Tag: indonesia

  • Pengakuan Negara Palestina dan Perubahan Peta Diplomasi Internasional

    Minggu ini, peta diplomatik Timur Tengah bergeser ketika beberapa negara, termasuk negara-negara besar Barat, secara resmi mengakui Negara Palestina. Apa yang dulunya dianggap sebagai gestur yang jauh atau simbolis, tiba-tiba menjadi langkah yang menentukan dan bersejarah dalam diplomasi internasional. Pengumuman tersebut tidak datang secara terpisah, tetapi diumumkan di jantung kota New York, tepatnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana perdebatan tentang pengakuan kenegaraan Palestina kembali memanas dengan penekanan kesepahaman yang baru.

    Simbolisme momen tersebut begitu kuat. Setelah puluhan tahun negosiasi, pidato, dan resolusi yang mandek, pengakuan Palestina tidak lagi terbatas pada negara-negara di belahan bumi selatan atau dunia Arab. Kini pengakuan tersebut mencakup negara-negara Eropa yang telah lama dianggap sebagai sekutu setia Israel, serta negara-negara seperti Kanada dan Australia, yang kebijakan luar negerinya sebelumnya selalu sejalan dengan Washington. Setiap pengakuan dibingkai sebagai kebutuhan moral dan alat politik untuk menyelamatkan solusi dua negara.

    Di forum PBB, dua mitra yang tak terduga, yaitu Prancis dan Arab Saudi, menjadi sorotan sebagai penyelenggara pertemuan puncak yang akan mendefinisikan ulang suara aspirasi global. Prancis, dengan pengaruh historisnya di Eropa dan Mediterania, dan Arab Saudi, dengan otoritas keagamaan dan pengaruh regionalnya, membentuk dewan bersama untuk memandu musyawarah. Kerja sama mereka bersifat simbolis sekaligus strategis, menjembatani diplomasi Barat dengan kepemimpinan Arab dengan cara yang jarang terlihat sebelumnya.

    Keputusan Prancis untuk secara resmi mengakui Palestina memberikan kejutan ke seluruh Eropa. Bagi Paris, langkah tersebut bukan hanya respons terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, tetapi juga pernyataan bahwa penundaan kedaulatan Palestina yang tak berkesudahan telah mengikis kredibilitas hukum internasional. Prancis membingkai pengakuan sebagai kebutuhan diplomatik, alternatif bagi konflik yang berkepanjangan, dan tantangan terhadap gagasan bahwa hanya kekerasan yang dapat membentuk masa depan kawasan. Selain itu, terdapat tekanan publik dan demonstrasi di seluruh negeri terkait krisis Palestina.

    Sementara itu, perwakilan Arab Saudi menekankan bahwa pendudukan, pengungsian, dan agresi yang sedang berlangsung tidak dapat dinormalisasi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap hukum internasional, melindungi warga sipil, dan menuntut agar pemerintahan Palestina di masa depan bebas dari militerisasi dan ekstremisme. Dengan mendukung pengakuan dalam kerangka PBB, Arab Saudi berupaya mengembalikan isu Palestina ke jalur diplomasi negosiasi, sekaligus mengisyaratkan bahwa pendekatan militeristik yang terjadi tidak boleh menjadi alasan penentuan nasib seluruh rakyat Palestina.

    Diplomasi Eropa, khususnya, telah memainkan peran penting dalam mendorong pengakuan ini. Negara-negara seperti Portugal, Belgia, Andorra, Malta, dan Luksemburg, bersama Prancis, mengakui Palestina, masing-masing mengaitkan keputusan mereka dengan tuntutan reformasi pemerintahan di Palestina, pengucilan kelompok bersenjata non-sipil dari kekuasaan resmi, dan jaminan akuntabilitas demokratis. Gelombang pengakuan ini secara eksplisit terkait dengan gagasan bahwa hanya lembaga politik yang sah yang dapat melucuti Hamas dan melemahkan cengkeramannya terhadap politik Palestina. Walaupun begitu kita akan melihat bagaimana rakyat Palestina berikut faksi politiknya bekerjasama untuk membangun situasi yang konstruktif.

    Spanyol juga tidak berbasa-basi. Perdana Menteri Pedro Sanchez berbicara dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa solusi dua negara mustahil “ketika penduduk salah satu dari kedua negara tersebut menjadi korban genosida.” Sanchez menekankan martabat manusia, hukum internasional, dan akal sehat sebagai landasan urgensi pengakuan negara. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengkondisikan pengakuan pada langkah-langkah konkret: pembebasan penuh sandera Israel dan pengucilan Hamas dari pemerintahan. Pidatonya menimbulkan kontroversi ketika beberapa pihak berpendapat pidatonya terlalu menekankan satu sisi, tetapi yang lain mengakui hal itu mencerminkan realisme diplomatik yang dianut oleh lebih banyak negara.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan pidato yang melampaui argumen moral hingga duka pribadi dan urgensi kemanusiaan. Ia mengutip kematian seorang pekerja bantuan Australia, Zomi Frankcom, dan menguraikan penderitaan yang meluas di Gaza, membingkai pengakuan tidak hanya sebagai dukungan simbolis tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi warga sipil dan mendorong gencatan senjata dan pemerintahan yang tepat. Dorongan Albania adalah bahwa pengakuan harus berjalan beriringan dengan tindakan: demiliterisasi pemerintahan, pemilihan umum, dan diakhirinya permusuhan.

    Turki merupakan salah satu negara paling vokal, baik dari Asia maupun dunia berpenduduk mayoritas Muslim, dalam mendukung pengakuan negara Palestina. Presiden Erdogan menyatakan pengakuan baru-baru ini, terutama oleh anggota Dewan Keamanan PBB, sebagai “bersejarah”, dan menekankan bahwa mereka harus mempercepat implementasi solusi dua negara. Ia mendesak agar semua negara mengadopsi perbatasan tahun 1967 dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Erdogan juga mengutuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, menyebut tindakan Israel sebagai pembantaian, dan menegaskan bahwa gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan penarikan pasukan merupakan syarat penting bagi perdamaian.

    Dari Afrika Selatan, Presiden Cyril Ramaphosa memanfaatkan forum PBB untuk memperbarui komitmen negaranya terhadap solusi dua negara, menuntut agar negara Palestina yang bersebelahan didirikan berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia menuduh Israel melakukan “hukuman yang tidak proporsional” terhadap warga Palestina dan meminta semua negara yang mengakui Palestina untuk dipuji atas keberanian moral mereka.

    Indonesia turut menyuarakan perdebatan ini, dengan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang berani namun berimbang di PBB. Meskipun tegas mendukung kenegaraan Palestina, Prabowo menggarisbawahi bahwa perdamaian tidak dapat dicapai tanpa mengakui keamanan kedua negara, baik Palestina maupun Israel. Pernyataannya memicu kontroversi di beberapa kalangan, karena para kritikus menganggapnya terlalu lunak terhadap Israel, tetapi banyak diplomat memuji pidatonya karena berhasil menembus retorika yang mengakar. Nada yang seimbang ini diapresiasi secara luas di forum dunia sebagai tanda bahwa rekonsiliasi dimungkinkan jika martabat dan keamanan kedua belah pihak terjamin.

    Keterlibatan Eropa, Afrika, dan Asia ini membingkai ulang pengakuan bukan sebagai imbalan, melainkan sebagai jalan menuju tanggung jawab. Dengan mendorong pembentukan pemerintahan Palestina yang diakui dan bebas dari faksi militer, sekaligus mengakui hak Israel atas keamanan, banyak pemimpin mengisyaratkan bahwa diplomasi dapat menciptakan jalan tengah yang layak. Pengakuan ini kemudian menjadi semacam wortel sekaligus tongkat: pengakuan tersebut memberikan Palestina kedudukan diplomatik, sekaligus menetapkan harapan yang jelas bahwa pemerintahan harus bersifat sipil, akuntabel, dan independen dari faksi-faksi bersenjata.

    Menjelang akhir pekan, yang tersisa bukan hanya pergeseran dalam peta diplomatik global, tetapi juga harapan dunia tentang perdamaian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pengakuan Palestina dibahas sebagai kebutuhan mendesak, alih-alih cita-cita yang jauh. Perkembangan pekan ini juga menandakan bahwa diplomasi internasional memasuki fase baru, di mana negara-negara diingatkan akan tanggung jawab bersama mereka untuk saling mendukung dalam mewujudkan perdamaian, keamanan, dan keadilan di seluruh dunia. Dengan demikian, perdebatan tentang Palestina menjadi lebih dari sekadar isu regional; perdebatan ini bertransformasi menjadi ujian nyata apakah tatanan global dapat menghadapi tantangan penyelesaian konflik melalui kerja sama yang berprinsip, alih-alih perpecahan yang berkepanjangan.

  • Menghapus Kuota Impor: Menjaga Harga Terjangkau untuk Rakyat

    steel container on container dock

    Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana berani: menghapus sistem kuota impor. Gagasan ini menimbulkan pro dan kontra, namun patut dicermati sebagai upaya serius untuk membenahi tata niaga barang kebutuhan pokok yang selama ini sarat masalah. Dalam konteks Indonesia yang terus berjuang menstabilkan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini mengandung potensi strategis yang perlu kita pertimbangkan.

    Sistem kuota impor selama ini dijalankan dengan tujuan mengatur pasokan barang tertentu yang krusial, seperti beras, gula, bawang putih, daging sapi, dan komoditas pokok lainnya. Ketika terjadi kelangkaan, pemerintah membuka kuota impor secara terbatas untuk menambah pasokan di pasar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meski ketersediaan barang pada akhirnya terjamin, harga barang yang ada di pasaran tetap tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, kuota justru menjadi alat permainan harga oleh kelompok tertentu yang memiliki akses eksklusif terhadap izin impor.

    Masalah utama dari sistem kuota adalah sifatnya yang tertutup dan selektif. Hanya importir tertentu yang ditunjuk untuk mendapatkan izin, menciptakan pasar yang tidak kompetitif. Hal ini menciptakan ruang praktik oligopoli, bahkan kartel, di mana segelintir pelaku dapat mengendalikan suplai dan harga. Akibatnya, rakyat sebagai konsumen terpaksa membeli barang kebutuhan dengan harga tinggi, padahal harga di pasar global atau harga pokok produksi bisa jauh lebih rendah. Mekanisme ini juga memperlebar kesenjangan antara pelaku besar dan pelaku kecil dalam rantai pasok pangan nasional.

    Jika sistem kuota diganti dengan pendekatan terbuka, misalnya, melalui sistem perizinan berbasis tarif atau sistem lisensi yang transparan dan terbuka untuk lebih banyak pelaku usaha maka pasar akan menjadi lebih sehat. Importasi tidak lagi menjadi arena permainan elite, melainkan sarana untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang. Kompetisi antarimportir akan mendorong harga menjadi lebih efisien dan mendekati harga keseimbangan pasar. Bagi konsumen, ini berarti barang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau dan tersedia dalam kualitas yang lebih baik.

    Tak hanya itu, pelaku industri dalam negeri yang membutuhkan bahan baku impor juga akan mendapat keuntungan dari sistem yang lebih kompetitif. Sektor manufaktur, makanan dan minuman, farmasi, hingga industri kecil dan menengah akan memiliki lebih banyak pilihan dalam mencari sumber bahan baku. Harga yang lebih bersaing akan menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Ini juga berdampak pada pengembangan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

    Efek domino dari sistem impor yang lebih terbuka juga akan dirasakan oleh sektor lain seperti logistik, pelabuhan, transportasi barang, dan pergudangan. Dengan meningkatnya arus barang dan distribusi yang efisien, rantai pasok menjadi lebih terintegrasi dan tahan terhadap guncangan. Ini menciptakan peluang ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja dan memperkuat konektivitas antar wilayah, khususnya kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi biaya logistik tinggi.

    Namun, penghapusan kuota impor juga harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar pelaku produksi pangan di dalam negeri masih berada dalam kategori kecil dan rentan. Mereka bisa dengan mudah tergeser jika pasar dibanjiri produk impor yang lebih murah dan lebih stabil dari sisi kualitas. Oleh karena itu, reformasi sistem impor harus diimbangi dengan kebijakan proteksi dan pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan afirmatif seperti subsidi input produksi, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan teknologi, dan jaminan pemasaran hasil produksi dalam negeri.

    Selain itu, sistem pengawasan terhadap barang impor harus diperkuat. Tanpa sistem pengendalian mutu dan keamanan yang ketat, pasar kita berisiko dibanjiri produk yang tidak sesuai standar nasional. Dalam konteks ini, peran Badan Karantina, Bea Cukai, serta pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menjadi sangat krusial. Digitalisasi proses impor, transparansi data, serta integrasi informasi stok dan kebutuhan nasional harus menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran dan akuntabilitas sistem ini.

    Yang patut diapresiasi dari wacana penghapusan kuota ini adalah keberanian politik pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan lama yang selama ini menjadi sumber inefisiensi. Kebijakan impor tidak bisa lagi dikelola berdasarkan pendekatan administratif dan tertutup. Dunia telah berubah. Disrupsi rantai pasok global akibat pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim telah menunjukkan bahwa fleksibilitas dan keterbukaan sistem sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

    Tentu saja, wacana ini akan menimbulkan pro dan kontra, terutama dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem kuota. Namun, pemerintah harus memegang prinsip bahwa kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan mayoritas rakyat, bukan kepentingan segelintir elite ekonomi. Harga pangan yang terjangkau bukan hanya isu ekonomi, tapi juga menyangkut keadilan sosial dan stabilitas nasional.

    Dalam jangka panjang, reformasi sistem impor akan menjadi bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional. Pemerintah perlu merancang skenario transisi yang cermat, melibatkan para pemangku kepentingan secara inklusif, serta membuka ruang dialog publik agar kebijakan ini dapat diterima secara luas dan dijalankan secara bertahap. Jika dilaksanakan dengan hati-hati, berbasis data, dan disertai dengan perlindungan terhadap sektor produksi dalam negeri, maka penghapusan kuota impor bukan hanya sebuah reformasi teknis, melainkan langkah strategis menuju sistem perdagangan yang lebih sehat, adil, dan efisien. Rakyat membutuhkan akses terhadap barang berkualitas dengan harga terjangkau. Dan di sinilah negara harus hadir, bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjamin bahwa pasar bekerja bagi kepentingan semua.

  • Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan Turkiye, Satu Diplomasi untuk Palestina

    a boy looking through a tire s hole

    Kunjungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke lima negara Timur Tengah pada April 2025 ini tidak semata mencerminkan diplomasi luar negeri yang biasa, tetapi menjadi penanda penting dalam transformasi sikap Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Dengan membawa misi kemanusiaan yang konkret, yakni rencana evakuasi 1.000 warga Gaza yang terluka, trauma, dan yatim piatu ke Indonesia, Prabowo menegaskan sebelum keberangkatannya bahwa Indonesia bukan sekadar bersimpati, tetapi juga siap bertindak dengan langkah nyata dengan pilihan-pilihan yang terbatas.

    Lawatan ini berlangsung dalam konteks yang sangat genting. Lebih dari enam bulan serangan tanpa henti di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 70.000 orang (The Lancet), sebagian besar perempuan dan anak-anak. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan hancur, bantuan kemanusiaan terhambat, dan tekanan terhadap warga sipil semakin parah. Ketimpangan perang yang nyata antara kekuatan militer Israel dan kondisi sipil Palestina telah menyudutkan rakyat Gaza pada posisi yang tidak seimbang secara moral dan politik.

    Bahkan, sejumlah pengamat internasional, aktivis HAM, hingga akademisi dari berbagai negara mulai menyebut situasi ini sebagai bentuk genosida modern. Serangan tanpa pandang bulu, pemblokiran bantuan, dan penghancuran sistematis infrastruktur sipil menggambarkan bahwa ini bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan upaya penghapusan eksistensi suatu bangsa. Dalam suasana seperti ini, banyak negara Islam menghadapi kenyataan pahit: keterbatasan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan secara langsung, selain memberikan dukungan politik dan bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina harus diambil sebagai satu ijtihad.

    Dalam latar inilah upaya Prabowo menyegarkan kembali opsi evakuasi sementara bagi 1.000 orang Palestina menjadi penting dan strategis. Ia menunjukkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada pernyataan dan kecaman, tetapi juga hadir dalam bentuk aksi nyata dan berkelanjutan. Dalam keadaan seperti ini semua pilihan tidaklah menguntungkan karena dalam posisi tawar yang lemah.

    Dalam pilihan-pilihan yang terbatas seperti ini diplomasi harus terus berjalan secara konstruktif. Siapa yang mempelajari Sirah nabawiyah memahami bagaimana nabi berunding dengan keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Tetapi sebagai Muslim kita meyakini setiap opsi yang dipilih akan ada keberkahan dan kemaslahatan yang Allah sselipkan dalam takdirnya. Hanya dengan sikap seperti ini, keadaan terus bergulir bahkan dapat berubah jika ditanggapi sebaik-baiknya.

    Lima Negara, Satu Misi

    Kunjungan Prabowo meliputi Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, lima negara kunci dalam lanskap geopolitik Timur Tengah. Di UEA, Prabowo bertemu Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan, membahas kerja sama kemanusiaan dan mekanisme pendukung evakuasi warga Gaza. UEA sebelumnya juga berperan dalam mendanai rumah sakit lapangan dan bantuan logistik ke Palestina, sehingga dukungan mereka menjadi strategis.

    Di Turki, Prabowo menjalin komunikasi intensif dengan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, tokoh yang selama ini sangat vokal membela hak-hak rakyat Palestina. Keduanya membahas pentingnya desakan internasional untuk menghentikan agresi militer serta mencari solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kairo menjadi titik krusial. Sebagai negara tetangga yang memiliki kontrol atas perbatasan Rafah—gerbang utama keluar-masuk bantuan dan pengungsi dari Gaza—Mesir menjadi mitra utama dalam rencana evakuasi. Pemerintah Mesir, melalui koordinasi dengan UNRWA dan WHO, menyambut inisiatif Prabowo sebagai bentuk solidaritas konkret yang jarang dilakukan oleh negara lain.

    Di Doha dan Amman, Prabowo melanjutkan diplomasi kemanusiaan, bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Raja Abdullah II dari Yordania. Kedua negara ini berperan besar dalam dukungan diplomatik dan distribusi bantuan di Palestina, serta memiliki hubungan erat dengan berbagai faksi di wilayah tersebut.

    Rencana Evakuasi: Langkah Humanis dan Terukur

    Rencana evakuasi 1.000 warga Palestina oleh Indonesia menjadi salah satu inisiatif pertama dari Asia Tenggara yang bersifat langsung dan operasional. Fokus utama adalah mereka yang membutuhkan perawatan medis, serta anak-anak yang kehilangan keluarga dan membutuhkan perlindungan psikososial. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapan mengerahkan pesawat khusus dan menyiapkan fasilitas penampungan sementara di sejumlah rumah sakit serta pusat rehabilitasi.

    Presiden Prabowo secara tegas menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk relokasi permanen. “Kami tidak ingin mengubah demografi Palestina. Kami ingin mereka pulih dan bisa kembali dengan selamat saat situasi membaik,” tegasnya dalam konferensi pers di Ankara (9/4). Sikap ini sejalan dengan prinsip Indonesia untuk tidak mendukung segala bentuk pemindahan paksa rakyat Palestina, yang kerap dijadikan alat politik oleh kekuatan tertentu untuk mengosongkan wilayah Gaza.

    Evakuasi ini akan dikoordinasikan secara hati-hati dengan otoritas Palestina, Pemerintah Mesir, serta badan PBB terkait seperti UNRWA dan ICRC. Dalam jangka pendek, evakuasi ini akan menjadi contoh bahwa negara-negara berkembang pun mampu berkontribusi nyata dalam krisis global.

    Pro Kontra Publik

    Namun demikian, tidak semua pihak menyambut rencana ini dengan antusias. Sejumlah pengamat menyuarakan kekhawatiran terkait kesiapan Indonesia dalam menerima pengungsi, dari aspek logistik, pendanaan, hingga integrasi sosial. Di sisi lain, beberapa media asing juga menyebut langkah ini sebagai bentuk upaya Prabowo untuk mengimbangi tekanan ekonomi dari negara-negara mitra dagang yang sebelumnya sempat mempertimbangkan kebijakan tarif terhadap Indonesia.

    Meski demikian, sejarah mencatat bahwa Indonesia telah berhasil menangani arus pengungsi dalam berbagai kesempatan. Dari eksodus Vietnam tahun 1970-an di Pulau Galang, hingga pengungsi Rohingya di Aceh, masyarakat Indonesia telah menunjukkan kapasitas sosial yang tinggi dalam menerima dan membantu sesama manusia atas dasar kemanusiaan universal dan ajaran agama.

    Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat sipil, dunia usaha, serta organisasi keagamaan di Indonesia untuk bersinergi mendukung langkah pemerintah. Evakuasi warga Palestina bukan hanya misi negara, melainkan panggilan moral bagi umat beragama.

    Membingkai Diplomasi Kemanusiaan

    Langkah Prabowo menempatkan Indonesia dalam peran yang baru, yakni sebagai aktor diplomasi kemanusiaan global. Ini bukan hanya perluasan dari prinsip politik bebas aktif, tetapi juga reinterpretasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks internasional.

    Dalam suasana global yang kerap sinis terhadap isu Palestina, di mana banyak negara kuat cenderung diam atau bersikap ambigu, Indonesia muncul sebagai suara moral yang berpijak pada aksi nyata. Rencana evakuasi ini bisa menjadi model kolaborasi, menggabungkan kekuatan diplomasi, empati, dan pragmatisme kemanusiaan.

    Solusi Lebih Sekedar Simbol

    Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan rencana evakuasi warga Palestina bukan hanya soal politik luar negeri atau simbol solidaritas. Ini adalah manifestasi nyata dari visi Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena keberpihakan terhadap yang tertindas.

    Ketika dunia menatap Gaza dengan keputusasaan, bantuan-bantuan yang kerap sulit sampai karena medan perang, Indonesia menawarkan harapan baru untuk bernegosiasi. Ketika negara lain ragu bertindak karena dikhawatirkan upaya evakuasi ini akan menjadi solusi permanen, Indonesia bersiap membuka pintu untuk evakuasi. Tekanan terhadap solusi dua negara tetap diperjuangkan, sedangkan di sisi lain memberikan napas harapan kepada para korban yang teraniaya.

    Dalam hal ini, langkah Indonesia patut diapresiasi, memberikan alternatif lain dalam resolusi konflik yang ada. Hal ini bukan sekedar berbicara untuk Palestina, tetapi juga bertindak untuk kemanusiaan, keadilan dan hak asasi. Sudah saatnya bangsa-bangsa yang bernegara berinisiastif memberikan alternatif dan solusi aksi supaya isu Palestina tidak menjadi “deadlock” dan hanya mengikuti situasi.

  • Wasekjen MUI: Indonesia Bisa Jadi Role Model Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara


    JAKARTA— Indonesia dengan bentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan dasar negara yang ideal yaitu Pancasila wajib untuk dipertahankan dan ditularkan spirit kebangsaan pada negara lain.

    “Banyak analis dan pakar geopolitik yang menyebut bahwa sudah saatnya Indonesia sudah menjadi role model bagaimana menyelaraskan kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa,” ujar Wakil Sekjen MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Arif Fahrudin, saat menyampaikan sambutannya pada webinar Kajian Dakwah Internasional, pada Ahad lalu (10/4/2022).

    Dalam webinar yang bertajuk “Pengarusutamaan Moderasi dalam Konstitusi Bernegara”, Kiai Arif menjelaskan dalam kacamata Sirah Nabawiyah, NKRI merupakan negara yang dibangun dengan spirit sejarah saat Rasulullah SAW mendirikan negara di Madinah dengan berlandaskan kemaslahatan bersama.

    Kiai Arif menilai Indonesia tidak menganut bentuk negara agama tertentu, namun semua pemeluk agama dijamin hak-hak kehidupan keagamaannnya.

    Di samping itu hanya di Indonesia yang menjadikan materi pendidikan agama telah diatur oleh negara untuk masuk dalam satuan pendidikan. Semua peserta didik harus diberikan materi sesuai drngan agama yang dianut.

    “Bukan hanya dalam ranah pendidikan, moderasi di Indonesia bahkan menjadikan hari-hari besar agama yang diakui oleh negara hari besar nasional,” katanya.

    Berdasarkan spirit tersebut, Kiai Arif menegaskan bahwa menjadi Indonesia bukan sekedar kemaslahatan dalam bentuk negara dan bangsa saja. Namun Indonesia juga cerminan bagaimana Alquran dan sunnah membawa rahmat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Karenanya dengan spirit yang sama pula oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui penyelenggaraan webinar Internasional merupakan pengkhidmatan pada aspek duwaliyah (Internasional) dalam mengejawantahkan wasathiyatul Islam.
    Kiai Arif berharap nilai-nilai, visi, dan misi perkhidmatan MUI bisa terinplementasikan sekaligus menyerap apa yang terjadi dalam konteks global. (Isyatami Aulia, ed: Nashih)

  • Sapa Umat di Luar Negeri, MUI Tegaskan Dasar Negara Indonesia Tidak Bertentangan dengan Alquran dan Hadist

    BOGOR – Belakangan ini banyak sekali isu-isu yang membicarakan terkait bentuk maupun dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perdebatannya dasar negara NRKI dinilai kurang ideal dalam prespektif Islam.

    Pandangan itu dibantah dengan tegas oleh Ahmad Zubaidi selaku Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyampaikan bantahan saat hadir di agenda kajian dakwah internasional pada hari Ahad lalu, (11/4).

    “Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tidak bertentangan dengan Alquran maupun hadist. Sudah banyak kajian dan landasan berfikir tentang berdirinya NKRI. Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat ideal menyatukan negara Indonesia selama 76 tauhn merdeka,” tegasnya.

    Menurut Kiai Zubaidi, dasar negara yang sudah ditetapkan di Indonesia sudah sangat ideal, selama 76 tahun membawa masyarakat Indonesia hidup damai dan tentram. Meskipun ada beberapa konflik di dalamnya, konflik tersebut masih bisa teratasi dengan tepat.

    Kegiatan yang mengusung tema “Pengarustamaan Moderasi dalam Konstitusi Beragama” tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menyapa umat yang berada di luar negeri.

    Dalam penyelenggaraannya, Komisi Dakwah MUI bekerjasama dengan Masjid Al-Hikmah Den Haag Belanda serta Masyarakat Muslim Eropa.

    “Kegiatan ini memang sengaja kami selenggarakan dalam rangka MUI menyapa umat di luar negeri. Harapannya, walaupun kita berada di wilayah yang berbeda, tetapi tetap ada keterikatan emosional antara MUI dan teman – teman yahh ada di luar negeri,” pungkasnya. (Dhea Oktaviana/Angga)

  • Muhasabah, Wantim MUI Ajak Masyarakat Cari Solusi Bersama untuk Indonesia

    JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof. DR. KH. Maruf Amin berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama mencari solusi dalam menghadapi berbagai kerusakan dan bencana yang saat ini sedang melanda Indonesia.

    Pada saat bangsa Indonesia berjuang dalam melawan pandemi Covid-19, bencana alam juga menyusul secara berangsur di beberapa wilayah. Menurutnya, kondisi ini harus menjadikan masyarakat Indonesia untuk lebih melihat dan menjaga kelestarian lingkungan.

    “Adanya berbagai musibah dan kerusakan yang sekarang ini yang utama adalah kita melihat bagaimana ini terjadi, lalu kita bersama mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut,” ucapnya saat menyampaikan taushiyah dalam acara Muhasabah dan Istighasah untuk Negeri, Kamis (28/01) malam yang berpusat di Majis Istiqlal Jakarta.

    Setiap apa yang terjadi di dunia adalah akibat ulah manusia, dan dalam situasi yang seperti ini, ia berpesan kepada masyarakat agar tidak saling menyalahkan. Islam adalah Ar-Risalah Al-Ilahiyyah, agama dengan tuntutan untuk melakukan perbaikan yang menyangkut seluruh lini kehidupan.

    “Ini tugas kita. Kita tidak boleh hanya menggerutu hanya menyalahkan orang tetapi sebaiknya kita mencari solusi-solusi yang bisa kita berikan dalam rangka menyelamatkan situasi kepada keadaan yang semula,” tambahnya.

    Di dunia ini ada aturan yang disebut dengan nidzhamul kauniyah yakni aturan alam yang jika dilanggar maka akan menimbulkan kerusakan. Ini menyangkut masalah berbagai hal yang menjadi karakteristik dari keadaan alam, bumi, langit dan semuanya itu ada tata aturan yg diberikan Allah swt dan itu untuk kemaslahatan manusia.

    Wakil Presiden RI ini juga menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di dunia terbagi menjadi dua, yakni al-fasadul maddi (kerusakan fisik), dan al-fasadul ma’nawi (non fisik dan perilaku). Seperti terjadinya Banjir di Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, selain terjadi karena factor iklim global namun juga ada factor campur tangan manusia yang seringkali melakukan kerusakan lingkungan.

    “Ini adalah contoh dari nidhamul kauniyah, karena eksploitasi, mengambil, dan menggunakan dunia ini dengan tidak menjaga tata nilai nidhamul kauniyah,” imbuhnya. (Nurul/Anam)

  • Di Webinar MUI Sulteng, TGB: Kalau Tidak Mencintai Indonesia, Kita Menghinati Perjuangan Ulama

    PALU – Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengatakan, ulama Indonesia bahkan sejak berabad-abad yang lalu sudah berupaya mewujudkan integrasi bangsa. Karena itu, kata dia, upaya untuk tidak aktif menjaga Indonesia sama saja menghanati perjuangan para ulama.

    “Peran ulama dalam menginstegrasikan Indonesia itu dibuktikan oleh sejarah, tidak hanya dinarasikan di dalam al-Quran, bagaimana peran ulama yang ideal. Tidak hanya kita baca dari sejarah Rasulullah dan generasi sebelumnya, tetapi juga dibuktikan oleh proses sejarah,” katanya saat mengisi materi Webinar MUI Sulawesi Tengah, Kamis (23/07).

    Dalam Webinar bertema Resesi Demokrasi Global dan Peran Ulama Milenial dalam Menjaga Nasionalisme Bangsa itu, dia mengatakan, pada abad ke-17, ulama Indonesia yang baru pulang dari belajar di Timur Tengah selalu membawa semangat persatuan. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam namun juga menginisiasi semangat persatuan itu.

    Sedangkan pada abad-abad berikutnya yaitu abad ke-18, ke-19, sampai awal abad ke-20, ulama yang ada di Indonesia mulai membangun integrasi sosial. Ulama kala itu, kata dia, juga sudah membangun ide abstrak sehingga penyatuan tanah nusantara menjadi semakin jelas.

    “Kalau kita lihat melihat beberapa waktu sebelum hadirnya bangsa, itu integrasi nasional digagas, dan peran para ulama luar biasa, tentu ada peran lain, tapi yang paling utama adalah peran ulama,” katanya.

    Dia mencontohkan, wujud keseriusan peran ulama dalam membangun bangsa ini terlihat dari sikap mereka terhadap kerajaan Islam baik pra maupun pasca kemerdekaan.

    Ketika ulama pulang dari belajar di Timur Tengah, sekalipun waktu itu beberapa kerajaan Islam masih berdiri. Namun ulama memilih berhimpun pada gagasan yang lebih besar dari sekadar kerjaan yaitu tentang bagaimana membangun sebuah entitas yang nantinya bernama Indonesia.

    Para ulama dahulu, kata dia, selain memiliki pemahaman al-Quran dan Hadist yang kokoh, juga berperan aktif dalam kelahiran Indonesia.

    “Kalau kita sebagai generasi Islam yang ada sekarang, misalnya kita bermalas-malasan, tidak mau ikut aktif di dalam menjaga nasionalisme, kecintaan kepada Indonesia, itu berarti kita berkhianat kepada amanah ulama-ulama terdahulu,” katanya.

    “Saya berharap ketika kita berbicara tentang ulama milenial, itu sebenarnya adalah kelanjutan, dan itulah seharusnya yang kita lanjutkan. Seperti itulah peran ulama terdahulu memberikan contoh kepada kita,” imbuhnya. (Azhar/Anam)

  • MUI Sampaikan Pesan Damai Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

    JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan pesan damai menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden Ahad (20/10) mendatang. MUI ingin seluruh lapisan masyarakat ikut menyukseskan agenda kenegaraan lima tahunan ini dengan menciptakan situasi dan kondisi yang sejuk, kondusif, serta damai.

    “Sehingga agenda kenegaraan tersebut berjalan dengan khidmat, lancar, tertib, dan aman, ” ungkap Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, Jumat (18/10) melalui keterangan tertulis.

    MUI, kata dia, memandang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa bakti 2019-2024 merupakan agenda yang sangat penting. Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas mulia dan mengemban amanat rakyat untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain itu, hal ini juga untuk menjaga amanat UUD 1945, menjaga nilai-nilai agama, dan mensejahterakan kehidupan umat manusia.

    Karena itu, MUI, imbuh Buya Zainut, menghimbau masyarakat khususnya mahasiswa untuk menghormati hukum dan demokrasi yang ada. Tidak boleh atas nama demokrasi lantas melakukan tindakan anarkis dan menganggu ketertiban umum. Tindakan seperti itu, ujarnya, justru bentuk pengingkaran terhadap nilai hukum dan demokrasi itu sendiri.

    “Unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, ketertiban, dan peraturan perundang-undangan,” katanya.

    Selanjutnya, MUI juga meminta berbagai pihak khususnya mahasiswa yang ingin presiden menerbitkan Perppu terhadap UU KPK menggunakan jalan konstitusional baik itu melalui legislative review maupun judicial review.

    Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, MUI berharap keduanya sungguh-sungguh menunaikan janji dan programnya selama masa kampanye dan mrlakukan usaha-usaha untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tujuan bernegara yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

    “Yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” paparnya. (Azhar/Din)

  • Ricuh Papua, Sekjen MUI Imbau Masyarakat tak Terprovokasi

    JAKARTA— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Abbas, berpesan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan kejadian kericuhan di sejumlah wilayah Papua.

    Kericuhan Papua dipicu ulah oknum tak bertanggung jawab terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur akhir pekan lalu.

    Menurut Buya Anwar, begitu akrab disapa, banyak sekali isu yang bermacam-macam yang kebenarannya diragukan dan justru memperkeruh suasana.

    Dia berharap masyarakat tetap tenang sehingga bisa menilai situasi secara jernih dan masalah lekas selesai. “MUI mengimbau masyarakat agar tetap tentang dan mampu mengendalikan diri serta tidak terprovokasi oleh isu yang bermacam-macam agar damai tetap terjaga dan tidak semakin keruh,” kata dia kepada MUI.OR.ID di Jakarta, Senin (19/8).

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia baru saja memperingati usianya yang ke-74. Karena itu, menurut dia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang dicintai dan tidak menimbulkan konflik perpecahan lagi. “Indonesia yang kita cintai ini adalah miliki kita bersama yang harus kita jaga dan pelihara bersama,” paparnya.

    Buya Anwar menyayangkan peristiwa kericuhan akibat rasisme oleh oknum di Jawa Timur. Dia menilai, kalau saja aparat penegak hukum waktu itu bisa lebih profesional menghadapi masalah, peristiwa di beberapa daerah di papua hari ini tidak perlu terjadi.

    Karena itu, dia meminta ke depan para aparat penegak hukum bekerja lebih profesional agar masalah serupa yang membahayakan persatuan bangsa tidak terulang.

    “Kepada pihak aparat keamanan dan penegak hukum, MUI mengimbau agar bekerja profesional sehingga masalah yang kita hadapi dapat kita atasi dengan baik,” katanya. (Azhar/ Nashih)

  • Al-Quran Recitation oleh “Orang Biasa”

    Al-Quran Recitation oleh “Orang Biasa”

    alquran recitation

    “Sesungguhnya dengan kitab ini (Al-Quran) Allah meninggikan derajat suatu kaum dan dengannya pula mereka di rendahkan.” (HR. Muslim, 1934, Ibnu Majah, 218 dan Ahmad 232)

    “Sebaik-baik manusia diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya.” (HR. Bukhari, 5027)

    “Orang yang mahir dengan (membaca) Al-Quran akab bersama dengan para (malaikat) utusan mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala.” (HR. Muslim, 1898)

    “Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang enak. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah tamar (kurma) yang tidak memiliki bau namun rasanya manis. Adapun perumpamaan seorang munafiq yang membaca Al-Quran ibarat buah raihanah yang memiliki wangi yang sedap tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafiq yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah handzhalah yang tidak memiliki baud an rasanya pahit.” (HR. Muslim, 1896)

    “Wahai Abu Dzar! Jika pada pagi hari kamu keluar (rumah) untuk mempelajari satu ayat maka hal itu jauh lebih baik bagimu daripada engkau mengerjakan shalat seratus rakaat.” (HR. Ibnu Majah, 219)

    “Barangsiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada kedua orangtuanya yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari di dunia pada hari kiamat nanti, kalaulah sekiranya ada bersama kalian, maka apa perkiraan kalian tentang orang yang mengamalkannya.” (HR. Abu Dawud, 1455)

    ———————

    Singkat cerita pemuda ini dalam beberapa versi ada yang mengatakan adalah orang Filipina, dan ada yang mengatakan TKI di Arab Saudi, yang sedang menginstal sound system dan test sound di Masjid, wallahu’alam.

    “Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal: Pertama, kepada orang yang Allah berikan keahlian kepadanya tentang Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam. Kedua, kepada orang yang diberikan rizki lebih oleh Allah, dan dia menginfakkannya siang dan malam.” (Muttafaq ‘Alaih)

    Beberapa videonya yang bisa didapati di Youtube.

    dan beberapa kawan lainnya, yang akan membuat iri.