Tag: Soekarno

  • Komunisme Ideologi Terlarang

    “Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak.” Demikian statement Presiden Jokowi kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti – Lobang Buaya Jakarta Timur, Minggu pagi 1 Oktober 2017, sebagaimana dikutip berbagai media.
    Sulit dihapus dari ingatan kolektif bangsa Indonesia bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kekuatan politik yang dekat dengan pemegang kekuasaan, tapi justru melakukan pengkhianatan terhadap NKRI, melancarkan pemberontakan dan upaya kudeta pada 30 September 1965. Gerakan 30 September PKI, disingkat G.30.S/PKI atau Gestapu tahun 1965 berencana hendak menggulingkan pemerintahan dan menggantinya dengan Dewan Revolusi serta mengubah haluan negara sesuai dengan paham Komunis. Kesimpulan seputar peran dan keterlibatan PKI sebagai aktor intelektual dan operator di lapangan dalam tragedi nasional 1965 didasarkan pada bukti-bukti dan pengakuan para pelaku G-30-S yang diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub).

    Gestapu merupakan peristiwa kelam dan menorehkan tinta merah dalam sejarah Indonesia serta meninggalkan luka bangsa yang amat dalam. Hanya atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, tindakan makar dan upaya kudeta tersebut dapat digagalkan dan ditumpas oleh ABRI terutama Angkatan Darat waktu itu bersama dengan rakyat tanpa bantuan satu negara asing pun.

    Peristiwa tragis tersebut merenggut nyawa enam jenderal petinggi Angkatan Darat (Achmad Yani, Soeprapto, Harjono M.T., S. Parman, Sutojo Siswomihardjo, D.I. Pandjaitan) dan satu orang perwira pertama ajudan Jenderal A.H. Nasution (Letnan Satu Pierre Andreas Tendean). Menko Hankam/KSAB Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution dapat menyelamatkan diri dari penculikan dan rencana pembunuhan brutal oleh pasukan Tjakrabirawa yang telah disusupi PKI, meski kaki beliau kena tembakan peluru. Putri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani Nasution (5 tahun) yang kena tembakan peluru meninggal di RSPAD pada 6 Oktober 1965, sehari setelah pemakaman jenazah 7 Pahlawan Revolusi yang ditemukan di dalam sumur tua di daerah Lobang Buaya, Jakarta. Putri Pak Nas gugur sebagai ”perisai ayahnya” dan pahlawan kecil untuk menjadi “saksi” di hadapan Allah SWT tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia.

    Kegagalan G-30-S/PKI merebut kekuasaan merupakan sebuah keajaiban sejarah dan pertolongan Allah kepada bangsa Indonesia. Di masa itu, PKI mengklaim sebagai unsur yang hebat dalam penyelesaian revolusi Indonesia. Di bawah pimpinan Comite Central PKI Dipa Nusantara Aidit alias D.N. Aidit, sampai tahun 1965 PKI telah menghimpun 3 juta anggota, 3 juta pemuda dan 20 juta simpatisan di seluruh Indonesia. Partai berlambang palu arit tersebut menyusup ke dalam berbagai institusi pemerintah dan perusahaan milik negara melalui jaringan serikat buruh. Patut dicatat D.N. Aidit di samping menjadi Ketua CC PKI, juga menjadi Menko/Wakil Ketua MPRS.

    Di masa itu, siapa yang menolak Nasakom, dituduh anti-Soekarno, anti Pancasila, kontra-revolusioner, dan dituduh sebagai antek-antek Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Manifesto politik Nasakom di era Demokrasi Terpimpin menjadi alat legalitas penguasa untuk membubarkan partai politik/organisasi yang tidak sejalan dan dipandang sebagai “komunisto phobi” dan anti-revolusioner, seperti Masyumi, PSI, Murba dan BPS/Manikebu, dan HMI (pembubaran HMI berhasil digagalkan). Surat kabar yang anti-Nasakom dan anti PKI telah dibreidel sebelum terjadinya Gestapu. Kantor Berita Antara telah dikuasai oleh orang-orang PKI. Sebelum meletusnya Gestapu, D.N. Aidit mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Ke V yaitu buruh dan tani memanggul senjata seperti tentara. ABRI terutama Angkatan Darat menolak gagasan pembentukan Angkatan Ke V.
    Perbuatan makar dan percobaan kudeta tahun 1965 bukanlah pertama kali dilakukan PKI. Pada September 1948 PKI juga melancarkan pemberontakan yang dikenal sebagai Peristiwa Madiun. Aksi kekerasan dan pembantaian oleh gerombolan PKI terhadap orang-orang yang dicap anti-komunis, terutama ulama dan santri, terjadi di sejumlah daerah menjelang tragedi 1965. Banyak tesis menyimpulkan bahwa kubu komunis atau PKI menerima Pancasila bukan demi kepentingan nasional, melainkan sebagai taktik pergerakan untuk masuk ke dalam sistem kekuasaan. Di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi bulan Oktober 1965, D.N. Aidit mengatakan, “….dan di sinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab kalau sudah ‘satu’ semua… Pancasila ndak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu.”
    K.H. Muchammad Iljas, mantan Menteri Agama RI dalam bukunya yang diterbitkan di awal Orde Baru yaitu Bagaimana Pandangan Marxisme Kepada Agama dan Pandangan Agama Kepada Marxisme (1967) memperingatkan antara agama dan marxisme harus ditarik garis pemisah yang tegas. Seorang Marxis yang mengaku ber-TUHAN dan ber-Agama, sebagaimana halnya seorang ber-Agama yang mengaku: dia adalah seorang Marxis; orang tersebut sesungguhnya adalah salah satu dari dua: Ia bermaksud menipu, atau ia adalah seorang yang tertipu.

    Jauh sebelum meletusnya peristiwa G-30-S tahun 1965 Muktamar Alim Ulama Seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan pada 12 – 16 Safar 1377 H/8 – 11 September 1957 mengeluarkan maklumat dan keputusan memperingatkan pemerintah agar mewaspadai gerakan aksi subversif-asing yang membantu perjuangan kaum Komunisme/Ateisme Indonesia, dan mendesak kepada Pemerintah RI untuk mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai Partai Terlarang di Indonesia. Muktamar Alim Ulama menyatakan bahwa ideologi/ajaran Komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/Pemerintah yang berideologi Komunisme. Keputusan Muktamar Alim Ulama di Palembang selanjutnya menegaskan bahwa usaha mencapai Ukhuwah Islamiyah hukumnya Wajib dan mendesak kepada Partai-partai Islam agar menghilangkan garis-garis pemisah yang ada di antara partai-partai Islam guna mencapai kesatuan perjuangan umat Islam.

    Epilog G-30-S/PKI memicu terjadinya perubahan politik nasional di masa itu. Perubahan politik dimulai dari pembubaran PKI. Dalam situasi yang genting, dimana demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Jakarta menuntut pembubaran PKI semakin meluas, sedangkan Presiden Soekarno tidak mau mengambil tindakan membubarkan PKI, maka akhirnya Panglima Konstrad Mayjen TNI Soeharto selaku Pengemban Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) mengeluarkan keputusan pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan penyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia. Keputusan Pembubaran PKI ditetapkan dalam keputusan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

    Presiden Soekarno, seperti dikutip dari buku Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara, memiliki pandangan yang berbeda dalam soal pembubaran PKI dan larangan terhadap paham dan ideologi Komunis. Menurutnya, Komunisme, Marxisme, Sosialisme, atau dengan nama apa pun timbul karena sociale verhoundingen atau keadaan sosial-ekonomi yang jelek. “Karena itulah saya anjurkan lebih dulu kepada anggota-anggota MPRS, kalau engkau mengambil keputusan sekadar melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa,” ujarnya. Peneliti senior berkebangsaan Jerman Prof. Bernhard Dahm yang mewawancarai Presiden Soekarno pasca peristiwa 1965 – 1966 dan menulis buku Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhangigkeit dari bahan disertasinya, menyimpulkan Soekarno yakin prinsip Pancasila dan NASAKOM adalah masa depan Indonesia.

    Keputusan Pengemban Supersemar tentang Pembubaran PKI dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 yang ditetapkan tanggal 5 Juli 1966 dalam Sidang Umum Ke IV Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Para pimpinan MPRS pada waktu itu ialah; Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution (Ketua) dan Wakil Ketua Osa Maliki, H.M. Subchan Z.E., M. Siregar, dan Brigjen TNI Mashudi.

    Ketetapan MPRS tersebut merupakan suatu penegasan secara politik-konstitusional bahwa Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham dan ideologi terlarang di Indonesia. Mengutip bunyi Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966, “Setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Dalam Ketetapan MPRS dikecualikan, “Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.”

    Perubahan politik selanjutnya pasca G-30-S/PKI ialah suksesi kepemimpinan negara melalui mekanisme Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang memakan waktu sekitar dua tahun. Sidang Umum MPRS tahun 1966 mencabut Ketetapan MPRS No III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Setelah Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 Pemimpin Besar Revolusi Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Pejabat Presiden Jenderal Soeharto.

    Jenderal Besar TNI Dr. A.H. Nasution dalam tahun-tahun terakhir sebelum meninggal, menanggapi kritik atas pembubaran dan pelarangan PKI yang belakangan oleh beberapa kalangan tertentu dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai berikut, “Justru kalau PKI tidak dibubarkan malah kita yang melanggar HAM. Jadi yang tidak mau membubarkan PKI itulah yang melanggar HAM. Kenapa? Karena tuntutan rakyat menggelegak PKI harus dibubarkan dan tidak boleh hidup di Indonesia. PKI anti Tuhan (atheis), bertentangan dengan Pancasila.” ujar Pak Nas. Pembubaran PKI telah “menghijrahkan” haluan politik Indonesia dari persatuan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang menjadi pendulum politik di era Demokrasi Terpimpin/Orde Lama.

    Dalam pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPR-RI No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS/MPR sejak 1960-2002 dinyatakan bahwa Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan seterusnya, tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

    Dalam konteks kekinian, mewaspadai bangkitnya ideologi kiri (komunis) serta pemaknaan terhadap kesaktian Pancasila haruslah simultan dengan hasil-hasil perbaikan ekonomi, pemerataan pendidikan, pengurangan angka pengangguran, penanggulangan ketimpangan sosial-ekonomi yang makin melebar, serta pembenahan terhadap masalah ketidakadilan ketika hukum dan kebijakan publik pada sebagian kalangan seolah menjadi barang dagangan dan barter politik.

    Saat ini bangsa Indonesia, kata Bambang Sulistomo, putra pahlawan nasional Bung Tomo, bukan mengalami “trisakti” seperti dicetuskan Bung Karno, tapi “trisakit”, yaitu sakit di bidang mental ideologi, sakit di bidang ketergantungan hutang ekonomi, dan sakit di bidang etika dan moral bernegara. Karena itulah, pada hemat saya, generasi muda Indonesia harus mempunyai “tanggungjawab bernegara” yang seharusnya lebih utama daripada tanggungjawab kepada golongan dan partai.
    Kita tidak bisa melemparkan kesalahan kepada penjajah, PKI, Orde Lama dan Orde Baru. Setiap generasi bertanggungjawab atas segala yang diperbuatnya di depan mahkamah sejarah. Partai Komunis Indonesia sebagai institusi telah tamat riwayatnya dalam politik Indonesia, PKI telah masuk ke dalam “kuburan sejarah”. Tapi komunis sebagai paham dan ideologi radikal tidak mudah dimatikan. Menghormati keragaman dan kebhinnekaan bukan berarti memberi tempat kepada paham dan ideologi yang bertentangan dengan agama dan Pancasila.

    Pemikir kebangsaan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar mengatakan, ideologi yang berbahaya, selain harus dilarang, juga harus diwaspadai dan dikalahkan secara mendasar dengan ideologi yang lebih menusiawi serta dilaksanakan secara konsekuen untuk kesejahteraan semua orang.

    Dua puluh tahun yang lalu, tepatnya 5 Oktober 1997 saya memperoleh bundelan makalah dari tokoh bangsa almarhum Bapak Dr. H. Roeslan Abdulgani mengenai ancaman bahaya Marxisme-Leninisme dan Komunisme. Dalam suratnya kepada saya tanggal 3 Oktober 1997 beliau berpesan, “Semua itu memerlukan pembacaan yang teliti, penuh renungan, dan proyeksi masa depan. Semoga ada guna dan faedahnya”.
    Saya menggaris-bawahi tulisan Roeslan Abdulgani yang juga mantan Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB, ”Sisa-sisa ajaran dan gerakan komunisme di dalam negeri kita dapat timbul di tengah-tengah berbagai kesenjangan, bersama-sama dengan ajaran dan gerakan desperado lainnya. Perlu kita ingat, bahwa tema pokok dan tema-sentral dari ajaran-ajaran Marxisme adalah berkisar kepada perjuangan menghapuskan penindasan dan penghisapan, yang menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat banyak. Karena itu ajaran-ajaran Marxisme mempunyai appeal dan daya-tarik yang kuat sekali kepada rakyat miskin, rakyat sengsara yang merasa tertindas dan terhina. Perut kosong mereka seringkali mengakibatkan kekosongan jiwa mereka. Dan kalau jiwa orang yang perutnya kosong itu masih berisi, maka isinya adalah emosi balas-dendam dan keputus-asaan. Mereka mudah terombang-ambing oleh filsafat materialisme yang atheistis, dan tergerak oleh aksi-aksi ekstrim-radikal.”

    Dr. Roeslan Abdulgani yang wafat pada 29 Juni 2005 dalam usia 90 tahun mengingatkan, “Karena itu perlu kita sadari bersama, bahwa dalam mengimbangi ajaran-ajaran Marxisme itu tidak cukup hanya dengan mengembangkan ajaran ideologi yang lebih superior, seperti halnya dengan Pancasila kita itu, tetapi juga memberantas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih melekat pada mayoritas rakyat kita; tidak hanya simptomnya saja yang harus kita berantas bersama, tetapi lebih-lebih lagi sumber sebab-musababnya.”

    Kewaspadaan bangsa terhadap kebangkitan PKI yang belakangan disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Panglima TNI, perlu dilihat dalam konteks meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi komunis dan memetik hikmah dari pengalaman sejarah. Isu kebangkitan kembali PKI memang tidak selayaknya dijadikan komoditas politik untuk kepentingan sesaat atau untuk menyudutkan pihak tertentu.

    Bangsa Indonesia harus memiliki ketahanan ideologi di tengah konstelasi politik global. Dalam dunia yang penuh persaingan ini, negara yang kuat seringkali menguasai negara yang lemah, yaitu menguasai ekonomi, menguasai hasil kekayaan bumi dan laut, dan terakhir menguasai politik negara. Ini mungkin yang dimaksud oleh Bung Karno dahulu dengan Nekolim, singkatan dari Neo-Kolonioalisme dan Imperialisme, tapi cara menghadapinya yang keliru dengan merangkul kekuatan ideologi radikal anti-Tuhan yaitu Komunisme/Marxisme-Leninisme.

    Generasi milenial yang lahir dari rentang 1980 – 2000-an perlu memahami tonggak-tonggak penting dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia secara utuh, melalui cara penyajian yang jernih dan bebas dari beban sejarah atau dendam masa lalu. Jangan sampai terjadi kita menolak PKI, tetapi mengikuti pola dan perilaku komunis. Komunisme dalam mencapai tujuan untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan menghalalkan segala cara, menebar fitnah, teror, adu-domba, melakukan aksi kekerasan, pembunuhan, serta menciptakan kegaduhan di dalam pemerintahan dan masyarakat.

    Mengutip tokoh reformasi dan politisi senior A.M. Fatwa mengenai adanya anggapan sebagian orang bahwa komunisme telah mati, dan bahkan di negara asalnya sendiri tidak laku, menurut A.M. Fatwa, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk kita tidak mewaspadai kebangkitan faham komunisme. Komunisme tentu pasti tidak bisa lagi muncul dalam bentuk mendirikan partai seperti PKI. Namun bisa saja bermetamorfosis dalam ragam bentuk. Ia bisa menyelundup, menyelinap dan atau menyamar dalam elemen masyarakat, ormas, partai, dan dalam rongga kekuasaan. Kewaspadaan tetap diperlukan dengan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan moral agama.

    Sebagai generasi pemilik masa depan tidak seyogyanya kita tersandera dengan dendam sejarah masa lalu, tapi orang yang berpikiran maju tidak akan melupakan sejarah dan masa lalu. Ada pelajaran yang dapat dipetik dari setiap peristiwa.

  • Tukar Peci Bung Karno, Titip Sila Ketuhanan

    Tukar Peci Bung Karno, Titip Sila Ketuhanan

    Ziarah ke Makam Syekh Abbas Abdullah, Imam Jihad Sumatera Tengah

    Jika ada pertanyaan, siapa ulama asal Minangkabau yang dihormati Bung Karno? Barangkali, Syekh Abbas Abdullah adalah salah satu jawabannya. Imam Jihad Sumatera Tengah, pentolan Madrasyah Sumatera Thawalib dan pemimpin Darul Funun El-Abbasiyah ini, tidak sekadar memberi peci tinggi untuk Bung Karno. Tapi, juga menitip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Indonesia. Seperti apa sosok Syekh Abbas?

    Matahari sudah condong ke barat saat Padang Ekspres bersama sastrawan peraih penghargaan SEA Write Award dari Raja Thailand, Gus tf Sakai, serta sastrawan pemegang rekor penulisan puisi dan pantun terpanjang di Indonesia, Adri Sandra, berziarah ke makam Syekh Abbas Abdullah. Makam ulama besar ini terletak di kawasan Puncakbakuang, Jorong Padangjapang, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Limapuluh Kota.

    Makam Syekh Abbas berada di dekat makam ayah kandungnya, Syekh Abdullah, lebih awal tercatat sebagai ulama besar di Ranah Minang. Selain makam sang ayah, di samping makam Syekh Abbas terdapat makam dua kakaknya, yakni Syekh Mustafa Abdullah dan Syekh Muhammad Shalih. Kemudian, juga ada makam putra kandung Syekh Abbas, yakni H Fauzi Abbas.

    ”Totalnya, ada lima makam di sini. Yang paling kanan, makam Syekh Abbas,” kata Faisal El-Abbasy, cicit Syekh Abbas yang menyambut hangat kedatangan kami. Sayangnya, Faisal yang saat itu didampingi seorang mualaf asal Timor Leste tidak mau banyak bercerita soal sejarah hidup kakek buyutnya.

    ”Saya takut salah-salah memberi keterangan. Apalagi untuk tulisan sejarah. Mungkin lebih baik menghubungi paman saya, Dr Afifi Fauzi Abbas, dosen IAIN Bukittinggi. Beliau, selain cucu Syekh Abbas, juga dipercaya sebagai ketua Yayasan Darul Funun El-Abbasiyah, lembaga pendidikan Islam yang didirikan Syekh Abbas,” saran Faisal.

    Saran serupa disampaikan sastrawan Adri Sandra yang asli putra Padangjapang. ”Kalau mau menulis soal Syekh Abbas, mungkin Dr Afifi bisa menjelaskan yang juga adalah pimpinan Darul Funul El-Abbasiyah saat ini.

    Meski sempat ngopi di rumah alumni IAIN Imam Bonjol Padang tersebut, tapi kami tidak sempat bercerita panjang soal Syekh Abbas karena Maghrib sudah datang menjelang. Walau begitu, bukan berarti riwayat hidup Syekh Abbas tidak bisa digali. Karena berjarak beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Sabtu lalu (2/6), Padang Ekspres bertemu dengan Dr Afifi Fauzi Abbas di kawasan Tarok, Koto Nan Gadang, Payakumbuh.

    Ulama Pembaharu

    Dr Afifi yang saat ini menjabat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Limapuluh Kota, lumayan luas mengetahui sejarah hidup Syekh Abbas. Kakeknya itu, menurut Afifi, lahir pada 1883 Masehi dan wafat pada 1957, dalam usia 74 tahun. ”Tentang riwayat hidup Syekh Abbas, sudah banyak yang menulisnya. Yang paling komplit itu, tulisan Fachrul Rasyid HF dan Adi Bermasa,” kata Dr Afifi, sambil menyebut nama dua wartawan senior Sumbar.

    Bagi Dr Afifi, Syekh Abbas adalah sosok ulama pembaharu di Ranah Minang. Meski lahir dari lingkungan Islam tradisional, karena ayahnya Syekh Abdullah, serta saudara lelakinya Syekh Mustafa dan Syekh Muhammad Shalih, merupakan ulama tariqat. Namun, Syekh Abbas yang pernah berguru kepada Syekh Khatib Kumango dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, memiliki pandangan lebih moderat.

    ”Syekh Abbas dengan pengalamannya menimba ilmu agama di Mekkah dan Mesir, serta melihat pola pendidikan Islam di Timor Tengah, termasuk pernah ke Iran, berhasil mengubah pola pendidikan Islam di Minangkabau. Dari sistem pendidikan halaqah (guru duduk mengelilingi murid) menjadi sistem klasikal atau madrasah seperti kita temui sekarang ini,” kata Dr Afifi Abbas.

    Hal ini juga dibenarkan Profesor Mestika Zed, sejarawan dari Universitas Negeri Padang. Dalam diskusi terbatas dengan Padang Ekspres, Mestika menyebut, kepeloporan generasi pembaharuan Islam di Minangkabau, ditandai dalam dua gelombang. Ada gelombang pembaharuan awal abad 19. Kemudian, ada pula gelombang pembaharuan awal abad 20.

    ”Generasi pertama dalam gelombang pembaharuan Islam awal abad 19, dipelopori tiga haji dalam Perang Paderi. Yakni, Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Mereka disebut berasal dari kelompok Wahabi. Tapi, saya lebih suka menyebut mereka dari kelompok puritan,” kata Mestika.

    Sedangkan bibit akhir dari generasi pembaharuan Islam awal abad 19 di Minangkabau itu, menurut Mestika Zed, sentranya berada di Padangjapang Limapuluh Kota. Yakni, di Perguruan Darul Funul El-Abbasiyah yang dipimpin Syekh Abbas sebagai kelanjutan dari surau yang didirikan ayahnya. ”Jadi Padangjapang dan Syekh Abbas itu memiliki peran penting dalam pembaharuan Islam di Minangkabau,” tukas Mestika.

    Disegani Bung Karno

    Peran Syekh Abbas Abdullah sebagai ulama pembaharu di Minangkabau diketahui oleh Ir Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Buktinya, jauh sebelum memproklamirkan kemerdekaan bersama Drs Mohammad Hatta yang merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman (ulama ini juga berasal dari Limapuluh Kota, red), Bung Karno pernah secara khusus menemui Syekh Abbas Abdullah di kampus Darul Funun El-Abbasiyah di Padangjapang.

    Pertemuan Bung Karno dan Syekh Abbas berlangsung pada 1942. Tepatnya setelah Bung Karno dibebaskan Belanda dari tempat pembuanganya di Bengkulu. Pertemuan empat mata antara “singa podium” dengan ulama pembaharu itu, dicatat wartawan senior Fachrul Rasyid HF dalam sejumlah tulisannya.

    Menurut Fachrul, Syekh Abbas yang bertubuh tinggi kekar dan bercambang, sempat kurang sedap menyambut kedatangan Bung Karno. Soalnya, Bung Karno yang ditemani istrinya Inggit Ganarsih, datang terlambat. Padahal, warga dan siswa sudah capek menanti. ”Kalau begini nanti kau memimpin negara ini, rakyat akan kecewa. Negara akan binasa,” kata Syekh Abbas.

    Bung Karno, yang paham watak keras Syekh Abbas, menurut cerita yang didengar Fachrul dari masyarakat dan keluarga syekh, cuma tersenyum dan menunduk. Mereka berdua kemudian masuk ke kamar kerja Syekh Abbas. Hampir tiga jam berbicara empat mata. Sementara itu, Ibu Inggit (istri Soekarno) dan anak angkatnya ditemani Nurjani dan Zuraida, keponakan syekh, berbincang di ruang tamu,” tulis Fachrul Rasyid dalam laporan jurnalistik di Majalah Gatra.

    Saat menemui Syekh Abbas di Padangjapang, Bung Karno mendapat hadiah berupa peci dengan ukuran lebih tinggi. Sebelumnya, peci Bung Karno berukuran pendek. Menariknya, saat memberikan peci kepada Bung Karno, Syekh Abbas sempat berpesan. ”Kamu harus berhati-hati terhadap kaum komunis dan sekuler yang akan menghancurkan bangsa ini. Peci ini kuberikan supaya kamu menyadari bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam,” pesan Syekh Abbas.

    Selain meminta hati-hati terhadap bahaya komunis dan sekuler, Syekh Abbas yang diminta pendapat oleh Bung Karno tentang konsep dasar-dasar dan penyelenggaraan negara, juga menitip pesan bahwa negara Indonesia yang akan didirikan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pesan Syekh Abbas ini yang diyakini banyak pihak, dituangkan Bung Karno dalam sila pertama Pancasila yang dipidatokan pada 1 Juni 1945. (*)

    Sumber: https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/105618/Tukar_Peci_Bung_Karno,_Titip_Sila_Ketuhanan

    Editor : Elsy Maisany
    Sumber Berita : Fajarillah Vesky – Padang Ekspres

  • Bung Karno bersama Syekh Abbas dan Syekh Mustafa

    Bung Karno bersama Syekh Abbas dan Syekh Mustafa

    Syekh Abbas Abdullah, bersama kakaknya, Syekh Mustafa Abdullah, adalah tokoh Islam terkemuka di tanah Minangkabau. Selepas bebas dari pengasingannya di Bengkulu, sekitar tahun 1942, Bung Karno datang ke perguruan Darul Funun El-Abbasiyah, Sumatera Barat, khusus untuk meminta ‘wejangan’ dari mereka mengenai perjuangan bangsa Indonesia.

    Syekh Mustafa Abdullah dan Syekh Abbas Abdullah merupakan murid Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Rahimahullah, ulama asal Indonesia yang menjadi imam, khatib sekaligus guru besar di Masjidil Haram, Mekkah–imam pertama dari kalangan non orang Arab. Mereka adalah tempat bertanya bagi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang saat itu berbasis di Bukittinggi.

    Ilustrator: VionydazzArt

    http://sukarno.org/bung-karno-bersama-syekh-mustafa-dan-syekh-abbas/

  • Sila Ketuhanan dari Ulama Padang Japang

    Sila Ketuhanan dari Ulama Padang Japang

    Oleh: Jose Hendra

    Sila ketuhanan dari Sukarno dianggap saran dari seorang ulama dari Padang Japang, Sumatra Barat.

    PIDATO Sukarno pada 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dikukuhkan jadi hari lahir Pancasila. Dia mengajukan lima prinsip sebagai dasar negara Indonesia: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

    Konsep Ketuhanan yang ditempatkan pada prinsip kelima oleh Bung Karno akhirnya menjadi sila pertama dengan modifikasi menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan Panitia Sembilan.

    Menurut Charles Simabura, dosen ilmu tata negara Universitas Andalas, dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, semua anggota memberi usul. Hampir semua menawarkan konsep Ketuhanan. Menurutnya, konsep Ketuhanan yang diusulkan terutama dari golongan agama lebih kongkret lagi yakni Ketuhanan dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya.

    Lalu dari mana ide Ketuhanan yang ditawarkan Bung Karno?

    Konsep tersebut bulir dari buah pergaulan Bung Karno dengan para ulama. Sejak muda dia tumbuh dalam lingkungan Sarekat Islam. Saat masa-masa pembuangan, Bung Karno terus berkorespondensi dengan ulama. Misalnya, dengan pendiri Persatuan Islam (Persis) Ahmad Hassan saat dibuang ke Ende. Hingga akhirnya, pada 1942, kata Ketuhanan terpatri dalam benaknya ketika kelak Indonesia merdeka dan membentuk dasar negara adalah sebuah keharusan.

    Adalah Syekh Abbas Abdullah yang memberi wejangan kepada Bung Karno. Kala itu, Bung Karno berkunjung ke Perguruan Darul Funun el Abbasiyah (DFA) di Puncakbakuang, Padang Japang, yang didirikan Syekh Abbas.

    “Bung Karno berkunjung ke madrasah Darul Funun, dengan tujuan meminta saran kepada Syeikh Abbas Abdullah tentang apa sebaiknya bagi negara Indonesia yang akan didirikan kelak, bila kemerdekaan benar-benar tercapai. Dalam hal ini Syeikh Abbas menyarankan negara yang akan didirikan kelak haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tulis Muslim Syam dalamRiwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat, terbitan Islamic Centre Sumatera Barat tahun 1981.

    Syekh Abbas, yang dikenal dengan sebutan Buya (Syeikh) Abbas Padang Japang, menambahkan kalau hal demikian diabaikan, revolusi tidak akan membawa hasil yang diharapkan.

    Fachrul Rasyid HF, yang turut menulis dalam buku tersebut, mengatakan tidak banyak orang tahu pembicaraan mereka berdua sebelum Syekh Abbas mengungkapkannya tiga hari kemudian. “Di hadapan guru dan siswa DFA, usai salat Jumat di Masjid al-Abbasyiah. Syekh Abbas mengatakan kedatangan Bung Karno ke DFA untuk membicarakan konsep dasar-dasar dan penyelenggaraan negara,” ujar Fachrul menirukan kembali cerita yang dia dapat dari keluarga Syekh Abbas dan masyarakat setempat. “Persisnya, Syekh Abbas menyarankan bahwa negara harus berdasar ketuhanan.”

    Kedatangan Sukarno ke Padang Japang masih menjadi ingatan kolektif masyarakat Padang Japang saat ini. Yulfian Azrial, anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumatra Barat, mengatakan, Darul Funun merupakan madrasah yang cukup berpengaruh berkat kebesaran dua syeikhnya, yakni Syeikh Abbas Padang Japang dan Syekh Mustafa Abdullah.

    Kebesaran kedua syekh yang bersaudara ini membuat Sukarno merasa perlu ke Padang Japang, setelah bebas dari pembuangan di Bengkulu. Bukti mesranya hubungan Bung Karno dengan dua ulama tersebut berjejak dalam selembar dokumentasi foto yang diambil Said Son.

    Syekh Abbas dan Syekh Mustafa adalah murid ulama Minangkabau terkemuka di Mekah, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abbas juga kawan dekat Syekh Abdul Karim Amarullah atau Inyiak Rasul. Bersama Abdullah Ahmad dan beberapa ulama lainnya, Syekh Abbas mendirikan nama madrasah yang sama yakni Madrasah Sumatra Thawalib.

    Tahun 1930, Syekh Abbas mengubah Sumatra Thawalib di Padang Japang menjadi DFA karena menolak bergabung dengan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Syekh Abbas sendiri kala itu bukan sekadar ulama melainkan juga panglima jihad Sumatra Tengah. Pasukan jihad ini didirikan DFA sebagai basis perjuangan menghadapi Belanda. Anggotanya adalah Hizbul Wathan dan Laskar Hizbullah.

    Sementara sekolah tetap menjadi basis menggapai dan mengisi kemerdekaan.

    “Wajar Sukarno menemui Syekh Abbas karena dia bukan saja ulama tapi panglima perang,” tukas Fachrul, wartawan senior di Sumatra Barat.

    Dikatakannya, perjumpaan Sukarno dengan Syekh Abbas hanya sebentar. Datang sekitar jam satu siang lalu balik sekitar sorenya. Bung Karno sendiri berada di Padang ketika era transisi dari Belanda ke Jepang. Dia berada di Sumatra Barat selama lima bulan, dari Februari 1942 hingga Juli 1942.

    http://historia.id/agama/sila-ketuhanan-dari-ulama-padang-japang

     

  • Syekh Abbas Abdullah – Stylist Proklamasi

    Syekh Abbas Abdullah – Stylist Proklamasi

    Oleh: Iwan Satyanegara Kamah – Jakarta (2010) (Sumber)

    Tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa proklamasi yang disuarakan pada 17 Agustus 1945 lekat dan terbungkus dengan seni. Justru sebaliknya banyak dari kita yang mengendapkan kesan bahwa prokalmasi sama dan sebangun dengan asap mesiu, bambu runcing, tentara pelajar, pekik merdeka, laskar-laskar perjuangan atau pertempuran bersenjata.

    Ya jelas, kalau sedang lagi berjuang membela sebuah prinsip penting, tidak ada tempat lain selain berjuang dengan kekuatan seadanya. Kalau perlu dengan ayunan tangan pun tak menjadi soal atau kekuatan senjata. Yang penting berjuang secara fisik. Memikirkan yang lain, maaf saja, tidak ada tempat untuk dilakukan. Apakah benar proklamasi 17 Agustus 1945 seperti itu? Jawabannya cukup lima huruf: TIDAK.

    Mungkin hanya Indonesia negara satu-satunya di dunia yang getol mengurusi hal-hal berkaitan dengan seni ketika sedang perang revolusi. Kalau kita membayangkan revolusi di Afrika, pasti terbayang akan pembantaian suku, pertumpahan darah dan kematian. Bagaimana dengan di Amerika Latin? Sama saja. Yang terdengar hanya perang gerilya melawan penguasa. Gerilya berasal dari bahasa Spanyol, /guerra/ yang artinya perang dan diadaptasi ke bahasa Inggri menjadi /guerilla/ atau gerilya daam bahasa Indonesia. Di belahan dunia manapun begitu, kalau lagi perang, ya perang! Mengurusi yang lain, seperti kesenian, menjadi urusan kesekian. Nanti saja kalau sudah selesai revolusinya.

    Ketika baru masuk SMA di Jakarta, saya dan teman-teman pernah mengunjungi pameran seni Bung Karno di Taman Ismail Marzuki tahun 1983. Saat itu namanya sedang dipendam dalam-dalam oleh penguasa. Tapi sebaliknya pameran itu dipadati pengunjung yang sangat antusias dengan masalah seni, terutama pada masa revolusi. Terlihat bagaimana nuansa seni, terutama lukisan dan pahatan, sangat identik dengan gelora revolusi dan perang kemerdekaan.

    Nah, Indonesia justru sebaliknya, beda negara-negara lain. Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti sudah dipersiapkan tata seninya jauh sebelum negeri ini lahir. Apa yang dibicarakan Soekarno pertama kali mendarat di Jakarta di Pelabuhan Pasar Ikan pada 1942? Setelah dia dibuang bertahun-tahun di Ende, Flores, lalu ke Bengkulu, lalu melanglang keliling Sumatera dan akhirnya terdampar di Palembang, dan pulang berlayar dengan perahu kecil ke Jakarta? Dia hanya membicarakan masalah model jas dengan penjemputnya, yang juga bekas iparnya, Anwar Tjokroaminoto. Bukan strategi perjuangan.

    Sekolah-Tinggi-Tabib-Geneeskundiga-Hoge-School-di-Jakarta

    Lalu apa yang dilakukan pemerintah negeri ini yang baru berusia 4 bulan, ketika keadaan Jakarta sedang genting melinting dengan kacau balau menghalau apapun? Pameran lukisan! Beberapa pelukis seperti Affandi, Basuki Abdullah, Sudjojono, Mochtar Subianto, Raden Ali, Kartono Judoko dan seniman lainnya, mengadakan pameran di gedung Sekolah Tinggi Tabib Jakarta. Pameran itu dibuka oleh Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin dan dihadiri pembukaannya oleh Presiden Soekarno yang gila seni beserta istri, Wakil Presiden Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir serta beberapa menteri, termasuk Sir Philip Christison, seorang juru runding dari Inggris.

    Semua itu tak lepas dari intelijensi para pendiri negara ini yang punya wawasan luas, termasuk menyentuh dunia seni dan penampilan. Lihat saja, mana ada penampilan modis mereka yang kelihatan jelek dan kumuh, meski untuk memikirkan pangan saja sangat susah saat itu. Mereka semua terlihat ganteng, necis, parlente dan sedikti modis dengan pakaian dan penampilan a la kadarnya. Bandingkan dengan tokoh-tokoh asing… Hmmm… jauuuuh.

    Paman Ho Chi Minh, terlihat seperti opa-opa tua ompong berpakaian lusuh. Churchill yang perlente mirip gentong besar yang bisa berjalan. Mao seperti tukang obat yang baru keluar hutan mencari ramuan dari tanaman. Castro mirip tentara dekil yang jarang mandi dan berdandan dengan brewok seperti hutan lindung. Nehru bagaikan mannequin. Beda dengan Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Amir Sjarifuddin yang terlihat bersih, intelek dan good-looking dengan penampilannya.

    Penampilan tokoh dan pendiri bangsa-bangsa lain di manapun sangat jelas mewakili apa yang mereka perjuangkan. Melihat para pria berkumpul memakai kaffiyeh (penutup kapal untuk pria Arab), pasti mereka sedang membicakan Yasser Arafat, tokoh Palestina. Atau topi hijau dengan bintang merah yang dipakai oleh Tentara Merah (ABRI-nya Cina), pasti itu gaya Mao Tse-tung, serta Fidel Castro dengan topi militer warna hijau khasnya atau tokoh Prancis Charles de Gaulle dengan topi mirip kaleng. Juga seorang Nehru dari India dengan peci putihnya.

    Bagaimana dengan Indonesia? Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah sulit dipisahkan dengan visual peci hitam yang bertengger di atas kepala beberapa pentolan pendiri negeri ini, seperi Soekarno dan Hatta. Saat masa revolusi ketika orang melihat ada tokoh berpeci, pasti yang dibicarakan tentang proklamasi. Tentang kemerdekaan. Tentang tanggal 17 Agustus 1945. Terutama pada diri Soekarno dan juga Hatta. Sang dua sejoli.

    Soekarno-tanpa-peci

    Sejak kapan peci hitam menjadi ciri khas proklamasi? Ya sejak 17 Agustus 1945! Sampai tanggal 17 Agustus 1966, hari 17an terakhir Soekarno, dia selalu memakai peci hitam bergaya khas ketika bertindak sebagai pusat perhatian di podium perayaan 17 Agustus. Hanya menjelang akhir hayatnya, rakyat Indonesia baru bisa melihat Soekarno asli tanpa peci hitam. Saat dia tak punya kekuasaan lagi dan mulai sakit-sakitan.

    Ketika selesai menjalani pembuangan di Bengkulu bersama keluarga dan para pembantunya tahun 1942, Soekarno terpaksa berkeliling Sumatera dengan kondisi yang melelahkan dan menyebalkan. Pakaiannya lusuh dengan peci hitam yang pendek terlihat kurang tampan dan proporsional, ditambah lagi jarang mandi karena dia dan keluarganya melakukan perjalanan jauh itu (kadang mengendarai dokar) dengan penuh ketakutan atas gangguan dari tentara Jepang, yang sedang menderita kekalahan oleh pihak Sekutu.

    Dari Bengkulu melalui jalan darat menuju kota Painan (kota pesisir kearah tenggara Padang), lalu ke Bukittingi dan berkeliling ke Payakumbuh dan akhirnya menemui sahabatnya, yang juga memimpin sebuah pesantren terkenal, Darul Funun al Abbasiyah, di desa Padang Japang, Guguk, Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat. Kala itu Soekarno bukan siapa-siapa dan belum menjadi presiden.

    “Kamu harus berhati-hati terhadap kaum komunis dan sekuler yang akan menghancurkan bangsa ini”, kata pemimpin pesantren sambil menatap Soekarno yang sedang membetulkan sebuah peci hitam tinggi. Peci tersebut memang baru saja diberikan oleh Syech Abbas Abdullah, pemimpin pesantren itu ketika melihat penampilan Soekarno kurang oke dengan peci lamanya yang lebih pendek.

    Perbedaan-peci-hitam-Soekarno

    Peci itu memang pas dan serasi dengan visual wajah Soekarno. Pas margopas! Peci lamanya mana? Di tinggal di pesantren Syech Abbas Abdullah, yang juga menyarankan agar kelak Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi pemimpinnya, Indonesia harus berdasarkan ketuhanan. “Peci ini kuberikan supaya kamu menyadari bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam”, ujar sang syech kepada calon pemimpin bangsa terbesar umat Islamnya di jagat.

    Lengkap dan pantas sudah penampilan baru Soekarno. Dia terlihat lebih ganteng dan siap memimpin negeri ini dengan penampilan khasnya tiada dua di dunia: peci hitam tinggi pemberian Syech Abbas Abdullah. Tapi nanti duluuu… Sang tuan rumah juga menyarankan agar penampilan baru Soekarno diimbangi dengan martabatnya yang handsome juga. Menurut penerawangannya, gigi taring Soekarno sebelah kanan itu dempet. Artinya? “Biasanya orang bergigi begitu bersifat rimbang mata atau mudah jatuh cintah kepada wanita”, ramal Syech Abbas Abdullah.

    Akhirnya, peci hitam itu menjadi ciri khas visual proklamasi dan perjuangannnya di tahun-tahun kemudian. Peci itu menjadi benda seni yang memwakilkan sebuah sosok yang memiliki andil dengan proklamasi. Di kemudian hari bahkan menjadi ciri khas orang Indonesia. Hatta yang tak biasa berpeci selama sekolah di Eropa, akhirnya mengikuti Soekarno berpeci pada saat-saat tugas kenegaraan dan hingga sekarang diikuti menjadi bagian penting dari busana resmi presiden-presiden Indonesia.

    Proklamasi 17 Agustus 1945 telah dikumandang, lalu dipertahankan dengan berdarah-darah dan akhirnya diisi dengan susah payah, selalu diwakili dengan visual pelakunya yang berpeci hitam. Ketika Soekarno membacakan naskah proklamasi, ikut upacara keagamaan di Gereja Mormon, berziarah ke makam Abdul Qadir Jailani serta makam George Washington, berpidato di Kongres Amerika Serikat, rapat umum di Stadion Lenin, Moskow, berdiskusi di Balai Rakyat Beijing dengan Mao, sowan berkali-kali ke Kaisar Hirohito, hampir pingsan di La Paz, Bolivia, ditangkap dan dibuang Belanda ke Prapat, bersembahyang di mesjid Leningrad (Petersburg), berpesta dengan Marilyn Monroe, naik sepeda di Kobenhavn, Denmark, merokok bareng Nehru di India, diskusi dengan Juan Peron di Buenos Aires, serta ngobrol dengan Elvis Presley di Hawaii, peci hitam itu selalu ada dan memvisualkan keindonesiaan yang makin melekat.

    Tidak terbayang bila Soekarno melepas peci hitamnya setelah dibuang dari Bengkulu, karena pendek dan lusuh bentuknya. Untungnya hal ini tidak terjadi, karena jasa Syech Abbas Abdullah. Dia menjadi stylist proklamasi tanpa disadari. Hal-hal sepele sebelum dan sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, memang selalu diperhatikan terutama masalah seni dan penampilan untuk memancarkan kekuatan visual yang dominan. Indonesia tanpa Soekarno tidak terbayangkan seperti apa. Soekarno tanpa peci hitam tinggi, juga tak bisa dibayangkan.

    Seperti yang dinubuatkan Syech Abbas Abdullah, negara Indonesia akan selalu memikirkan penampilan tanpa esensi. Bangsa Indonesia memang tak mengenal dan kurang suka dengan kekuatan riset. Senangnya bereksperiman sesaat dan improvisasi tanpa rencana. Mirip seperti seni, yang kaya improvisasi. Bukankah naskah proklamasi kemerdekaan ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di atas sebuah piano? (*).

    SUMBER:

    1. Majalah Gatra, 9 Juni 2001, “Peci Tinggi Panglima Jihad” .

    2. Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, “Kronik Revolusi Indonesia” (Jilid I 1945), Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan dikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Jakarta, 1999.

  • Peci Tinggi Panglima Jihad untuk Soekarno

    Peci Tinggi Panglima Jihad untuk Soekarno

    Perbedaan-peci-hitam-Soekarno

    Tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa proklamasi yang disuarakan pada 17 Agustus 1945 lekat dan terbungkus dengan seni. Justru sebaliknya banyak dari kita yang mengendapkan kesan bahwa prokalmasi sama dan sebangun dengan asap mesiu, bambu runcing, tentara pelajar, pekik merdeka, laskar-laskar perjuangan atau pertempuran bersenjata.

    Ya jelas, kalau sedang lagi berjuang membela sebuah prinsip penting, tidak ada tempat lain selain berjuang dengan kekuatan seadanya. Kalau perlu dengan ayunan tangan pun tak menjadi soal atau kekuatan senjata. Yang penting berjuang secara fisik. Memikirkan yang lain, maaf saja, tidak ada tempat untuk dilakukan. Apakah benar proklamasi 17 Agustus 1945 seperti itu? Jawabannya cukup lima huruf: TIDAK.

    Mungkin hanya Indonesia negara satu-satunya di dunia yang getol mengurusi hal-hal berkaitan dengan seni ketika sedang perang revolusi. Kalau kita membayangkan revolusi di Afrika, pasti terbayang akan pembantaian suku, pertumpahan darah dan kematian. Bagaimana dengan di Amerika Latin? Sama saja. Yang terdengar hanya perang gerilya melawan penguasa. Gerilya berasal dari bahasa Spanyol, /guerra/ yang artinya perang dan diadaptasi ke bahasa Inggri menjadi /guerilla/ atau gerilya daam bahasa Indonesia. Di belahan dunia manapun begitu, kalau lagi perang, ya perang! Mengurusi yang lain, seperti kesenian, menjadi urusan kesekian. Nanti saja kalau sudah selesai revolusinya.

    Ketika baru masuk SMA di Jakarta, saya dan teman-teman pernah mengunjungi pameran seni Bung Karno di Taman Ismail Marzuki tahun 1983. Saat itu namanya sedang dipendam dalam-dalam oleh penguasa. Tapi sebaliknya pameran itu dipadati pengunjung yang sangat antusias dengan masalah seni, terutama pada masa revolusi. Terlihat bagaimana nuansa seni, terutama lukisan dan pahatan, sangat identik dengan gelora revolusi dan perang kemerdekaan.

    Nah, Indonesia justru sebaliknya, beda negara-negara lain. Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti sudah dipersiapkan tata seninya jauh sebelum negeri ini lahir. Apa yang dibicarakan Soekarno pertama kali mendarat di Jakarta di Pelabuhan Pasar Ikan pada 1942? Setelah dia dibuang bertahun-tahun di Ende, Flores, lalu ke Bengkulu, lalu melanglang keliling Sumatera dan akhirnya terdampar di Palembang, dan pulang berlayar dengan perahu kecil ke Jakarta? Dia hanya membicarakan masalah model jas dengan penjemputnya, yang juga bekas iparnya, Anwar Tjokroaminoto. Bukan strategi perjuangan.

    Lalu apa yang dilakukan pemerintah negeri ini yang baru berusia 4 bulan, ketika keadaan Jakarta sedang genting melinting dengan kacau balau menghalau apapun? Pameran lukisan! Beberapa pelukis seperti Affandi, Basuki Abdullah, Sudjojono, Mochtar Subianto, Raden Ali, Kartono Judoko dan seniman lainnya, mengadakan pameran di gedung Sekolah Tinggi Tabib Jakarta. Pameran itu dibuka oleh Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin dan dihadiri pembukaannya oleh Presiden Soekarno yang gila seni beserta istri, Wakil Presiden Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir serta beberapa menteri, termasuk Sir Philip Christison, seorang juru runding dari Inggris.

    Semua itu tak lepas dari intelijensi para pendiri negara ini yang punya wawasan luas, termasuk menyentuh dunia seni dan penampilan. Lihat saja, mana ada penampilan modis mereka yang kelihatan jelek dan kumuh, meski untuk memikirkan pangan saja sangat susah saat itu. Mereka semua terlihat ganteng, necis, parlente dan sedikti modis dengan pakaian dan penampilan a la kadarnya. Bandingkan dengan tokoh-tokoh asing… Hmmm… jauuuuh.

    Paman Ho Chi Minh, terlihat seperti opa-opa tua ompong berpakaian lusuh. Churchill yang perlente mirip gentong besar yang bisa berjalan. Mao seperti tukang obat yang baru keluar hutan mencari ramuan dari tanaman. Castro mirip tentara dekil yang jarang mandi dan berdandan dengan brewok seperti hutan lindung. Nehru bagaikan mannequin. Beda dengan Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Amir Sjarifuddin yang terlihat bersih, intelek dan good-looking dengan penampilannya.

    Penampilan tokoh dan pendiri bangsa-bangsa lain di manapun sangat jelas mewakili apa yang mereka perjuangkan. Melihat para pria berkumpul memakai kaffiyeh (penutup kapal untuk pria Arab), pasti mereka sedang membicakan Yasser Arafat, tokoh Palestina. Atau topi hijau dengan bintang merah yang dipakai oleh Tentara Merah (ABRI-nya Cina), pasti itu gaya Mao Tse-tung, serta Fidel Castro dengan topi militer warna hijau khasnya atau tokoh Prancis Charles de Gaulle dengan topi mirip kaleng. Juga seorang Nehru dari India dengan peci putihnya.

    Bagaimana dengan Indonesia? Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah sulit dipisahkan dengan visual peci hitam yang bertengger di atas kepala beberapa pentolan pendiri negeri ini, seperi Soekarno dan Hatta. Saat masa revolusi ketika orang melihat ada tokoh berpeci, pasti yang dibicarakan tentang proklamasi. Tentang kemerdekaan. Tentang tanggal 17 Agustus 1945. Terutama pada diri Soekarno dan juga Hatta. Sang dua sejoli.

    Sejak kapan peci hitam menjadi ciri khas proklamasi? Ya sejak 17 Agustus 1945! Sampai tanggal 17 Agustus 1966, hari 17an terakhir Soekarno, dia selalu memakai peci hitam bergaya khas ketika bertindak sebagai pusat perhatian di podium perayaan 17 Agustus. Hanya menjelang akhir hayatnya, rakyat Indonesia baru bisa melihat Soekarno asli tanpa peci hitam. Saat dia tak punya kekuasaan lagi dan mulai sakit-sakitan.

    Peci Hitam Soekarno

    Ketika selesai menjalani pembuangan di Bengkulu bersama keluarga dan para pembantunya tahun 1942, Soekarno terpaksa berkeliling Sumatera dengan kondisi yang melelahkan dan menyebalkan. Pakaiannya lusuh dengan peci hitam yang pendek terlihat kurang tampan dan proporsional, ditambah lagi jarang mandi karena dia dan keluarganya melakukan perjalanan jauh itu (kadang mengendarai dokar) dengan penuh ketakutan atas gangguan dari tentara Jepang, yang sedang menderita kekalahan oleh pihak Sekutu.

    Dari Bengkulu melalui jalan darat menuju kota Painan (kota pesisir kearah tenggara Padang), lalu ke Bukittingi dan berkeliling ke Payakumbuh dan akhirnya menemui sahabatnya, yang juga memimpin sebuah pesantren terkenal, Darul Funun al Abbasiyah, di desa Padang Japang, Guguk, Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat. Kala itu Soekarno bukan siapa-siapa dan belum menjadi presiden.

    “Kamu harus berhati-hati terhadap kaum komunis dan sekuler yang akan menghancurkan bangsa ini”, kata pemimpin pesantren sambil menatap Soekarno yang sedang membetulkan sebuah peci hitam tinggi. Peci tersebut memang baru saja diberikan oleh Syech Abbas Abdullah, pemimpin pesantren itu ketika melihat penampilan Soekarno kurang oke dengan peci lamanya yang lebih pendek.

    Peci itu memang pas dan serasi dengan visual wajah Soekarno. Pas margopas! Peci lamanya mana? Di tinggal di pesantren Syech Abbas Abdullah, yang juga menyarankan agar kelak Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi pemimpinnya, Indonesia harus berdasarkan ketuhanan. “Peci ini kuberikan supaya kamu menyadari bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam”, ujar sang syech kepada calon pemimpin bangsa terbesar umat Islamnya di jagat.

    Lengkap dan pantas sudah penampilan baru Soekarno. Dia terlihat lebih ganteng dan siap memimpin negeri ini dengan penampilan khasnya tiada dua di dunia: peci hitam tinggi pemberian Syech Abbas Abdullah. Tapi nanti duluuu… Sang tuan rumah juga menyarankan agar penampilan baru Soekarno diimbangi dengan martabatnya yang handsome juga. Menurut penerawangannya, gigi taring Soekarno sebelah kanan itu dempet. Artinya? “Biasanya orang bergigi begitu bersifat rimbang mata atau mudah jatuh cintah kepada wanita”, ramal Syech Abbas Abdullah.

    Akhirnya, peci hitam itu menjadi ciri khas visual proklamasi dan perjuangannnya di tahun-tahun kemudian. Peci itu menjadi benda seni yang memwakilkan sebuah sosok yang memiliki andil dengan proklamasi. Di kemudian hari bahkan menjadi ciri khas orang Indonesia. Hatta yang tak biasa berpeci selama sekolah di Eropa, akhirnya mengikuti Soekarno berpeci pada saat-saat tugas kenegaraan dan hingga sekarang diikuti menjadi bagian penting dari busana resmi presiden-presiden Indonesia.

    Proklamasi 17 Agustus 1945 telah dikumandang, lalu dipertahankan dengan berdarah-darah dan akhirnya diisi dengan susah payah, selalu diwakili dengan visual pelakunya yang berpeci hitam. Ketika Soekarno membacakan naskah proklamasi, ikut upacara keagamaan di Gereja Mormon, berziarah ke makam Abdul Qadir Jailani serta makam George Washington, berpidato di Kongres Amerika Serikat, rapat umum di Stadion Lenin, Moskow, berdiskusi di Balai Rakyat Beijing dengan Mao, sowan berkali-kali ke Kaisar Hirohito, hampir pingsan di La Paz, Bolivia, ditangkap dan dibuang Belanda ke Prapat, bersembahyang di mesjid Leningrad (Petersburg), berpesta dengan Marilyn Monroe, naik sepeda di Kobenhavn, Denmark, merokok bareng Nehru di India, diskusi dengan Juan Peron di Buenos Aires, serta ngobrol dengan Elvis Presley di Hawaii, peci hitam itu selalu ada dan memvisualkan keindonesiaan yang makin melekat.

    Tidak terbayang bila Soekarno melepas peci hitamnya setelah dibuang dari Bengkulu, karena pendek dan lusuh bentuknya. Untungnya hal ini tidak terjadi, karena jasa Syech Abbas Abdullah. Dia menjadi stylist proklamasi tanpa disadari. Hal-hal sepele sebelum dan sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, memang selalu diperhatikan terutama masalah seni dan penampilan untuk memancarkan kekuatan visual yang dominan. Indonesia tanpa Soekarno tidak terbayangkan seperti apa. Soekarno tanpa peci hitam tinggi, juga tak bisa dibayangkan.

    Seperti yang dinubuatkan Syech Abbas Abdullah, negara Indonesia akan selalu memikirkan penampilan tanpa esensi. Bangsa Indonesia memang tak mengenal dan kurang suka dengan kekuatan riset. Senangnya bereksperiman sesaat dan improvisasi tanpa rencana. Mirip seperti seni, yang kaya improvisasi. Bukankah naskah proklamasi kemerdekaan ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di atas sebuah piano? (*).

    SUMBER:
    1. Majalah Gatra, 9 Juni 2001, “Peci Tinggi Panglima Jihad”, Fachrul Rasyid.
    2. Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, “Kronik Revolusi Indonesia” (Jilid I 1945), Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan dikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Jakarta, 1999.

    (ISK)