JAKARTA -– Keterkaitan antara seni dan dakwah sudah terjadi sejak zaman rosulullah saw. Beliau pertama kali memulai peradaban dari seni.

“Ketika Nabi Hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau disambut dengan sholawat Thola’al Badru Alaina, dan itu adalah sebuah seni”, ujar Kiai Cholil, (02/8/2022).

Pada zaman Wali Songo, penyebaran agama Islam dilakukan dengan metode pendekatan pada kearifan lokal yang ada, salah satunya adalah melalui kesenian. Jika dipahami lebih mendalam, seni dan dakwah sebenarnya adalah dua hal yang sama dengan versi yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Cholil Nafis pada kegiatan Multaqa, FGD dan Rakornas LSBPI MUI.

“Dakwah dan seni tu sebenarnya sama, hanya versinya yang berbeda. Seni disentuh dari sisi ihsannya sementara dakwah disentuh dari sisi Islamnya. Yang dibangun oleh pendakwah kita dalam akidah disentuh dari imannya,” ujarnya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perkembangan seni yang ada di Indonesia saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi mampu merubah cara pandang seseorang dan memberikan jalan yang mudah untuk proses berdakwah.

”Saya dulu punya pemikiran bahwa menonton bioskop itu buruk, dan orang yang doyan maksiat. Tapi Ketika Ada Ayat – Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan film Islami lainnya membuat presepsi saya aitu berubah, bahwa ternyata film itu adalah sarana untuk dakwah, dan orang mau berkarya, menyampaikan pesan lewat film, sehingga film tidak lagi konotasi maksiat,” katanya menjelaskan.

Dalam penyaimpaiannya di ruang FGD LSBPI MUI, Kyai Cholil menyampaikan bahwa penyempurnaan seluruh aspek keislaman itu ada pada seni.

“Menurut saya penyempurna dari dakwah kita di MUI atau penyempurna dari seluruh aspek keislaman kita (iman dan Islam) adalah ihsan, dan ihsan ada pada seni. Seni ini adalah upaya mengungkapkan atau menampilkan rasa dalam visual. Bisa dalam bentuk tulisan, film dan sebagainya. Hal – hal yang sifatnya akulturasi, seni, itu sangat mencair, dan di situ lah nafas nafas Islam. Tinggal tugas nya LSBPI MUI untuk menemukan bagaimana caranya agar bisa memasukkan nilai – nilai dakwah di dalam seni, dan seni itu menjadi nafasnya dakwah,” pungkasnya.
(Dhea Oktaviana/Fakhruddin)

JAKARTA — Ketua Pelaksana Multaqo Seniman dan Budayawan Muslim LSBPI MUI 2022, Erick Yusuf mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat merapatkan barisan para seniman dan budayawan Muslim di Indonesia.

Erick menyebut, dalam kegiatan ini juga akan berlangsung Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) LSBPI MUI se-Indonesia.

Erick mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat kolaborasi dan bersinergi, serta menguraikan berbagai permasalahan keumatan dari sisi seni budaya.

“Kami gelar Rakornas agar supaya seluruh daerah yang mewakili dari para alim ulama di bawah komisi atau lembaga seni budaya. Untuk ikut merangkul seluruh seniman, budayawan, praktisi seni yang peduli terhadap keumatan,” kata Erick saat sambutan pembukaan acara, di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Erick mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi triger dan embrio dari pertemuan lanjutan dari Multaqo.

“Diharapkan hadir gagasan-gagasan dan ide-ide setidaknya blue print untuk dakwah Islam khususnya seni budaya,” ujarnya.

Oleh karenanya, Erick berharap, momen ini dapat merangkul dan mempererat seluruh seniman, budayawan, dan praktisi seni yang peduli terhadap keumatan.

“Inilah saatnya satu momen yang sama-sama kita tunggu yaitu MUI mewadahi dan memfasilitasi pertemuan ini. (Diharapkan) kita runtinkan setiap tahunnya,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

JAKARTA — Ketua Pelaksana Multaqo Seniman dan Budayawan Muslim LSBPI MUI 2022, Erick Yusuf mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat merapatkan barisan para seniman dan budayawan Muslim di Indonesia.

Erick menyebut, dalam kegiatan ini juga akan berlangsung Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) LSBPI MUI se-Indonesia.

Erick mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat kolaborasi dan bersinergi, serta menguraikan berbagai permasalahan keumatan dari sisi seni budaya.

“Kami gelar Rakornas agar supaya seluruh daerah yang mewakili dari para alim ulama di bawah komisi atau lembaga seni budaya. Untuk ikut merangkul seluruh seniman, budayawan, praktisi seni yang peduli terhadap keumatan,” kata Erick saat sambutan pembukaan acara, di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Erick mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi triger dan embrio dari pertemuan lanjutan dari Multaqo.

“Diharapkan hadir gagasan-gagasan dan ide-ide setidaknya blue print untuk dakwah Islam khususnya seni budaya,” ujarnya.

Oleh karenanya, Erick berharap, momen ini dapat merangkul dan mempererat seluruh seniman, budayawan, dan praktisi seni yang peduli terhadap keumatan.

“Inilah saatnya satu momen yang sama-sama kita tunggu yaitu MUI mewadahi dan memfasilitasi pertemuan ini. (Diharapkan) kita runtinkan setiap tahunnya,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

Oleh: KH Nurul Badruttamam, SAg, MA, Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PDPAB) MUI
 
Citayam Fashion Week beberapa waktu lalu berhasil mencuri perhatian dari kalangan pengguna media sosial. Kemunculan anak-anak muda dari daerah penyangga Jakarta yang kemudian viral dengan sebutan SCBD (Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok) menjadi perbincangan hangat karena kiprah muda-mudi yang berpakaian nyentrik dalam membuat konten kreatif dan berlenggak lenggok menirukan peragaan busana layaknya model Internasional.

Kreativitas muda-mudi ini tentu saja patut kita apresiasi, di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi yang begitu hebatnya, generasi ini berhasil menaklukkan teknologi bukan hanya sebagai penggunanya saja. Mereka ambil bagian sebagai konten kreator yang kemudian menjadi hype dan menjadi trend di masyarakat. Sebut saja Jeje, Bonge, Kurma, Roy dan lainnya yang berhasil menjadi seleb Instagram maupun tiktok dan berhasil mendapatkan popularitas juga penghasilan dari konten yang mereka ciptakan.

Apresiasi juga datang dari berbagai kalangan, tak terkecuali Presiden Jokowi, menurutnya kegiatan tersebut justru harus didukung dan didorong selama sifatnya positif serta tidak melanggar hukum.

Memetakan Masalah

Saya berkesempatan merasakan langsung suasana Citayam Fashion Week ketika saya melipir ke Dukuh Atas dan melihat langsung bagaimana muda-mudi usia belasan tahun saling beradu gaya di zona yang jadi buah bibir semua kalangan juga media. Tentu saya dibuat takjub dengan kreativitas dan gaya mereka.

Di sisi lain saya juga sangat terpukul sekaligus prihatin, miris melihat muda-mudi saling merangkul bebas, dan “maaf” saling bercumbu tanpa batas tanpa menghiraukan lagi norma dan adat keIndonesiaan kita. Bagaimana mungkin, ruang kebebasan berekspresi yang sudah kita percayakan kepada generasi kita menjadi teramat kebablasan.

Banyak sekali pertanyaan bergelayut di benak saya, apalagi membayangkan fenomena Citayam Fashion Week yang kabarnya saat ini mulai menjamur dan dicopy paste di berbagai daerah lainnya.

Adakah norma dan batasan yang masih terjaga sebagaimana budaya dan ajaran agama yang selama ini kita percaya?
Jika kita tilik lebih jauh, kelompok “SCBD” ini terdiri dari remaja yang berusia kisaran belasan tahun dan memiliki kondisi status sosial yang rendah serta putus sekolah sehingga ketika tawaran untuk merasakan kembali bangku pendidikan, di saat iming-iming kemandirian finansial yang menghampiri, tentu saja mereka lebih memilih untuk mandiri finansial daripada kembali ke bangku sekolah yang dulu pernah gagal dicapainya.

Kerasnya kehidupan yang menempa, juga keinginan untuk diakui identitasnya sebagaimana  WHO mengidentifikasi bahwa masa remaja merupakan suatu masa dimana  individu berkembang dari saat pertama kali yang menunjukkan perubahan pada seksualitas sampai mencapai kematangan seksualitasnya, mereka akan mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relatif menjadi lebih mandiri.

Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi masa kanak-kanak mereka menuju masa dewasa, atau bisa dikatakan dalam proses pencarian jati diri menyebabkan mereka melakukan tindakan yang sulit dipertanggungjawabkan. Seringkali mereka menjustifikasi setiap perbuatannya benar dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Adu gaya di ruang terbuka, bercumbu mesra dengan lawan jenis menjadi peristiwa sehari-hari yang kita temui di Citayam Fashion Week. Mereka berargumen di balik kata kebebasan berekspresi.

Lebih jauh, seringkali masyarakat kita menyalahkan dan mempermasalahkan masalah ini karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Padahal bisa jadi pendidikan moral yang kita berikan tidak benar-benar sampai dan menyentuh hati mereka. Atau jangan-jangan kita lebih sering membincang masalah moral dan akhlak di forum-forum tertutup, tanpa benar-benar berinteraksi dengan generasi muda kita secara langsung.

Penguatan moral dan akhlak harus hadir merangkul remaja Citayam Fashion Week, menjadi pedoman bagi generasi muda Indonesia yang hari ini sudah akrab dengan perkembangan teknologi yang semakin mendunia.

Penguatan moral harus hadir tidak hanya di institusi pendidikan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah, ia harus hadir dan disajikan dengan konten kekinian dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Kebebasan berekspresi juga berkreasi memang tidak seharusnya kita caci apalagi benci, sebaiknya diarahkan pada kebebasan yang bertanggungjawab dan bermoral. Jangan sampai fenomena Citayam Fashion Week yang sudah ditutup dan mulai merajalela di belahan Indonesia lainnya hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang tidak beradab dan jauh dari nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Kamu cantik, kamu ganteng, tapi kamu juga berkarakter, slebeeeewwww!!!!
 
 

Oleh: KH Nurul Badruttamam, SAg, MA, Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PDPAB) MUI
 
Citayam Fashion Week beberapa waktu lalu berhasil mencuri perhatian dari kalangan pengguna media sosial. Kemunculan anak-anak muda dari daerah penyangga Jakarta yang kemudian viral dengan sebutan SCBD (Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok) menjadi perbincangan hangat karena kiprah muda-mudi yang berpakaian nyentrik dalam membuat konten kreatif dan berlenggak lenggok menirukan peragaan busana layaknya model Internasional.

Kreativitas muda-mudi ini tentu saja patut kita apresiasi, di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi yang begitu hebatnya, generasi ini berhasil menaklukkan teknologi bukan hanya sebagai penggunanya saja. Mereka ambil bagian sebagai konten kreator yang kemudian menjadi hype dan menjadi trend di masyarakat. Sebut saja Jeje, Bonge, Kurma, Roy dan lainnya yang berhasil menjadi seleb Instagram maupun tiktok dan berhasil mendapatkan popularitas juga penghasilan dari konten yang mereka ciptakan.

Apresiasi juga datang dari berbagai kalangan, tak terkecuali Presiden Jokowi, menurutnya kegiatan tersebut justru harus didukung dan didorong selama sifatnya positif serta tidak melanggar hukum.

Memetakan Masalah

Saya berkesempatan merasakan langsung suasana Citayam Fashion Week ketika saya melipir ke Dukuh Atas dan melihat langsung bagaimana muda-mudi usia belasan tahun saling beradu gaya di zona yang jadi buah bibir semua kalangan juga media. Tentu saya dibuat takjub dengan kreativitas dan gaya mereka.

Di sisi lain saya juga sangat terpukul sekaligus prihatin, miris melihat muda-mudi saling merangkul bebas, dan “maaf” saling bercumbu tanpa batas tanpa menghiraukan lagi norma dan adat keIndonesiaan kita. Bagaimana mungkin, ruang kebebasan berekspresi yang sudah kita percayakan kepada generasi kita menjadi teramat kebablasan.

Banyak sekali pertanyaan bergelayut di benak saya, apalagi membayangkan fenomena Citayam Fashion Week yang kabarnya saat ini mulai menjamur dan dicopy paste di berbagai daerah lainnya.

Adakah norma dan batasan yang masih terjaga sebagaimana budaya dan ajaran agama yang selama ini kita percaya?
Jika kita tilik lebih jauh, kelompok “SCBD” ini terdiri dari remaja yang berusia kisaran belasan tahun dan memiliki kondisi status sosial yang rendah serta putus sekolah sehingga ketika tawaran untuk merasakan kembali bangku pendidikan, di saat iming-iming kemandirian finansial yang menghampiri, tentu saja mereka lebih memilih untuk mandiri finansial daripada kembali ke bangku sekolah yang dulu pernah gagal dicapainya.

Kerasnya kehidupan yang menempa, juga keinginan untuk diakui identitasnya sebagaimana  WHO mengidentifikasi bahwa masa remaja merupakan suatu masa dimana  individu berkembang dari saat pertama kali yang menunjukkan perubahan pada seksualitas sampai mencapai kematangan seksualitasnya, mereka akan mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relatif menjadi lebih mandiri.

Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi masa kanak-kanak mereka menuju masa dewasa, atau bisa dikatakan dalam proses pencarian jati diri menyebabkan mereka melakukan tindakan yang sulit dipertanggungjawabkan. Seringkali mereka menjustifikasi setiap perbuatannya benar dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Adu gaya di ruang terbuka, bercumbu mesra dengan lawan jenis menjadi peristiwa sehari-hari yang kita temui di Citayam Fashion Week. Mereka berargumen di balik kata kebebasan berekspresi.

Lebih jauh, seringkali masyarakat kita menyalahkan dan mempermasalahkan masalah ini karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Padahal bisa jadi pendidikan moral yang kita berikan tidak benar-benar sampai dan menyentuh hati mereka. Atau jangan-jangan kita lebih sering membincang masalah moral dan akhlak di forum-forum tertutup, tanpa benar-benar berinteraksi dengan generasi muda kita secara langsung.

Penguatan moral dan akhlak harus hadir merangkul remaja Citayam Fashion Week, menjadi pedoman bagi generasi muda Indonesia yang hari ini sudah akrab dengan perkembangan teknologi yang semakin mendunia.

Penguatan moral harus hadir tidak hanya di institusi pendidikan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah, ia harus hadir dan disajikan dengan konten kekinian dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Kebebasan berekspresi juga berkreasi memang tidak seharusnya kita caci apalagi benci, sebaiknya diarahkan pada kebebasan yang bertanggungjawab dan bermoral. Jangan sampai fenomena Citayam Fashion Week yang sudah ditutup dan mulai merajalela di belahan Indonesia lainnya hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang tidak beradab dan jauh dari nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Kamu cantik, kamu ganteng, tapi kamu juga berkarakter, slebeeeewwww!!!!
 
 

JAKARTA – Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Multaqo Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia.

Pertemuan antara ulama dan para cendekiawan yang konsen dalam bidang seni tersebut, akan dilaksanakan secara offline di Hotel Sari Pan Pasifik, pada 2-3 Agustus 2022.

Dalam acara silaturahim dan bincang-bincang pra-acara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Peradaban Islam, KH Jeje Zaenudin menyampaikan bahwa Multaqo yang diselenggarakan oleh LSBPI MUI merupakan yang pertama dan dapat dijadikan tonggak sejarah bagi para seniman budayawan muslim Indonesia.

“Kegiatan Rakornas, FGD dan Multaqo ini dapat dijadikan soko guru serta pondasi untuk membuka dakwah yang berbasis pada seni budaya Islami,” tutur Kiai Jeje, (01/08).

Kiai Jeje menjelaskan, LSBPI MUI merupakan wadah untuk mengembangkan lahirnya insan-insan kreator, pemikir, hingga para praktisi seni budaya Islam yang karyanya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Karena merupakan Multaqo perdana yang diselenggarakan, Kiai Jeje mengingatkan untuk memberi banyak kritik dan masukan selama terselenggaranya acara nanti.

“Akan banyak evaluasi yang didapatkan selama terselenggaranya Multaqo, namun hal itu justru menjadi masukan yang membangun guna peningkatan kualitas penyelenggaraan acara selanjutnya,” kata Kiai Jeje.

Selain itu, Kiai Jeje berharap, terselenggaranya Multaqo bagi seniman dan budayawan muslim Indonesia dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim dalam aspek seni budaya.

Karena menurut dia, seni budaya sangat melekat di dalam jiwa manusia dan tidak bisa lepas dari spirit agama.

(Isyatami Aulia/Angga)

JAKARTA – Seni budaya menjadi salah satu media dakwah yang dapat digunakan untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Karenanya, melalui media tersebut, Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak dakwah yang ramah serta dapat menebar manfaat melalui seni budaya.

Ketua pelaksana Rakornas, FGD dan Multaqo LSBPI MUI 2022, Erick Yusuf, menyampaikan inti dari ketiga rangkaian acara tersebut adalah mempertemukan cendekiawan, seniman, dan budayawan Muslim Indonesia dalam satu wadah guna mempererat silaturahim satu sama lain.

“Pertemuan antar para seniman ini, dihaarapkan mampu melahirkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun peradaban dari seni dan budaya Islam di Indonesia,” jelas Erick dalam kesempatan silaturahim dan bincang-bincang pra-acara, di Hotel Sari Pan Pasifik, pada (01/08).

Erick menuturkan, pertemuan yang akan dihadiri oleh banyak tokoh, pejabat negara, hingga praktisi kesenian merupakan langkah awal untuk memberikan rekomendasi dan masukan dalam bidang seni budaya bangsa.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habiburrahman El Shirazy menuturkan pertemuan tersebut akan dihadiri oleh seniman lintas bidang.

“Semua seniman Muslim dalam acara ini kita undang, baik yang konsentrasi dalam bidang sastra, seni suara, seni rupa, seni film hingga seni teater,” kata Kang Abik.

Ulama yang karib disapa Kang Abik ini menjelaskan, meskipun undangan secara offline terbatas, para peserta undangan yang belum berkesempatan hadis di tempat dapat mengikutinya secara online.

Novelis ini juga berharap, terselenggaranya Multaqo ini akan menghadirkan kerinduan bagi para seniman muslim Indonesia untuk bertemu dan bertukar pikiran.

Karenanya Multaqo dapat menjadi wadah bagi insane yang bergelut dibidang seni meningkatkan kualitas dan kreativitas diri.

(Isyatami Aulia/Angga)

JAKARTA— Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun hal tersebut tidak membuat Indonesia tergolong dalam 23 negara dari 193 negara PBB yang mengakui agama Islam secara eksplisit.

Hal tersebut disampaikan pakar hukum tata negara yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008), Prof Jimly Asshiddiqie, pada kegiatan 6th Annual Conference On Fatwa MUI Studies di Jakarta, Selasa (26/7/2022) lalu, sebagaimana dikutip dari kanal resmi Youtube TVMUI, Senin (1/8/2022).

Prof Jimly menjelaskan, dari 193 negara anggota PBB, Kristen diakui di 41 negara secara eksplisit, itu berarti setara dengan 55,41 persen. Sedangkan agama Islam diakui secara eksplisit di 23 negara atau setara dengan 31,08 persen. Artinya lebih banyak diakui negara Kristen, dan negara Indonesia tidak termsuk pada dua kategori tersebut.

“Menariknya, Indonesia tidak masuk di dalam dua kategori tersebut. Indonesia tidak termasuk 23 negara yang Islam, juga tidak termasuk 41 negara yang Kristen,” kata dia.

Lebih jelas dia menyampaikan bahwa kebanyakan negara di dunia ini tidak mengatur tentang agama dan tuhan di dalam konstitusinya, namun hal itu berbeda dengan Indonesia. Indonesia justru banyak menyebut tentang tuhan dan agama dalam Undang Undang Dasar 1945.

“Pada umumnya konstitusi di dunia ini tidak menyebut nama tuhan, tapi lihatlah pada UUD 1945, saya namakan the must godly constitution in the world, karena di dalamnya ada 20 kata yang berhubungan dengan tuhan dan agama disebut dalam satu naskah UUD 1945,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Dia mengungkapkan, dalam UUD 1945 terdapat kata “Allah” disebutkan sebanyak dua kali. Yaitu pada alenia 3 pembukaan UUD, yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa”.

Selanjutnya pada pasal 9 yang berbunyi,: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.”

“Selanjutnya kata ketuhanan yang Mahaesa disebutkan sebanyak dua kali, kata moral satu kali, kata akhlak mulia yang berasal dari akhlaqul karimah juga disebutkan pada pasal 31. Dan bahkan kata agama dalam UUD kita disebutkan sebanyak 14 kali. Maka, the must godly constitution in the world adalah UUD 1945,” sambungnya.

Dia menegaskan penyebutan agama dan tuhan dalam UUD 1945 berlaku untuk semua, tidak ada kekhususan pada satu agama, terlebih pasca 18 Agustus 1945. Seluruh agama yang berketuhanan yang mahaesa akan dilayani secara sama, tanpa perbedaan.

Dalam hal ini, negara juga memiliki kepentingan, yakni agar seluruh warga negara taat kepada agama yang diyakini guna memastikan memastikan kualitas dan integritas warga negara Indonesia.

“Kita adalah negara Pancasila yang sudah tidak perlu ragu untuk memperbincangkan bagaimana sumbangan semua agama dengan nilai–nilai kemuliaannya masing–masing untuk diadopsi menjadi kebijakan resmi untuk negara, termasuk dalam urusan fatwa,” ujar dia. (Dhea Oktaviana, ed: Nashih)

JAKARTA – Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI menggelar kegiatan Multaqo (pertemuan) Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia pada Selasa (02/08) di Hotel Sari Pasifik, Jakarta.

Kegiatan tersebut dalam rangka meminta masukan dari berbagai pihak khususnya dari kalangan seniman dan budayawan Islam untuk mempersiapkan Kongres Budaya Islam 2023. Wapres RI KH Ma’ruf Amin dipastikan akan membuka langsung kegiatan ini.

Pada malam harinya, LSPBI MUI akan meneruskan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Road to Kongres Kebudayaan Islam 2023. Agenda ini akan diikuti budayawan, seniman muslim, pengurus MUI Pusat, pengurus LSBPI MUI, dan LSBPI MUI Provinsi.

“Kegitan ini akan membahas mengenai konsep arah baru budaya Indonesia yang berisi tentang budaya Islam masa lampau, sekarang, maupun masa depan, ” ungkap Ketua LSBPI MUI, Habiburrahman El Shirazy, kepada MUIDigital, Senin (08/07).

Ketua Panitia Multaqo, Erick Yusuf, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaring ide dan gagasan untuk Kongres Budaya Islam 2023. Kongres Budaya Islam merupakan agenda lanjutan MUI setelah dua kali berhasil menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat.

“Ide-ide dan gagasan brilian dari para pakar dan pelaku seni budaya ini kemudian menjadi bahan utama yang akan ditindaklanjuti dalam Kongres Budaya Islam 2023, ” ujar dia.

Kegiatan bertema “Meneguhkan Orientasi Seni dan Budaya Islam dalam Membangun Peradaban Bangsa” ini akan dibuka oleh Wapres RI KH Ma’ruf Amin dan diberikan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, serta Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya KH Jeje Zainuddin.

Pada kegiatan Multaqo ini, juga akan ada penyerahan penghargaan Hamka Award. Ini merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada tokoh seni dan budaya Islam yang telah dikurasi oleh LSBPI MUI.

Selain itu, pada kegiatan ini, juga ada pembacaan puisi dari penyair yang puisinya terkenal unik yaitu Sutardji Calzoum Bachri. Musisi Dwiki Dharmawan juga akan tampil memeriahkan kegiatan ini.

Malam harinya, pada kegiatan FGD, narasumber terdiri dari Prof Abuddin Nata, Adian Husaini, dan Saiful Bahri. Sementara peserta aktif terdiri dari Habiburrahman El Shirazy, Tiar Anwar Bachtiar, Kusen, Ahmad Mujib, Aguk Irawan, dan M Irfan Hidayatullah.

Setelah seharian penuh menggelar Multaqo dan FGD, LSBPI akan melanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diisi oleh Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Jeje Zainuddin dan Kang Abiek sebagai Ketua LSBPI MUI pada Rabu (03/08) pagi sampai siang.

Menurut Kang Abik, Rakornas LSBPI MUI ini bertujuan menjadi wadah silaturahim pengurus LSBPI MUI dari pusat sampai daerah. Berbagai program unggulan LSBPI juga akan dibahas dalam pertemuan ini.

“Melalui Rakornas, kita juga menyosialisasikan AD/ART LSBPI MUI maupun buku panduan karya seni budaya islami disertai sharing season LSBPI MUI seluruh Indonesia, ” tutupnya. (Saddam Al Ghifri/Azhar)

JAKARTA— Komisi Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat mengadakan kegiatan standardidasi da’i ke-14 pada 28 Juli 2022 di Kantor MUI Pusat, Jakarta.

Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, standardidasi kali ini juga bertujuan meningkatkan kualitas dai. Selain itu, program ini merupakan pembekalan agar para dai memahai secara mendalam Islam Wasathiyah.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan MUI akan terus melakukan upaya peningkatakan kompetensi da’i. Cakupan kompetensi itu meliputi pemahaman keagamaan, kecakapan metodologi dakwah, dan pemahaman wawasan kebangsaan.

“MUI terus berkomitmen menciptakan dakwah yang mencerahkan, membangun, serta meningkatkan kemampuan umat. Kami ingin menumbuhkan dkawah yang mendamaikan dan santuan sekaligus tetap berkomitmen pada NKRI dan Pancasila, ” ungkap Kiai Zubaidi, Senin (01/08) kepada MUIDigital.

Akademisi UIN Jakarta ini menyampaikan, kegiatan standardisasi dai rencananya akan terus dilaksanakan bahkan meluas ke berbagai daerah. Langkah ini untuk membuka peluang yang setara sehingga dai di daerah bisa merasakan program standardidasi juga.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyampaikan bahwa MUI terus mendorong da’i berdakwah yang dilandasi kompetensi keagamaan dan pemahaman kebangsaan.

“Hal itu dapat dijawab dengan dakwah Islam Wasathiyah yang digulirkan MUI, ” ujar dia.

Menurutnya, Islam Wasathiyah memiliki ciri khas yang unik sehingga mampu menjadi jawaban masalah keumatan dan kebangsaan. Beberapa ciri Islam wasathiyah tersebut antara lain mengutamakan kedilan, bertindak proporsional, jalan tengah antara yang berlebihan dalam beragama dan mengurangi ajaran agama, keseimbangan dan tegas, sehingga dapat membedakan antara penyimpangan (inhiraf) dan perbedaan (ikhtilaf).

Islam wasathiyah, ungkap Kiai Cholil, juga mengedepankan prinsip musyawarah (syuro), dengan prinsip menempatkan kemaslhatan umum di atas segalanya, mengutamakan prinsip reformatif (islahi) dengan berpijak pada kernagka nilai dan mengakomodasi kemajuan zaman.

“Islam Wasathiyah juga mengutamakan sikap tasamuh, bersikap egaliter (musawah) dalam bermuamalah dan hukum, memegang prinsip aulawiyyah, dan memperhatikan perkembangan zaman (tathowwuriyah), ” ungkapnya. (Dhea Oktaviana/Azhar)

JAKARTA— Di antara diskusi yang kerap mengemuka baik di kalangan praktisi atau pakar hukum tata negara adalah apakah hukum Islam perlu mendapat pengakuan dan dukungan negara?

Jawaban atas pertanyaan di atas disampaikan pakar hukum tata negara yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008), Prof Jimly Asshiddiqie, saat menyampaika materi dalam 6th Annual Conference on Fatwa Studies yang digelar Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 26-28 lalu, sebagaimana dikutip dari kanal resmi Youtube TVMUI, Senin (1/8/2022).

Prof Jimly menyatakan hukum Islam yang ada harus mendapat dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaannya.

“Hukum dalam agama kita ini membutuhkan dukungan kekuasaan untuk penerapan. Hukum Islam harus ditopang oleh sistem kekuasaan resmi bernegara. Masalahnya, sistem kekuasaan resmi bernegara ini tidak hanya tercermin dalam peraturan perundang –undangan seperti yang secara sempit kita pahami sekarang,” kata dia.

Menurut Prof Jimly, ada beberapa produk hukum yang membutuhkan topangan dari kekuasaan negara, di antaranya adalah produk hukum regulasi, produk hukum administrasi, produk hukum ajudikasi, produk hukum perjanjian, dan produk ilmu hukum umum.

Tidak hanya membahas terkait hukum Islam, pada kesempatan tersebut Prof Jimly juga menyampaikan beberapa hal yang harus dibenahi dalam hukum nasional. Beliau menegaskan ada tiga hal yang harus dibenahi dalam konteks hukum nasional.

“Menurut saya, dalam konteks hukum nasional kita, kita perlu membenahi mekanisme pembentukan fatwa, selanjutnya mengenai substansi fatwa, lalu mengenai bagaimana fatwa menjadi fungsional dalam konteks hukum nasional bernegara,” kata dia.

Dengan terselenggaranya kegiatan yang mengusung tema “Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial” ini, dia berharap bahwa ke depannya ada kumpulan fatwa MUI yang diresmikan.

Peresmian tersebut melalui dua cara yaitu melalu pemerintahan eksekutif yang dituangkan dalam keputusan presiden. Kedua, melalui peradilan dengan tujuan untuk memandu hakim dalam menjalankan tugasnya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Selanjutnya, dia juga berharap kedepannya Fatwa MUI dikukuhkan Mahkamah Agung dengan penetapan administratif yang diberlakukan sebagai petunjuk untuk semua hakim dalam menjalankan semua tugasnya yang berhubungan dengan kewenangan peradilan agama.

Dia juga mengingatkan MUI memiliki tugas yang cukup besar, baik dalam penegakan hukum maupun dalam bidang lainnya. (Dhea Oktaviana, ed: Nashih)

JAKARTA–Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) meniscayakan adanya percepatan sekaligus penguatan produk halal di Indonesia.

Undang Undang tersebut memberikan amanah dalam proses sertifikasi halal dengan bersinergi melalui MUI, BPJPH dan LPH. BJPH sendiri menargetkan 25 ribu produk halal yang disertifikasi secara gratis.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan, setidaknya ada 25 ribu produk halal yang digratiskan yang banyak melibatkan para pelaku usaha UMKM.

“Hal ini meniscayakan keterlibatan pelaku usaha UMKM yang mengajukan proses sertifikasi halal,” kata Aqil Irham saat rapat terbatas di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (29/7).

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Agama KH Zainut Tauhid Saad berharap, akselerasi Ketetapan Halal (KH) dan Sertifikat Halal (SH) dilakukan secara bersinergi dan berkolaborasi antara MUI dan BPJPH.

“Sehingga kedua proses ini dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mendorong tiga aktor dalam sertifikasi halal untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Ketiga aktor sertifikasi halal yang diatur dalam UU tersebut yakni BJPH, MUI dan LPH. Dengan begitu, jelasnya, akselarasi dan penguatan dapat dilakukan semua pemangku kepentingan secara bersamaan.

Selain itu, kata Buya Amirsyah, diperlukan pemetaan potensi produk halal untuk akselerasi berapa target jumlah produk halal yang akan dihasilkan berdasarkan SDM dan infrastruktur melalui IT.

Sejalan dengan itu, Ketua MUI Bidang Halal, KH Sholahudin Al Ayub mengungkapkan bahwa masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam proses percepatan sertifikasi halal.

Hal itu dilakukan sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya Ketetapan Halal (KH) dan Sertifikat Halal (SH).

“BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha dan menerbitkan sertifikasi halal,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menyampaikan bahwa LPPOM MUI sebagai salah satu LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal.

“Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Nian Sholeh menharapkan agar substansi fatwa terhadap produk halal dapat dilakukan penguatan oleh Komisi Fatwa MUI setelah pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang terakreditasi oleh BPJPH.

“Karena iyu, fatwa halal merupakan Ketetapan Halal (KH) yang diterbitkan MUI untuk memastikan ke halalan sejumlah produk,” ujarnya.

(Sadam Al Ghifari/Angga)

JAKARTA— Sekretaris Jenderal Abu Dhabi Peace Forum, Al-Mahfouz bin Syaikh Abdullah bin Bayyah, didampingi Wakil Direktur Universitas Muhammad bin Zayed, Khalifah Az-Zhohirin, anggota Board of Trustees dari Abu Dhabi Forum for Peace Dr Ahmed El Senousi, beserta Sekretariat Forum, Zeshan melakukan silaturahim ke Gedung MUI Pusat di Jl Proklamasi, Jumat (29/7/2022).

Dalam silaturahim ini mereka disambut dan dijamu secara langsung oleh Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Prof Amany Lubis, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi.

“Tujuan mereka ke sini adalah menyampaikan undangan secara resmi untuk MUI, Ketua Umum MUI, dan ulama di MUI untuk menghadiri Konferensi Internasional ke-9 di Abu Dhabi, Desember 2022, mudah-mudahan wakil dari ulama Indonesia dapat menghadiri acara ini,” terang Amany Lubis.

Dalam kesempatan ini pula, Kiai Jaidi dalam sambutannya memperkenalkan Majelis Ulama Indonesia di hadapan para tamu delegasi.

Kiai Jaidi menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia terdiri dari 80 organisasi serta banyak organisasi besar di Indonesia yang ikut andil membesarkan MUI. Ada Muhammadiyah, NU, persis, dan lainnya.
Lebih lanjut, Kiai Jaidi mengungkapkan bahwa MUI bermanhaj Islam Wasathiyah, Islam moderat. “Kami Insya Allah senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah, termasuk persaudaraan dengan agama lain agar tercipta keamanan, kedamaian, dan ketenteraman,”pungkasnya.

Konferensi Internasional tersebut, dikabarkan akan diikuti sekitar 500 undangan dan 40 organisasi internasional untuk bersama-sama membahas langkah-langkah serius dalam upaya mencapai perdamaian dunia, termasuk isu yang berkaitan dengan keumatan dan sosial keislaman. (Ilham Fikri, ed: Nashih)

JAKARTA — Sejumlah kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari membacakan dan menyerahkan 7 butir risalah sebagai panduan dalam mencari solusi perubahan iklim kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Masjid Istiqlal pada 29 Juli 2022.

Risalah tersebut salah satunya menegaskan bahwa perubahan iklim telah terjadi, dan dampaknya telah terasa di seluruh sektor masyarakat. Sehingga diperlukan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam, berakar pada kearifan lokal, dan dilakukan secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Wakil Presiden RI KH Ma’Ruf Amin menegaskan bahwa perubahan iklim terjadi akibat kelalaian umat manusia dalam berinteraksi dengan alam, sehingga dampaknya terjadi di mana-mana, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir. Sebab itu, dia melanjutkan, 5 tujuan syariat Islam (menjaga Agama, Akal, Nyawa, Harta dan Keturunan) perlu ditambah dua hal, yaitu menjaga keamanan dan kedamaian, serta menjaga lingkungan.

“Saya menghimbau para tokoh ulama dan umat Islam diharapkan dapat berperan aktif menyampaikan isu terkait kerusakan lingkungan untuk dijadikan aksi nyata. Saya mendukung rekomendasi dan aksi-aksi tindak lanjut secara konkret,” ujar KH Ma’ruf Amin dalam sambutan usai menerima risalah dari perwakilan dari Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari.

Risalah yang dibacakan tersebut merupakan kulminasi dari berbagai riset dan jajak pendapat yang telah dilakukan pada 2021. Serangkaian diskusi kelompok terarah dan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari juga telah dilaksanakan.

“Risalah ini selain menegaskan pentingnya solusi atas perubahan iklim telah terjadi, kami juga ingin mendorong urgensi peran ulama, pemimpin, dan pemuka agama Islam dalam mencari dan menerapkan solusi tersebut,” ujar Mahesti Hasanah, perwakilan kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari yang juga Fasilitator Sidang Kongres yang dilaksanakan sehari sebelumnya.

Adapun, beberapa pokok lain dalam risalah juga menegaskan perlunya kepemimpinan perempuan dan anak muda dalam solusi krisis iklim. “Dalam kongres diskusi yang mencuat adalah peren kelompok rentan seperti anak muda dan perempuan yang menjadi paling terdampak dalam perubahan iklim. Sebab itu penting untuk mengusung kepemimpinan anak muda dan perempuan dalam hal ini,” tegasnya.

Hal lain yang ditonjolkan dalam risalah adalah penggunaan dana-dana keuangan syariah termasuk dana umat seperti shodaqoh, infaq, dan wakaf dalam mencari solusi perubahan iklim. Juga peran institusi keagamaan, seperti masjid dan pondok pesantren mengembangkan wawasan dan perilaku ramah lingkungan. Institusi tersebut juga dianggap dapat menyediakan ruang-ruang strategis untuk mengembangkan kajian, inisiatif, implementasi, dan inovasi bagi umat Islam agar terlibat aktif dalam aksi perubahan iklim.

Gatot Supangkat, perwakilan kolaborator yang menyerahkan risalah kepada KH Ma’ruf Amin menambahkan, Risalah Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari ini juga dibacakan bertepatan dengan momen Tahun Baru 1444 hijriah. “Sudah saatnya umat Islam berhijrah dari model pembangunan yang merusak alam, menjadi pembangunan yang ramah iklim, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kepemimpinan kaum muda,” tegasnya.

Pihak kolaborator menyepakati bahwa acara ini hanyalah langkah awal untuk diskusi yang lebih dalam dan menyeluruh antarpemangku kepentingan. Kedepannya, para inisiator akan memfasilitasi diskusi dan inisiatif lanjutan agar ikhtiar ini dapat berkelanjutan dengan inisiatif dan solusi konkret dan berasal dari, untuk, dan dilakukan oleh umat Islam.

“Sudah saatnya umat Islam memimpin aksi iklim, tak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu tampil dengan kapasitas sebagai pemimpin gerakan Islam dunia dalam mencari solusi perubahan iklim. Apalagi berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI pun sudah memiliki kapasitas yang kuat dalam isu perubahan iklim,“ ujar Muhammad Ali Yusuf, salah satu kolaborator yang juga memimpin sidang bersama Mahesti.

Adapun para kolaborator yang membacakan risalah merupakan penggagas dan penyelenggara Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Republika, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Istiqlal Global Fund (IGF).

JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pesan jelang perayaan pergantian Tahun Baru Islam atau Hijriyah. Pergantian tahun tersebut akan jatuh pada 30 Juli 2022.

Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam, KH Jeje Zaenudin mengatakan, sepanjang tahun 1443 H umat Islam berada pada suasana transasi dan adaptasi dari situasi Pandemi Covid-19.

“Dan di akhir tahunnya, alhamdulillah kita dapat menghirup suasana kebebasan dari kekangan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas yang ketat, setelah pandemi mereda,” ujar kiai Jeje, kepada MUIDigital, Jumat (29/7/2022).

Menurut dia, situasi seperti ini harus disyukuri. Namun, harus tetap waspada dan hati-hati.

Kiai Jeje menekankan, kewaspadaan dan kehati-hatian harus terus dilakukan agar tidak terulang kembali gelombang pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, kiai Jeje mengingatkan bahwa makna yang hakiki dari pergantian tahun adalah jatah usia dan umur dunia yang terus berkurang dan semakin dekat pada ajal dan kehancuran.

“Maka harus memotivasi untuk meningkatkan kualitas amal kebajikan sebelum hilang peluang dan kesempatan,” sambungnya.

Kiai Jeje berharap, momen pergantian tahun Hijriyah ini dapat menginspirasi untuk menjadikan semangat hijrah sebagai ruh kehidupan agar terus berhijrah.

“Yaitu merubah dan meningkatkan kualitas hidup kita kearah yang lebih baik,” jelasnya.

“Dari kelalaian kepada giat, dari kebodohan kepada ilmu, dari kemiskinan kepada kesejahteraan dan terusnya,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum PP Persis ini mengajak umat Islam untuk mempersiapkan diri di tahun 1444 H sebagai tahun penuh harapan dan keberkahan untuk perbaikan hidup dan kehidupan pada segala aspek.

“Baik itu di bidang aqidah dan peribadatan, maupun bidang maumalah dan akhlak moralitas kita pada tataran pribadi dan keluarga, maupun tataran masyarakat dan negara,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)