All posts by Admin

DSN MUI Kaji Uang Kripto, Jelaskan Kriteria Mata Uang Menurut Islam

JAKARTA— Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan kajian untuk menentukan fatwa halal atau haramnya bertransaksi aset uang kripto. Kajian ini dalam rangka merespons peningkatan perdagangan aset kripto di kalangan masyarakat.  Meskipun fatwa tersebut belum dikeluarkan, dikarenakan kajian masih berjalan, dan masih dalam tahap proses.

Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Prof Jaih Mubarok, menjelaskan cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dibuat melalui proses dengan teknik enkripsi yang dikelola jaringan peer to peer. Karenanya, hal ini termasuk dalam domain siyasah maliyyah yang eksistensinya bergantung pada ketentuan dan atau keputusan otoritas yang setidaknya memenuhi kriteria uang sebagaimana disampaikan Muhammad Rawas Qal‘ah Ji dalam kitab al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari‘ah

Mengutip pendapat Qal‘ah Ji di atas yang menekankan aspek legalitas uang, Prof Jaih menjelaskan uang (nuqud)  adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan lembaga pemegang otoritas. Atas dasar penjelasan tersebut, seandainya masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan unta (atau kulit unta) sebagai alat pembayaran, unta tersebut tidak dapat dianggap sebagai uang (nuqud), melainkan hanya sebagai badal (pengganti) atau ‘iwadh (imbalan); karena uang  harus memenuhi dua kreiteria yaitu 1) substansi benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat dan 2) diterbitkan lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang (antara lain bank sentral).

Prof Jaih mengarajan Umar Ibn al-Khaththab pada 18 Hijriyah menuliskan kata ”Bismillah,” ”al-Hamdu lillah,” ”Bismi Rabbi,” dan ”Muhammad Rasulullah” (sebagai simbol-simbol Islam) terhadap dinar dan dirham yang berasal dari Bizantium dan Persia.

Menurut ahli sejarah, orang pertama yang menerbitkan Dinar dan Dirham untuk diberlakukan di wilayah (Negara) Islam adalah Abd al-Malik Ibn Marwan (Khalifah Bani Umayah yang berkuasa setelah fase al-Khulafa’ al-Rasyidun) pada tahun 74 H sebagai responsi terhadap para gubernurnya yang membuat mata uang sendiri-sendiri di wilayahnya masing-masing; antara lain al-Hajjaj pada tahun 75 H membuat dirham sendiri, yaitu Dirham Baghli, Abdullah Ibn Zubair membuat dinar sendiri dengan membubuhkan namanya pada dinar tersebut (yaitu Abdullah Amir al-Mu’minin), dan Mush‘ab Ibn Zubair (Gubernur Irak) membuat dirham khusus.

Prof Jaih juga menyinggung mengenai kedudukan harta yang diakui sebagai alat tukar (uang), yang pada dasarnya berfungsi sebagai standar nilai dari harta-harta lainnya. Dalam sejarah (termasuk dalam sejarah Islam), emas dan perak diberlakukan sebagai uang (nuqud) yang bernama dinar (emas) dan dirham (perak). Fungsi uang (nuqud) dijelaskan ulama sebagai berikut:

a. Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din (4: 91) menyampaikan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim (pemutus) dan penengah atau mediator (mutawasith) terhadap harta-harta lain untuk mengetahui nilai (qimah)-nya;

b. Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah (680) menyatakan bahwa Allah menciptakan logam emas dan perak sebagai nilah (qimah) bagi semua harta lainnya; dan

c. Sarkhasi dalam kitab al-Mabsuth (2: 191) menyatakan bahwa emas dan perak dalam berbagai bentuk, diciptakan Allah sebagai substansi nilai (qimah) atau harga.

“Ulama membedakan harta menjadi harta al-nuqud (secara harfiah berarti harga atau standar harga [al-tsamaniyyah]) dan harta al-‘urudh yang secara harfiah berarti barang,” ujar Prof Jaih.

Sementara itu kata dia, Al-naqd (al-nuqud; jamak) secara harfiah berarti al-kasyf (pengungkapan); yaitu mengungkapkan sesuatu dan penampakannya. Arti al-nuqud secara istilah adalah sesuatu yang diterima masyarakat umum sebagai media pertukaran dan standar/pengukur nilai atas barang dan jasa, baik terbuat dari barang tambang (logam) ataupun dari kulit.

Sedangkan harta ‘ardh adalah harta yang disepakati dan/atau ditetapkan otoritas bukan sebagai alat tukar; al-‘ardh dapat berupa tumbuhan, hewan, dan benda-benda tidak bergerak serta semua benda yang termasuk harta(Muhamad Saepudin/ Nashih)



Wahdah Islamiyah Salurkan Rp 1 Miliar ke MUI untuk RS Hebron

JAKARTA– Wahdah Islamiyah menyalurkan dana bantuan sosial untuk Palestina sebesar Rp 1 miliar rupiah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di kantor MUI Pusat, Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).

Donasi Wahdah Islamiyah (WI) untuk Palestina ini disalurkan langsung melalui kunjungan Dewan Pimpinan Pusat WI yang dipimpin Ustadz Zaitun Rasmin selaku Ketua Umum, ditemani Ketua Dewan Syuro WI Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil, Ketua Solidaritas (KITA) Palestina Syaibani Mujiono dan Direktur Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Syahruddin.

Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI,  Dr KH Amirsyah Tambunan, dan Wasekjen Dr KH Fahrur Razi Burhan.

Sekjen MUI, KH Amirsyah Tambunan, dalam sambutannya menyampaikan, kita yakin berbuat baik sebagai amal salih, dan harus terus dijalani meskipun ada yang tidak senang.

“Semoga menjadi amal jariyah yang berlipat ganda,” paparnya kepada rombongan Wahdah Islamiyah.

Ustaz Zaitun Rasmin dalam kesempatan ini menyampaikan, donasi ini untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Kota Hebron Palestina, dan Wahdah Islamiyah terpanggil untuk mendukung program yang diinisiasi dan dipelopori MUI tersebut.

“Wahdah Islamiyah memilih menyalurkan melalui MUI karena kepercayaan masyarakat Indonesia sangat besar, dengan harapan agar bantuan ini tepat sasaran, aman dari sisi hukum, termasuk hukum internasional, selain MUI sangat amanah, di samping juga sebagai mitra pemerintah,” tutur Ustaz Zaitun Rasmin.

Wakil Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat ini menambahkan, Wahdah Islamiyah berharap dapat menyalurkan bantuan selanjutnya melalui MUI, dengan siap menerima arahan bantuan apa saja yang diperlukan, khususnya untuk wilayah Gaza dan Tepi Barat Palestina.

Dalam kunjungan tersebut pula, Ketua KITA Palestina, Ustaz Syaibani Mujiono menyampaikan, Wahdah Islamiyah, KITA Palestina, dan WIZ ingin menunjukkan solidaritas dan persaudaraan kepada saudara Muslim di Palestina.
“Donasi ini dikumpulkan dari para donatur yang mempercayakan kepada Wahdah Islamiyah untuk membantu rakyat Palestina,” kata Ustaz Syaibani.



Waspadai Pinjaman Online, Mudharatnya Lebih Besar dari Manfaatnya?

Kemajuan teknologi di zaman ini, membawa banyak kemudahan bagi Umat Islam. Salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan melalui teknologi adalah dengan hadirnya financial technologi atau fintech.  

Saat ini, hal tersebut sedang marak dilakukan banyak masyarakat khususnya umat Islam dengan meminjam uang melalui aplikasi atau tawaran-tawaran pinjaman melalui pesan yang masuk ke ponsel kita yang biasa disebut pinjaman online (Pinjol).

Banyak masyarakat yang tergiur dengan hal itu. karena dirasa sangat mudah untuk mendapatkan uang dan dengan cepat bisa mengatasi keperluanya. Namun, di balik itu, kita sering juga mendengar bagaimana negatifnya akibat meminjam uang dari Pinjol ini. Lantas, bagaimana pandangan dan hukum Islam terkait dengan Pinjol ini?

Anggota Komisi Fatwa MUI, menjelaskan dalam prinsip Hukum Islam, dikenal dengan ‘’mengupayakan banyak yang maslahah dan meninggalkan yang mudharat’’. Artinya, berusaha untuk melakukan perbuatan yang memberikan manfaat, ketimbang melakukan yang mendatangkan keburukan atau  kerugian.

Dia menyebutkan, dalam berbagai kasus yang terjadi di Pinjol ada nasabah yang meminjam lewat Pinjol sebesar Rp 2 juta. Tetapi, dalam beberapa bulan dan dikalkulasikan dengan bunganya bisa berlipat-lipat. “Sehingga, yang tadinya Rp 2 juta, bisa menjadi Rp 20 juta bahkan bisa lebih,” tutur dia kepada MUI.OR.ID, Selasa (15/6).

Jadi, kata Kiai Nurul, jika pinjaman tersebut berkembang biak banyak seperti itu, pasti akan ada pihak yang dizalimi. Padahal, di ujung ayat tentang riba antara lain QS  Al Baqarah 279 disebutkan  لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ: ‘’latazlimuna wala tuzlamun’’ mereka tidak melakukan kezaliman dan mereka tidak dizalimi.

“Jadi, kalau ada unsur zalim dan menzalimi. Itu berarti ada dharar. Padahal, prinsip anjaran Islam ‘’adh dharar yuzal’’ atau setiap yang membawa mudharat, harus dihilangkan.

Kiai Nurul memprediksi, pinjaman online yang saat ini sedang marak akan hilang karena seleksi alam. Dia juga menambahkan, bahwa saat ini yang sangat penting untuk dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat agar tidak menggubris atau bila perlu langsung menghapus pesan tawaran pinjaman online. “Karna pinjaman online, kecenderunganya sudah pasti merugikan dan mendzalimi pihak yang meminjam,” kata dia.  

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hukum Islam, الضرر يزال adh dhararu yuzal, kemudharatan harus dihapuskan. Sedangkan, جلب النفع ودفع الضرر jalbun naf’i wadafu adh dharar, menarik yang manfaat dan menghindarkan mudharat harus diutamakan.

Maka, pinjaman online itu, menurut pandangan Kiai Nurul harus dihapuskan. Karena mudharatnya akan jauh lebih berbahaya. Adapun pinjaman online berbasis syariah, dia menuturkan bahwa itu pun hampir sama praktiknya. Baginya, pinjamin yang bunganya berkembang biak sangat besar merupakan kezaliman dan tindak kejahatan cyber crime yang pelakunya harus diusut. “Ini salah satu tindak pidana, pelakunya mesti dihukum tapi pihak berwajib (perlu) untuk melacak satu akun atau person tertentu yang melakukan kejahatan bidang cyber crime,” kata dia. (Sadam Al Ghifari/ Nashih)



Tandatangani MoU, MUI dan Komite Fikih Islam Internasional Sepakat Perkuat Kerjasama

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fikih Islam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sepakat menjalin kerjasama. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak pada Ahad (15/6) lalu.

Penandatangan dilakukan Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Prof Amany Lubis dan Wasekjen MUI Habib Ali Hasan Bahar. Sementara dari pihak Komite oleh Sekjen Komite Fikih Islam (Majma’ al Fiqh al Islami) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Prof Dato Dr Koutoub Moustapha Sano.

Dalam sambutannya, Prof Amany Lubis yang juga Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengutarakan apresiasi tinggi dan suka cita atas terjalinnya hubungan antara kedua lembaga. Tujuan pertemuan ini adalah untuk penandatangan MoU dengan Komite sehingga terselenggara bersama dan dilaksanakan bersama. Baik berupa program jangka pendek ataupun jangka panjang seperti seminar dan konferensi.

“Penandatanganan MoU ini, agar mempermudah urusan dan juga membantu untuk meningkatkan riset dan kompentensi kader-kader ulama Indonesia,” kata dia.

Dia mengatakan, di samping itu pula kerjasama akan membuka wawasan problematika di dunia Islam, khususnya Indonesia, termasuk mengetahui kompetensi ulama dan ulama perempuan di seluruh dunia.

“Melalui kerjasama dengan Komite yang berpusat di Jeddah Insya Allah kita ingin cita-cita tersebut terwujud, demi kebaikan umat di Indonesia dan seluruh Indonesia,” tutur dia.

Prof Amany juga menyinggung pentingnya kerjasama yang melibatkan aktivis dan ulama perempuan. Dia menyebut di Indonesia banyak aktivis dan ulama serta kader-kader perempuan di 34 provinsi. “Tentu kita juga ingin menindaklanjuti dengan Komisi Perempuan dan Anak serta Lanjut Usia di Komite Fikih Islam Internasional ini.

Sementara itu, Sekjen Komite Fikih Islam (Majma’ al Fiqh al Islami) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Prof Dato Dr Koutoub Moustapha Sano, mengaku senang dengan pertemuan bersejarah ini. Dia sangat senang dengan inisifatif dan respons cepat atas kerjasama yang menunjukkan antusiasme MUI bekerjasama dengan Komite.

Baik Komite ataupun MUI, menurut dia, pada dasarnya juga referensi umat yang di Indonesia. Komite merupakan representasi dari 57 negara Islam. Dia menyebut kesepakatan ini merupakan terobosan kerjasama dengan waktu rekor, sangat cepat.

Hal ini dinilai sebagai penegasan tentang keinginan tulus, sebagaimana pertemuan dengan Ketua Umum MUI beberapa waktu lalu. Dia menyatakan lembaga ini mempunyai hak sama, untuk korelasi kuat dengan Komite, yang melandasi kerjasama pada masa mendatang dengan komisi-komisi terkait seperti Komisi Fatwa dan lainnya yang menjelaskan hukum syariat ke umat Islam di semua tempat.

Dia menjelaskan, Komite mempunyai fungsi sebagai referensi fikih Islam internasional pertama untuk umat Islam yang dirujuk negara-negara anggota, komunitas Muslim internasional, untuk mengklariafisi problematika umat dimanapun dan kapanpun mereka berada.

Posisi referensi ini yang pertama dan internasional karena Komite terdiri dari ulama-ulama senior umat. “Karena itu kita bergembira atas penandatangan ini, sebagai penegasan dan penguatan kerjasama yang akan dimulai sejak sekarang antara MUI dan Komite,” tutur dia.

Dia berharap permulaan ini akan memberkahi even seminar pertama yang akan digelar 25 Juni di Jakarta, seperti komunikasi ktia dengan Kemenag, Kemenkeu, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

“Dan kita berharap pihhak penyelenggara ini adalah MUI, kita sudah sampaikan. Dan kita akan mendukung penuh acara tersebut, karena kita tahu bahwa di MUI terdapat banyak ulama dan pemikiran brilian, dan kaidah kebangsaan yang kuat,” kata dia.

Terkait teknis, menurut Koutoub, dengan penyelenggaran bersama seminar tersebut, biasanya Komite jika menggelar acara di suatau negara, ada pihak lokal yang bertanggungjawab. Dalam konteks kegiatan di atas, dari pihaknya ada Kementerian Urusan Agama sedangkan dari Indonesia bisa dari MUI dan IAEI yang dimpimpin Menteri Kuangan Sri Mulyani.

“Pihak-pihak ini yang akan menyelenggarakan pelatihan tersebut, dan insya Allah diberkahi dan menjadi yang pertama, untuk Indonesia. Serta menjadi role model untuk pelatihan berikutnya, dimana akan ada pernyataan bersama Piagam Jakarta, dan akan diikuti ulama-ulama MUI,” kata dia.

Dia juga menambahkan, setelah even seminar mendatang akan digelar pelatihan-pelatihan spesifik di Jeddah, dubai, Oman, dan negara lainnya, Komite mempunyai program harus menyelenggarakan dalam satu tahun tak kurang dari 20 konferensi internasional, dan tidak kurang 50 seminar khusus, dan 30 lokakarya.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai program penulisan buku, penerjamahan, dan penerbitan karya-karya ilmiah. “Kita ada bank yang siap menerbitkan kitab spesial dengan nama Komite. Dan dalam waktu dekat, kita akan menerbitkan Kitab Islam IV yang menghimpun keputusan komite, terdiri dari 238 keputusan, dan akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi bahasa 200 juta umat Islam,” tutur dia yang juga menggarisbawahi kerja Komite yang berlandaskan prinsip iktidal dan moderat.

Dalam kesempatan itu, dia sepakat juga dengan pentingya mempersiapkan kader ulama-ulama perempuan. Kesadaran itu pulalah yang melandasi dibentuknya komisi khusus perempuan di lembaganya tersebut. “Kami baru saja membentuk komisi khusus untuk perempuan, karena itu saya mengapresiasi MUI yang mewadahi ulama perempuan,” tutur dia.

MoU antara kedua lembaga akan fokus pada sejumlah poin kerjasama yaitu sebagai berikut pertama, memperkuat kerjasama dalam bidang fatwa, pengkajian dan penel, penerjemahan buku-buku dan karya ilmiah di bidang fikih dan pemikiran, dan penerbitan karya tulis dan manuskrip berhraga yang dapat memberikan manfaat bagi umat islam di dunia maupun masyarakat dunia.

Kedua, melakukan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan atas inisiasi secara bersama berupa kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, dialog, dan pelatihan berkaitan dibidang fikih Islam.

Ketiga, saling memberikan bantuan ilmiah, teknis, dan administratif dalam mewujudkan program-program ilmiah. Keempat, saling melakukan pertukaran sumber pengetahuan dan pengajaran, dan publikasi di bidang fikih kontemporer yang dapat memberikan manfaat, dan mewakili masing-masing pihak dalam agenda resmi pertemuan-pertemuan berkaitan dengan pemenuhan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini.



Pertama Sejak 70 Tahun, Imam Khatib Masjid Pusat LDII dari Kalangan Luar

KEDIRI— Jumat (11/06) hari ini LDII mencetak sejarah baru. Sebab, setelah 70 tahun, baru hari ini ada imam dan khatib shalat Jumat di Masjid Pusat LDII Kediri yang bukan berasal dari internal LDII. Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI, KH Dr Ali M Abdillah, bertindak sebagai Khatib, sedangkan anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Jawa Timur sekaligus Wakil Rektor IAIN Kediri Dr H Ahmad Subakir menjadi Imam.

“Alhamdulillah, ini menjadi satu langkah kemajuan yang sebelumnya tidak mungkin dan sulit diterima oleh cara pandang LDII. Satu harapan besar kita sudah terlaksana, ” ungkap Kiai Ali usai menjadi khatib di Masjid Pondok Pesantren Wali Barokah Pusat LDII, Kediri, Jawa Timur. 

Dia menyampaikan, langkah kemajuan ini berkat  kerjasama semua pihak khususnya tim pendahulu MUI,  tim MUI Jatim, MUI Kediri, maupun Pimpinan Pusat LDII di Jakarta dan Kediri.  Dari MUI, selain Kiai Ali dan Kiai Subakir, ada pula Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Dr Firdaus Syam. 

“Ini langkah awal yang sangat kami syukuri. Kita menuju kepada pembinaan yang lebih lanjut.  Semoga juga dapat bertemu tokoh LDII yaitu Abdul Aziz seperti yang direncanakan,” kata Kiai Ali. 

Keberhasilan Kiai Ali  menjadi khatib dan Kiai Subakir menjadi Imam di Markas Pusat LDII ini  menunjukkan keseriusan LDII mewujudkan komitmen ruju’ ilal haq (kembali kepada kebenaran) dengan paradigma baru.

Meskipun pada 2006 LDII pernah menyatakan akan menjalankan paradigma baru, namun sampai belakangan ini belum banyak dilaksanakan. Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI secara diam-diam juga masih menemukan praktik paradigma lama. Kemauan LDII Pusat di Kediri mengundang MUI menjadi imam dan khatib shalat Jumat ini menunjukkan bahwa LDII kali ini serius menjalankan paradigma baru. 

“Semoga langkah di pusat LDII ini bisa diikuti Masjid-masjid LDII yang lain. Untuk Masjid di Kantor Pusat LDII Pondok Pesantren Wali Barokah, akan ditindaklanjuti MUI Kediri. Ini sebagai komitmen LDII dalam melaksanakan Paradigma baru, ” ujar Kiai Ali. 

“Diharapkan, setelah tanda tangan surat pernyataan, LDII semakin serius dalam melaksanakan paradigma baru. Selanjutnya, MUI akan terus membina LDII melalui lintas Komisi seperti Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Informasi dan Komunikasi, dan Komisi Hukum,” kata Kiai Ali. 

Komitmen LDII untuk menjalankan paradigma baru dan Komitmen MUI membantu LDII tetap menjalankan paradigma baru ini karena pada 27 April 2021, Pimpinan LDII hadir di kantor MUI Pusat. Pada pertemuan tersebut, Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso dan Sekretaris Umum LDII Dody Taufiq Wijaya menandatangani surat pernyataan menjalankan paradigma baru. 

Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian, Prof Utang Ranuwijaya, menyampaikan pada pertemuan tersebut ada tiga hal yang disepakati. Tiga hal itu adalah tidak ada amir dalam jamaah LDII, ajaran Islam Jamaah tidak dipakai di LDII, dan mewajibkan warga LDII menjalankan paradigma baru.

Dia berharap pasca sejarah baru yang tercipta siang tadi, MUI bisa bertemu langsung dengan imam LDII yaitu Imam Abdul Aziz. Pertemuan ini agar memastikan bahwa amir mendukung LDII menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen. 

“Langkah berikutnya yang masih harus dilaksanakan oleh perwakilan Tim adalah bertemu dengan Imam Abdul Aziz yang disebut sebut sebagai amir/imam jamaah LDII. Pertemuan itu kami harapkan bisa terjadi. Sehingga memastikan bahwa amir mendukung LDII menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen,” ujarnya Jumat (11/06). 

Saat ini, rencana pertemuan dengan Imam Abdul Aziz itu masih dalam proses pembicaraan. Sabtu (12/06) besok, giliran Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Marsudi Syuhud yang akan hadir ke Markas Pusat LDII Kediri. Beliau akan menyampaikan pidato kebangsaankebangsaan. (Azhar/Nashih)



Pentingnya Kejujuran dalam Bermuamalah di Media Sosial

Oleh: KH. Abdul Muiz Ali

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa

Dalam bahasa Arab, kata jujur mempunyai arti as-shidqu atau shiddiq yang artinya benar atau nyata. Lawan kata as-shidqu adalah al-kidzbu yang artinya dusta atau bohong.

Sifat as-shidqu (jujur) termasuk salah satu dari empat sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah; As-shidqu (jujur), Amanah (terpercaya), Tabligh (menyampaikan berita) dan Fathonah (cerdas).

Karena betapa pentingnya kejujuran dalam Islam, Al-Qur’an menyebut kata as-shidqu (jujur) disebut sebanyak 153 kali dalam ayat yang berbeda.

Sahabat Nabi sekaligus Khalifah pertama dalam Islam, yang bernama Abu Bakar mendapat gelar As-Shiddiq (orang yang selalu jujur) karena keistikomahannya menampakkan dan mempertahankan kejujuran.

Perintah untuk bersikap dan berucap jujur dalam Al-Qur’an,


يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur).” (QS. At-Taubah: 119).

Jujur akan melahirkan ketenangan batin di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, berbohong termasuk menyebarkan berita bohong (hoak) melalui sosial media akan mengantarkan pada kenistaan.

Menyebarkan berita bohong yang melalui media elektronik (sosial media) terdapat ancaman pidana.

Rasulullah shollallahu’alaihi wasallam bersabda,


عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607).

Dalam hadis riwayat al-Hakim disebutkan, diantara doa Rasulullah shollallahu’alaihi wasallam adalah berlindung dari sikap tidak jujur (kemunafikan),


اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ ، وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ ، وَالنِّفَاقِ ، وَالسُّمْعَةِ ، وَالرِّيَاءِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum’ah, dan riya’.”

Cara Efektif Menghindari Berita Hoak

Fenomena berita bohong (hoaks) ada sejak kesejarahan manusia berlangsung. Konon, Nabi Adam ‘Alaihissalam bersama istrinya “termakan” berita hoaks dari Iblis yang mengakibatkan keluar dari surga.

Nabi Muhammad Shollallahu’alaihi wasallam juga pernah mendapatkan serangan berita bohong dari orang-orang munafik.
Dalam kontek bermuamalah di media sosial, berikut ini cara yang efektif untuk terhindar dari perangkap berita bohong (hoaks);

Selektif Menerima Berita

Al-Qur’an mengajarkan kita agar hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi,

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman;


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujuraat [49]: 6).

Dalam hadis disebutkan,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar.” (HR. Muslim)

Tidak Mudah Share Berita

Ketika mendapat berita hendaknya kita jangan tergesa-tergesa langsung meng- share atau menyebarkan ke orang lain sebelum memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Sikap tergesa-tergesa menyebarkan berita berpotensi menjadi bagian dari penyebar berita bohong.

Rasulullah shollallahu’alaihi wasallam mengajarkan kita agar jangan tergesa-gesa,

التَّأَنِّي مِنَ اللهِ , وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

“Ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan.” (HR. Al-Baihaqi)

Mendelete Postingan yang Tidak Bermanfaat

Berita atau postingan yang tidak bermanfaat sebaiknya langsung kita hapus (delete). Jangan habiskan qouta internet dan energi kita dengan melakukan atau menyimpan apalagi menyebarkan berita, gambar, video yang tidak memberikan manfaat kepada kita dan orang lain.

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

“Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi)



MUI Inginkan Keseragaman Pemahaman Fatwa Covid-19 di Sumbar

PADANG— Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan bahwa masih ada segelintir pihak yang tidak memamahi atau menyalahpahami isi fatwa MUI terkait Covid-19.

Maka dia menilai kegiatan seperti mudzakarah untuk sosialisasi diperlukan, seperti yang terjadi di Sumatra Barat (Sumbar). Hasil Kerjasama MUI dengan BNPB untuk mensosialisasikan fatwa sekaligus menurunkan kasus Covid-19.

“Ada saja sebagian masyarakat yang berbeda dalam memahami dan menyikapi Fatwa Covid-19 Mui. Karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi penting agar masyarakat khususnya pemerintah daerah dapat secara utuh memahami, ” ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Mudzakarah Gerakan Nasional Penanggulangan Covid-19 di Hotel Truntum, Padang pada Rabu 9/6).

Dia menyampaikan, mudzakarah ini penting bagi para pimpinan dan pengurus MUI. Sebab, selama pandemi di Indonesia, telah banyak merontokkan tata nilai, tradisi, dan tata cara ibadah di tengah masyarakat Sehingga perlu disesuaikan melalui fatwa ulama.

Kegiatan mudzakarah ini, merupakan upaya BNPB dan MUI untuk membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Sebelum melakukan registrasi, para ulama yang hadir baik dari MUI Kabupaten/kota, MUI wilayah, diwajibkan untuk melakukan tes swab, sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan ini, materi yang disampaikan antara lain terkait dengan Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi, penanggulangan dampak pandemi, implementasi fatwa muamalah di media sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta panduan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi sesuai prinsip sains dan syariah.

Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal berharap, para ulama MUI mampu mensosialisaikan Fatwa dan menekan penyebaran Covid-19 khususnya di daerah Sumatera Barat. (Sadam Al Ghifari- Azhar/ Nashih)



Halal Bi Halal Nasional MUI, Kiai Miftach: Mari Kita Gandakan Ketakwaan

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia menggelar Silaturahmi dan Halal Bi Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia, Rabu(9/6) yang diikuti pengurus MUI pusat dan daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar berharap agar ada sebuah peningkatan ketakwaan. “Pada hari ini, ini kita ambil filsafahnya, kenapa halal bil halal, artinya halal yang double, sama dengan pengertian takwa yang double tadi. Halal disini bukan halal sebagaimana umumnya, tapi ada halal yang bernilai kuadrat, bernilai kewaspadaan,” ujarnya saat memberikan sambutan di Kantor MUI, Menteng, Jakarta.

Kiai Miftach mengatakan, halal bi halal bermakna mengandalkan kualitas takwa. Ini sesuai dengan kisah Ibnu Ubaid yang ditanya Umar bin Khattab tentang makna la’allakum tattaquun.

Ubaid bertanya pernahkah bagian melewati lorong yang berudi yang siap mencabik kaki siapapun yang leintas, lalu bagaimana sikap baginda. Umar menjawab, dia akan menggulung lengan tangannya dan meneruskan perjalanan. Ubaid menjawab, itulah makna takwa yang sebenarnya.

Halal bi halal, seperti halnya arti akhir surat Al Baqarah ayat 183 yaitu la’allakum tattaquun bukan berarti menjadi bertakwa, namun menjadi semakin bertakwa. Itulah yang harus kita laksanakan untuk terus meningkatkan dan mengandalkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah SWT.

Pada kesempatan itu, Kiai Miftach melanjutkan, MUI sendiri juga harus terus meningkatkan kualitas ketakwaaan. Bentuknya adalah semangat bagaimana terus meneruskan perjalanan bagaimanapun medan dan halangan yang dilalui. Dengan begitu, maka semangat perjuangan untuk umat akan bernilai ganda.

“Apalagi MUI adalah majelis nya para ulama, oleh karena itu mari setelah melaksanakan satu bulan puasa kita ada peningkatan-peningkatan, peningkatan kinerja, dakwah, perhkhidmatan, kemitraan, dan memposisikan secara betul kita sebagai khotimul ummah sekaliagus shadiqul hukumah,” katanya.

Dia berharap, halal bi halal melahirkan semangat baru, energi baru, sekaligus nutrisi perjuangan MUI di masa mendatang. “Semoga Halal Bi Halal ini memberikan energi baru, semangat baru, dan nutrisi baru dalam perjuangan kita, semoga pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang bahagia sukses dunia dan sukses akhiratnya,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr KH Ma’ruf Amin secara daring. Silaturahim berlangsung penuh hikmat dalam suasana akhir Syawal. (Muhamad Saepudin-Azhar/ Nashih)



Memahami Konsep Rezeki yang Diberikan Allah SWT

JAKARTA- Allah SWT menjamin bahwa setiap mahluk yang bernyawa akan mendapatkan rezeki. Rezeki dalam konteks luas, tidak semata-mata materi. Rezeki atau nikmat berupa kesehatan, karir, jabatan, hingga memiliki keluarga yang sakinah, istri dan anak-anak yang saleh dan salehah.

Sayangnya, meski sudah mengetahui hal ini, tak jarang manusia itu masih merasa gelisah dan khawatir akan rezekinya. Tidak sedikit di antara mereka yang berlomba-lomba dalam mencari rezeki, bahkan sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan untuk menggapainya.

Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Nurul Irfan, turut menyampaikan pandangannya mengenai konsep rezeki saat dihubungi team mui.or.id, KH. Nurul menjelaskan bahwa konsep mengenai rezeki ini sudah diatur dalam surah Al-Hud:6 yang berbunyi:

وَمَا مِنۡ دَآ بَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزۡقُهَا وَ يَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَا‌ؕ كُلٌّ فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡنٍ

Artinya: Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

KH. Nurul menuturkan kemungkinan penggalan ayat di atas adalah asal-muasal kalimat ‘’banyak anak banyak rezeki’’ muncul. Hal ini dikarenakan adanya jaminan bahwa Allah mencukupi rezeki tiap mahluk, termasuk rezeki seorang anak yang dilahirkan di dunia ini. Walau demikian, KH. Nurul menegaskan bahwa kita tetap tidak boleh berpangku tangan dan mengharapkan rezeki itu diberikan begitu saja oleh Allah. Perlu usaha didalamnya agar rezeki itu didapatkan.

Alkisah dahulu Umar bin Khattab pernah menegur pemuda-pemuda yang seharian banyak menghabiskan waktunya di masjid, tanpa melakukan ikhtiar untuk mencari rezeki. Umar marah mendengar pernyataan pemuda tersebut yang mengharapkan ridha Allah, tapi enggan untuk mencari rezeki-Nya. Dari kisah ini sebetulnya terdapat pelajaran bahwa ikhtiar itu diperlukan agar kita memperoleh apa yang telah kita usahakan selama ini.
Allah memang menjamin rezeki tiap mahluk-Nya, tapi jaminan tersebut juga berdasarkan atas usaha kita. KH. Nurul dalam hal ini menganalogikannya dengan cicak. Cicak tetap berikhtiar untuk mencari rezeki-Nya, meski ia tak dapat berjalan karena tubuhnya hanya menempel di dinding, cicak merayap dari satu sisi ke sisi lain untuk mendapatkan makanan. Allah menjamin rezekinya melalui serangga-serangga yang datang mendekat padanya, sehingga ia dapat tetap hidup dan makan dari serangga tersebut.

Analogi yang demikian juga diterangkan dalam hadits, bahwa Allah menjamin dan memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan mahluk-Nya tersebut. Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan mahluk-Nya.

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. (QS. Asy Syuraa: 27)

Adapun dalam hal memikat rezeki, KH. Nurul menerangkan bahwa ada amalan khusus yang dapat kita lakukan untuk mendatangkan rezeki yang tentu saja disertai dengan ikhtiar. Amalan tersebut adalah rutin menunaikan ibadah sunnah sholat duha beserta dengan doanya. Wallahu a’lam bisshowab. (Hurryyati Aliyah)



Bagaimana Caranya Taubat Agar Diterima Allah SWT

By : Sadam Al-Ghifari

JAKARTA- Setiap manusia tidak lepas dari kesalahan berujung dosa. Baik dosa besar atau pun kecil. Setiap orang beriman tentu saja berharap dan ingin agar setiap dosa-dosa yang diperbuat dapat diampuni Allah SWT. Lalu, bagaimana kah cara bertobat yang dapat diterima Allah SWT?

KH Nurul Irfan, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan taubat sebagaimana perintah Allah dalam Surah An-Nur ayat 31, yang berbunyi :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

’’Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung,’’ QS. An-Nur:31

KH Nurul Irfan mengatakan taubat merupakan bentuk penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali atas segala perbuatan buruk yang selama dilarang oleh Allah SWT. Proses taubat pun harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh.

Perintah taubat juga disampaikan Allah di dalam ayat lainnya, dimana setiap manusia diperintahkan agar menjalankan taubatan nasuha.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‎﴿٨﴾

‘’Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari Ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman Bersama denganya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambal mereka berkata, ‘Ya Tuhan Kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu’,’’ QS : At-Tahrim : 8

Imam Nawawi, kata Kiai Nurul, mengatakan ada tiga syarat seseorang melakukan taubatan nasuha. Pertama, menyatakan tidak mau lagi untuk melakukan kemaksiatan yang telah rutin dilakukan. Kedua, harus berjanji untuk tidak mengulang yang sering dilakukanya. Ketiga, mencabut diri atau berhenti total terhadap apa yang sering dilakukannya.

Kiai Nurul Irfan menuturkan, Taubatan Nasuha ini dianggap sebagai taubat yang ideal ketimbang taubat terus ‘’kumat’’. Artinya, jangan sampai sudah melakukan taubat tetapi malah melakukanya kesalahan lagi.

Bahkan, salah satu ciri orang yang bertaqwa adalah orang-orang melakukan kebencian dan kemaksiatan langsung ingat Allah dan memohon ampunan atas dosa yang mereka kerjakan. Serta memang tidak ada dzat yang dapat mengampuni selain Allah SWT.
Semoga, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum akhir hayat.



Ketum MUI: Hubungan Indonesia dan Arab Saudi Dilandasi Ukhuwah Islam

JAKARTA— Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi bersama rombongan bersilaturahim ke Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (08/06). Ini merupakan kunjungan pertama Dubes ke MUI sejak pertama kali dilantik Januari 2021.

Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, mengatakan silaturahim ini merupakan kunjungan bersejarah untuk MUI. Lawatan ini membahas berbagai persoalan keumataan baik di tingkat Indonesia ataupun negara Islam secara umum.

“Ini pertemuan yang sangat menggemberikan untuk membahas sejumlah persoalan umat Indonesia dan dunia Islam,” kata dia dalam bahasa Arab.

Kiai Miftach, begitu akrab disapa, menggarisbawahi tentang hubungan bilateral kedua negara yang mempunyai akar sejarah yang panjang dan istimewa. Ikatan tersebut berdiri atas asas kemitraan dan persaudaraan Islam .
Dalam kesempatan itu pula, Kiai Miftah memperkenalkan MUI kepada Dubes Arab Saudi dan rombongan.

Sebagai lembaga tertinggi yang menjadi representasi umat Islam di Indonesia ini mempunyai concern terhadap problematika umat masa kini melalui penerbitan fatwa-fatwa serta sertifikat halal untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

Kiai Miftah juga menyampaikan hubungan sinergitas antara MUI dan pemerintah. “Saya berharap kerjasama antara MUI dan Arab Saudi akan semakin intens dalam bingkai persaudaraan Islam,” tutur dia.

Sementara itu, menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan MUI yang hadir, Dubes Essam menyatakan pihaknya membuka pintu lebar kerjasama di berbagai bidang dengan MUI. Di antaranya adalah terkait dengan sertifikasi halal. Industri halal saat ini menjadi perhatian semua negara.

Terkait dengan perbankan Syariah, Dubes Essam juga menyatakan pentingnya kerjasama. Dan terakhir terkait dengan pengiriman dai ke Arab Saudi.

“Kedubes Arab Saudi terbuka kerjasama dengan MUI, dan senang membahas isu keumatan dan masalah dihadapi kedua bangsa. Terbuka untuk kunjungan ke Arab Saudi, sesuai dengan pihak terkait di sana,” ujar dia.

Klarifikasi haji

Dalam pertemuan bersejarah ini, Dubes Essam juga mengklarifikasi isu yang berkembang seputar haji di Indonesia. Dia membantah penangguhan pemberangkatan haji Indonesia karena kebijakan Arab Saudi yang melarang jamaah dari Indonesia.

“Beredar kabar bahwa Arab Saudi melarang jamaah haji Indonesia, kabar itu tidak benar. Saya tegaskan sampai hari ini, Arab Saudi belum mengumumkan bagaimana prosedur haji dan apapun terkait dengan penyelenggaran haji tahun ini, termasuk belum ada satupun negara yang mendapat persentase kuota dan izin haji tahun ini,” kata dia.

Dubes Essam pun menghargai keputusan Pemerintah Indonesia yang menangguhkan pemberangkatan jamaah haji. Menurut dia, langkah ini sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi keselamatan masyarakat dan jamaah haji.

Dia juga membantah bahwa penangguhan pemberangkatan haji Indonesia disebabkan karena perbedaan vaksin dan asal prodosen vaksin Covid-19 yang digunakan kedua negara.

“Saya juga tegaskan, bahwa ini tidak terkait dengan jenis vaksin dan negera produsen vaksin yang digunakan Arab Saudi, dan saya tegaskan, saya tegaskan kembali hingga saat ini belum ada pengumuman apapun terkait dengan penyelenggaraan haji,” papar dia.

Dia berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan jamaah umroh dan haji asal Indonesia serta seluruh dunia bisa kembali mengunjungi tanah suci.

“Kita berdoa, pandemi covid-19 cepat berlalu, jamaah umroh dan haji bisa kembali serperti sedia kala,” tutur dia. (Nasrullah/Nashih)



Silaturahim ke MUI, Sekjen Komite Fikih Islam OKI Ajak Ulama Indonesia Bergabung

JAKARTA— Sekjen Komite Fikih Islam (Majmu’ al Fiqh al Islami) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Prof Dato Dr Koutoub Moustapha Sano bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Turut mendampingi Dr Omar Zuhair Hafez, penasihat khusus Sekjen berserta serta rombongan.

Rombongan diterima secara hangat oleh pimpinan harian MUI antara lain Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar didampimgi Sekjend MUI KH Dr Amirsyah Tambunan, Ketua MUI KH Cholil Nafis,PhD dan Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, Wasekjend MUI Habib Ali Hasan Bahar dan KH Arif Fahrudin, beberapa pimpinan Komisi Fatwa MUI dan Komisi Hubungan Luar Negeri MUI.

Ketua Umum MUI, KH Miftahul Akhyar menyampaikan sambutan hangat atas kehadiran Sekretaris Jenderal Komite Fikih Islam OKI beserta rombongan. Dalam kesempatan itu pula, Kiai Miftah memperkenalkan MUI kepada rombongan.

Sebagai lembaga tertinggi yang menjadi representasi umat Islam di Indonesia ini mempunyai concern terhadap problematika umat masa kini melalui penerbitan fatwa-fatwa serta sertifikat halal untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Kiai Miftah juga menyampaikan hubungan sinergitas antara MUI dan pemerintah. “Saya berharap akan ada kerjasama antara MUI dan Komite Fikih Islam OKI untuk merespons berbagai problematika masa kini,” tutur dia di Aula Buya Hamka Gedung MUI Pusat, Senin (8/6).

Sekjen Komite Fikih Islam OKI, Prof Dato Dr Koutoub Moustapha Sano, mengatakan lembaganya merupakan sebuah lembaga ilmiah dari OKI yang berpusat di Jeddah. Anggotanya terdiri atas para ulama, fuqaha, pemikir dan ahli di berbagai bidang ilmu baik ilmu fiqih, budaya, pendidikan, sains, ekonomi, sosial, ilmu alam, dan ilmu terapan dari belahan dunia Islam.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sangat penting sebagai mitra kerjasama karena memiliki banyak ulama-ulama besar. Sampai saat ini sudah lebih 420 training yang diselenggarakan Komite Fikih Islam OKI. “Saya berharap dari sekian traning bisa dilaksanakan di Indonesia melalui nota kesepahaman,” kata dia sembari menyampaikan pesan dari pimpinan Komite Fikih Islam OKI agar ulama Indonesia bisa aktif di lembaga itu.

Syekh Koutoub menjelaskan tugas Komite Fikih Islam OKI tidak sekadar melakukan kajian-kajian atas permasalahan kontemporer namun juga melakukan kajian-kajian atas permasalahan ekonomi atau keuangan. Bahkan Komite Fikih Islam OKI juga melakukan kajian atas hukum kehalalan vaksin-vaksin yang saat ini beredar. Pihaknya juga menerbitkan fatwa merespons problematika di beberapa negara.

Pada kesempatan tersebut Syekh Koutoub juga meminta daftar nama ulama dari MUI yang diusulkan bergabung di Komite Fikih Islam OKI. Untuk surat secara resmi, Komite Fikih Islam OKI telah menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri menyampaikannya kepada Kementerian Agama untuk ditentukan utusan ulama Indonesia yang akan bergabung di Komite Fikih Islam OKI

Acara yang dipandu Wasekjen MUI Habib Ali Hasan Bahar berlangsung dengan suasana yang akrab dan hangat diakhiri dengan doa oleh Ketua Umum MUI, KH Miftahul Akhyar dan diakhiri dengan saling tukar cinderamata dari Komite Fikih Islam OKI kepada MUI dan sebaliknya dan foto bersama. (Khalilurrahman, Komisi HLN MUI/ Nashih)



Silaturahmi ke MUI, Dubes Saudi Luruskan Pemberitaan Soal Haji

JAKARTA — Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi bersama rombongan hadir ke Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (08/06). Ini merupakan kunjungan pertama Dubes Saudi yang baru ini ke MUI sejak pertama kali dilantik. Sejak Januari 2021, sebenarnya Dubes Saudi sudah berkeinginan datang ke MUI, namun baru menemukan waktu sekaligus momentum yang tepat pada hari ini.

Pada kesempatan tersebut, secara khusus, Dubes Saudi meluruskan pemberitaan tentang haji yang ramai di media utamanya pasca Kementerian Agama mengumumkan Pembatalan Keberangkatan Haji secara resmi. Dubes menyebutkan, pembatalan haji itu sama sekali tidak terkait dengan hubungan Indonesia dan Saudi yang kurang baik. Beberapa kalangan sebelumnya memang menilai pembatalan ini akibat masalah diplomasi.

“Masalah pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tidak ada kaitannya dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Saudi dan Indonesia. Tidak ada pula hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu dan produsen tertentu seperti yang selama ini berkembang di media,” ujarnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini, Kerajaan Arab Saudi bahkan belum mengirimkan undangan haji ke negara lain termasuk Indonesia. Ini tidak lain karena jika dilaksanakan, ibadah haji tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Selain membahas Haji, Duta Besar Saudi juga membahas rencana kerjasama antara MUI dengan Arab Saudi. Kerjasama itu meliputi bidang ukhuwah, dakwah, dan sebagainya (ta’awun wa tabadulul ara’) yang berorientasi pada penguatan Islam Wasathiyah di kawasan Arab Saudi, Indonesia, maupun dunia internasional.

Kedatangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi itu disambut Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar, Waketum MUI KH. Marsudi Syuhud, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH. Abdullah Jaidi, dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Habib Ali Hasan Bahar memandu pertemuan tersebut. Habib Ali sebelumnya sudah berulangkali bertemu dengan Dubes Saudi karena hubungan keduanya memang dekat. Terselenggaranya pertemuan ini juga melalui Habib Ali. (Arif Fahrudin/Din)



Status Dana Setoran Haji Menurut Fatwa MUI


Haji merupakan rukun Islam ke-5 bagi umat Muslim yang mampu melaksanakannya, karena itu tak mengherankan bila banyak umat muslim yang sangat menantikan momen ini. Banyaknya umat Muslim yang ingin pergi ke tanah suci, membuat antrean pemberangkatan haji pun meningkat.

Seperti diketahui pada  2020 lalu, Kementerian agama (Kemenag) resmi membatalkan keberangkatan jamaah haji karena pertimbangan menjaga keselamatan jiwa dan satu sisi Arab Saudi hanya menyediakan kuota dalam negeri. Pada 2021 ini pun sama, Pemerintah juga memutuskan pembatalan keberangkatan haji. Bagaimana status status kepemilikan dana haji yang disetorkan calon jamaah haji menurut tinjauan syariah?

Berdasarkan Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, seluruh jamaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dapat menggunakannya untuk ibadah haji tahun depan, atau menarik kembali uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketetapan ini sesuai dengan isi ijtima ulama komisi fatwa:

1– Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

2 – Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

3 – Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata), sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

4 – Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Adapun ketetapan di atas berlandaskan dari dalil Alquran dan hadits yang mengatur tentang hubungan antarmanusia:

1 – Dalil Alquran

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Mahapenyayang kepadamu. (QS An Nisa: 29)

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Mahamendengar, Mahamelihat.” (QS An nisa: 58)

2 – Dalil Hadits

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,“Tunaikanlah amanah dari orang yang telah memberikanmu kepercayaan, dan janganlah engkau membalas orang yang telah mengkhianatimu.” (Hadits sahih riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Bukhari dalam Tarikhnya. Lihat Shahiihul Jaami’ no 240)

Demikian ketetapan fatwa yang telah ditentukan sebelumnya. Semoga dibalik musibah dan kesulitan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19, terdapat hikmah yang bisa dipetik di dalamnya. Wallahu a’lam bisshowab. (Hurryyati Aliyah/Nashih)



Di Webinar MUI, Pakar: Herbal Berpotensi Jadi Obat Alternatif Covid-19.

JAKATA— Obat-obatan tradisional bisa menjadi alternatif pengobatan Covid-19. Tentu saja, sebelum disahkan menjadi obat harus melalui uji klinis apakah memang bisa digunakan masyarakat dan tidak ada risiko.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Obat-obatan Tradisional Holistik, Nur Tjahjadi, dalam webinar bertajuk “Peran Penting Pengobatan Komplementer Tradisional Herbal dan Spiritual (Thibbun Nabawi) untuk Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Kajian Sains serta Mengikuti Prinsip Syariah Islam’’, yang digelar Lembaga Kesehatan MUU Kamis (4/6) di Jakarta.

Tjahjadi menilai, Indonesia memiliki lebih dari 3.000 bahan herbal dan beberapa di antaranya,  berhasil menetralisir Covid-19.
“Saya sedang meracik delapan bahan herbal di antaranya yang menurut saya berhasil adalah jahe, daun salam, bunga cengkeh, rimpang, lengkuas. Lima bahan herbal itu menurut saya mampu menjadi penetral Covid-19 yang saya racik di dapur saya sendiri. Selebihnya, masih dalam tahap uji coba mandiri,” ujarnya.

Dia menyampaikan, beberapa negara di dunia sudah mengupayakan pengakuan pengobatan tradisional sebagai alternatif. Di India misalnya, masyarakatnya kerap memakai bahan herbal bernama ayuverda. Selain India, China juga menggunakan obat herbal dalam penanganan Covid-19 bernama Lianhua Qingwen dan itu diakui.

Menurut, pemakaian obat herbal ini karena kandungannya yang bermanfaat untuk tubuh seseorang. Dia sendiri sudah menggunakan beberapa obat herbal seperti biji pala. Dia menyebutkan biji pala memiliki kandungan vitamin dan minela yang tinggi. Manfaat biji pala antara lain mengatasi insomnia, mengendalikan tekanan darah, dan menjaga kesehatan kuliat.

Sementara itu, kata dia, cengkeh bisa digunakan sebagai obat herbal anti virus karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Cengkeh juga membantu tubuh terhindar dari penyakit. Kunyit mampu melawan radikal bebas dan menghambat tumbuhnya sel tumor. Jahe bisa digunakan untuk menilai kemampuan indra perkasa seseorang sehingga bisa digunakan mendeteksi Covid-19.

“Biasanya, saat meracik obat-obatan herbal itu, saya sambi dengan membacakan murattal Alquran,” ungkap dia.
Dia berharap, pada masa mendatang, akan ada buku berisi kumpulan resep obat herbal. “Salah satu yang diharapkan dari seminar hari ini adalah terciptanya keluar satu buku tentang herbal,” kata dia.  (Zulfikar Rakasiwi/ Nashih)



Praktik Kredit dalam Sudut Pandang Islam


Masyarakat modern semakin hari semakin dihadapkan pada kompleks nya kehidupan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kebutuhan untuk memenuhi dan menopang gaya hidup. Hal yang sering kali menjadi masalah dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup adalah ketidaksetaraan antara pendapatan dan pengeluaran.

Padahal secara prinsip, pengeluaran harusnya lebih kecil dari pendapatan. Maka dari itu kredit hadir sebagai solusi agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena kredit ini? Apakah kredit itu termasuk riba?

Sebelum lebih jauh membahas kredit, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Hidayatulloh SHI MH menjelaskan definisi riba. Riba secara bahasa artinya ziyadah (tambahan). Dia mengutip Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (bila ‘iwadh) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (ziyadah al-ajal) yang diperjanjian sebelumnya (ini yang disebut riba nasi’ah).

Secara tegas, kata dia, dalam percakapan dengan MUI.OR.ID, lewat aplikasi Whatsapp, Alquran melarang riba yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 275 dan 278-279, surat Ali Imran ayat 130, dan surat Ar Ruum ayat 39.

Dalil tersebut diperkuat beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah riwayat Imam Muslim: Dari Jabir RA, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Dia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” 

Hidayatulloh mengatakan ada beberapa jenis riba menurut para ulama. Menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali riba dibagi menjadi riba fadhl dan nasi’ah. Syafi’iyyah membagi riba menjadi fadhl, nasi’ah, yad, dan qardh. Sedangkan Ibn Ruysd membagi menjadi riba jual beli (bai’) dan riba karena hutang. Riba jual beli terdiri dari riba fadhl dan riba nasa’, sedangkan riba duyun terdiri dari nasi’ah dan jahiliyah.

Lalu, apakah kredit itu termasuk riba?

Ustadz Hidayatulloh menjelaskan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan dalam praktik di bank konvensional, kredit adalah utang piutang yang disertai bunga. Jika persoalan riba sudah ditegaskan keharamannya, persoalan bunga bank adalah masalah kontemporer yang memerlukan ijtihad. Kita dapat merujuk kepada beberapa keputusan ulama internasional antara lain Majma’ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965, Majma’ al-Fiqh al-Islamy negara-negara Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Jeddah 10-16 Rabi’ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan keharaman bunga bank.

Menurut MUI, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Oleh sebab itu, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan individu.

Lantas apakah ada kredit yang diperbolehkan dalam ajaran Islam? 

Menurut Ustadz Hidayatulloh, dalam ajaran Islam, kredit atau utang diperbolehkan dengan syarat tidak ada ziyadah (tambahan). Maka dikenal istilah qardh (utang piutang) yang termasuk akad tabarru’ (tolong menolong).

“Namun akad qardh ini sulit atau bahkan tidak dapat diimplementasikan di lembaga keuangan syariah karena tidak boleh ada keuntungan, sedangkan lembaga keuangan syariah adalah entitas bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan membutuhkan biaya operasional,” ujar dia.

Ustadz Hidayatulloh juga mengatakan setelah terbitnya fatwa keharaman bunga bank, para ulama bersama ahli ekonomi merumuskan konsep ekonomi berdasarkan prinsip ajaran Islam, maka lahirlah bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Tak hanya itu, Ustadz Hidayatulloh mengatakan pula jika dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak memberikan kredit kepada nasabah tetapi pembiayaan dengan akad-akad syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya nasabah butuh dana untuk membeli kendaraan, makanya bank syariah menyediakan pembiayaan dengan akad murabahah atau ijarah al-muntahiya bit tamlik. Lalu nasabah yang butuh modal usaha dapat diberikan pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah.

“Bahkan jika dibandingan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah lebih kaya akan skema bisnis dengan akad-akad yang bervariatif. Sedangkan kredit yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam sebenarnya adalah kredit yang disertai dengan bunga,” tutur dia.

Menurut Ustadz Hidayatulloh istilah kredit tidak muncul di zaman Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada hadits yang mengatur hukumnya. Namun jika merujuk fatwa MUI, fatwa Al-Azhar, dan OKI, para ulama menyatakan bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT.

Dia menambahkan, selain hadits riwayat Imam Muslim yang disebutkan tadi , Hidayatulloh memaparkan pula salah satu hadits larangan riba adalah dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah bersabda, “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR An Nasa’i). (Muhamad Saefudin/ Nashih)