita Hoaks yang Minta Acara TV Diisi Ayu Ting Ting Dihentikan

    JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengklarifikasi pemberitaan hoaks yang beredar di sejumlah media massa dengan mengutip pernyataan dari pengurus Komisi Infokom MUI, Elvi Hudhriyah, yang meminta acara di TV yang diisi Ayu Ting Ting untuk dihentikan.

    Elvi Hudhriyah menjelaskan, setiap bulan Ramadhan, MUI bersama KPI melakukan kegiatan pemantauan program televisi Ramadhan untuk memberikan apresiasi dan dukungan pada program yang positif, serta memberikan evaluasi dan kritik terhadap program yang tidak sejalan dengan spirit Ramadhan.

    Sementara berita yang beredar, kata Elvi, merupakan diskusi yang berkembang dalam rilis kegiatan pada hari kesepuluh Ramadhan 1441 H atau bertepatan dengan tahun 2019 lalu.

    Dalam rilis tertulis dan laporan pantauan tertulis, tidak muncul kutipan Elvi. Pernyataan itu mengemuka dalam dialog di tengah rilis kegiatan pemantauan Ramadhan.

    Menurutnya, kegiatan ini sudah lewat beberapa tahun silam, namun dikesankan seakan-akan baru terjadi pada Maret 2022.

    “Dengan kata lain, MUI dalam hal ini saya sebagai narasumber dari berita tersebut tidak melakukan aktivitas rilis pemantauan pada tanggal 16 Maret 2022, apalagi mengajukan permohonan ke KPI,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima MUIDigital, Selasa (22/3).

    Elvi mengaku kaget dengan berita yang dimuat oleh sejumlah media, dan termasuk Nova.grid.id memuat artikel “MUI diketahui ajukan permohonan pada KPI untuk menghentikan tayangan Pesbukers” pada Rabu (16/3/2022). Bahkan Nova.grid.id menjadi rujukan berbagai media seperti Tribunnews.

    Elvi menuturkan, judul dan bingkai tulisan ini memberikan kesan, seolah-olah seluruh program TV yang diisi Ayu Ting Ting diminta untuk dihentikan karena statusnya sebagai janda.

    “Ini merupakan kekeliruan atau hoax serius dalam memunculkan berita. Yang diminta dihentikan, adalah program tertentu pada saat pemantauan yang dilakukan selama bulan Ramadhan, karena adegan tertentu yang tidak patut dan sudah berkali-kali diberi masukan,” tegasnya.

    Elvi mengungkapkan, sejumlah pengelola program TV tertentu, justru melakukan perbaikan karena adanya masukan dan kritikan.

    Elvi menjelaskan, bilamana ada program yang dianggap sudah melampai batas etika, rekomendasi MUI akan diserahkan pada KPI untuk mengambil tindakan lanjutan sebagaimana kewenangan yang mereka miliki.

    Atas kejadian ini, Elvi berharap, Redaksi Nova berkenan untuk melakukan perbaikan berita tersebut, membina penulisnya agar bekerja secara profesional, dan meminta maaf kepada khalayak.

    “Karena pemelintiran informasi ini membuat institusi MUI mendapat sorotan minor secara luas di media sosial,” pungkasnya.

    (Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

  • Rakorbid MUI 2022 Perkuat Sinergi Program Antarpemegang Kebijakan

    JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Perekonomian dan Keagamaan 2022. Sejumlah agenda penting dibahas dalam rapat yang digelar di Jakarta, Kamis (17/3/2022) itu.

    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menuturkan pada Rakorbid 2022 kali ini membahas tiga agenda penting di dalamnya. Pertama, Rakorbid ekonomi dan keuangan syariah, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui UMKM sehingga memberikan dampak pada pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 di antaranya pada bidang ekonomi umat, Pinbas, DSN MUI, dan Dewan Halal MUI.

    Buya Amirsyah, mengatakan agenda kedua yaitu Rakorbid keagamaan yang  di antaranya bertujuan untuk penguatan fatwa, dakwah, pengkajian, penelitian, dan ukhuwah. Agenda ketiga yaitu Rakorbid organisasi. Rapat tersebut dalam rangka konsolidasi organisasi dan program yang di antaranya meliputi bidang Hukum, HAM, Infokom, Komisi Remaja dan Keluarga, dan Basarnas.

    Acara yang berlokasi di Hotel Sultan, Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Waketum Korbid 1, Buya Anwar Abbas, Waketum Korbid 2, KH Marsudi Suhud, dan Waketum Korbid 3, Buya Basri Bermanda.

    Buya Amirsyah Tambunan berharap Rakorbid tahun ini dapat memberikan penguatan program berdasarkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada.

    “Sebagaimana amanah yang diberikan kepada MUI, hasil rakorbid ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk membantu pemerintah dalam melayani umat (khodimul ummah) serta dapat menjadi mitra pemerintah (shodiqul hukumah),” ungkap Buya Amirsyah, saat berbincang dengan MUIdigital, Jumat (18/3/2022). (Isyatami Aulia, ed: Nashih)

  • Ikhtiar Mewujudkan Program dan Konten Ramadhan Berkualitas

    JAKARTA— Ramadhan merupakan bulan mulia. Kemuliaan ini seyogianya dibarengi dengan hadirnya tayangan-tayangan dan konten di lembaga penyiaran publik yang berkualitas pula.

    Halaqah Tayangan Ramadhan yang digelar Komisi Informasi dan Komunikasi Majeli Ulama Indonesia (MUI), pada Selasa (1/3/2022) lalu merupakan ikhtiar bersama untuk mewujudkan kondusivitas Ramadhan. Halaqah pun ditutup dengan 5 poin deklarasi yang menekankan pentingnya menghadirkan tayangan yang bukan sekadar tontonan tetapi juga mengandung unsur tuntunan.

    Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI), Habiburrahman El-Shirazy, berharap tayangan televisi khususnya saat Ramadhan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha-esa.
    Dia mengatakan, hal ini tidak terlepas dari kebudayaan bangsa Indonesia yang semestinya kebudayaan yang berketuhanan yang maha-esa yang memiliki pakem dan prinsip sesuai dengan keyakinannya.

    ‘’Kalau yang Muslim, tentu dan semestinya gerak-gerak kebudayaan apakah itu produk kebudayaan ataupun artikulasi kebudayaan tidak terlepas dari ketuhanan yang maha-esa ada nilai tauhid disitu, atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Itu juga semestinya yang ditayangkan di televisi, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha-esa, nilai-nilai tauhid bagi seorang Muslim,’’ ujarnya.

    Menurutnya, hal ini sangat penting untuk ditekankan, mengingat bahwa televisi bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi, melainkan sebagai media untuk entertaint atau hiburan.

    Selain itu, dia juga menyarankan agar televisi memiliki saringan agar tayangannya tidak bertentengan dengan nilai ketuhanan yang maha-esa.

    ‘’Kebudayaan yang seharusnya menjadi karakteristik, yang dipake bersama di tengah masyarakat kita adalah kebudayaan yang berprikemanusian yang adil dan beradab, artinya kebudayaan yang kita tampilkan secara tidak langsung menjadi penganjur kebudayaan sesungguhnya secara otomatis,’ sambungnya.

    Kang Abik, sapaan akrabnya, menjelaskan, tayangan di televisi yang disaksikan oleh anak-anak khususnya, akan menjadi bahan untuk ditiru. Untuk itu, lanjutnya, tayangan di televisi harus menjaga sisi kemanusian secara utuh.

    ‘’Di sini kami sangat berharap, pihak televisi memperhatikan masalah misalnya, mohon maaf, kami melihat di televisi masih sering baik itu lawakan atau apapun bentuknya misalnya aktor atau pelawak yang ke bencong-bencongan, yang tidak jelas seperti itu menurut saya perlu ditertibkan supaya tidak ditiru oleh banyak orang,’’tuturnya.

    Kang Abik menegaskan, bahwa hal tersebut bukan berarti tidak menghargai orang lain. Akan tetapi, mendorong agar budaya yang ada di tengah masyarakat menjadi budaya yang benar-benar sehat.

    ‘’Saya sangat berharap tampilan yang ada di televisi apapun itu bentuknya terutama yang berkaitan dengan seni, kebudayaan, kami sangat berharap yang mencerminkan tauhid, mempertahankan nilai kemanusian yang lurus, adil dan beradab, juga tentu yang menjaga persatuan Indonesia,’ harapnya.

    Selain itu, kang Abik juga menyampaikan harapan agar televisi memiliki andil dalam menghidupkan Kembali kebudayaan seni yang nyaris punah, yang merupakan peninggalan terdahulu yang mempunyai nilai-nilai yang luar biasa.

    ‘’Supaya kebudayaan luhur bangsa kita ini bisa diangkat Kembali, karena dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak sekali kesenian daerah yang sebenarnya Ketika ditampilkan Kembali akan menjadi tontonan yang sangat bagus dan di dalamnya terdapat filosofi-filosofi yang sangat dalam,’’ kata dia.

    Pedoman dakwah

    Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, mengingatkan pedoman dalam berdakwah harus diperhatikan bagi para dai yang ikut meramaikan dunia dakwah di televisi.

    “Hari ini orang yang masuk televisi dianggap sudah terseleksi dan orang unggulan bahkan mereka bisa menyedot perhatian serta memberikan pengaruh besar pada publik,” ujar Kiai Cholil.

    Kiai Cholil menjelaskan terdapat dua pedoman yang perlu diperhatikan saat berdakwah, khususnya dakwak di layar kaca.

    Pertama, menyamakan persepsi. Para dai yang berdakwah tidak boleh menyinggung kelompok lain apalagi sampai mengajarkan aliran sesat.

    Kiai Cholil menegaskan masalah khilafiyah jangan diterangkan di televisi, sebab adanya keterbatasan waktu. Jika memang harus menyampaikan persoalan khilafiyah, maka dapat mengambil berbagai pendapat dengan singkat, kemudian mengambil jalan tengah dari persoalan tersebut demi menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.

    “Standardisasi dai yang diselenggarakan MUI sebagai pakta integritas, dimana para dai dibina secara khusus untuk menyamakan persepsi saat berdakwah,” kata Kiai Cholil.

    “Karenanya jika Ustadz yang tampil di televisi telah mengikuti standardisasi MUI, jika terdapat pelanggaran dalam segi konten, kami yang akan turun langsung menegur ataupun sanksi moral,” tambahnya.

    Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah, Depok Jabar ini mengatakan, berdasarkan kesepakatan NOTA antara MUI, KPI, dan Kemenag bahwa segala sesuatu yang berkenaan regulasi dan sosialisai merupakan ranah Kementerian Agama (Kemenag).

    Begitu pula hal yang berkenaan dengan penyiaran menjadi jawab KPI. Sedangkan pada ranah syariah complain dan kepatuhan syariah diamanahkan kepada MUI. Setelah menyamakan persepsi, poin kedua dalam pedoman berdakwah yaitu mengenai persoalan aturan.

    Menurut Kiai Cholil, persoalan aturan misalnya ormas yang sudah jelas dilarang seperti HTI dan FPI menjadi tanda tanya siapa yang berafiliasi dengan mereka.
    Namun jika dai dari ormas tersebut atau dari mana pun backgroundnya jika telah mengikuti standardisasi MUI maka akan dibina secara khusus.

    Oleh sebab itu, Kiai Cholil berharap kepada awak media untuk mengambil ustadz yang memiliki ikatan secara tertulis dengan MUI. Karena jika hanya memiliki ikatan moral saja, maka MUI tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya saat terjadi permasalahan pada konten yang dai sampaikan. “Yang bisa MUI lakukan yaitu meningkatkan kompetensi para dai, tidak untuk membatasinya,” imbuhnya.

    Tokoh yang juga dosen Universitas Indonesia tersebut juga mengingatkan siaran televisi tidak boleh mengganggu kekhusyuan saat Ramadhan. Siaran televisi harus memberikan inspirasi sekaligus aspirasi baik dari sisi ceramah ataupun muatan dalam sinetron.

    Di samping itu, para dai dan ustdaz harus tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan jangan asal melempar tanpa ada data, dalil, dan fakta. Demi menghindari perpecahan dan kegaduhan serta untuk menjaga harmonisasi, sehingga esensi dakwah dapat diterima dengan baik oleh umat.

    Perbaikan

    Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Minah Susanti, mengatakan program siaran relegi di televisi terus mengalami perbaikan, hingga telah memenuhi standar siaran KPI.

    Minah Susanti menambahkan, program religi tidak hanya ada di bulan ramadhan, melainkan setiap hari. Meskipun, kata Minah, muatan program religi pada Ramadhan bertambah dibandingkan di hari-hari biasanya.

    “Alhamdulillah angkanya sudah mencapai standar KPI dan itu cukup membuat kita merasa lembaga penyiaran sudah berusaha secara maksimal,” ujarnya.
    Selain itu, KPI juga menyoroti tayangan reality show yang biasanya mendapatkan banyak kritik dan keluhan terkait dengan komedi. Namun, sudah mulai ada progres yang lebih baik.

    Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah lembaga penyiaran televisi dan radio ini juga mendeklarasikan lima komitmen untuk melahirkan konten-konten Ramadhan yang mendidik dan menguatkan umat.

    (Saddam Al-Ghifari/ Isyatami Aulia, ed: Nashih)

  • Dialog Ulama Internasional MUI, Prof Abdul Fattah El Awaisi: Pakar Yerusalem dari Kalangan Muslim Minim

    JAKARTA— Pakar Kajian Baitul Maqdis atau Yerusalem Islam asal Inggris, Prof. Dr. Abdul Fattah El Awaisi menyampaikan bahwa pakar kajian Yerusalem dari kalangan umat Islam terbilang minim. Padahal, di kancah internasional, isu Yerusalem atau Palestina adalah isu Islam yang paling sering diperbincangkan dibandingkan isu lain. Namun, kata dia, selama ini lebih banyak yang berfokus pada sisi emosional saja dibandingkan pendekatan riset akademis.

    Untuk itu, ilmuwan berdarah Inggris-Palestina itu mengabdikan dirinya menjadi salah sedikit dari pakar Yerusalem yang muslim. Dia mendirikan lembaga bernama Islamic Jerussalem Research Academy. Lembaga ini berfokus melihat masalah yang terjadi di Yerussalem dari sudut pandang ilmiah, tidak semata-mata pandangan emosional.

    “Kami memproduksi pengetahuan terkait Yerussalem melalui narasi komprehensif dari berbagai keilmuan, konferensi internasional, buku, monograf, bahkan menerbitkan Journal of Islamic Jerussalem Studies, ” ujarnya dalam Forum Dialog Ulama Internasional yang digelar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI, Selasa (8/3) secara virtual.

    Hadir dalam dialog tersebut Wasekjen MUI Bidang HLNKI Habib Ali Hasan Al Bahar, Ketua Komisi HLNKI Dubes Bunyan Saptomo, serta puluhan akademisi, aktivis, jurnalis, serta ulama dari beberapa daerah di Indonesia.

    Kiprahnya di dunia internasional, membuat Guru Besar Social Science University of Ankara tersebut melahirkan dua teori yang cukup terkenal yaitu Teori Lingkaran Barakah Baitul Maqdis dan Teori Aman (Koeksistensi damai dan saling menghormati).

    Melalui jalur akademik, dia bisa mengajak semua kalangan lintas agama untuk duduk bersama membahas masalah di Palestina yang tidak pernah selesai. Dia mengajak ilmuwan yang mendalami kajian Yerussalem dalam sebuah jejaring. Mereka terdiri dari latar belakang agama, afiliasi, bahkan komunitas.

    “Kami mengukuhkan jejaring tim internasional dalam kajian Yerussalem, ” ungkapnya.

    Ilmuwan yang mengajar di Inggris, Turki, dan Malaysia tersebut mengatakan, ranah akademik sangat dekat kaitannya dengan ranah kekuasaan. Melalui jalur akademik, dia yakin, akan mempengaruhi pihak-pihak yang berkuasa bertindak lebih bijak khususnya dalam merespon perkembangan di Palestina.

    “Kekuasaan membutuhkan pengetahuan dan pengetahuan membutuhkan kekuasaan, ” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Prof El Awaisi menyampaikan bahwa dirinya sangat senang dapat berkolaborasi dengan MUI. Menurutnya, studi tentang Baitul Maqdis atau Yerussalem Islam adalah kewajiban bersama dengan kesungguhan hati, sehingga tidak sekadar menjadi tugas.

    Acara yang dibuka oleh Sekretaris Komisi HLNKI Andy Hadiyanto dan dimoderatori oleh Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI, Oke Setiadi, ini mendapatkan apresiasi dari peserta. Bahkan, Komisi HLNKI MUI sepakat melanjutkan rencana kerja sama dengan Prof El Awaisi dalam bentuk Letter of Intent (LoI) untuk melahirkan riset terkait Yerussalem.

    Dubes Yuli Mumpuni Widarso memuji paparan Prof El Awaisi yang singkat dan mendalam terkait Yerusalem. Apresiasi juga datang dari Dosen UGM Siti Mutiah Setiawati, jurnalis Dzikrullah W. Pramudya, Presidium Aqsa Working Group (AWG) Muhammad Anshorullah, Da’i Maher Mohammad Saleh, dan Konjen RI di Hamburg, Jerman 2018-2020 Bambang Susanto.

    Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI, Amirah Nahrawi, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Prof El Awaisi yang telah mengisi diskusi, dan akan melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama antara Komisi HLNKI MUI dengan Islamic Jerussalem Research Academy (ISRA). (Yanuardi Syukur/Azhar)

  • 5 Implementasi Moderasi Beragama untuk Peradaban dan Sinergi MUI-Ulama Ukraina

    Oleh : Andy Hadiyanto, Sekretaris Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI

    Wacana moderasi beragama yang seringkali kita baca di berbagai media massa dan kita dengar dalam forum-forum sosial keagmaan, ternyata merupakan konsep yang indah secara teoritis namun rumit dalam implementasinya.

    Lebih menarik lagi, istilah moderasi atau al-wasathiyah menjadi klaim semua pihak yang bergerak dalam dakwah untuk menarik perhatian umat.

    Penggunaan konsep moderasi yang ditafsirkan secara beragam secara tidak langsung justru memperburuk citra moderasi dan menjatuhkan marwahnya sebagai substansi ajaran Islam yang hanif.

    Bertolak dari realitas di atas, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (HLNKI-MUI) menyelenggarakan forum dialog ulama internasional, guna membahas konsep dan implementasi moderasi beragama yang tepat dalam konteks Indonesia dan global pada abad ke-21.

    Forum yang rencananya menjadi kegiatan rutin Komisi HLNKI ini akan dihadiri oleh para ulama dan cendekiawan Muslim dunia yang terhimpun dalam berbagai forum dan organisasi ulama dari berbagai belahan dunia dan internasional.

    Tujuan forum ini adalah untuk merumuskan formulasi moderasi beragama yang dapat menjamin terciptanya keadilan, kedamaian, harmoni, dan peningkatan harkat dan martabat umat manusia.

    Forum dialog internasional yang pertama digelar pada Selasa, 22 Februari 2022 lalu dengan menghadirkan 10 orang ulama dari Ukrania dan 40 ulama, cendekiawan, dan tokoh agama Indonesia.

    Acara tersebut dibuka Dr KH Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua umum MUI. Dalam sambutannya Kyai Marsudi mendukung penuh forum ini sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi MUI yang merupakan organisasi ulama di negara Muslim terbesar di dunia, sebagai organisasi berkelas dunia yang aktif untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia.

    Di samping itu, terkait dengan implementasi moderasi beliau menggarisbawahi realitas kehidupan beragama di Indonesia yang toleran dan terbuka terhadap keragamaan merupakan salah satu contoh implementasi moderasi beragama.

    Sementara itu para narasumber dari Ukrania, yaitu Syekh Muhammad Mamutov, imam umat Islam Kota Zaporizhya dan Wakil Mufti, Syekh Arifov Seyran Presiden Kongres Umat Islam Ukrania dan anggota Dewan Fatwa dan Penelitian Ukrania, dan Syekh Haidar Alhaj Imam Pusat Kebudayaan Islam Kiev dan anggota Fatwa dan Penelitian Ukrania, dan lain-lain.

    Mereka bersama dengan beberaapa tokoh MUI seperti Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Dr KH Khalilurahman, Ustadz Oke Setiadi, Ustadz Ghazali Moenawar, Dr Ali Hasan bahr, Dr Andy Hadiyanto, Ustadzah Amirah Nahrawi, Yuli Mumpuni, Bunyan Saptomo, Safira Machrusah, dan lain-lain berhasil menyepakati implementasi moderasi beragama dalam upaya mencegah konflik dan membangun harmoni.

    Hasil kesepakatan mereka tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan sikap yang dibacakan dalam tiga bahasa yaitu, Indonesia, Ukrania, dan Arab.

    Implementasi moderasi beragama dalam pernyataan tersebut dimanifestasikan dalam lima poin yaitu sebagai berikut pertama, moderasi beragama adalah pemahaman dan pengamalan agama yang menghindari konflik dan mengedepankan semangat persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan.

    Kedua, moderasi beragama senantiasa menggerakkan seluruh elemen masyarakat umumnya dan khususnya para pemimpin Negara di dunia, untuk menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keadilan, persatuan, kesatuan, dan kemanusiaan dalam berbagai aktifitas politik, keagamaan, ekonomi, social dan budaya.

    Ketiga, para ulama, dai, dan tokoh agama yang menjadi penggerak moderasi agama hendaknya selalu menyampaikan dan menyebarluaskan pesan Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam (Islam rahmatan lil alamin) dan menghormati keanekaragaman budaya, bahasa dan adat istiadat yang tumbuh di tengah kehidupan berbangsa bernegara yang tidak bertentangan dengan esensi ajaran agama yang bersifat universal.

    Adapun implementasi moderasi yang keempat adalah mengedepankan upaya-upaya dialogis dan musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, kemanusiaan, dan anti kekerasan dalam menyelesaikan segala bentuk konflik dan persengketaan baik sosial, keagamaan, ekonomi, ataupun politik.

    Sedangkan implementasi moderasi yang terakhir dalam pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah upaya untuk menghidupkan spirit Islam sebagai inspirasi peradaban, untuk membangun kedamaian, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran umat manusia.

    Dalam rangka menerjemahkan konsep implementasi moderasi beragama di atas, MUI dan Majelis Ulama Ukrania pun bersepakat untuk menjajaki kerjasama kongkret dalam hal yaitu penguatan sumber daya Muslim, pengembangan dakwah dan pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin, peningkatan peran ulama Islam dalam menciptakan perdamaian dunia dan harmoni, sinergi lembaga ulama dalam berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan, akademik-ilmiah, dan sosial-budaya, dan pertukaran ulama dan dai moderasi beragama.

  • Era Metaverse, Sikap Umat, dan Kesiapan MUI

    JAKARTA— Metaverse merupakan ruang digital yang yang memungkinkan para penggunanya dapat berinteraksi dengan orang lain secara real-time dan merasakan pengalaman seperti di dunia nyata.
    Bahkan implikasinya tidak hanya sosial, namun juga ekonomi, politik dan agama.

    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan, menerangkan bahwa Alquran telah memberikan peluang yang begitu luas untuk berijtihad dalam hal bermuamalah.

    Dia juga menyinggung mengenai haji virtual yang diresmikan Imam Masjidil Haram, Syekh Dr Abdurrahman As-Sudais.

    “Ibadah haji adalah ibadah mahdlah yang tata caranya telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah ada dalil qath’i, maka akan semakin sedikit ruang dalam berijtihad terlebih jika tidak memenuhi rukun dan syarat tertentu,” terang Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah itu.

    Pada kesempatan itu pula, dia menekankan kepada masyarakat agar selalu melakukan tabayun setiap menerima informasi baru.
    Buya Amirsyah menyarankan gunakan teknologi dengan dua sisi. Sisi pertama, untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sisi kedua teknologi harus dikuasai bukan malah menguasai kita.

    “Utamakan bertabayun dulu sebelum percaya dan membagikannya kepada orang lain,” kata dia yang sekaligus Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.

    Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jatim, Prof KH M Noor Harisudin, menyebutkan bahwa era metaverse ini adalah pengejawantahan dari respons hadits Rasulullah tentang perubahan sosial.

    Dalam hadits ini, dijelaskan bahwa setiap 100 tahun akan muncul seorang mujadid (tokoh pembaruan), termasuk yang membahas soal Metaverse.

    Menurut dia, beragama di era metaverse kerap disuguhi banyak pertanyaan masyarakat melihat berbagai permasalahan yang muncul.

    “Sementara, Islam yang terdiri dari tiga unsur yakni tauhid, syariah, dan akhlak itu apakah ketiga unsur ini harus tetap terpenuhi dalam realitas virtual tersebut,” ujar guru besar ushul fiqh UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember itu.

    Prof Haris juga menyuguhkan sejumlah persoalan yang kemudian mungkin muncul di era metaverse, diantaranya soal akidah, ibadah mahdlah, aktivitas neouratik sebagai perbuatan mukallaf, transaksi, dan menikah di era metaverse.

    “Tentu, ini akan membutuhkan pembahasan jauh lebih rumit dan pertanyaan mendasarnya adalah, siapakah manusia di era metaverse? Dan apakah tindakan digital di metaverse juga terikat oleh nilai moral?,” pungkas Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember itu.

    Menurut Prof Haris, dalam dunia Metaverse, manusia punya identitas virtual yang maya, selain identitasnya yang nyata. “Tentu kalau merujuk Ushul Fiqh, yang dihukumi mukallaf adalah yang di dunia nyata,” ujar dia.

    Dia menegakan sholat, haji, puasa, dan ibadah lainnya, yang terhitung adalah yang dilakukan di dunia nyata.

    “Sementara, yang dilakukan di dunia metaverse, tidak dianggap sah karena bukan dunia yang nyata”, ujar Prof Haris yang juga Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia.

    Diskusi di atas merupakan beberapa respons yang muncul dalam Webinar Nasional “Beragama di Era Metaverse” oleh Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, pada Selasa, 22 Februari 2022 lalu.

    Guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof KH Biyanto, sebagai mengaku bahwa kajian ini adalah kegiatan pertama yang diadakan MUI Jatim dalam merespons topik yang sedang ramai dibicarakan sebagai era baru dari teknologi internet.

    Dia menilai tema yang dibahas kali ini sangat menginsipirasi melihat di akhir Desember 2021 muncul kabar dari Arab Saudi yang meluncurkan program haji virtual metaverse.

    “Hal ini menimbulkan banyak kontoversi dari banyak kalangan. Inilah pentingnya memahami pola beragama di era metaverse agar sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW,” tutur Prof Biyanto dalam sambutannya.

    Senada dengan hal itu, Wakil Ketua MUI Jatim, Prof KH Abd Halim Soebahar, menjelaskan bahwa acara ini merupakan respons MUI terhadap kebutuhan masyarakar untuk menghadapi peluang sekaligus tantangan di era metaverse.

    “Zaman boleh berubah, tapi MUI harus tetap konsisten dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ujar sosok yang juga menjabat Ketua Senat Universitas UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember itu. (Infokom MUI Jatim/ Nashih Nashrullah).

  • Penimbunan Minyak Goreng Haram, Ini Penjelasannya Menurut MUI Palu

    PALU— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyesalkan penimbunan minyak goreng oleh oknum distributor di Palu. Penimbunan ini pun disebut sebagai perbuatan itu haram karena menyulitkan warga mendapatkan komoditas tersebut di pasaran.

    “Kalau ditinjau dari aspek hukum Islam, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi komoditas itu menjadi kebutuhan pokok, maka perbuatan itu hukumnya haram atau dilarang agama,” kata Ketua MUI Kota Palu, Prof Zainal Abidin saat dihubungi di Palu, Jumat (4/3/2022).

    Dia menilai penimbunan minyak goreng itu akan memicu lonjakan harga di pasaran karena permintaan konsumen meningkat.

    Sehingga, apa yang dilakukan oknum distributor itu sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat.

    Dari cara-cara seperti itu, katanya, sudah tentu masyarakat akan kesulitan mendapatkankomoditas tersebut.

    Sehingga, praktik penimbunan dengan maksud menaikkan harga sangat dilarang dalam Agama Islam, bahkan masuk dalam kategori haramkarena keuntungan diperoleh di atas kesulitan rakyat.

    MUI juga memiliki kewajiban dalam urusan perdagangan barangkarena organisasi yang melibatkan para ulama itu memiliki legitimasi dalammenentukan suatu produk makanan dan minuman haram atau halal.

    “Kami mengimbau kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di dunia perdagangan, jangan melakukan praktik-praktik ini, tentu dampaknya merugikan orang banyakkarenaperbuatan semacam itu adalah bagian dari dosa,” katanya.

    Atas kejadian tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Palu itu juga meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, karena perbuatan itu adalah tercela yang membuat situasi perekonomian daerah bisa menjadi buruk.

    “MUI tidak merestui tindakan-tindakan semacam itudan apa yang dilakukan oknum tertentu merupakan perilaku buruk. Kami juga menaruh apresiasi apa yang telah dilakukan Satuan Tugas Pangan (Polri)yang telah membongkar praktik penimbunan minyak goreng,” katanya.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng berhasil membongkar dugaan penimbunan 53.869 liter minyak goreng milik salah satu distributor CV AJ di Kota Palu, Kamis (3/3/2022).

    Menurut Kepala Satgas Pangan Polda Sulteng Kombes Pol. Ilham Saparona, gudang yang menjadi tempat penimbunan puluhan ribu liter minyak goreng itu langsung disegel.

    “Kami sudah menyegel dua tempat setelah kami temukan ribuan liter minyak goreng merk Viola, yang sudah ditimbun sejak Oktober 2021. Totalnya ada 4.209 dos atau 53.869 liter,” ujar Ilham. (Antara/ Nashih)

  • MUI Lampung 2021-2026 Dikukuhkan, Ini Pesan Kiai Miftachul Akhyar

    BANDAR LAMPUNG— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Miftachul Akhyar, mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung masa khidmah 2021-2026.

    Dalam pengukuhan yang berlangsung di Ballroom Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Rabu (23/2/2022) itu, Kiai Miftach, begitu akrab disapa menekankan tentang definisi dan tugas ulama.

    Menurut Rais Aam PBNU ini, kata ulama merupakan bentuk jama dari alim yang bermakna orang yang berpengetahuan, berilmu, dan beramal. Dalam Alquran ditegaskan bahwa orang yang berilmu adalah mereka yang takut kepada Allah SWT.

    “Bukan sekadar menerapkan ilmunya saja sebagai amanat ilmiahnya, melainkan khasyatullah (rasa takut pada Allah) ini yang selalu mendampingi,” katanya, sebagaimana dikutip MUIDigital, Jumat (25/2/2022).

    Dia menjelaskan, hal ini juga sama seperti saat Nabi Muhammad SAW ‘dikukuhkan’ menjadi rasul oleh Allah SWT dengan turun wahyu pertama-Nya surat Al Alaq 1-5.

    Kata “iqra’” yang mengawali redaksi ‘pelantikan’ Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar bermakna ‘bacalah’ secara harfiah. Namun membaca di sini adalah membaca apapun yang bisa dibaca.

    “Baik itu tulisan, isyarat, atau keadaan, bahkan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT harus bisa dibaca,” jelasnya.

    Di sinilah, menurut Kiai Miftach, “iqra’” ini memiliki makna luas yakni menjadikan manusia harus memiliki kemampuan tanpa batas.

    Namun kemampuan tanpa batas ini juga harus didampingi dengan mengingat Tuhan untuk menyeimbangkan dan mengontrol semuanya. Sehingga ayat selanjutnya pun harus diingat yakni “Bismi Rabbik” (dengan menyebut nama Tuhanmu).

    Oleh karenanya Kiai Miftah mengajak para pengurus MUI Lampung untuk benar-benar berkhidmah dengan keilmuannya masing-masing dan didukung dengan rasa khasyatullah dan senantiasa bismirabbik.
    Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung masa khidmah 2021-2026 berlangsung lancar.

    Sebelum mengukuhkan pengurus, Kiai Miftah bertanya pada para pengurus yang dilantik dengan pertanyaan kesiapan untuk berkhidmah di MUI. Para pengurus dengan ketuanya Prof Moh Mukri yang juga merupakan Ketua PBNU ini pun menjawab dengan kesiapan.

    Kiai Miftach menjelaskan bahwa pengukuhan ini merupakan recharging (mengisi daya) spiritual. Kalimat-kalimat dalam pengukuhan cukup menjadi pegangan para pengurus dalam menjalankan tugas sebagai pengurus.

    “Dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung masa khidmah 2021-2026. Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wa nikman nashir. Lahaula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim,” kata Kiai Miftach menutup kalimat pengukuhannya,” ujar dia. (Faizin-Infokom MUI Lampung/ Nashih).

  • MUI dan Organisasi Ulama Ukraina Menyepakati Kerja Sama untuk Islam Rahmatan Lil Alamin

    JAKARTA–Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (HLNKI-MUI) bersama Organisasi Ulama Ukraina menyepakati kerja sama untuk konsep Islam Rahmatan Lil Alamin. Salah satu tujuanya untuk menciptakan perdamaian dunia.

    Kesepakatan ini disepakati dalam webinar Dialog Internasional dengan Forum Ulama Ukraina yang bertajuk: Mengenal Lembaga Ulama di Ukraina dan Kiprahnya, yang digelar secara virtual, Selasa (22/2).

    Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengatakan, kegiatan forum dialog Internasional dengan lembaga keulamaan sejenis, yang diinisiasi oleh komisi HLNKI MUI, merupakan langkah maju dan kerja besar untuk menampilkan MUI sebagai organisasi keulamaan bereputasi di tingkat Internasional.

    Selain itu, ia juga berpesan agar menyikapi setiap perbedaan secara bijak dan toleran. “Sehingga, perbedaan tersebut dapat menjadi energi persatuan untuk membangun Negara dan bangsa,” ujarnya saat menyampaikan sambutan untuk membuka acara.

    Kegiatan ini, selain bertujuan untuk menyepakati konsep Islam Rahmatan Lil Alamin juga bertujuan untuk mendiskusikan peran strategis ulama dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam di dunia, baik sebagai minoritas maupun mayoritas, dan menjajaki kemungkinan kerja sama antara MUI dan organisasi ulama sejenis di Ukraina, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas kader ulama dan pengarusutamaan moderasi beragama.

    Duta Besar Ukraina untuk RI, Dr Vasyl Hanianin mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan salah satu misi besarnya untuk menjadi jembatan antar umat Islam Indonesia sebagai komunitas Muslim di dunia dengan 2% minoritas Muslim di Ukraina.

    Vasyl Hanianin berharap, kerja sama MUI dengan Forum Ulama Ukraina dapat menciptakan kebahagian umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya.

    “Kebahagian tersebut dapat dirasakan manakala mereka hidup dalam damai dan menikmati kemerdekaan,” sambungnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan ini, Ketua Komisi HLNKI MUI Bunyan Saptomo memperkenalkan MUI sebagai mitra pemerintah, dan pelindung umat.

    Bunyan berharap agar pengalaman MUI di Indonesia dapat ditiru oleh Ukraina dengan membentuk wadah tunggal ulama, serta dari forum ini dapat menyepakati pernyataan bersama dan kesepakatan untuk menjajaki kerja sama antara kedua belah pihak.

    Kegiatan yang dihadiri oleh 40 perwakilan MUI pusat dan daerah, dan 10 orang ulama dari Ukraina.

    Tiga ulama Ukraina yaitu imam umat Islam kota Zaporizhya dan wakil mufti, Sheikh Muhammad Mamutov, presiden kongres umat Islam Ukraina dan anggota dewan fatwa dan penelitian Ukraina, Sheikh Arifov Seyran, dan imam pusat kebudayaan Islam Kiev dan anggota fatwa dan penelitian Ukraina, Sheik Haidar Alhaj, menyambut baik upaya membuka peluang kerja sama.

    Setidaknya ada lima peluang kerja sama yaitu penguatan sumber daya Muslim, pengembangan dakwah dan pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin, peningkatan peran ulama Islam dalam menciptakan perdamaian dunia dan harmoni, sinergi lembaga ulama dalam berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan, akademik-ilmiah dan sosial budaya, serta pertukaran ulama dan dai moderasi beragama.

    Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah Islam di Ukraina. Sejauh ini di Ukraina telah memiliki 3 masjid, 13 pusat kebudayaan, dan 3 sekolah Islam, serta 25 halawah pengajaran al-Quran yang tersebar di beberapa kota.

    (Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

  • Kasus Omicron Meningkat, MUI Minta Umat Tidak Cemas dan Takut Berlebihan

    JAKARTA – Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LK-MUI), dr. Bayu Wahyudi meminta masyarakat agar tidak cemas dan takut berlebihan menghadapi pandemi Covid-19 varian Omicron yang jumlah kasusnya terus meningkat.

    Bayu mengatakan, penduduk Muslim di Indonesia yang berjumlah 88,86 persen hendaknya mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk pandemi Covid-19 varian Omicron ini merupakan qadarullah.

    “Sehingga, kita tidak perlu cemas apalagi takut berlebihan menghadapi keadaan yang terjadi dan sebagai Muslim tetap mengikuti anjuran pemerintah dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam berdasarkan Alquran, Hadist, dan Sunnah serta ijtima Ulama,” kata dr.Bayu kepada MUIDigital, Senin (7/2).

    Bayu menjelaskan, varian Omicron ini merupakan varian terbaru dari virus Corona yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, pada 21 November 2021. Kemudian, masuk ke Indonesia pada 15 Desember 2021.

    Apabila terpapar varian Omicron, Bayu mengungkapkan gejala yang akan ditimbulkan yaitu pilek, sakit tenggorokan, demam, bersin, sakit kepala, batuk, mual, nyeri otot, diare, ruam kulit, gangguan penciuman lesu rasa letih capek, sendi-sendi terasa lemas dan nyeri.

    “Gejala mirip flu biasa dan corona virus varian Omicron mempunya gejala penyakit lebih ringan dibanding gejala akibat varian corona lain sebelumnya. (Seperti) Beta, Gama, Alfa, (dan) Delta,” tambahnya.

    Kendati demikian, Bayu menegaskan, varian Omicron tidak boleh diremehkan terutama pada penderita yang mempunyai penyakit lain dan bawaan, seperti asma, penyakit jantung, hipertensi (darah tinggi), gagal ginjal dengan cuci darah, diabetus melitus (kencing manis), dan lainnya.

    Bayu meminta agar yang mengalami gejala mirip Omicron atau memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 untuk segera melakukan pemeriksaan rapit Antigen Covid-19.

    Dalam spiritual agama Islam, Bayu mengingatkan untuk membangun pola pikir agamis dan pandangan dunia ilahiah yang akan menguatkan seseorang menghadapi berbagai problem dalam hidup, termasuk menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 varian Omicron ini.

    Bayu pun tidak menampik bahwa kemungkinan akan muncul varian-varian baru dari pandemi Covid-19 maupun hadirnya pandemi lain.

    “Kita harus ingat bahwa seluruh makhluk merupakan ciptaan Allah SWT. Salah satu keyakinan Muslim yang sering ditanamkan oleh AlQuran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tak terlepas dari pengaturan dan rencana Allah SWT,” terangnya.

    Bayu mengungkapkan bahwa hal ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam kalimat يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ (Dia-lah Yang Mengatur Segala Urusan) yang sampai diulang sebanyak empat kali , yaitu dalam firman-Nya:

    يُدَبِّرُ ٱلۡأَمر

    “Dia untuk mengatur segala urusan.” (QS.Yunus:3)

    وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ

    “Dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab, “Allah.” Maka katakanlah, “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” (Qs. Yunus:31)

    وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ

    “Dia menundukkan matahari dan bulan; masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan (makhluk-Nya).” (QS.Ar-Ra’d:

    يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ

    “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi.” (QS.As-Sajdah:5)

    “Dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah dalam aturan dan pengawasan Allah termasuk Pandemi Covid-19 juga varian Omicron, maka tak layak bagi kita untuk merasa takut dan gelisah dengan sesuatu yang akan terjadi nanti. Apakah Sang Pencipta akan menelantarkan ciptaan-Nya? Sementara Dia-lah Arhamur Rahimin yang menyayangi makhluknya melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya,”tuturnya

    “Dan apakah Allah akan menelantarkan kita sementara hanya kebaikan yang muncul dari Rencana-Nya,”tambahnya.

    بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

    “Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS.Ali ‘Imran:26)

    عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۥۤ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمۡرِهِۦ‌ۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدۡرً۬ا (٣

    “Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS Ath-Thalaq:2-3)

    Dalam penjelasan ini, Bayu menegaskan bahwa masyarakat Muslim tidak usah cemas dan takut yang berlebihan menghadapi Covid-19 varian Omicron ini.

    Namun, kata Bayu, masyarakat Muslim harus mengikuti anjuran pemerintah dan Ijtima Fatwa Ulama.

    “Dan kita pun harus patuh mengikuti anjuran, saran, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Kita patut mengikuti pemerintah dan Ijtima Ulama (Fatwa MUI),” pungkasnya. (Sadam Al-Ghifari/Angga)

  • Polemik KDRT dan Cara Islam Menyikapi Nusyuz Perempuan

    JAKARTA – Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali menjadi trending topik yang mencuat ke publik. Ramai-ramai media mengunggah ceramah keagamaan seorang ustazah yang menjadi celotehan warganet akibat dianggap telah menormalisasi kekerasan dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Kritik dan komentar dengan beragam variannya bertebaran silih berganti.

    Menguraikan duduk permasalahan, seorang ustazah bermaksud menyampaikan suatu risalah keagamaan di mana seorang muslim berkewajiban memelihara suatu hal yang menjadi rahasianya: aib keluarga. Namun, persoalan dan nada kontrovorsi bertebaran tatkala dia menterminkan konsep kekerasan keluarga dalam tarikan historis fenomena salah satu keluarga di Jeddah. Warganet menganggap, sang ustazah telah menormalisasi KDRT.

    Sang ustazah bercerita, “Jadi ada suami-istri di Jeddah lagi bertengkar, suaminya pada saat itu marah luar biasa ke istrinya sampai wajah istrinya dipukul. Istrinya menangis saat itu,”

    Bagaimana Islam Memandang KDRT?

    Ke-Islam-an dan kekerasan adalah dua terma yang bertentangan. Dalam konsep keagamaan, Islam sangat melarang kekerasan, apalagi dalam keluarga. Kerap kali kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ketidakpatuhan (durhaka) istri atau kealpaan suami dalam menjalankan kewajibannya, dalam Islam dikenal dengan nusyuz.

    KDRT jelas hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan seorang ahli hukum Suriah abad-19, Ibnu Abidin menyatakan bolehnya permohonan hukuman jasmani (ta’zir, qiyas) oleh istri terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadapnya. Tapi tidak sedikit pula yang menginterpretasikan surat An Nisaa ayat 34 sebagai legitimasi dari perbuatan kekerasan (memukul) terhadap istri.

    Surat ini sering menjadi perdebatan pelik yang melibatkan para intelektual muslim. Lafaz “wadhribuhunna” dalam realitasnya mengalami ambiguitas pemaknaan baik secara teks dan konteks. Para ahli tafsir dari era klasik (salafiyah), pertengahan sampai ulama kontemporer belum menemukan kesepakatan secara syar’i dalam memantik lafaz itu. Para ahli cuma sepakat memberikan kondisi yang ketat terhadap “wadhribuhunna” sebagai solusi terakhir dalam mempertahankan perkawinan akibat kedurhakaan (nusyuz) istri.

    Surat An Nisaa ayat 34:

    اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

    Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menafsirkan “wadhribuhunna” sebagai suatu tindakan menegur dengan fisik yang tidak melukai terhadap fisik dan mental sang istri. Hal itu bisa dilakukan sebagai jalan terakhir dalam kegagalan membina perkawinan karena kedurhakaan istri yang dibenarkan secara syar’i setelah memberi teguran dan memisah ranjang dengan sang istri (tidak menyetubuhi).

    Imam Nawawi juga dalam kitabnya, Raudhatut Thalibin wa ‘Umdatul Muftiyin memberikan rincian bagaimana suatu perbuatan “wadhribuhunna” itu bisa dilakukan. Dalam artian, memukul bukan terminan dari kekerasan, tapi usaha penyadaran. Oleh demikian terdapat ketentuan di dalamnya, seperti nusyuz istri dalam taraf akut, menggunakan sapu tangan, tidak sampai melukai dan membekas di tubuh sang istri dan tidak memukul di area vital yang berakibat fatal terhadap kondisi fisik istri, seperti kepala.

    Dalam kitab Shahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi Saw, bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam haji wada’-nya:

    واتَّقُوا اللهَ فِي النِّساءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشكم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْن فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ رزْقُهنَّ وكِسْوتهن بِالْمَعْرُوفِ

    Artinya: Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf.

    Tidak Menang Sendiri

    Tidak hanya kali ini, isu keagamaan yang beragam mulai dari pencemaran nama baik, legalisasi kemungkaran dalam syariat atau penistaan agama itu sendiri sudah sering memenuhi ruang hidup kebangsaan kita, termasuk normalisasi KDRT saat ini. Latar kemanusiaan yang berbeda berupa etnis, budaya, ras dan agama memaksa kita hidup dalam harmonisasi kehidupan dengan kondisi yang beragam. Barang tentu ini menjadi wujud implikatif yang harus dirawat persatuannya.

    Normalisasi KDRT dari seorang ustazah yang hangat diperbincangkan saat ini tentu tidak semata-mata dijustifikasi kesalahannya dan dihakimi orangnya. Dalam permasalahan ini, kita perlu mengurai secara bijak maksud sang ustazah menghadirkan riwayat suatu keluarga dalam ceramahnya yang kemudian memunculkan adanya anggapan legalisasi kekerasan terhadap perempuan.

    Dalam ceramahnya, sang ustazah membeberkan kelapangan seorang istri atas perlakuan (kekerasan) suaminya. Bagi ustazah, kelapangan itu dibuktikan bukan hanya dengan ketiadaan perlawanan sang istri kepada suami, akan tetapi juga ketaidaaan keluh kesah istri yang disimpan sendiri, bahkan ketika didapati menangis oleh ibunya sendiri.

    Di akhir riwayat, ustazah mengungkapkan konklusi naratif: “Jadi nggak perlu menceritakan aib yang sekiranya membuat menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri,”

    Sang ustazah tampak berusaha menyampaikan urgensi istri menjaga aib keluarga (pasangan)—bahkan dirinya—karena keaalpaan dia dalam menciptakan keharmonisan bersama keluarganya. Secara bersamaan pula tidak ditampik, ungkapan ustazah juga membuka potensi bagi adanya pemahaman “Normalisasi kekerasan” karena yang ditutupi adalah suatu perbuatan yang diidentifikasi sebagai suatu kekerasan, dan tentu sangat dilarang dalam Islam. (Nada Ibrahim, 2020).

    Jadi terdapat semacam plesetan orientatif di mana suatu risalah keagamaan didapati menjadi dilematis atau bahkan bertentangan di sisi lainnya karena tarikan riwayat analogis (penisbatan) yang kurang pas. Namun dalam di sisi yang lain juga, nilai moralitas dari kelapangan istri di atas adalah bagaimana cara istri memberikan suatu penyadaran kepada suami melalui kelembutan yang mampu merepresentasikan keagamaan. Islam hadir di dalamnya, bagaimana dakwah Islam dijalankan selaras dengan perbuatan istri, yakni dengan penyadaran-penyadaran.

    Hal itu jelas terbukti ketika pengaduan kepada orang tuanya tidak didapati dari istri, suami merasa sadar akan perbuatannya,

    “Mendengar pernyataan itu, hati sang suami langsung luluh, ya Allah istrinya menyimpan aib aku”.

    Menukil adagium bijak, kekerasan sejati adalah kelembutan itu sendiri.

    (A. Fahrur Rozi/Angga)

  • MUI Sarankan BNPT Transparan Terkait Data Ponpes Terafiliasi Terorisme

    JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, mengungkapkan data ratusan pondok pesantren di Indonesia disinyalir berafiliasi dengan jaringan terorisme. Data itu diungkapkan mantan Kadiv Humas Polri itu saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI, Selasa (25/1).

    “Ada 11 pondok pesantren yang menjadi afiliasi Jamaah Anshorut Khalifah, 68 pondok pesantren afiliasi Jamaah Islamiyah, dan 119 pondok pesantren afiliasi Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS,” kata Boy Rafli Amar.

    Merespons data yang diungkapkan Jenderal Polisi bintang tiga itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Cholil Nafis, memminta ketegasan BNPT menindaklanjuti pernyataannya itu.

    Menurutnya, selain ungkapan “afiliasi” yang ambigu meresahkan para pengasuh pesantren, kiprah kepesantrenan pun menjadi ternodai, lebih-lebih telah membuat para orang tua santri merasa tidak nyaman dan cemas dengan putra-putrinya yang saat ini menuntut ilmu di pesantren.

    “Apa definisi afiliasi. Ini pernyataan yang meresahkan pengelola dan pengasuh pesantren,” ujar Cholil dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (28/1).

    Isu serupa sebenarnya bukan hanya sekali ini mencuat ke publik. Sudah terhitung sejak tahun 2012 lalu, pesantren sering disinyalir menjadi ladang kaderisasi gerakan terorisme. Hal itu disebabkan doktrin agama sebagai latar (Backround) kepesantrenan sering menjadi kedok jaringan terorisme.

    Oleh karena itu, Kiai Cholil meminta BNPT agar ungkapannya itu tidak hanya sekadar narasi, tetapi ada tindak ketegasan sebagai bentuk penanggulangan. Dia menyebut, keberadaan pesantren saat ini erat kaitannya dengan izin perundang-undangan.

    “Kalau memang terpapar terorisme yang melanggar UU, maka cabut saja izinnya atau diproses secara hukum. Kalau narasi beginian di publik cuma bikin cemburu dan tak enak hati,” papar Cholil. (A. Fahrur Rozi/Angga)

  • Gus Qoyyum: Kehadiran MUI Dibutuhkan untuk Jaga Agama

    JAKARTA– Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki ragam kepercayaan dan juga kebebasan hak beragama. Bebrapa agama yang dianut masyarakat Indonesia di antaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari ragam agama tersebut, penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam.

    Pengasuh Pesantren An-Nur Lasem, Rembang, Jawa Tengah, KH Abdul Qoyyum Manshur, dalam kajian ilmiahnya mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan peran Majelis Ulama Indonesia  (MUI). Penjelasan tersebut disampaikan dalam kanal youtube muilenial sebagaimana dikutip MUIdigital, Kamis (6/1).

    Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Qoyyum ini, Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim sangat membutuhkan peran dan kontribusi dari ulama. Para ulama nantinya akan bekerja sama dengan para penguasa atau pemerintah untuk menjaga NKRI.

    “Sebuah negara sangat membutuhkan peran ulama dalam menjalankan pemerintahan dan kepemimpinan negara,” tutur dia.
    Hal ini, menurut Gus Qoyyum, sangat jelas disebutkan dalam Alquran yaitu pada surat Fatir ayat 28 yang berbunyi :
    اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۤؤُاۗ
    Artinya, “Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT di antara para hamba –hamba-Nya ialah para ulama.”

    Gus Qoyyum menjabarkan, di antara kontribusi ulama –ulama yang berdomisili di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia yaitu pertama, ulama bekerja sama dengan penguasa dalam menjaga agama. Dalam menjaga agama Islam, ulama dan pemerintah bekerja sama agar akidah jangan sampai rusak. Sedangkan terhadap non-Muslim, umat Islam bertoleransi dengan baik, menjaga hubungan dengan baik, berhubungan dengan baik, tidak mengganggu kegiatan–kegiatan agama non-Muslim dan lainnya.

    Kedua, ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga jiwa raga manusia. Ketiga, ulama bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga keselamatan, kesehatan, fungsi, kualitas otak dan akal bangsa. Ulama dan pemerintah mendesain akal bangsa ini agar sehat, cerdas, dan berkualitas otak serta pikirannya. Keempat, ulama bersama pemerintah bekerjasama menjaga eksistensi masa depan bangsa.

    Kelima, ulama bersama pemerintah bekerjasama menjaga harta, menyelamatkan aset, dan kekayaan negara.  Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim sangat jelas membutuhkan  peran para ulama untuk berkontribusi menjaga negara, menyelamatkan negara, dan membawa negara ini menjadi negara yang baik dan negara yang berkah.

    Dia menegaskan MUI sangat dibutuhkan untuk menyadarkan orang-orang yang berpikir ekstrem, berpikir radikal, yang berpikir teror, apalagi sudah  melakuan tindakan ekstrem dari paham–paham radikal tersebut. “MUI dibutuhkan untuk berkontribusi membawa kebaikan bangsa dan negara Indonesia,” tutur dia. (Dhea Oktaviana/Nashih)
     

  • MUI Desak UNHCR Cepat Selesaikan Masalah Pengungsi di Indonesia

    JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mendesak United Nations Hingh Commisioner for Refugees (UNHCR) secepatnya menyelesaikan para pengungsi yang sudah lama terkatung-katung di Indonesia.

    Menurutnya, desakan UNHCR terhadap pemerintah Indonesia tidak perlu dilakukan serta terkesan pemerintah dan bangsa Indonesia tidak peduli kepada masalah kemanusian.

    Seharusnya, lanjutnya, UNHCR menyelesaikan pengungsi Afghanistan di Indonesia.

    “Ini mengesankan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia tidak peduli kepada masalah-masalah kemanusian. Yang justru harus dilakukan oleh UNHCR. Saat ini ialah segera menyelesaikan para pengungsi Afghanistan yang sudah lama terkatung-katung di Indonesia,”ujar Prof Sudarnoto dikutip dari Antaranews, Jumat (31/12).

    Prof Sudarnoto mengungkapkan, masalah utama yang belum terselesaikan oleh UNHCR yakni membiarkan para pengungsi di Indonesia dalam ketidakpastian. Padahal, mereka memiliki hak hidup yang wajar dan hak dasar mereka harus segera dipenuhi.

    “Dengan cara mengirimkan ke negara-negara pemberi suaka politik. Membiarkan para pengungsi berlama-lama dalam ketidakpastian, sama saja membiarkan hak-hak hidup dan martabat mereka terlanggar. Dan ini sama saja membunuh mereka secara perlahan-lahan; membunuh harapan dan masa depan mereka,” sambungnya.

    Baginya, selama UNHCR tidak menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan soal pengungsi ini, maka akan datang gelombang pengungsi baru masuk ke perairan Indonesia termasuk Rohingya.

    “Harusnya UNHCR jangan membebani pemerintah dan bangsa Indonesia dengan mendesak-desak agar pemerintah Indonesia segera menerima pengungsi Rohingya,”ungkapnya.

    Menurutnya, sikap ini sangatlah tidak etis apalagi sangat jelas bahwa UNHCR telah membiarkan pengungsi Afghanistan di Indonesia dalam keadaan sengsara.

    Prof Sudarnoto menuturkan, komitmen Indonesia terhadap kemanusian tidak perlu diragukan. Kata dia, selama ini telah ditunjukkan untuk menangani berbagai masalah kemanusian antara lain tragedi kemanusian yang menimpa bangsa dan rakyat Palestina akibat genosida Israel.

    Dia menegaskan, pemerintah dan bangsa Indonesia akan memberikan bantuan melalui program kemanusian khususnya kepada para pengungsi.

    “Baik pemerintah maupun kekuatan civil society termasuk ormas-ormas Islam, banyak lembaga filantropi dan para tokoh agama telah secara konkret memberikan perhatian kuat untuk program kemanusian ini. Hal yang sama juga ditunjukkan untuk para pengungsi Vietnam di Pulau Galang beberapa puluh tahun yang silam. Bahkan juga kepada pengungsi Afghanistan,” tuturnya.

    Prof Sudarnoto menjelaskan, para pengungsi Afghanistan ini ditampung sementara di beberapa wilayah di Indonesia. Selama dalam masa penampungan, dia mengungkapkan, masyarakat Indonesia memperlakukan dengan baik dan memberikan bantuan untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari.

    “Meskipun demikian, UNHCR juga harus tunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan profesional di mata bangsa Indonesia. Jangan lepas tangan, ini tidak etis membebani Indonesia,”kata dia.

    Prof Sudarnoto mengatakan, UNHCR seharusnya berhasil meyakinkan negara-negara pemberi suaka politik agar segera membuka diri dan menerima para pengungsi. Menurutnya hal ini adalah langkag produktif dan bisa menjadi solusi bersama bagi UNHCR, Indonesia, dan negara pemberi suaka politik dan pengungsi.

    “Kebuntuan selama ini ada di UNHCR dan ini harus segara dijebol. Karena itu perbincangan diplomatik harus segera dilakukan lebih intensif dan penuh kepastian sehingga dalam waktu dekat ada langkah-langkah konkret terukur untuk penyelesaian urusan pengungsi ini,” pungkasnya. (Sadam Al-Ghifari/Angga)

  • MUI Luncurkan Sekolah Hak Asasi Manusia

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus penandatanganan MoU dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Rabu (15/12).

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI, Prof. KH. Noor Achmad pada sambutannya di International Webinar “on Human Rights in Various Perspectives (Islam, UDHR, and Indonesia) and the Launching of the MUI Himan Rights School”.

    “Acara ini menjadi momentum yang sangat penting, karena pemikiran mengenai HAM yang terus berkembang sejalan dengan hukum itu sendiri,” tuturnya Prof. Noor.

    Di samping itu, menurutnya harus diakui bersama bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan. Kata Prof Noor, hak tersebut mencakup banyak aspek, baik itu yang terkait dengan hak hidup, beragama, berpendapat, dan lain sebagainya.

    Dengan adanya HAM yang melekat pada setiap individu tersebut, muncul permasalahan lain dalam kehidupan yang perlu dicarikan solusi bersama untuk meresponnya.

    Ketua Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) ini kemudian mencontohkan, solusi terkait dengan hak bagaimana mencari jodoh, perkawinan, perceraian, kebebasan berganti kelamin, dan hak pekerjaan.

    MUI telah mengeluarkan mengeluarkan fatwa nomor 6 tahun 2000 mengenai HAM. Tujuannya, untuk merespons berbagai permasalahan yang ada. Sebab, Prof Noor mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh MUI bersama stakeholder lain menjadi penting untuk perkembangan HAM di Indonesia.

    “Upaya sama juga telah dilakukan oleh DPR RI yang tengah mematangkan rencana undang-undang terkait kehidupan umat di Indonesia dalam hal ini mengenai HAM,” katanya.

    “Akhir-akhir ini terjadi pertentangan antara pihak satu dengan yang lain, bahkan mengklaim dengan mengatasnamakan agama dan kelompok masyarakat. Di sinilah MUI akan hadir sebagai pengayom masyarakat yang dituntut untuk memberikan solusi permasalahan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Prof. Noor menegaskan, hadirnya MUI sebagai pengayom masyarakat tetap berpegang teguh pada prinsip agama serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan.

    Oleh karena itu, melalui sekolah HAM MUI merupakan upaya untuk terus mengawal perkembangan HAM di Indonesia serta sebagai celah untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan umat. (Isyatami Aulia/Angga)

  • LPBKI-MUI Gelar Silaturahim Nasional III, Fokus 3 Agenda Utama

    JAKARTA— Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI) menggelar Silaturahim Nasional (Silatnas) III. Silatnas ini akan membahas tiga agenda utama yaitu pengerahan, pencerahan, dan workshop.

    “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas terselenggaranya acara silaturahim nasional LPBKI-MUI yang ketiga,” Ketua LPBKI MUI, Prof Endang Soetari, saat memberikan sambutannya pada Silaturahim Nasional III LPBKI-MUI di Hotel Cosmo Amaroossa Jakarta, Selasa (14/12).

    Mantan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menyatakan pada acara tersebut secara khusus terdapat sosialisasi dan workshop mengenai naskah buku Ensiklopedi Ulama Terpilih dan 100 Tokoh Ulama yang telah dikaji LPBKI MUI bersama Yayasan Amanah Kita.

    Pada acara yang bersifat sosialisasi dan juga LPBKI telah menetapkan bahwa pada 2020 merupakan penganugerahan buku yang dipersembahkan kepada Yayasan Amanah Kita dengan buku Ensiklopedi Ulama Terpilih.

    Prof Endang juga menuturkan Yayasan Amanah Kita akan menyampaikan orasi mengenai naskah buku yang akan disusul dengan penyerahan naskah secara simbolik kepada pimpinan MUI.
    Di samping itu, menurutnya LPBKI telah sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan penerbit Yayasan Amanah Kita, sekaligus akan menandatangani MoU pada Silatnas ketiga tersebut.

    Lebih lanjut, pengkajian dan pentashihan yang terus diupayakan dengan stakeholder kedua yaitu Wasathi untuk mengeluarkan produk tentang khutbah kebangsaan Islam. Produk yang diproses pada 2021 telah dilakukan pentashihan baik secara internal maupun eksternal LPBKI.

    “Maka pada Silatnas ini kesempatan bagi kami untuk mendapatkan masukan dari publik tentang bagaimana kondisi buku yang insya Allah berupa workshop yang disampaikan para narasumber nantinya,” katanya.

    “Hal ini merupakan komitmen dari kami selaku LPBKI mengemban tugas dari MUI sebagai lembaga yang menangani pentahsihan buku dan konten keislaman yang multifungsi,” tambahnya.

    Tak hanya itu, tantangan baru yang dihadapi LPBKI menurut Prof Endang yaitu menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan MUI secara digital.
    Oleh sebab itu, kolaborasi terus diupayakan dengan stakeholder yang lain untuk merealisasikan digitalisasi perpustakaan tersebut. (Isyatami Aulia/ Nashih)

  • Beasiswa Mahasiswa Asing, Peran MUI, dan Duta-Duta Islam Wasathiyah

    JAKARTA— Pemberian beasiswa untuk mahasiswa asing di negara-negara berkonflik atau negara-negara kaya merupakan bagian dari diplomasi Indonesia. Beasiswa tersebut tidak hanya berguna bagi diplomasi tapi juga untuk akreditasi dan perankingan universitas.

    Demikian salah satu kesimpulan dalam Diskusi Virtual terkait Prospek Beasiswa untuk Mahasiswa Asing yang digelar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI pada Rabu (8/12).

    Wakil Ketua Sub-Komisi HLNKI MUI, R Alpha Amirrachman, berharap agar acara ini dapat memperoleh informasi yang kredibel dalam memperoleh beasiswa. Terutama beasiswa untuk mahasiswa asing yang berada di negara-negara konflik.

    Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Luar Negeri, Maria Renata Hutagulung, memaparkan terkait pemberian beasiswa sebagai instrumen diplomasi Indonesia.

    Dia menjelaskan yaitu antara lain rencana strategis Kemenlu 2020-2024 untuk memperkuat strategi diplomasi publik Indonesia melalui kerjasama sosial kebudayaan, promosi kuliner, dan promosi nilai-nilai Indonesia, pemberian beasiswa, dialog lintas agama, people to people contact, jejaring diaspora Indonesia, dan Indonesianist.

    Selain itu, kata Maria, mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik.

    Pada saat ini, menurut Maria, beasiswa belum menjadi bagian dalam direktorat hubungan internasional. Beasiswa untuk mahasiswa asing terdiri dari Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI)/ International Arts and Culture Scholarship (IACS), dan beasiswa dari Perguruan Tinggi di Indonesia.

    “Beasiswa darmasiswa adalah beasiswa yang ditawarkan untuk warga asing dari negara yg menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dan mengenalkan bahasa Indonesia dan budaya. Dilaksanakan sejak 1974 inisiatif ASEAN, dan 1976 diperluas di luar ASEAN. Jumlah negara lebih dari 110 yang dikelola Kemendikbud Ristek, “ lanjut Maria.

    Dia mengatakan, IACS dikelola sendiri Direktorat Diplomasi Publik, Kemlu, ditujukan untuk mempromosikan seni budaya Indonesia. Termasuk beasiswa non-gelar, program hanya dua bulan. BSBI ada sesi mengenalkan bahasa indonesia dan bermitra dengan berbagai sanggar dan PT seni di Indonesia.

    Dia menambahkan IACS merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik dan meningkatkan persahabatan. Kurikulumnya adalah bahasa, seni-budaya, kunjungan tempat sejarah.

    Dia menuturkan, tawaran beasiswa dari perguran tinggi di Indonesia di antaranya dari Universitas Al-Muslim Aceh dan Universitas Islam Internasional Indonesia.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan manfaat atau hasil pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing: bentuk soft power diplomasi Indonesia, menambang jejaring pemuda yg disebut friends of indonesia. Lanjut Renata, “Saat ini belum ada program beasiswa yang secara spesifik diperuntukkan untuk negara-negara konflik di Timur tengah,” kata dia.

    Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud Ristek, Abdul Kahar, menjelaskan bahwa pada 2020 program beasiswa darmasiswa ditunda karena pandemi. Beasiswa masih fokus pada peningkatan SDM di lingkungan Kemendikbud Ristek. Untuk beasiswa yang diperuntukkan oleh WNA hanya darmasiswa.

    Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menjelaskan, LPDP berfokus pada tiga layanan, yaitu beasiswa, pengembangan dana, dan riset. Untuk saat ini, LPDP telah memberikan beasiswa master sebanyak 18.833 kepada 9.024 mahasiswa di dalam negeri, dan 9.809 mahasiswa di luar negeri.

    Untuk program doktoral, beasiswa telah diberikan kepada 6.590 di dalam dan luar negeri. Sebanyak 6.369 mahasiswa native on going yang saat ini menerima beasiswa dari LPDP (68,86 persen di dalam negeri).

    Pada sesi diskusi, Rektor Uhamka, Prof Gunawan Suryoputro, menceritakan bahwa sejak 2005 swasta Muhammadiyah melalui Litbang sudah memberikan beasiswa kepada negara-negara konflik dimulai dari Thailand selatan, dan berjalan sampai sekarang.

    Dia menjelaskan, terdapat dua kendala dalam melaksanakan program beasiswa untuk mahasiswa asing. Pertama, PTS hampir tidak memiliki program internasional, dan pilihannya tidak bebas.

    “Kendala Dosen kami sedikit yang bisa bahasa Arab dan sedikit yang bisa bahasa Inggris. Kedua, keterbatasan pendanaan. Termasuk dormitory dan soal konsumsi serta jaminan kesehatan,” lanjutnya.

    Solusi dan saran yang ditawarkan Prof Gunawan adalah perlunya predict future dan ada orientasi untuk program-program terlebih dahulu. Untuk perguruan tinggi swasta lebih diperhatikan, baik soal dormitory, dan makan.

    “Jika LPDP bekerjasama dengan kementerian, MUI, dan lainnya memiliki skema untuk mahasiswa asing, saya rasa itu akan sangat membantu. Program pembinaan mahasiswa asing kurang signifikan karena jumlah universitas yang dijangkau,” jelas Prof Gunawan sembari menambahkan selain itu, kolaborasi dengan Dubes Indonesia yang ada di luar negeri juga sangat penting, dan MUI harus cekatan dalam mencari mitra, serta harus membuat skema dan roadmap yang detail.

    Peserta lainnya, Imam Wahyudi dari Unisma Malang, menceritakan bahwa Unisma memiliki mitra alumni dari 34 negara, dan ada beberapa proram seperti degree dan non-degree sekitar 400 lebih mahasiswa internasional, ada yang program s1 dan s2.

    Dia menyebutkan, setiap tahun UNISMA beri beasiswa kepada 42 mahasiswa inter untuk negara mana saja yang memenuhi persyaratan. Rektor memberikan kebijakan mahasiwa S1 maksimal selama empat tahun dan s2 maksimal selama dua tahun. Untuk mahasiswa dari Afghanistan ada mengikuti program master.

    “Kami mengirimkan mahasiswa 30 orang ke Rusia dan begitu sebaliknya. Kami juga mengadakan webinar series selama sebulan,” lanjut Imam.

    Sementara itu, wakil dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr Zirmansyah, menuturkan UAI belum pernah memberikan beasiswa untuk mahasiwa asing, hanya memberikan pertukaran mahasiswa dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Perguruan Tinggi penting mendapatkan mahasiswa asing karena terkait akreditasi.

    Mantan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, Yuli Mumpuni Widarsom, yang juga pengajar di kampus menceritakan pula bahwa tantangan mahasiswa asing ada pada prodi yang dibutuhkan dan bahasa. Olehnya itu, dia mengusulkan agar MUI memetakan potensi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan negara-negara yang akan ditawarkan untuk itu.

    Sementara itu, wakil dari UGM, Suharyadi, menjelaskan UGM memiliki mahasiswa asing cukup banyak dan tidak ada kendala untuk dormitory. Ada juga yang mahasiswa reguler karena ada kelas internasional. Untuk beasiswa UGM diselenggarakan sampai pada 2019 karena terkendala pandemi. Ada alokasi dana untuk mahasiswa-mahasiswa asing. “UGM siap untuk kontribusi dalam mendukung program yang digagas oleh MUI,” ujar dia.

    Ketua Komisi HLNKI MUI, Bunyan Saptomo, menyampaikan closing statement tentang pentingnya diplomasi beasiswa, mewakili Ketua MUI Bidang HNLKI Prof Sudarnoto Abdul Hakim.

    Bunyan menyatakan, diplomasi beasiswa MUI sebagai pelaksanaan dua peran MUI, yaitu himayatul ymmah (melindungi umat Islam via pendidikan) dan shadiqul hukumah (menjadi partner pemerintah dalam promosi Islam wasathiyah). (Rafa Basyirah/Ai Fatimah Nur Fuad/Yanuardi Syukur/Nashih).

  • Sekjen MUI: Modernisasi Organisasi untuk Maslahat Umat dan Bangsa

    JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali memperoleh Sertifikat ISO 900:2015. Sertifikasi ini merupakan upaya modernisasi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap umat dan bangsa.

    Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan upaya modernisasi organisasi MUI memerlukan pengimplementasian turunan VISI MISI dan manajemen ISO 900:2015 .

    “Turunan Visi misi MUI dengan tata kKelola manjemen ISO ini, perlu diterjemahkan kepada sesuatu yang lebih spesifik yaitu program-program,” ujarnya dalam webinar dengan tema Adaptasi dan Modernisasi Organisasi di Tengah Pandemi pada selasa (7/12), sebagai rangkaian acara penyerahan sertifikat ISO 900:2015.

    Buya Amirsyah mengatakan, dari setiap pengelolaan program yang diciptakan tersebut maka MUI akan mengambil peranan sebagai garda terdepan dan penguat ormas atau organisasi Islam di bawah naungannya demi tercipta sebuah kemaslahatan umat dan bangsa yang damai.

    Setelah mengambil peranan, MUI juga memerlukan tolok ukur untuk menentukan tolak ukur keberhasilan programnya. “Nah ini ISO 900:2015 itu kan tata kelola, mungkin nanti ada ISO yang berupa tolak ukur keberhasilan program sehingga jadi banyak ISO dalam sebuah organisasi. Yang nantinya jadi standar suatu kelembagaan,” ujarnya.

    Menurut Buya Amirsyah, jika sebuah kelembagaan sudah dapat pengelolaan yang baik maka akan menciptakan kesejahteraan bagi umat dan bangsa.

    Jadi sebagai umat Islam kita harus bisa jadi penentu dalam pengelolaan kualitas organisasi. “Karena tanpa berorganisasi kita tidak akan mungkin menjadi bangsa yang kuat” ujarnya

    Amirsyah pun memberi kesimpulan, untuk menjadi bangsa yang kuat kita juga perlu menciptakan kualitas organisasi yang baik.

    Dan segenap pengurus MUI perlu mewujudkan visi misi MUI tersebut karena merupakan bentuk tanggung jawab sebagai umat beragama dalam memberikan pemahaman islam serta seluruh pengurus MUI mengajak seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap negara yang aman dan damai. (Ika Selfiana/ Nashih)

  • MUI Kawal Realisasi Infrastruktur Keuangan Syariah

    JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahudin Al-Aiyub menyampaikan bahwa kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian sudah difungsikan oleh MUI sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk merumuskan tugas prinsip kesyariahan.

    “Prinsip kesyariahan di Indonesia yang diamanahkan kepada MUI, telah direalisasikan melalui fatwa-fatwa dari DSN-MUI. Fatwa tersebut mencakup islamic sosial finance dan juga yang ditetapkan melalui komisi fatwa,” jelas Kiai Aiyub.

    Tak hanya mengeluarkan fatwa mengenai islamic sosial finance, Kiai Aiyub menegaskan bahwa berbagai fatwa mengenai permasalahan umat juga dikeluarkan secara berkala. Tujuannya tidak lain dan bukan hanya untuk menjawab permasalahan umat.

    Kata Kiai Aiyub, peran tersebut merupakan mandat bagi MUI sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa.

    “Amanah yang diberikan kepada kami telah dijalankan secara sungguh-sungguh termasuk penyiapan infrastuktur digital untuk ekonomi. Sebagaimana yang diperintahkan langsung oleh Wapres agar DSN merumuskan fatwanya yang bisa menjadi alat untuk melakukan pengawasan di lembaga keuangan dan bisnis syariah,” katanya.

    Kiai Aiyub juga menyampaikan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan senantiasa berada di bawah pengawasan MUI. Pengawasan yang dimaksud adalah terkait bagaimana penerapannya di lapangan.

    Oleh karena itu, dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan inplementasi dari fatwa yang dikeluarkan.

    Ulama muda asal Pati Jawa Tengah itu menyatakan, kesungguhan MUI merumuskan prinsip syariah dalam bentuk fatwa dan pengawasannya merupakan bagian dari menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelayanan umat.

    Selain itu, apa yang dilakukan MUI juga dalam rangka membangun kemitraan strategis dengan pemerintah.

    Ia berharap, kedepannya MUI dan berbagai lembaga lain dapat berkolaborasi. Muara dari kolaborasi itu adalah meningkatkan ekonomi umat melalui prinsip kesyariahan.

    “MUI sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk merumuskan prinsip kesyariahan lembaga keuangan dan ekonomi syariah telah bersungguh-sungguh menjalankan amanah tersebut,” pungkasnya. (Isyatami Aulia/Angga)

  • Habib Nabiel Jelaskan Standarisasi Dakwah yang Dilakukan oleh MUI

    JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib Nabiel Al-Musawa, menjelaskan bahwa standarisasi dakwah yang dilakukan oleh MUI untuk menyamakan persepsi di antara seluruh ormas Islam.

    ‘’Supaya ada persatuan di antara seluruh ormas Islam, tidak saling menyalahkan antara satu dengan lainya,’’ kata Habib Nabil dalam postingan di Instagram pribadinya, @Habib_nabiel_almusawa, sebagaimana dikutip MUIDigital, Jumat (19/11).

    Habib Nabiel menuturkan, MUI merupakan representasi ulama dari seluruh ormas Islam di Indonesia. Ia menegaskan bahwa MUI bukan hanya milik beberapa ormas Islam saja. ‘’Di samping itu, tuntutan zaman saat ini berdakwah perlu ada keterangan dari pemerintah asal tentang siapa orang ini,’’ tambahnya.

    Habib Nabiel yang juga Pimpinan Majelis Rasulullah, menceritakan pengalamanya saat diundang untuk berdakwah di Singapura diminta oleh pemerintah Singapura agar memberikan surat dari negara asal yang menyatakan layak untuk berdakwah.

    Dia menambahkan, bahwa hal tersebut juga sudah berlaku di beberapa negara yang mewajibkan untuk memberikan surat keterangan dari lembaga berkompeten dari negara asal. Untuk itu, kata dia, MUI sebagai lembaga non pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukanya.

    Hal ini lantaran juga sesuai dengan kewajiban MUI untuk mempersatukan semua ormas di bawahnya untuk berdakwah sesuai kompetensi dan standarisasi bagi para dai. ‘’Hingga para Dai tidak salah menyampaikan dakwah atau membawa fikroh-fikroh yang tidak sesuai dengan manhaj Islam itu sendiri,’’ pungkasnya. (Saddam Al Ghifari/Din).