All posts by Admin

Indonesia Diharap Jadi Pemain Global Industri Halal

JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengharapkan Indonesia tak hanya menjadi konsumen produk halal saja melainkan juga mampu menjadi tuan rumah sekaligus pemain dalam persaingan industri halal global

“Kita juga ingin menjadikan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global,” ujar wapres saat menghadiri acara Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM yang digelar secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Menurut Wapres, pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Ia mencontohkan pada tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 Triliun US Dollar dan akan berkembang terus menjadi 3 Triliun US Dollar pada tahun 2023.

Diketahui saat ini Indonesia masih cenderung menjadi konsumen produk halal dunia. Pada tahun 2018, Indonesia telah membelanjakan 214 Miliar US Dollar khusus untuk produk makanan dan minuman halal, atau mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia, dan ini merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya.

“Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia,” ujar dia.

Demi mendobrak peningkatan ekonomi Nasional, ia menjelaskan perlunya melakukan upaya nyata untuk mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan produk halal.

“Ini perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan penguatan ekonomi kelompok masyarakat terbawah agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi” jelas wapres.

Ketua umum non-aktif MUI ini juga mengharapkan UMKM menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global sehingga dapat memacu pertumbuhan dunia usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

“Menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai industri halal global juga akan dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK, dan mekanisme self-declare halal bagi pelaku UMK untuk produk tertentu dengan standar yang telah ditetapkan BPJPH,” ungkapnya. (Nurul/Din)



MUI Mulai Pembangunan Kantor Baru “Wisma Khadimul Ummah” di Menteng

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (mui) Sabtu (17/10) melaksanakan peletakan batu pertama Wisma Khadimul Ummah di Jakarta. Wisma ini selain digunakan untuk kantor tambahan komisi-komisi di MUI juga sebagai tempat rehat pengurus MUI dari luar kota.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi menyampaikan, kehadiran wisma khadimul ummah ini, seperti artinya, diharapkan bisa menjadi pelayan masyarakat sekitar.

“Dengan adanya bangunan ini, kita harapkan mushalla yang berada di belakang, akan semakin bagus dan semakin aktif jamaahnya, dan yang hadir ke wisma ini nantinya adalah para ulama dari berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Wisma khadimul ummah ini sendiri, lokasinya berdekatan dengan Sungai Ciliwung. Lokasinya juga berdekatan dengan kantor DSN MUI di bilangan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Panitia Pembangunan Wisma Khadimul Ummah H Yusuf Muhammad Martak menyampaikan, proses peletakan batu pertama ini telah melalui beberapa proses. Di antaranya adalah selesainya pengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 20 Juni 2020. Selain itu, belum lama ini, juga dilakukan pembongkaran bangunan lama di lokasi ini.

“Pengerjaan fondasi akan dilanjutkan dengan meletakkan struktur bawah sampai atap dan terakhir finishing. Insyaallah ditargetkan pada bulan Juni 2021, bangunan ini sudah siap difungsikan,” ucapnya.

Yusuf menambahkan, biaya pembangunan wisma khadimul ummah mencapai angka 5,06 Milyar rupiah. Angka itu belum termasuk pengisian interior maupun furnitur di dalamnya.

Acara tersebut dihadiri Dewan Pimpinan Harian MUI secara online dan offline. Sekjen MUI Buya Anwar Abbas dan Kepala BAZNAS Prof. Bambang Sudibyo hadir secara online. Sementara Waketum MUI KH Muhyiddin Junaidi, Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya Islam KH Sodikun, Bendahara MUI KH Muhammad Yusuf Martak hadir secara langsung ke lokasi. (Azhar/Anam)



Pendekatan dan Penerapan Fikihnya Tepat, Fatwa DSN Diterima Publik

JAKARTA — Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI berada dalam posisi seperti sekarang dan dipercaya banyak pihak karena menerapkan dua hal. Pertama adalah melakukan pendekatan menggunakan cara tadriji (bertahap) sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Sementara yang kedua adalah DSN secara konsisten menerapkan fiqih yang memberikan solusi (makharij fiqhiyyah).

“Ini bukan fiqih yang semata-mata membatasi dan apalagi melarang, sehingga fatwa-fatwa DSN MUI dapat memenuhi kebutuhan para pelaku industri dan di sisi lain juga mempunyai dasar kesyariahan yang kuat,” ujarnya dalam acara Pra-Ijtima’ Tsanawi DSN MUI, Senin (12/10) melalui virtual.

Menurutnya, corak fiqih yang bertahap dan solutif itu menjadi ruh fatwa-fatwa DSN MUI selama ini. Corak seperti ini tidak muncul secara tiba-tiba, namun telah dimatangkan dari proses lama dan mendalam sejak DSN MUI dibentuk.

Kiai Ma’ruf mencontohkan, dalam prinsip DSN MUI berupa Taysirul Manhaj misalnya, fatwa DSN MUI bisa memberikan solusi terbaik terhadap masalah industri keuangan. Kaidah satu ini membuat fatwa yang meringankan namun tetap sesuai dari sisi metodologisnya. Fatwa yang meringankan namun mengacuhkan aspek kesesuaian metodologis, tentu saja terlarang. Maka konsep DSN MUI ini menjadi jalan tengah.

“Untuk kepentingan prinsip itu misalnya, dirumuskan kaidah mengambil pendapat yang lebih kuat dan lebih maslahat jika memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan mengambil kedua-duanya, maka mengambil pendapat yang lebih maslahat saja,” katanya.

Kaidah seperti ini, ucap dia, jarang ditemukan di tempat lain karena perumusnya adalah DSN MUI setelah melalui perjalanan panjang. Penggunaan kaidah ini membuat fatwa DSN menjadi lebih fleksibel, terutama dalam mengambil kemaslahatan yang sesuai koridor syariah.

“Karena itu, tidak perlu heran jika di fatwa-fatwa DSN MUI ditemukan penerapan kaidah yang bisa jadi saling berlawanan. Dua kaidah yang terlihat saling berlawanan semuanya diadopsi oleh DSN MUI dan dipakai dalam penerapan fatwa, bergantung mana yang lebih relevan dengan kemaslahatan,” katanya.

Selain prinsip al-Taysir al-Manhaji itu, DSN MUI juga menggunakan prinsip Tafriq al Halal ‘An al-Haram, I’adah al-Nadhar, dan Tahqiq al-Manath.

Di harapan para Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut, Kiai Ma’ruf berharap, pemahaman seperti ini menjadi pegangan DPS, termasuk argumentasinya.

“Sebab, acuan utama dalam melakukan tugas DPS adalah fatwa DSN-MUI. Oleh karenanya, DPS dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengawasan aspek kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah,” ujarnya. (Azhar/Din)



Spiritualitas Rendah Picu Penyalahgunaan Napza, Perlu Peran MUI

JAKARTA— Merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan kurangnya nilai spiritualitas pada diri pecandunya.

Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Dr Zahrotun Nihayah, MSi, menjelaskan faktor spiritualias merupakan inti dari adanya faktor-faktor lain yang juga mendukung dalam kasus kecanduan Napza ini. Berbeda jika spiritualitas seseorang dalam level yang cukup atau tinggi maka seseorang akan lebih mudah mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh dalam hal-hal bernilai negatif.

“Ada faktor kepribadian, pergaulan, lingkungan, ataupun keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah ini adalah ketika menganggap narkoba sebagai gaya hidup. Berawal dari kurangnya spiritual juga,” ujar dia dalam FGD Virtual Seri 2 Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar-MUI) di Jakarta, Rabu (7/10) pagi.

Zahro menilai dalam konteks inilah, peran MUI sangat dibutuhkan untuk membantu peningkatan spiritualitas masyarakat. “Religiusitas yang rendah, adalah PR utama MUI, terutama Ganas Annar harus mampu untuk meningkatkan nilai spiritualitas pada para pecandu Napza,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris 1 Ikatan Konselor Indonesia, Ifdil, SH , S,Pd, MPd PhD, Kons membenarkan jika trend narkoba dan seks bebas masyarakat merupakan dampak dari lemahnya religiusitas pada diri seseorang. Dewasa ini narkoba dan seks bebas dijadikan sebagai gaya hidup modern bagi masyarakat dalam pemenuhan hasrat maupun pencarian jatidiri terutama di kalangan milenial.

“Sekarang ini anak-anak muda sering mendapati kejenuhan dalam proses pencarian jatidirinya. Nah, salah satu yang ditawarkan Napza dan seks bebas adalah pemenuhan hasrat sementara. Masyarakat lebih suka cara instan ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ifdil juga menjelaskan faktor terjadinya kasus narkoba ini bisa di karenakan adanya abuse atau adanya masalah mental yang dihadapi para pelakunya. “Banyak faktor lain yang bisa dijadikan alasan seseorang mengambil jalan narkoba, tapi aspek spiritualitas sebetulnya mampu dijadikan sebagai “rem” ketika seseorang hendak melakukan hal yang berbau negatif,” kata Ifdil. (Nurul/Nashih)



Mengapa Rehabilitasi Pecandu Napza Gagal? Ini Penyebabnya Menurut Pakar

JAKARTA— Tidak sedikit dari para pecandu penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) yang sudah melewati tahap rehabilitas kembali terjerumus dalam lingkaran narkoba lagi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut Sekretaris 1 Ikatan Konselor Indonesia, Ifdil, SHI, S,Pd, MPd, PhD, Kons, hal ini disebabkan karena pemilihan metode rehabilitas yang kurang tepat. Dia menyarankan pemilihan metode rehabilitas baiknya disesuaikan dengan level nafs (nafsu) pada setiap individu.

“Dalam penyembuhan kasus kecanduan napza ini harus menggunakan metode yang tepat. Bisa menggunakan konseling, ada juga yang menggunakan langkah psychotherapy. Ini disesuaikan dengan level nafs masing-masing individu,” kata Ifdil dalam FGD Virtual Seri II Ganas Annar MUI pusat via Zoom, Rabu (7/10) pagi.

Dia menyebutkan ada empat tingkatan nafs yang terlebih dahulu harus diidentifikasi dalam diri pecandu narkoba sebelum dilakukan rehabilitasi. Keempat tingkat nafs tersebut adalah nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mulhamah, dan muthmainnah.

Ifdil menjelaskan, nafsu amarah bisa disebut dengan ego, atau api. Amarah merupakan nafsu yang paling rendah, paling buruk dan paling jahat tingkatannya dibandingkan dengan nafsu-nafsu yang lainnya.

Yang kedua adalah nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang cepat menyadari perbuatannya, baik perbuatan terpuji maupun menyesali perbuatan tercela. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Nafsu ini mempunyai sifat rendah hati terhadap sesamanya dan selalu merasa rendah diri dihadapan Tuhannya.

Terakhir adalah nafsu muthmainnah. Nafsu muthmainnah ini biasanya ditandai dengan sifat yang sabar, selalu ingin beribadah terus menerus sehingga urusan yang lainnya sering terlupakan.

Menurut Ifdil, setelah ditemukan indikasi tingkatan nafs yang dimiliki seseorang, barulah langkah pemilihan treatment akan dilakukan. “Adalah tidak mungkin jika seseorang dengan tingkat nafs amarah diberi rehabilitas ceramah atau ngaji. Jadi memilih treatment harus sesuai kebutuhan nafs nya,” ujar Ifdil.

Treatment yang paling utama diberikan kepada pecandu Napza adalah penanaman konsep ruhani. Memberi makan spiritualitas nafs adalah cara terbaik untuk meningkatkan level nafs sampai pada tingkatan muthmainnah. “Ini bisa dilakukan dengan cara penanaman kerohanian namun harus disesuaikan dengan kebutuhan nafsnya,” ujar dia (Nurul/Nashih)



Buya Anwar Abbas: Tetap Waspada Narkoba Meski Isunya Tenggelam di Tengah Covid-19

JAKARTA — Sekjen MUI Pusat Buya Anwar Abbas menilai akhir-akhir isu tentang narkoba tenggelam oleh isu Covid-19. Padahal jumlah korban narkoba setiap tahun ada sekitar 3,6 sampai 4,2 juta jiwa dan yang meninggal karena narkoba diperkirakan mencapai 18.300 orang per tahun. Ini artinya dalam sehari ada 50 orang meninggal karena narkoba.

“Kalau kita lihat dari trendnya, mungkin korban Covid-19 ini akan sama jumlah korban meninggal dengan korban narkoba, masalah narkoba juga sangat penting diperhatikan karena menyangkut jiwa anak-anak bangsa,” kata dia saat memberikan sambutan kunci dalam diskusi Persiapan dan Operasional Klinik Konstulasi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba MUI, Rabu (07/10) melalui virtual.

Dalam diskusi yang digagas Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganar Annar) MUI ini, dia menilai, narkoba sangat merepotkan semua pihak lantaran menyasar jiwa korbannya, terutama di kalangan anak muda. Orang yang sudah terkena narkoba, maka kualitas hidup dan kejiwaannya akan terganggu. Itu berimbas pada produktivitas yang semakin menurun.

“Maunya kita itu jangan ada di antara kita yang menjadi beban negara dan beban masyarakat. Bagaimana kehadiran kita sebagai anak bangsa bisa berkontribusi bagi kepentingan diri pribadi kita dan bangsa kita. Maka kita harus sehat, salah satunya kita harus bisa menjauhkan diri kita dan masyarakat kita dari narkoba ini,” katanya.

Dosen UIN Jakarta ini menyampaikan, langkah sederhana menghindari narkoba itu adalah dengan mengetahui penyebab-penyebabnya. Dia merinci setidaknya ada dua penyebab utama seseorang sampai menjadi korban Narkoba.

Sebab pertama, kata dia, karena rasa ingin tahu. Saat seseorang mendengar istilah narkoba, mereka ingin tahu dan ingin mencoba-coba narkoba. Ini biasanya muncul di kalangan anak-anak muda.

Sedangkan sebab kedua karena gangguan mental. Kondisi Covid-19 yang serba tidak pasti ini, kata dia, membuat banyak orang terganggu jiwanya. Beberapa orang mengalami depresi dan kecemasan.

“Semakin lama kita larut dengan Covid-19 kemungkinan jumlah pemakai narkoba akan meningkat. Banyak sekali anak bangsa yang secara ekonomi terpukul dan terpuruk karena Covid-19 . Akhirnya mereka lari pada sesuatu yang membuat mereka merasa keluar dari masalahnya, salah satunya melaui penggunaan narkoba,” kata dia dalam diskusi tersebut.

“Mudah-mudahan kontribusi kita hari ini (melalui diskusi) bisa bermakna bagi peran MUI memajukan gerakan anti narkoba sehingga pada nantinya bangsa kita ini bisa terhindar dari kecanduan naskoba ini,” tegasnya.

Diskusi ini merupakan seri kedua dari tiga seri yang disiapkan untuk operasional klinik rehabilitasi narkoba MUI pada tanggal 26 Oktober 2020. Klinik itu nantinya akan memberikan konsultasi ringan terlebih dahulu kepada menghindari Narkoba. Seiring berjalannya waktu, klinik itu bisa memberikan konsultasi yang lebih mendalam (advance).

Empat pembicara diskusi ini terdiri dari Dewan Fakultas Psikologi UIN Jakarta Zahrotun Nihayah, Sekretaris Ikatan Konselor Indonesia Ifdil, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Metta Desvini, dan Peneliti Institute of Mental Helath Addiction and Neuroscience Jakarta Hari Nugroho.

Diskusi itu dihadiri 75 peserta secara virtual. Selain Sekjen dan Pembicara, diskusi ini dihadiri Sekretaris Ganas Annar MUI Pusat KH. Rofiqul Umam Ahmad, Ketua LPBKI MUI Prof. Endang Soetari, Pengurus MUI Pusat, Pengurus MUI Daerah, Pengurus Ganas Annar MUI Pusat, dan Pengurus Ganas Annar MUI Daerah. (Azhar/Din)



UU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, MUI Bentuk Tim Khusus

Senin (05/10) petang DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Enam fraksi menyatakan setuju, satu partai menyatakan setuju dengan catatan, dan dua partai tidak setuju.

Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Buya Basri Bermanda menyampaikan, saat ini MUI masih mengkaji UU yang baru disahkan tersebut. MUI juga masih menunggu UU yang resmi dari DPR untuk kemudian dikaji secara mendalam.

“MUI melalui Komisi Kumdang akan memperlajari dulu keputusan DPR RI ini, yang menetapkannya sebagai Undang-Undang. Nanti kalau misalnya banyak hal yang kita usulkan tidak diakomodir, maka akan ada upaya lain, misalnya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata dia, Selasa (06/07) di Jakarta.

Dikatakannya, hasil pembacaan sepintas pasca UU ini disahkan, beberapa masukan MUI sudah diakomodir, misalnya terkait koperasi Syariah. MUI sendiri sebenarnya telah menyampaikan DIM terkait RUU Omnibus Law ini kepada DPR RI. Namun untuk memastikan bahan kajian, Komisi Kumdang masih menunggu UU resmi.

“Tim khusus MUI akan mengkaji dengan seksama masalah Undang-Undang ini untuk menentukan mana yang diterima dan mana yang tidak. Misalnya mengenai tenaga kerja dan cuti segala macam masih perdebatan habis, termasuk terkait produk halal,” katanya.

Sementara itu, Wasekjen MUI Bidang Kumdang MUI Rofiqul Umam Ahmad menyampaikan, Komisi Kumdang saat ini sedang berusaha mendapatkan UU Cipta Kerja yang resmi dari DPR RI. UU resmi ini diperlukan sehingga hasil kajian nantinya bisa sesuai dan tepat sasaran.

Menurutnya, UU Cipta Kerja yang dibahas di beberapa media masih mengacu pada rancangan (RUU). Itu terbukti dari beberapa media acuannya melebihi seribu halaman seperti jumlah halaman RUU. Segelintir media ada yang acuannya 905 halaman dan ini disinyalir MUI berasal dari UU yang resmi.

“Kami akan mengontak DPR RI terlebih dahulu untuk mendapatkan UU Cipta Kerja yang resmi, kemudian dilakukan kajian. Media berita online, rata-rata masih mengacu kepada RUU-nya, sehingga kemungkinan ada ketidaktepatan karena pembahasan bisa bergeser,” ujarnya. (Azhar/Thobib)



Komisi Fatwa Rumuskan Materi Fatwa Munas MUI 2020

JAKARTA- Dewan Pimpinan MUI Pusat berencana menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 2020 secara daring pada 25-28 November 2020.


Munas merupakan agenda terbesar MUI karena di dalamnya ada pemilihan pengurus baru yang akan berkhidmat selama lima tahun ke depan.


Munas juga menjadi momen khusus selain Ijtima Ulama lantaran Komisi Fatwa MUI membahas beberapa fatwa dari beberapa bidang. Sebagai ujung tombak MUI, fatwa menjadi pembahasan tersendiri di Munas MUI selain PD/PRT, program kerja, dan rekomendasi.


“Sesuai hasil rapat Dewan Pimpinan MUI Pusat, Munas MUI akan diselenggarakan pada 25-28 November 2020. Hari ini (Senin) Tim Komisi Fatwa melaksanakan rapat merumuskan materi fatwa pada Munas tersebut,” ujar Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, Senin (5/9) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta.


Dia mengatakan, rapat Senin siang membahas inventarisasi masalah yang akan didalami dan diluruskan dalam Munas MUI nanti. Dalam rapat yang digelar secara offline di kantor MUI Pusat tersebut, rencana fatwa mengerucut ke dalam tiga bidang yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.


Dari ketiga bidang tersebut ada fatwa tentang Vaksin Covid-19 terkait enanggulangan Covid dan rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan (stem cell dan juman deploit cell).

“Tiga bidang itu juga mencakup rencana fatwa tentang perencanaan haji belia dan dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan, wakaf, pemilihan umum termasuk periode masa bakti presiden, Pilkada, dan politik dinasti, serta faham Komunisme,” ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI itu.

Komisi Fatwa menargetkan akhir pekan ini akan ada finalisasi materi fatwa untuk Munas. Mulai pekan depan sampai akhir Oktober akan digelar rapat internal mengundang para ahli untuk membahas rencana fatwa yang sudah difinalisasi.

Dengan begitu, diharapkan dua pekan sebelum Munas berlangsung, peserta Munas sudah menerima materi draf fatwa dan mendalaminya untuk dibahas pada saat Munas.


Hadir dalam rapat tim antara lain Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Huzaemah T Yanggo, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin Abdul Fatah, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa KH Sholahuddin Al Aiyub.

Hadir pula Ketua Tim Materi Fatwa Munas KH. Asrorun Niam Sholeh, Wakil Ketua Komisi Fatwa Prof Amin Suma dan Dr Hasanuddin Maulana, serta seluruh anggota Tim Materi Komisi Fatwa Munas.

Rapat tersebut dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan ketat. Rapat ini juga sekaligus menjadi rapat dengan pertemuan fisik pertama sejak Covid-19 mewabah. (Azhar/Nashih)



Munas MUI Akan Digelar Akhir November 2020

JAKARTA – Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) direncanakan digelar pada tanggal 25-28 November 2020 online mendatang. Masih dalam situasi pandemi, hajatan terbesar lima tahunan ini akan diselenggarakan secara daring (online).

Ketua Umum MUI Prof Dr KH Ma’ruf Amin MUI mengatakan, dalam Munas nanti akan dilaporkan apa yang sudah dikerjakan selama periode ini dan rencana apa yang sebaiknya dilakukan pada periode berikutnya. Semua tersusun dalam laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode ini.

Dalam rapat Pimpinan Harian MUI, Selasa (29/09) kemarin, Kiai Ma’ruf berharap pengurus baru MUI yang terpilih pada Munas nanti, bisa menjadikan laporan itu sebagai bahan penyempurnaan kinerja MUI berikutnya.

“MUI sejak awal sudah punya semua landasan-landasan, semua mabadi’-mabadi’nya dan kita harus menjaga konsistensi itu, menjaga istiqomahnya, menjaga thoriqohnya. Dengan itu maka kita harapkan akan ada kemajuan yang lebih berarti,” paparnya.

Kelanjutan cita-cita dan perjuangan MUI itu, tutur Kiai Ma’ruf, tidak lepas dari kekompakan pengurus MUI sekalipun berasal dari ormas yang beraneka ragam. (Azhar/Anam)



Kiai Ma’ruf akan Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban di Munas MUI 2020

Jakarta – Ketua Umum MUI non-aktif KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI nanti, dirinya akan melaporkan laporan pertanggung jawaban selama lima tahun memimpin MUI sejak 2015.

Munas MUI sendiri kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 November secara online atau daring.

“Kita dalam Munas itu harus bisa menyampaikan hasil-hasil yang kita lakukan selama ini, sebagai persembahan yang nantinya supaya bisa dilanjutkan atau diestafetkan,” ujarnya saat hadir dalam rapat Pimpinan Harian MUI, Selasa (29/09) lalu.

Dikatakannya, MUI dalam Munasnya nanti harus menyiapkan laporan mengenai program dan kebijakan yang sudah dikerjakan selama periode ini serta kemungkinan apa yang sebaiknya dilakukan di periode berikutnya juga harus tersusun dalam laporan itu.

Dikatakannya, ketika pengurus baru MUI terpilih di Munas nanti, laporan itu bisa menjadi bahan penyempurnaan kinerja MUI periode berikutnya agar berkesinambungan.

“MUI sejak awal sudah punya semua landasan-landasan, semua mabadi’-mabadi’nya dan kita harus menjaga konsistensi itu, menjaga istiqomahnya, menjaga thoriqoh nya, dengan itu maka kita harapkan akan ada kemajuan yang lebih berarti,” paparnya.

Kelanjutan cita-cita dan perjuangan MUI itu, tutur Kiai Ma’ruf, tidak lepas dari kekompakan pengurus MUI sekalipun berasal dari ormas yang beraneka ragam.

Ia menyontohkan, sejak awal di MUI, di zaman kepemimpinan KH Hasan Basri, Kiai Ma’ruf melihat keputusan-keputusan MUI selalu disepakati bersama, termasuk fatwa-fatwanya. Dengan corak latar belakang pengurus MUI yang beraneka ragam, kesepakatan bersama ini merupakan keistimewaan MUI. Keunggulan seperti ini, menurutnya, harus terus dijaga.

“Terus terang di Komisi Fatwa, sejak saya jadi Ketua Komisi Fatwa, selalu keputusan yang lahir adalah muttafaqun alaih. Artinya tidak ada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ketidaksepakatannya, dan ini harus dijaga,” ungkapnya.

“Karena itu, semua ini harus menjadi bagian yang harus kita sampaikan nantinya kepada peserta Munas dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan,” paparnya. (Azhar/Anam)



DSN MUI Sahkan Fatwa Tentang Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Setelah membahas selama dua tahun, DSN MUI Rabu (30/09) akhirnya mengesahkan draft fatwa tentang Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI merupakan salah satu dari tiga Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal yang bertugas menyelesaikan transaksi efek (surat berharga) di pasar sekunder.

Selain KPEI, yang bertindak sebagai SRO adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). SRO sendri merupakan organisasi non-pemerintah yang berwenang mengeluarkan dan menegakkan peraturan dan standard prosesional di bidangnya.

“Dalam perkembangan pasar modal Syariah di Indonesia, ketiga lembaga tersebut berperan aktif dalam menumbuhkembangkan pasar modal Syariah. Mereka mendukung dari sisi regulasi perdagangan efek berupa ekuitas yang sesuai prinsip syariah,” ujar Direktur DSN MUI Institute, Ah. Azharuddin Lathif, Kamis (01/10).

Dia mengatakan, terkait fungsi tiga lembaga tersebut, DSN MUI sebenarnya telah mengeluarkan tiga fatwa. Pertama adalah fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Kedua adalah Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Terakhir, Fatwa Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengleolaan Infrastruktur Investasi Terpada. Fatwa nomor tiga ini sesuai dengan peran SRO Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dari tiga fatwa itu, belum ada yang mengatur terkait ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) prinsip Syariah untuk Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

“Padahal keberadaan Lembaga Kliring dan penjaminan sangat penting untuk menjamin penyelesaian transaksi bursa yang menghadirkan kepastian hukum untuk dipenuhi haknya dan kewajibann para pihak yang bertransaksi efek syariah berupa ekuitas di Bursa Efek,” ujar Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta tersebut.

Dia menambahkan, fatwa ini dikaji dan disahkan karena banyak masyarakat yang menuntut dan menghendaki agar dapat melakukan transaksi Syariah yang instumen pendukungnya semuanya telah sesuai prinsip Syariah.

“Atas latar belakang tersebut, KPEI sejak tahun 2018 telah mengajukan permohonan fatwa terkait penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme kliring, penyelesaian, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek,” ujarnya.

Fatwa tentang KPEI ini, kata dia, berisi tentang skema akad yang tepat untuk mengatur hubungan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan Anggota Kliring. Fatwa ini juga membahas terkait skema akad penjaminan atas transaksi yang dilakukan Anggota Kliring jika Anggota Kliring tersebut gagal menunaikan kewajibannya menyerahkan efek saham atau uang.

Selain itu, Fatwa tersebut juga berisi tentang alternatif Syariah terkait model penyelamatan Anggota Kliring mengalami yang gagal bayar oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

“Dengan adanya fatwa ini, minimal untuk lembaga SRO yang punya otoritas pengaturan dalam perdagangan saham di pasar modal (pasar sekunder) sudah lengkap,” pungkasnya. (Harun/Thobib)



Cegah Penyebaran Virus, MUI Desak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Ditunda

MUI mendesak penyelenggaraan Pilkada Serentak yang rencananya dilaksanakan Desember 2020 ditunda. Pada bulan itu, penyebaran Covid-19 diyakini masih sangat tinggi. Bila tetap berlangsung pada bulan itu sangat berpotensi memunculkan klaster baru yang membuat grafik Covid-19 terus meninggi dan semakin lama melandai.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak beserta seluruh prosesnya pada saat itu sangat berpotensi menimbulkan cluster baru akibat kerumunan massa baik ketika kampanye atau saat pencoblosan,” ujar Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, Rabu (30/09) saat mengeluarkan Taklimat MUI tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Anwar mengatakan, penundaan Pilkada harus dilaksanakan demi menjaga keselamatan jiwa manusia (hifdzun nafs). Penundan itu juga sesuai dengan kaidah fiqih “dar’ul mafaasid muqaddamu ‘alaa jalbil al-mashaalih, menunda kerusakan lebih baik daripada mengambil manfaat”.

“Itu sesuai juga dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 sebaiknya ditunda hingga Pandemi Covid-19 tramisinya melandai,” kata dia.

Hasil rapat terakhir Komisi II DPR RI dan KPU memang telah menyepakati bahwa Pilkada tetap berlangsung. Bila penyelenggara pilkada tetap dilaksanakan, MUI meminta agar dibuat aturan sangat tegas terkait protokol kesehatan.

“Sehingga tidak terjadi kerumunan yang bisa menjadi mata rantai penularan Covid-19. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan mengenakan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, baik kepada juru kampanye, partai pengusung, dan lain sebagainya,” katanya.

Menurutnya, kebijakan tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi seperti ini menunjukkan penyelenggaranya tidak peka. Dia menilai, di masa pandemi seperti ini, setiap komponen bangsa sebaiknya bersatu padu berupaya agar pandemi segera teratasi.

“Setiap sumberdaya yang ada harus difokuskan untuk hal itu, termasuk sumberdaya keuangan yang menjadi anggaran pilkada, maupun sumberdaya manusia,” ujarnya.

“MUI mengajak seluruh elemen bangsa agar selalu melakukan upaya maksimal agar pandemi Covid-19 segera berakhir, bangsa Indonesia terselematkan jiwanya, serta dilindungi kehormatannya dari segala bahaya,” imbuhnya. (Azhar/Thobib)



Sekum MUI Sulsel Beberkan Keistimewaan Tafsir Al-Azhar Hamka


MAKASSAR— Sekretaris Umum MUI Sulawesi Selatan, Prof Muhammad Galib, mengapresiasi Tafsir Al-Azhar karangan Prof Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Tafsir ini dinilai banyak mempunya keistimewaan dalam konteks keindonesiaan.


Prof Galib menjelaskan Tafsir Al-Azhar lebih mudah dipahami dan mengena karena menggunakan bahasa sastrawan. Selain dikenal sebagai ulama, memang Buya Hamka menelurkan karya sastra monumental berjudul Tenggelamnya Kapal van der Wijck.


“Tafsir Buya Hamka mempunyai karakteristik tersendiri, lebih mudah dipahami, lebih mengena karena disampaikan menggunakan bahasa dalam kapasitas beliau sebagai sastrawan,” ujarnya saat mengisi Webinar Nasional MUI Sulsel berjudul Dakwah Bil Hikmah Dalam Goresan Qalam Buya Hamka, Ahad (27/09) secara virtual.


Menurut dia, Tafsir Buya Hamka ini menarik karena lebih sosiologis dan komprehensif. Tafsir ini berbeda dengan Tafsir Al-Misbah yang coraknya lebih akademis dengan kajian-kajian kebahasaan yang mendalam. Dari sisi sosiologis, Tafsir Buya Hamka memiliki kelebihan.


“Khususnya dalam Tafsir Al-Azhar, saya kira dia satu-satunya kitab yang terlengkap sebelum lahirnya Tafsir Al-Misbah, kalau dimulai misalnya dari Tarjuman Al-Mustafid yang disusun Syekh Abdur Rauf Sinkili dari Aceh, teman seperjuangan Syekh Yusuf al-Makassari,” ujarnya.


Menurutnya, keistimewaan Tafsir Al-Azhar itu tidak bisa dilepaskan dari sosok penulisnya yaitu Buya Hamka sendiri. Selain ahli tafsir, Buya Hamka juga sastrawan yang melahirkan roman Tenggelamnya Kapal van der Wijck. Selain itu, Buya Hamka masih pula menulis buku berjudul Tasawuf Modern yang terkenal karena beliau juga mendalami tasawuf.


Karena itu, Guru Besar Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Alaudin Makassar ini mengatakan, Buya Hamka adalah seorang ulama atau mubaligh yang bukan hanya tajam lidahnya, melainkan juga penannya.


Sebagai mubaligh Buya Hamka terkenal di banyak tempat, terlibat aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara dari tangannya lahir karya emas. Dua kemampuan yang seimbang antara tulisan dan lisan ini tidak banyak dimiliki mubaligh Indonesia, bahkan sampai sekarang.


“Saya kira hampir tidak ada ulama yang menyaingiketajaman lidah dan ketajaman mata pena yang menyatu pada beliau. Tetapi pada saat yang sama beliau juga adalah sufi dan beliau memang punya buku tasawuf modern,” katanya.


Tafsir Buya Hamka itu, ujar Prof Galib, mirip dengan penyusunan Tafsir al-Manaar yang ditulis Syekh Muhammad Abduh dan dilanjutkan Muhammad Rasyid Ridha. Pada awalnya pengajian tafsir dilaksanakan di Masjid, lalu dicatat dan diedit untuk dimasukkan ke majalah agama Islam.

“Jadi memang tafsir ini awalnya disampaikan di masjid, jadi semangatnya semangat masjid, semangat sujud kepada Allah SWT,” ujarnya.


Prof Galib menambahkan, terkait Tafsir Buya Hamka ini ada kisah unik tersendiri. Sejak memulai tafsirnya di surat Al-Kahfi, karena kesibukannya, Tafsir Buya Hamka belum selesai sampai 1964. Tafsir Buya Hamka justru rampung saat beliau dipenjarakan Presiden Sukarno.


“Mulai 27 Januari 1964 sampai 21 Juli 1967, dua tahun enam bulan di penjara, Buya Hamka memanfaatkan wakti dengan sangat maksimal, efektif, dan baik, tinggal di dalam penjara. Suasana spiritual selalu berinteraksi dengan Alquran, kemudian dia menulis, jadi dia menulis dan selesai ketika dia keluar dari penjara,” katanya.


Sekeluarnya dari penjara, Buya Hamka tetap menjalankan dakwah bil hikmah dengan sangat bijak. Bahkan kepada sosok yang memenjarakannya, Buya Hamka seperti tidak menaruh dendam. Itu terbukti dari kehadiran Buya Hamka memimpin shalat jenazah Bung Karno.


“Ketika Bung Karno meninggal, beliau pula yang menshalatkannya, karena satu hal mungkin kalau tidak dipenjara, belum tentu Tafsir Al-Azhar 30 Juz lengkap bisa diselesaikan,” ujar Sekum MUI Sulsel tiga periode ini. (Azhar/ Nashih)



Mantan Kepala BNN: Cita-Cita UU Narkotika Menjamin Penyalahguna Narkorba Direhibilitasi

JAKARTA — Perdebatan mengenai apakah penyalahguna narkoba dipenjara atau direhabilitasi tidak pernah tuntas. Di sebagian masyarakat bahkan perkembangan pemahaman bahwa rehabilitasi hanya untuk kalangan berduit saja, sementara yang tidak, tempat mereka di penjara. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin penyalahguna narkotika itu direhabilitasi.

“Tapi tujuan cita-cita dan semangat itu belum tercepai karena penyalahguna itu mayoritas sekarang berada di penjara, tidak di lembaga rehabilitasi, itu yang menyebabkan kami terus berkiprah untuk meluruskan supaya masalah narkotika ini bisa terselesaikan dengan baik, karena narkotika itu kejahatan extraordinary,” ujar mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, Selasa (22/09) saat memberikan sambutan kegiatan Diskusi Publik Gerakan Nasional Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI Pusat melalui Zoom.

Dalam acara bertema Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai Solusi itu, dia mengatakan, pendekatan yang dianut dalam UU Narkotika itu bukan hanya pendekatan hukum namun juga pendekatan kesehatan. Sehingga terminologi yang dipahami masyarakat itu sering menjadi rancu.

Sebab kerancuan itu, kata dia, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandunya direhabilitasi, sementara penyalahgunanya dipidana maksimal empat tahun.

“Inilah yang membuat pemahaman masalah narkotika di Indonesia menjadi rancu, karena memang UU Narkotika cita-cita dan tujuannya itu menjamin penyalahguna narkotika itu direhabilitasi, ternyata impelementasinya penyalahguna dipenjara,” paparnya.

Menurut undang-undang, imbuh dia, penyalahguna narkotika itu ada tiga predikat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Predikat pertama adalah pengguna orang sakit, kemudian yang kedua adalah korban kejahatan, dan kemudian sebagai kriminal.

“Dari posisi predikat penyalahguna sebagai orang sakit, sebagai korban, kemudian sebagai kriminal ini, ternyata undang-undang narkoba mengambil solusi supaya direhabilitasi,” katanya.

“Penyalahguna narkotika diancam pidana, inilah yang membuat pemahaman narkotika di Indonesia menjadi rancu, sebab cita-cita UU narkotika itu direhabilitasi, ternyata implementasinya, penyalahguna malah dipenjara,” imbuhnya. (Azhar/Din)



Covid-19 Menyadarkan Manusia untuk Ikhtiar dan Tawakkal

JAKARTA — Wakil Sekretarsi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH.Muhammad Faiz, Lc., MA menganalogikan munculnya pandemi layaknya seorang tamu, yang harus disambut dan perlu disikapi dengan baik.

“Pandemi ini adalah tamu yang datang ke rumah kita. Pasti ada hajatnya, jika kita menyegerakan menjawab keperluan itu, maka tamu kita akan segera pulang,” kata dia dalam Pelatihan Kepeloporan Pemuda Bidang Teknologi Terkait Penanganan Covid-19 via daring, Kamis (24/09) Pagi.

Kyai Faiz juga mengajak setiap umat Muslim untuk mengambil sudut pandang positif dalam menilai kehadiran wabah global Covid-19 ini. Ia menuturkan bahwa semua pemberian Allah adalah kenikmatan.

“Pada hakikatnya semua yang diberikan oleh Allah adalah kenikmtan, termasuk pandemi ini adalah kenikmatan jika kita mau melihat dari sisi positifnya,” ujarnya.

Pandemi memposisikan manusia dalam banyak keterhambatan dan keterlambatan laju kehidupan. Segala ruang aktifitas terpaksa harus dibatasi dan beberapa dialihkan menggunakan sistem daring. Terlebih lagi aktifitas ibadah yang sekarang hanya bisa dilakukan di rumah saja.

Namun di tengah keterhambatan tersebut, ada sisi positif yang harus digunakan sebagai lensa bagi masyarakat dalam memandang pandemi ini. Menurut Kyai Faiz pandemi ini sedang mengajarkan kita untuk lebih memaknai ikhtiar dan tawakkal sebagai tugas penghambaan manusia kepada Tuhan.

“Dia (covid-19) dikirim oleh Allah untuk meyadarkan manusia agar mau mengikuti 2 aturan Allah yaitu tawakkal dan ikhtiar,” pungkasnya

Tawakkal dilakukan dengan pendekatan zahir, lebih memasrahkan seluruh diri dan jiwa kita kepada Allah. Namun dengan tetap melakukan upaya-upaya ikhtiar menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. “Ini adalah keseimbangan yang harus dijaga,” imbuhnya.
(Nurul/Din)



Sambut Da’i Berkhidmat dari Papua Barat, Kiai Cholil: Kita Buat yang Lebih Besar Lagi

JAKARTA — Lima peserta program Da’i Berkhidmat di Papua Barat kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, Ahad (13/09) malam. Saat menyambut kedatangan mereka secara virtual, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH. Cholil Nafis menyampaikan terima kasih kepada pengabdian para dai selama setahun penuh di Papua Barat.

“Kami mendengar laporan dari MUI Papua Barat bahwa para dai telah menunaikan tugasnya dengan baik, sehingga masyrakat di sana menyambut kehadiran para dai dan ketika perpisahan, banyak yang terharu dan mengharap mereka bisa kembali lagi,” ujarnya Selasa (15/09).

Dia berharap, ke depan, program Da’i Berkhidmat di daerah seperti ini bisa dilaksanakan kembali dengan jumlah lebih besar dan menjangkau wilayah-wilayah lain.

“Kalau kali ini baru lima da’i, ke depan insyaAllah kita akan buat program yang lebih besar lagi, dengan personel yang lebih banyak dan wilayah lebih beragam,” kata dia.

Selama setahun penuh, lima dai ini ditempatkan di lima kabupaten di Papua Barat. Mulai dari Manokwari Selatan, Kaimana, Bintuni, Raja Ampat, sampai Serong Selatan.

Pada pertemuan secara virtual itu, Ketua MUI Bidang Dakwah KH. Abdusshomad Buchori berharap, para dai tersebut sekalipun sudah kembali ke tanah jawa, namun tidak berhenti berdakwah. Dia berharap para dai semakin memperdalam keilmuannya di berbagai bidang seperti tafsir, hadis, fikih, maupun yang lainnya.

Sebagai pengalaman yang unik dan luar biasa, dia ingin, pengalaman berdakwah selama setahun di Papua Barat tersebut ditulis. Dari tulisan ini nantinya akan muncul buku yang diterbitkan dan dijadikan pedoman dai-dai lainnya.

“Para dai perlu menuliskan pengalaman berdakwahnya di dalam sebuah buku untuk bahan acuan bagi dai dai berikutnya yang akan dikirim ke daerah minoritas muslim dan daerah perbatasan pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Salah seorang peserta program ini yang ditempatkan di Raja Ampat, Saeful Moslem menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat di dalam program ini. Dia berharap ke depan, program ini terus dikembangkan bahkan ke seluruh Indonesia.

“Terimakasih kepada wabil khusus Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, MUI Papua Barat, MUI Kabupaten Raja Ampat, semoga terus mengembangkan program dakwah ke seluruh nusantara, karena ini sangat dibutuhkan dan nyata dirasakan oleh masyarakat pedalaman papua, kedatangan ustaz, ibarat mereka menemukan seteguk air di tengah gurun sahara,” katanya. (Azhar/Din)