All posts by Admin

Tiga Pilar Ketahanan Keluarga

Dalam membina keluarga, tentu setiap orang menginginkan adanya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya. Hal ini sebagai perwujudan rasa cintanya kepada mereka, yang mana kecintaan ini merupakan fitrah yang Allah telah tetapkan kepada jiwa setiap manusia.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS Ali ‘Imran:14).

Isu ketahanan keluarga makin marak diperbincangkan di masyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia mengingat semakin meningkatnya angka perceraian, khususnya gugat cerai yang dilayangkan ke meja pengadilan.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, kebutuhan keluarga tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.

Ketahanan fisik mencakup kepada kebutuhan primer dalam keluarga seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Aspek fisik bisa kita sebut juga sebagai aspek material, yang mana ini merupakan komponen penting di dalam keluarga karena memang tak jarang pula ketidakharmonisan dalam keluarga dipicu karena adanya masalah kecil yang tidak terpenuhi dari ketahanan fisik ini.

Berdasarkan data yang diterbitkan Badilag MA, mayoritas penyebab perceraian didorong dua persoalan besar yang sering dialami dalam gugatan perceraian yakni persoalan ekonomi dan perselisihan yang tidak berkesudahan dalam membina mahligai rumah tangga. Persoalan kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mendapat angka yang cukup besar dalam banyak kasus perceraian.

Mengenai ketahanan sosial, bisa terlihat pada pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan anggota keluarga, membina hubungan sosial yang baik, dan mekanisme penanggulangan masalah dalam keluarga tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang diperlukannya komunikasi positif dalam segala aspek di lingkungan keluarga untuk menunjang terpenuhinya ketahanan sosial. Apabila berorientasi pada nilai agama, maka komunikasi antar anggota keluarga akan berlangsung efektif. Islam juga mengajarkan nilai komitmen keluarga yang tinggi melalui sikap saling menjaga dan melindungi kehormatan keluarga.

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (QS. At-Tahrim : 6)

Ketahanan psikologis, hal ini ditunjukkan apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik dengan melakukan pengendalian emosi secara positif. Di dalam konsep psikologis keluarga maka diperlukan kepedulian satu sama lain terutama dari pihak suami dan istri.

Kepuasan anggota keluarga dalam berkehidupan rumah tangga menjadi indikator seberapa kuat ketahanan psikologis yang dimiliki sebuah keluarga. Menyiapkan waktu berkualitas untuk komunikasi positif tatap muka setiap anggota keluarga merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga ketahanan keluarga khususnya bagi keluarga modern yang telah terbiasa menggunakan media digital sebagai alat komunikasi di era modern saat ini. (Nurul Mahmudah)

Daftar rujukan:

  1. Puspitawati,Herien. 2012. “Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia”.Bogor : IPB Press.
  2. Prasanti,Ditha. 2018.“Komunikasi positif sebagai upaya menjaga ketahanan Keluarga”.Fakultas Ilmu Komunikasi.Universitas Padjajaran.Bandung



Ini Enam Poin Penting Perkuat Moderasi Beragama

SulTeng – Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Sulawesi Tenggara, Drs. H. Abdul Hamid Halim menjabarkan enam point penting bagi umat muslim untuk memperkuat moderasi dalam beragama.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Webinar nasional Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Sulawesi Tenggara, Senin (6/7) melalui aplikasi Zoom.

Menurut Hamid, memahami Islam secara moderat menjadi sangat penting karena sikap keberagaman yang moderat akan menjadikan seseorang berkepribadian paripurna. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah menanggulangi gerakan ekstremisme melalui handphone dan softphone, yang saat ini menjadi media utama penanaman ekstremisme.

“Saat ini terhitung cukup banyak kelompok-kelompok Islam garis keras yang memahami agama secara ekstrem dan tekstual sehingga mudah untuk mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat,” katanya.

Kedua, memperkuat pendidikan berbasis agama. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda muslim, berdasarkan nilai dan norma tauhid dan aqidah Islam serta memberikan pemahaman toleransi dalam beragama.

Hamid melanjutkan, perlu juga memperkuat literasi media dalam menanggulangi hoax yang menjadi prioritas saat ini mengingtat banyak nya hoax yang bermunculan dengan isu SARA dan sangat mudah tersebar di masyarakat. Menurutnya, jika tidak ditanggulangi secara cepat akan berdampak pada tereduksinya ikatan antar umat beragama di Indonesia.

Keempat, disamping literasi media, memperkuat Tim Cyber di kementrian/lembaga dan organisasi sosial keagamaan juga harus dimaksimalkan. Yang kelima adalah memaksimalkan jejaring antara lembaga kementrian/lembaga dan organisasi sosial keagamaan di secara merata. Menurutnya, pertikaian kecil yang sering terjadi di masyarakat dapat diatasi jika MUI dan pemerintah serta lembaga sosial kemasyarakatan bersama-sama menerapkan praktik Islam moderat sesuai dengan fungsi-nya masing masing.

Sementara yang keenam adalah perlunya memperkuat deteksi dini munculnya paham-paham yang tak sejalan dengan nilai-nilai moderasi dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Dr. H. Nadjamuddin Ramly meyampaikan moderasi Islam atau Wasathiyatul Islam juga tentang bagiamana Islam disebarkan sebagai agama yang Rahmatan lil alamin.

“Dalam posisi Islam, kita tetap tegas. Menolak infiltrasi seluruh ajaran-ajaran yang tidak Islami dan kita tetap berkasih sayang kepada sesama muslim. Tidak bisa kita gadaikan aqidah ini dengan sikap permisifme. Saat kita berada pada posisi universal maka kita bisa betul-betul lembut dan santun, sebagaimana makna toleransi dalam umat beragama,” katanya (Nurul/Thobib)



MUI: Penyusunan RUU Omnibus Law Harus Berpedoman pada Pilar Kebangsaan

Jakarta – Setelah melalui pembahasan panjang selama tiga hari di Bogor dan dilanjutkan beberapa kali rapat Pimpinan Harian, Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan pandangan dan sikap terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). MUI mengingatkan Pemerintah dan DPR agar senantiasa berpedoman pada pilar kebangsaan, yaitu nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kemakmuran rakyat.

“MUI mengingatkan bahwa dalam pembahasan baik tahapan maupun substansi RUU tersebut hendaknya DPR dan Pemerintah memperhatikan nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat,” ungkap Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, Jumat (03/07) di Jakarta.

“Sehingga RUU Cipta Kerja ini tidak menyimpang dari tujuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ” imbuhnya.

Selain mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, MUI juga meminta DPR dan Pemerintah mencermati dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat terkait RUU Cipta Kerja. RUU ini selain memunculkan dukungan juga menimbulkan kritik, keberatan, bahkan penolakan baik terkait materi, pasal, maupun klaster tertentu.

“Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR agar berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai komponen bangsa, baik yang bersifat mendukung maupun yang keberatan terhadap RUU tersebut, sehingga terbentuk UU yang dapat mewujudkan sebsar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Selain menyoroti tahapan dan pembahasan itu, MUI juga meminta DPR dan Pemerintah, khususnya untuk topik-topik terkait ekonomi Syariah dan jaminan produk halal, harus mengacu dan berpedoman pada ajaran agama Islam.

“Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, maka MUI meminta kepada Presiden dan DPR agar pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dihentikan demi terciptanya kedaulatan ekonomi dan politik serta kemaslahatan bangsa,” paparnya. (Azhar/Thobib)

Download File : https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Pandangan-dan-Sikap-DP-MUI-Pusat-Terhadap-RUU-Cipta-Kerja-3-Juli-2020.pdf



Ini Maslahat-Mudharat RUU Omnibus Law Menurut MUI

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti ada maslahat dan mudharat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu tertuang dalam Pandangan dan Sikap MUI terhadap RUU Cipta Kerja, tertanggal 03 Juli 2020.

Maslahat RUU Omnibus Law secara umum mengarah kepada efisiensi peraturan pemerintah yang lebih ringkas dan mudah serta dampaknya di sektor ekonomi. Sementara mudharatnya umumnya terkait sentralisasi kebijakan di Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Ketua Tim MUI untuk Pembahasan RUU Omnibus Law, Prof Zainal Arifin Hosen menyampaikan, maslahat pertama RUU ini adalah adanya fleksibilitas dan efisiensi birokrasi pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan, menyesuaikan keadaan, dan menghadapi tantangan.

“Masalahat RUU ini juga memangkas izin yang masif. RUU Cipta Kerja (diharapkan) membawa perubahan semakin mudah dan murahnya dalam berinvestasi di sektor yang terdampak sebelum hadirnya RUU ini,” katanya.

Peringkasan perizinan ini membuat banyak usaha berdiri yang tentu saja akan memperlancar dunia usaha yang menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan kerja baru.

RUU Ini, lanjut dia, juga memiliki maslahat dari sisi penyederhanaan kewenangan menteri. Selama ini, peraturan menteri kerap dipersoalkan karena membuat regulasi menumpuk.

“Penyederhanaan kewenangan menteri yang atributif akan terdampak oleh RUU Cipta Kerja. RUU ini akan berakibat menurunnya sejumlah peraturan menteri yang saat ini dipersoalkan sebagai sumber kelebihan regulasi,” katanya.

“RUU ini juga memberikan kepastian hukum khususnya dalam proses pengurusan perizinan berusaha, dibandingkan dengan konsep yang dianut Undang-undang terdampak sebelumnya,” imbuhnya.

Secara khusus, RUU Omnibus Law ini juga memberikan perlindungan hak kepada masyarakat adat atas tana ulayat.

Maslahat terakhirnya, RUU imi membuat partisipasi masyarakat dalam sektor-sektor usaha yang ditentukan menjadi lebih meningkat.

Sementara dari sisi mudharat, Prof Zainal menyoroti, RUU Omnibus Law ini membuat penarikan kewenangan mengatur kebijakan menjadi harus berdasarkan delegasi Peraturan Pemerintiah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

“Ini justru berpotensi mendapatkan penolakan atau resistensi karena mengurangi fleksibilitas daerah dalam berinovasi,” katanya.

Sentralisasi kebijakan itu, kata dia, juga akan menurunkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikarenakan pemangkasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang seharusnya diotonomikan.

Dia melanjutkan, akibat lain dari sentralisasi kebijakan itu membuat beban berlebihan kepada Peraturan Pemerintah dalam mengatur teknis operasional RUU Cipta Kerja.

“Terdapat beberapa norma yang berpotensi diuji di Mahkamah Konstitusi dikarenakan perubahan paradigma yang secara diametral bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Mudharat terakhir, ujar dia, tidak semua tindakan pemerintah yang tidak berkaitan dengan perinzinan harus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ada beberapa yang tetap berada di kewenangan menteri karena menteri adalah pejabat eksekutif tertinggi di bidangnya. (Azhar/Anam)



Apa yang Dimaksud Islam Wasathiyah?

Wasathiyah berasal dari akar kata “wasatha”. Menurut Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Mashry, pengertian wasathiyah secara etimologi berarti:

وَسَطُ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرْفَيْهِ

Artinya: “sesuatu yang berada (di tengah) di antara dua sisi

Dalam khazanah Islam klasik, pengertian wasathiyah terdapat banyak pendapat dari para ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu ‘Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuḥaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya.

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding.

Menurut al-Asfahany, kata wasathan berarti tengah-tengah di antara dua batas (a’un) atau bisa berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan ekstrem (tafrith).

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah atau مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ, kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan yang terpuji, seperti pemberani adalah pertengahan di antara dua ujung.

“Dan demikianlah Kami menjadikan kalian umat yang pertengahan”, artinya “dan “demikianlah Kami memberi hidayah kepada kalian semua pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Kami memindahkan kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim as dan Kami memilihkannya untuk kalian.

Kami menjadikan Muslimin sebagai pilihan yang terbaik, adil, pilihan umat-umat, pertengahan dalam setiap hal, tidak ifrath dan tafrith dalam urusan agama dan dunia. Tidak melampaui batas (ghuluw) dalam melaksanakan agama dan tidak seenaknya sendiri di dalam melaksanakan kewajibannya.”

Al-Thabary memiliki kecenderungan yang sangat unik, yakni dalam memberikan makna seringkali berdasarkan riwayat. Terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata al-wasath bermakna al-‘adl, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan.

Di antara redaksi riwayat yang dimaksud, yaitu:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَال: عُدُوْلًا .

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; “Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasathan”. Beliau berkata: (maknanya itu) adil.”

Berdasarkan pengertian tersebut, seringkali dipersoalkan mengapa Allah lebih memilih menggunakan kata al-wasath dari pada kata “al-khiyar”? Jawaban terkait hal ini setidaknya ada dua sebab, yaitu:

Pertama, Allah menggunakan kata al-wasath karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain. Sedangkan posisi saksi semestinya harus berada di tengah-tengah agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang (proporsional). Lain halnya jika ia hanya berada pada satu sisi, maka ia tidak bisa memberikan penilaian dengan baik.

Kedua, penggunaan kata al-wasath terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

Berdasarkan pengertian dari para pakar tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: sesuatu yang ada di tengah, menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (tafrith), terpilih, adil dan seimbang.

Ditinjau dari segi terminologinya, makna kata “wasathan” yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (al-tawazun), yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: spiritualitas (ruhiyah) dengan material (madiyah). Individualitas (fardiyyah) dengan kolektivitas (jama’iyyah).

Kontekstual (waqi’iyyah) dengan tekstual. Konsisten (tsabat) dengan perubahan (taghayyur). Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (universum), sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi.

Bahkan, amal menurut Islam bernilai shaleh apabila amal tersebut diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris (hablun minallah) dan anthropocentris (hablun min al-nas).

Menurut Din Syamsuddin, terdapat pula interpretasi wasathiyah sebagai al-Shirath al-Mustaqim. Konsep jalan tengah tersebut, tentu tidak sama dengan konsep the middle way atau the middle path di bidang ekonomi konvensional.

Wasathiyah dalam Islam bertumpu pada tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia.

Hal ini membawa pada pemahaman tentang adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan (al-‘Alaqah bain al-Khaliq wa al-Makhluq), sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos (al-Qiyas bain al-‘Alam al-Kabir wa al-’Alam al-Shaghir) menuju satu spot, titik tengah (median position).

Menurut Hasyim Muzadi:

الْوَسَطِيَّةُ هِيَ اَلتَّوَازُنُ بَيْنَ الْعَقِيْدَةِ وَالتَّسَامُحِ

Artinya: “Wasathiyah adalah keseimbangan antara keyakinan (yang kokoh) dengan toleransi”.

Syarat untuk merealisasikan sikap wasathiyah yang baik tentu memerlukan akidah dan toleransi, sedangkan untuk dapat merealisasikan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap yang wasathiyah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemaknaan wasathiyah dapat dipadukan bahwa; keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Keseimbangan tersebut bisa terlihat dengan kemampuan mensinergikan antara dimensi spiritualitas dengan material, individualitas dengan kolektivitas, tekstual dengan kontekstual, konsistensi dengan perubahan dan meletakkan amal di dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris dan anthropocentris, adanya korespondensi antara

Pencipta dan ciptaan sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos menuju satu spot yaitu median position. Keseimbangan yang mengantarkan pada al-Shirath al-Mustaqim tersebut yang nantinya akan melahirkan umat yang adil, berilmu, terpilih, memiliki kesempurnaan agama, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang lembut dan beramal shaleh.

Salah satu ciri dari Islam adalah wasathiyah. Kata wasathiyah memiliki beberapa makna, yakni menurut bahasa Indonesia artinya adalah moderasi. Menurut Afifuddin Muhadjir, makna wasathiyah sebetulnya lebih luas dari pada moderasi.

Wasathiyah bisa berarti realistis (Islam Wasathiyah yaitu Islam yang berada di antara realitas dan idealitas). Yakni, Islam memiliki cita-cita yang tinggi dan ideal untuk menyejahterakan umat di dunia dan akhirat. Cita-citanya yang melangit, tapi ketika di hadapkan pada realitas, maka bersedia untuk turun ke bawah.

Wasathiyah yang disebut dalam QS: al-Baqarah 143 dapat juga diartikan jalan di antara ini dan itu. Dapat juga dikontekstualisasikan Islam Wasathiyah adalah tidak liberal dan tidak radikal. Dapat diartikan pula, Islam antara jasmani dan ruhani.

Dalam kitab-kitab fiqih, seorang presiden itu harus mendalam terkait hal agama, mujtahid dan dipilih secara demokratis. Bagaimana ketika yang menjadi presiden justru kebalikannya? Apakah kita harus memberontak?

Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian. Kitab-kitab fiqih menyatakan, para hakim harus seorang mujtahid dan memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dari sumbernya.

Keputusan hakim adalah kepastian dan keadilan. Tapi apabila kebalikannya, yakni tidak terlaksana sebagaimana aturannya. Apakah kita harus memberontak? Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian.

Meskipun kita harus tetap mengingatkannya, tapi cara yang ditempuh harus baik.

Al-wasathiyah disebutkan dalam QS: al-Baqarah: 143 dan QS: al-Nisā’: 171.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.

Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kalian mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara”.

خَيْر الْأُمُور أَوْسَاطهَا

Artinya: “Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan”.

Realiasasi wasathiyah dalam ajaran Islam secara garis besar dibagi tiga: akidah, akhlak dan syariat (dalam pengertian sempit). Ajaran akidah berarti terkait konsep ketuhanan dan keimanan. Akhlak berarti terkait penghiasan hati melalui sikap dan perilaku seseorang agar dapat menjadi indivisu mulia.

Sedangkan syariat dalam pengertian sempit, berarti ketentuan-ketentuan praktis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (al-ahkam al-‘amaliyah).

Salah satu segmen dalam syariat adalah fiqih. Syariat dari segi sifatnya ada dua: tsabit dan mutaghayyirah. Syariat tsabit adalah syariat yang tidak dapat berubah kapan pun dan di mana pun, sedangkan syariat mutaghayyirah adalah syariat yang dapat berubah sehingga dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat.

Akidah, akhlak dan syariat tsabit tidak dapat dirubah. Sedangkan syariat mutaghayyirah dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Wasathiyah masuk pada akidah, akhlak, syariat tsabit dan mutaghayyirah.

Wasathiyah dalam bidang akidah, seperti posisi Islam yang berada di antara atheisme (tidak percaya Tuhan) dan politisme (kelompok yang percaya adanya banyak Tuhan). Wasathiyah dalam bidang akhlak, seperti posisi di antara khauf (pesimisme) yang berlebihan dan raja’ (optimisme) yang berlebihan.

Optimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang berbuat dosa, sehingga menganggap dirinya pasti mendapatkan surga. Di antara ayat yang menjadi landasan adalah QS: al-Baqarah: 173:

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sedangkan pesimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang putus asa. Di antara landasan ayat yang sering digunakan adalah QS: al-A’raf: 99:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: “Apakah mereka tidak percaya ancaman Allah. Maka tidak ada yang dapat merasa aman dari ancaman Allah, kecuali orang-orang yang merugi.”

Di antara contoh orang yang pesimis adalah pembunuh Sayyidina Hamzah dengan memutilasinya. Pada saat masuk Islam, ia merasa pesimis akan kemungkinan mendapatkan ampunan Tuhan dari perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut. Kemudian turun QS: al-Zumar: 53.

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), wahai hambaku, orang-orang yang sudah berlebihan atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun dan Penyayang.”

Wasathiyah dalam bidang syariat (khususnya ekonomi) diindikasikan dalam QS: al-Furqan: 67, yakni tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “dan orang-orang ketika menafkahkan, mereka tidak berlebihan dan tidak pelit dan di antara keduanya adalah ketegakkan.”

Wasathiyah dalam bidang manhaj berarti menggunakan nash al-Qur’an dan hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari’ah). Nash-nash dan tujuan-tujuan syariatnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yakni nash-nash yang dapat dijelaskan melalui tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan-tujuan syariat lahir dari nash-nash Islam.

Tjuan-tujuan syariat merupakan hasil penelitian ulama zaman dahulu, sedangkan yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan yang termaktub dalam nash-nash al-Qur’an dan hadis, berikut hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan dunia dan akhirat dengan mengindahkan kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.”

Maksudnya adalah apabila seseorang hendak menafsirkan nash-nash, maka harus memerhatikan tujuan-tujuan syariatnya. Tentu aturan yang lahir akan berbentuk tekstual dan kontekstual. Secara kaidah, apabila dihadapkan pada mashlahah dan mafsadah, maka yang didahulukan adalah yang mashlahah.

Tapi apabila dihadapkan pada mashlahah ghairu mahdlah (kemaslahatan tidak murni) dan mafsadah ghairu mahdlah (kerusakan tidak murni), maka pilihannya adalah yang terdapat mashlahah yang lebih besar. Tujuan-tujuan syariat melahirkan dalil-dalil primer (الأَدِلَّةُ القَطْعِيَّة) dan sekunder (الأَدِلَّةُ الفَرْعِيَّة).

Tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, sebenarnya sama seperti tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatannya. Setiap negara yang sudah mampu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka sudah bisa disebut sebagai negara ideal dan negara khilāfah.

Afifuddin menyetujui negara dalam bingkai khilafah yang tidak seperti konsep yang diusung HTI. Khilafah yang disetujui adalah menggunakan konsepnya al-Mawardi, dimana ia mengatakan;

الإِمَامَةُ مَوْضُوْعُةً لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فيِ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَلَوْلاَ الوُلَاةُ لَكَانَ النَّاسُ فوضى مهملين وهمجاً مضيّعين.

Artinya: “kepemimpinan/khilafah adalah melanjutkan tugas kenabian, yakni: menjaga agama dan politik dunia….”.

Setiap negara yang kondusif bagi kaum Muslimin untuk melaksanakan ajaran agamanya serta dijalankan dalam pemerintahan dengan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, maka itu sudah cukup menjadi negara khilafah.

Oleh karena itu, NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, bisa saja menjadi wadahnya khilafah. Posisi sebagai wadah, NKRI tidak ada persoalan, tapi persoalan yang terjadi saat ini lebih berada pada isinya yang belum baik. Cita-cita negara yang menjamin kenegaraan yang adil dan sejahtera, maka Pancasila sudah cocok untuk mewujudkan Islam itu sendiri.

Terdapat beberapa hal yang sering dipertanyakan terkait istilah Islam Wasathiyah ini. Adakalanya mengkritisi pada padanan derivasinya, dan ada pula yang mengkritisi substansi penggunaannya.

Terkait frasa, terdapat istilah yang identik dengan Islam Wasathiyah, yaitu Wasathiyah al-Islam yang mencerminkan sebagai ajaran yang seimbang.

Terkait substansi penggunaannya, sepintas akan menjadi suatu persoalan terkait ungkapan yang termaktub di dalam nash al-Qur’an yang sejatinya adalah Ummatan Wasathan sebagaimana diindikasikan dalam QS: al-Baqarah: 143.

Sedangkan yang justru dijadikan misi perjuangan umat Islam yang moderat adalah istilah Islam Wasathiyah?

Terkait hal ini, Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI menyatakan bahwa untuk membentuk umat yang wasathan tentu diperlukan adanya ajaran, sehingga membahas ajaran Islam Wasathiyah dalam rangka merealisasikan hal tersebut, tentu menjadi suatu keniscayaan dan keharusan.

Selain mempersoalkan perihal tersebut, penggunaan istilah Islam Wasathiyah dalam prosesnya juga tidak lepas dari suatu kritik yang menyatakan bahwa penggunaan yang benar adalah Islam Wasathy, dimana kata “Islam” disifati dengan kata Wasathy yang dilengkapi dengan ya’ Nisbah.

Cholil Nafis menyatakan bahwa, penggunaan istilah tersebut terjadi pembuangan kata muannats yang asal mulanya (taqdir) yaitu الإِسْلاَمُ عَليَ طَرِيْقَةِ الوَسَطِيَّةِ dimana artinya yaitu Islam yang mengikuti jalan wasathiyah.

Di dalam al-Qur’an, kata ummat (أُمَّة) terulang sebanyak 51 kali dan 11 kali dengan bentuk (أُمَم). Tetapi hanya satu frasa yang disandarkan pada kata “wasathan”, yaitu terdapat di dalam QS: al-Baqarah; 143.

QS: al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan yang demikian ini Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.”

Apabila dicermati dengan teliti, kata wasathan ini terdapat di tengah-tengah ayat al-Baqarah ayat ke 143 dan ayat tersebut juga terletak di tengah-tengah Surat al-Baqarah yang seluruh ayatnya berjumlah 286 ayat. Itu artinya, ditinjau dari segi penempatannya sudah mengindikasikan makna tengah-tengah.

Sumber:
Diambil dari buku Islam Wasathiyah, Tim Penulis Kamisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, 2019



Apa yang Dimaksud Islam Wasathiyah?

Wasathiyah berasal dari akar kata “wasatha”. Menurut Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Mashry, pengertian wasathiyah secara etimologi berarti:


وَسَطُ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرْفَيْهِ


Artinya: “sesuatu yang berada (di tengah) di antara dua sisi

Dalam khazanah Islam klasik, pengertian wasathiyah terdapat banyak pendapat dari para ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu ‘Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuḥaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya.


Menurut Ibnu ‘Asyur, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding.

Menurut al-Asfahany, kata wasathan berarti tengah-tengah di antara dua batas (a’un) atau bisa berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan ekstrem (tafrith).


Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah atau مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ, kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan yang terpuji, seperti pemberani adalah pertengahan di antara dua ujung.

“Dan demikianlah Kami menjadikan kalian umat yang pertengahan”,

artinya “dan “demikianlah Kami memberi hidayah kepada kalian semua pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Kami memindahkan kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim as dan Kami memilihkannya untuk kalian. Kami menjadikan Muslimin sebagai pilihan yang terbaik, adil, pilihan umat-umat, pertengahan dalam setiap hal, tidak ifrath dan tafrith dalam urusan agama dan dunia. Tidak melampaui batas (ghuluw) dalam melaksanakan agama dan tidak seenaknya sendiri di dalam melaksanakan kewajibannya.”


Al-Thabary memiliki kecenderungan yang sangat unik, yakni dalam memberikan makna seringkali berdasarkan riwayat.

Terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata al-wasath bermakna al-‘adl, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan. Di antara redaksi riwayat yang dimaksud, yaitu:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَال: عُدُوْلًا .

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; “Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasathan”. Beliau berkata: (maknanya itu) adil.”

Berdasarkan pengertian tersebut, seringkali dipersoalkan mengapa Allah lebih memilih menggunakan kata al-wasath dari pada kata “al-khiyar”? Jawaban terkait hal ini setidaknya ada dua sebab, yaitu:

Pertama, Allah menggunakan kata al-wasath karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain. Sedangkan posisi saksi semestinya harus berada di tengah-tengah agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang (proporsional).

Lain halnya jika ia hanya berada pada satu sisi, maka ia tidak bisa memberikan penilaian dengan baik. Kedua, penggunaan kata al-wasath terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.


Berdasarkan pengertian dari para pakar tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: sesuatu yang ada di tengah, menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (tafrith), terpilih, adil dan seimbang.


Ditinjau dari segi terminologinya, makna kata “wasathan” yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (al-tawazun), yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: spiritualitas (ruhiyah) dengan material (madiyah). Individualitas (fardiyyah) dengan kolektivitas (jama’iyyah).

Kontekstual (waqi’iyyah) dengan tekstual. Konsisten (tsabat) dengan perubahan (taghayyur). Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (universum), sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi. Bahkan, amal menurut Islam bernilai shaleh apabila amal tersebut diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris (hablun minallah) dan anthropocentris (hablun min al-nas).


Menurut Din Syamsuddin, terdapat pula interpretasi wasathiyah sebagai al-Shirath al-Mustaqim. Konsep jalan tengah tersebut, tentu tidak sama dengan konsep the middle way atau the middle path di bidang ekonomi konvensional.

Wasathiyah dalam Islam bertumpu pada tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia.

Hal ini membawa pada pemahaman tentang adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan (al-‘Alaqah bain al-Khaliq wa al-Makhluq), sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos (al-Qiyas bain al-‘Alam al-Kabir wa al-’Alam al-Shaghir) menuju satu spot, titik tengah (median position).

Menurut Hasyim Muzadi:

الْوَسَطِيَّةُ هِيَ اَلتَّوَازُنُ بَيْنَ الْعَقِيْدَةِ وَالتَّسَامُحِ
Artinya: “Wasathiyah adalah keseimbangan antara keyakinan (yang kokoh) dengan toleransi”.

    Syarat untuk merealisasikan sikap wasathiyah yang baik tentu memerlukan akidah dan toleransi, sedangkan untuk dapat merealisasikan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap yang wasathiyah. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemaknaan wasathiyah dapat dipadukan bahwa; keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Keseimbangan tersebut bisa terlihat dengan kemampuan mensinergikan antara dimensi spiritualitas dengan material, individualitas dengan kolektivitas, tekstual dengan kontekstual, konsistensi dengan perubahan dan meletakkan amal di dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris dan anthropocentris, adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos menuju satu spot yaitu median position.

Keseimbangan yang mengantarkan pada al-Shirath al-Mustaqim tersebut yang nantinya akan melahirkan umat yang adil, berilmu, terpilih, memiliki kesempurnaan agama, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang lembut dan beramal shaleh.


Salah satu ciri dari Islam adalah wasathiyah. Kata wasathiyah memiliki beberapa makna, yakni menurut bahasa Indonesia artinya adalah moderasi.

Menurut Afifuddin Muhadjir, makna wasathiyah sebetulnya lebih luas dari pada moderasi. Wasathiyah bisa berarti realistis (Islam Wasathiyah yaitu Islam yang berada di antara realitas dan idealitas).

Yakni, Islam memiliki cita-cita yang tinggi dan ideal untuk menyejahterakan umat di dunia dan akhirat. Cita-citanya yang melangit, tapi ketika di hadapkan pada realitas, maka bersedia untuk turun ke bawah.

Wasathiyah yang disebut dalam QS: al-Baqarah 143 dapat juga diartikan jalan di antara ini dan itu. Dapat juga dikontekstualisasikan Islam Wasathiyah adalah tidak liberal dan tidak radikal. Dapat diartikan pula, Islam antara jasmani dan ruhani.


Dalam kitab-kitab fiqih, seorang presiden itu harus mendalam terkait hal agama, mujtahid dan dipilih secara demokratis.

Bagaimana ketika yang menjadi presiden justru kebalikannya? Apakah kita harus memberontak? Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian.

Kitab-kitab fiqih menyatakan, para hakim harus seorang mujtahid dan memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dari sumbernya. Keputusan hakim adalah kepastian dan keadilan.

Tapi apabila kebalikannya, yakni tidak terlaksana sebagaimana aturannya. Apakah kita harus memberontak? Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian.

Meskipun kita harus tetap mengingatkannya, tapi cara yang ditempuh harus baik. Al-wasathiyah disebutkan dalam QS: al-Baqarah: 143 dan QS: al-Nisā’: 171.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.

Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kalian mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara”.


خَيْر الْأُمُور أَوْسَاطهَا


Artinya: “Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan”.


Realiasasi wasathiyah dalam ajaran Islam secara garis besar dibagi tiga: akidah, akhlak dan syariat (dalam pengertian sempit). Ajaran akidah berarti terkait konsep ketuhanan dan keimanan.

Akhlak berarti terkait penghiasan hati melalui sikap dan perilaku seseorang agar dapat menjadi indivisu mulia. Sedangkan syariat dalam pengertian sempit, berarti ketentuan-ketentuan praktis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (al-ahkam al-‘amaliyah).


Salah satu segmen dalam syariat adalah fiqih. Syariat dari segi sifatnya ada dua: tsabit dan mutaghayyirah. Syariat tsabit adalah syariat yang tidak dapat berubah kapan pun dan di mana pun, sedangkan syariat mutaghayyirah adalah syariat yang dapat berubah sehingga dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat.

Akidah, akhlak dan syariat tsabit tidak dapat dirubah. Sedangkan syariat mutaghayyirah dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Wasathiyah masuk pada akidah, akhlak, syariat tsabit dan mutaghayyirah.


Wasathiyah dalam bidang akidah, seperti posisi Islam yang berada di antara atheisme (tidak percaya Tuhan) dan politisme (kelompok yang percaya adanya banyak Tuhan). Wasathiyah dalam bidang akhlak, seperti posisi di antara khauf (pesimisme) yang berlebihan dan raja’ (optimisme) yang berlebihan.

Optimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang berbuat dosa, sehingga menganggap dirinya pasti mendapatkan surga. Di antara ayat yang menjadi landasan adalah QS: al-Baqarah: 173:

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ


Artinya: “Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sedangkan pesimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang putus asa. Di antara landasan ayat yang sering digunakan adalah QS: al-A’raf: 99:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ


Artinya: “Apakah mereka tidak percaya ancaman Allah. Maka tidak ada yang dapat merasa aman dari ancaman Allah, kecuali orang-orang yang merugi.”

Di antara contoh orang yang pesimis adalah pembunuh Sayyidina Hamzah dengan memutilasinya. Pada saat masuk Islam, ia merasa pesimis akan kemungkinan mendapatkan ampunan Tuhan dari perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut.

Kemudian turun QS: al-Zumar: 53

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), wahai hambaku, orang-orang yang sudah berlebihan atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun dan Penyayang.”

Wasathiyah dalam bidang syariat (khususnya ekonomi) diindikasikan dalam QS: al-Furqan: 67, yakni tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit.


وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “dan orang-orang ketika menafkahkan, mereka tidak berlebihan dan tidak pelit dan di antara keduanya adalah ketegakkan.”

Wasathiyah dalam bidang manhaj berarti menggunakan nash al-Qur’an dan hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari’ah).

Nash-nash dan tujuan-tujuan syariatnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yakni nash-nash yang dapat dijelaskan melalui tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan-tujuan syariat lahir dari nash-nash Islam. Tujuan-tujuan syariat merupakan hasil penelitian ulama zaman dahulu, sedangkan yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan yang termaktub dalam nash-nash al-Qur’an dan hadis, berikut hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan dunia dan akhirat dengan mengindahkan kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.”


Maksudnya adalah apabila seseorang hendak menafsirkan nash-nash, maka harus memerhatikan tujuan-tujuan syariatnya. Tentu aturan yang lahir akan berbentuk tekstual dan kontekstual.

Secara kaidah, apabila dihadapkan pada mashlahah dan mafsadah, maka yang didahulukan adalah yang mashlahah. Tapi apabila dihadapkan pada mashlahah ghairu mahdlah (kemaslahatan tidak murni) dan mafsadah ghairu mahdlah (kerusakan tidak murni), maka pilihannya adalah yang terdapat mashlahah yang lebih besar.

Tujuan-tujuan syariat melahirkan dalil-dalil primer (الأَدِلَّةُ القَطْعِيَّة) dan sekunder (الأَدِلَّةُ الفَرْعِيَّة). Tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, sebenarnya sama seperti tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatannya.

Setiap negara yang sudah mampu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka sudah bisa disebut sebagai negara ideal dan negara khilāfah.

Afifuddin menyetujui negara dalam bingkai khilafah yang tidak seperti konsep yang diusung HTI. Khilafah yang disetujui adalah menggunakan konsepnya al-Mawardi, dimana ia mengatakan;

الإِمَامَةُ مَوْضُوْعُةً لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فيِ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَلَوْلاَ الوُلَاةُ لَكَانَ النَّاسُ فوضى مهملين وهمجاً مضيّعين.


Artinya: “kepemimpinan/khilafah adalah melanjutkan tugas kenabian, yakni: menjaga agama dan politik dunia….”.

Setiap negara yang kondusif bagi kaum Muslimin untuk melaksanakan ajaran agamanya serta dijalankan dalam pemerintahan dengan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, maka itu sudah cukup menjadi negara khilafah.

Oleh karena itu, NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, bisa saja menjadi wadahnya khilafah. Posisi sebagai wadah, NKRI tidak ada persoalan, tapi persoalan yang terjadi saat ini lebih berada pada isinya yang belum baik.

Cita-cita negara yang menjamin kenegaraan yang adil dan sejahtera, maka Pancasila sudah cocok untuk mewujudkan Islam itu sendiri.


Terdapat beberapa hal yang sering dipertanyakan terkait istilah Islam Wasathiyah ini. Adakalanya mengkritisi pada padanan derivasinya, dan ada pula yang mengkritisi substansi penggunaannya.

Terkait frasa, terdapat istilah yang identik dengan Islam Wasathiyah, yaitu Wasathiyah al-Islam yang mencerminkan sebagai ajaran yang seimbang.


Terkait substansi penggunaannya, sepintas akan menjadi suatu persoalan terkait ungkapan yang termaktub di dalam nash al-Qur’an yang sejatinya adalah Ummatan Wasathan sebagaimana diindikasikan dalam QS: al-Baqarah: 143.

Sedangkan yang justru dijadikan misi perjuangan umat Islam yang moderat adalah istilah Islam Wasathiyah? Terkait hal ini, Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI menyatakan bahwa untuk membentuk umat yang wasathan tentu diperlukan adanya ajaran, sehingga membahas ajaran Islam Wasathiyah dalam rangka merealisasikan hal tersebut, tentu menjadi suatu keniscayaan dan keharusan.


Selain mempersoalkan perihal tersebut, penggunaan istilah Islam Wasathiyah dalam prosesnya juga tidak lepas dari suatu kritik yang menyatakan bahwa penggunaan yang benar adalah Islam Wasathy, dimana kata “Islam” disifati dengan kata Wasathy yang dilengkapi dengan ya’ Nisbah.

Cholil Nafis menyatakan bahwa, penggunaan istilah tersebut terjadi pembuangan kata muannats yang asal mulanya (taqdir) yaitu الإِسْلاَمُ عَليَ طَرِيْقَةِ الوَسَطِيَّةِ dimana artinya yaitu Islam yang mengikuti jalan wasathiyah.


Di dalam al-Qur’an, kata ummat (أُمَّة) terulang sebanyak 51 kali dan 11 kali dengan bentuk (أُمَم). Tetapi hanya satu frasa yang disandarkan pada kata “wasathan”, yaitu terdapat di dalam QS: al-Baqarah; 143.
QS: al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا


Artinya: “Dan yang demikian ini Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.”

Apabila dicermati dengan teliti, kata wasathan ini terdapat di tengah-tengah ayat al-Baqarah ayat ke 143 dan ayat tersebut juga terletak di tengah-tengah Surat al-Baqarah yang seluruh ayatnya berjumlah 286 ayat. Itu artinya, ditinjau dari segi penempatannya sudah mengindikasikan makna tengah-tengah.

Sumber:
Diambil dari buku Islam Wasathiyah, Tim Penulis Kamisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, 2019



Di ‘Ngopi MUI’, Ketua Dewan Pers Ingatkan Umat Bahaya Media Abal-Abal

JAKARTA— Maraknya media abal-abal belakangan ini menuntut verifikasi ketat bagi pelaku media. Perlindungan terhadap pers dengan registrasi di Dewan Pers menjadi mutlak diperlukan. Di sisi lain umat Islam dituntut cerdas menyeleksi informasi yang muncul di tengah banjirnya informasi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof Muhammad Nuh, dalam Program ‘Ngopi’ (Ngobrol Pintar) di MUI yang ditayangan TV-MUI pada Rabu (1/7)pukul 19.00 lalu.

Dalam program yang dipandu Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Chalil Nafis itu, Prof Nuh mengajak insan pers mendaftar lembaganya di Dewan Pers.

Menurut dia, jika ada media, tetapi dia tidak terdaftar, tidak tervirifikasi di Dewan Pers, yang pertama in case dia melakukan kesalahan, maka penyelesaiannya tidak menggunakan undang-undang pers, tapi penyelesaiannya menggunakan UU KUHP, di situlah bisa dikriminalkan.

“Di sinilah pentingnya saya mengajak kawan-kawan semua mendaftarkan di Dewan Pers supaya resmi dan kalau ada apa-apa itu bisa diselesaikan tanpa harus melakukan atau didekati dengan hukum yang kriminal itu,” imbuhnya.

Dengan mendaftarkan di pers seperti ini, kata dia, selain melindungi jurnalis, juga melindungi kondisi media di Indonesia. Selama ini dunia media sosial, terutama dalam masa-masa pesta politik, ramai disusupi berita provokatif yang kerap mengandung hoax. Untuk memutus rantai berita meresahkan seperti itu, maka harus diperbanyak media yang terverifikasi Dewan Pers.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menyampaikan, meskipun begitu, terdaftar Dewan Pers bukan satu-satunya cara melawan hoax di medsos. Menurut dia, kata kunci menyehatkan kondisi media sekarang bukan pada sumbernya saja yang itu menjadi tanggung jawab Dewan Pers, namun juga dari sisi penerimanya.

“Tetap para jurnalisnya diberikan etika, integritas, kompetensi, ini saja tidak cukup. Kadang pembaca meminta yang aneh-aneh juga. Kalau berita benar, itu biasa. Sementara kalau itu isu, sangat tertarik,” katanya.

Dia menggambarkan, interaksi antara berita yang tidak baik dan penerimanya itu seperti bisikan setan dan seorang Muslim. Seorang Muslim yang sudah memiliki daya iman kokoh, tentu tidak akan mudah tergoda oleh bisikan-bisakan seperti itu. Jadi ini make sense dalam kerangka berpikir keagamaan. Setan itu selalu ada. Jadi kalau mau orang itu menjadi baik, bukan berarti setannya yang tidak ada.

“Ujungnya pertanggung jawaban itu kepada pribadi, tidak bisa diserahkan kepada komunitas, harus terus orang dicerdaskan, sehingga tidak mungkin kontrol dilakukan oleh suatu lembaga semata karena modelnya sudah many to many sehingga akhirnya kembali ke pribadi sampai ada self cencoring,” katanya.

Meski terkesan tidak ada jalan kecuali mencerdaskan masing-masing pembaca, namun dia memberikan secercah harapan. Saat ini, kata dia, muncul model jurnalisme baru yang digemari masyarakat yaitu good journalism right information. Kemunculan jurnalisme model ini karena pembaca sudah bosan dengan obesitas informasi yang tidak penting.

“Sekarang itu sedang euforia, orang sedang bergembira ria, karena yang namanya informasi sudah mengalami obesitas, sudah banjir, maka sekarang baru fase berikutnya lagi, pembaca merasa tidak perlu kebanjiran informasi, tetapi yang ingin didapatkan adalah selected information yang sehat dan menyehatkan, aliran ini sudah mulai membesar, sekarang sedang naik menuju ke situ,” katanya. (Azhar/Nashih)



MUI Tegaskan Invasi Israel Nodai Kemerdekaan Palestina

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan resonansi atas konflik Palestina sudah bukan lagi masalah lokal melainkan juga menjadi isu global yang menyangkut Indonesia di dalamnya. Sejarah panjang Palestina sudah cukup menjelaskan bahwa kemerdekaan dan HAM warga Palestina telah dinodai invasi dan aneksasi yang dilakukan oleh negara yahudi yaitu Israel.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyayangkan adanya negara-negara tertentu yang ingin memanfaatkan situasi kesengsaraan pandemi covid-19 ini sebagai alat untuk kepentingan politik yaitu rencana Zionis Israel menganeksasi wilayah tepi barat Palestine hampir 30-40 persen.

Padahal, kata dia, upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan. Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengeluarkan resolusi, yakni solusi dua negara.

Menurutnya, dalam resolusi tersebut ditekankan untuk membangun kedamaian abadi dan kedamaian yang jujur. Memberikan kedaulatan dan kemerdekaan penuh atas warga Palestina. Namun, usaha pendamaian yang telah dilakukan terkoyak hak veto yang dimiliki Amerika Serikat.

“Jadi, pemerintah Amerika dibawah Donald Trump adalah pemerintahan terburuk karena secara sistimik telah bekerja sama dengan Israel untuk melakukan aneksasi. jadi proposal aneksasi 1 juli ini betul2 di dukung oleh Amerika,” kata Sudarnoto di Jakarta, Jumat (3/7).

Di tengah konflik antar negara ini, Sudarnoto bersyukur Indonesia masih tetap teguh membela isu kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina dan lantang menyuarakan penolakan atas aneksasi ini.
Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menurutnya peranan kekuatan civil society, termasuk ormas Islam, pembela hak asasi manusia, dan pers, menjadi penting saat ini. (Nurul/Nashih)



LPPOM Harap Industri Halal Jadi Roda Ekonomi Indonesia

JAKARTA — Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim berharap industri halal Indonesia bisa menjadi ujung tombak kekuatan perekonomian Negara.

“Yang menjadi tantangan kita sebetulnya bagaimana mendongkrak perdagangan halalnya, bagaimana berubah menjadi industri halal. Bukan melulu bahas sertifikat halal, tapi bagaimana halal menjadi roda ekonomi Indonesia,” ujar Lukman dalam gathering media secara daring, Senin (29/06) seperti dilansir Republika.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah mengatur tentang mandatori sertifikasi halal. Meski begitu, sampai saat ini hal itu belum bisa diterapkan karena masih menjadi pembahasan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Tapi terlepas dari itu, semua saya kira sepakat untuk bagaimana halal ini bisa dijadikan poin bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk berkiprah lebih banyak lagi di industri halal, utamanya di internasional,” ucap Lukman.

Dia menambahkan, sistem sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI selama ini sudah diterima di mana-mana dan sudah mapan, sehingga Indonesia lebih maju dibandingkan negara-negara muslim lainnya.

“Tapi kita tidak mungkin bersuka cita, berbangga diri dengan sistem sertifikasi yang seperti ini. Kita harus bepikir bagaimana menjadikan sertifikasi halal ini sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan-perusahaan, utamanya UMKM,” katanya.

Lukman melanjutkan bahwa saat ini, Indonesia masih menjadi Negara pengimpor produk halal. Dalam Global Islamic Economy Indicator 2019, Indonesia tidak masuk jajaran 10 besar Negara pengekspor di sektor makanan, farmasi, dan kosmetik halal meskipun Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim tebesar di dunia. Berbeda dengan Brazil yang justru menjadi pengekspor terbesar produk halal dalam sektor ini.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Direktur LPPOM MUI Sumunar Jati memaparkan optimismenya bahwa Indonesia bisa menjadi negara pengekspor produk halal seperti Brasil. Dari Brasil ia mengambil contoh untuk mampu menyadari potensi besar yang dimiliki Negara dan fokus pada produk-produk unggulan yang dimiliki. Dibantu dengan strategi dan regulasi yang kuat menjadikan Brasil mampu berkompetisi dalam industri halal.

Menurut Jati, Indonesia tidak perlu untuk menjadi sama persis seperti Brasil. Karena dalam hal sektor fashion muslim, Indonesia masih tergolong unggul berada pada peringkat ketiga setelah Uni Emirat arab dan Turki. Oleh karena itu, Ia menjelaskan penting bagi Indonesia untuk fokus pada sektor fashion muslim yang sangat potensial dan bisa dikembangkan, begitu pula sektor pariwisata halal. (Nurul/Din)



Habiburrahman El-Shirazy: Jadilah Muslim Kreatif Atau Terpaksa Kita Menelan Ide Orang Lain

Ketua Komisi Seni dan Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Habiburrahman El-Shirazy memandang kreativitas sebagai inti dari seorang seniman. Hal itu dikatakannya kala memberikan taushiyah Seminar Internasional bertema Strategi Kreatif Seniman Muslim di Tengah Pandemi, Selasa (30/06) melalui aplikasi Zoom.

Menyadur ungkapan dari Ulama Besar Mesir Syaikh Muhammad Al-Ghazali, kata dia, seorang muslim harus mengambil inisiatif terlebih dahulu dan harus kreatif. Karena bila tidak, seorang tersebut akan dipaksa dipaksa menjalankan ide orang lain.

“Syaikh Muhammad Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kalimat yang pendek namun maknanya dalam sekali. Khudil fikrota, ambillah inisiatif untuk menyampaikan ide, qobla an ta’khudakal fikrotu, sebelum engkau dipaksa oleh sebuah ide,” katanya.

“Jadi menurut Syaikh Muhammad Ghazali, sesungguhnya hidup kita ini hanya dua pilihan. Pilihan pertama kita menjadi orang yang terus kreatif menyampaikan ide-ide kebaikan. Kalau kita tidak kreatif maka menjadi pilihan yang kedua mau tidak mau, yaitu kita akan dipaksa untuk mengikuti ide orang lain,” imbuh novelis Islam kondang yang kerap disapa Kang Abik ini.

Dia menyampaikan, kalau kaum muslimin kreatif, maka berbahagialah kita. Sebab, dengan menjadi kreatif maka kita diberikan taufiq oleh Allah SWT.

Sebaliknya, kata dia, bila tidak kreatif, maka kita akan dipaksa untuk langsung atau tidak langsung, mau tidak mau, thouan au karhan, mengonsumsi ide-ide orang lain.

“Kalau ide itu selaras dengan tauhid, alhamdulillah. Kalau tidak, ini menjadi problem,” katanya.

Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dia menambahkan, kita semua perlu berikhtiar semaksimal mungkin menjadi insan kreatif, utamanya dalam menyampaikan ide. Tentu saja ide yang selaras dengan nilai tauhid karena itu dasar kesenian Islam.

“Kalau sebuah kesenian itu tidak selaras dengan tauhid, boleh dipastikan bahwa itu tidak selaras dengan Islam. Itu disepakati oleh semua ulama, semua seniman muslim, semua filosof muslim dari dulu sampai sekarang bahwa asas dasar atau ruh seni Islam adalah tauhid,” paparnya. (Azhar/Anam)



Sekretaris Gannas Annar MUI: Di Tengah Pandemi, Jihad Melawan Narkoba Harus Terus Menyala

JAKARTA — Sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar) KH. Rofiqul Umam Ahmad mengajak seluruh elemen bangsa berjihad melawan narkoba bahkan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Melansir data BNN, dia mengatakan, setiap harinya ada 50 korban jiwa akibat narkoba.

“Krisis pandemi Covid-19 ternyata tidak menyurutkan angka kasus narkoba. Melihat informasi dari berbagai media, masih banyak ditemukan penangkapan kasus narkoba baik oleh polisi maupun BNN. Ini membuktikan bahwa pandemi tidak menghambat keberlangsungan kegiatan ilegal ini,” tuturnya, Senin (29/06) dalam kegiatan memperingati Hari Internasional Anti Narkoba bersama MUI Lampung melalui Zoom.

Karena itu, dia menyampaikan, perang mealwan narkoba menjadi kewajiban bersama. Narkoba tidak pandang bulu dalam memilih sasarannya. Efek yang ditimbulkannya akan membuat ketahanan nasional berkurang dan daya tahan bangsa semakin menurun. Pasalnya narkoba merusak jiwa, badan, pikiran sehingga korban tidak lagi bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Sebagai langkah jihad melawan narkoba itu, kata dia, MUI telah memberikan perhatian besar kepada narkoba sejak pertama kali ada. MUI juga telah menjalin kerjasama dengan BNN untuk memberantas narkoba sesuai porsinya masing-masing.

MUI, imbuh dia, bahkan membentuk lembaga Ganas Annar sehingga mampu mengoptimalkan dan mendukung aparat menyelesaikan kasus narkoba di Indonesia.

Peserta Kegiatan Hari Internasional Anti Narkoba bersama MUI Lampung

“Ganas Annar bergerak pada domain pencegahan, edukasi, sosialisasi. Kita melakukan ceramah, khutbah, majelis ta’lim, dan pengajian dalam rangka mengingatkan masyarakat bahaya narkoba,” kata Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum itu.

Dia menambahkan, sejak bulan juni, sudah ada 29 MUI Provinsi yang membentuk Ganas Annar. Selain tingkat provinsi, ratusan MUI tingkat Kabupaten/Kota juga telah membentuk Ganas Annar.

“Ini adalah bagian yang diperankan oleh MUI dalam rangka ikut bertanggung jawab menjaga diri pribadi, keluarga Muslim, dan masyarakat luas dari bahaya narkoba,” tegasnya. (Nurul/Din)



Waketum MUI: Banyak Negara Lirik Indonesia Sebagai Role Model Islam Moderat

JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI KH. Muhyiddin Junaidi menyampaikan bahwa Indonesia dengan penduduk Muslim sekitar 88,2 persen, sudah semestinya memberikan kontribusi terhadap umat Islam di dunia.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara Islam mayoritas lainnya seperti di Timur Tengah. Di Indonesia, kata dia, hampir tidak pernah ada konflik antara sesama umat Islam di Indonesia. Kalaupun ada, itu bukan murni konflik, namun lebih banyak disusupi kepentingan politik.

“Nyaris tidak ada konflik antar umat maupun dengan penganut agama lain kecuali memang dipengaruhi unsur politik. Saatnya kita tampil di dunia internasional menunjukkan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang diterima global,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Selasa (30/06) malam di Zoom.

“Karena kita tidak menampilkan Islam yang radikalis maupun liberalis, namun Islam yang wasathy, Islam yang sangat kompatibel dengan nilai demokrasi yang sebagian dijadikan rujukan negara maju di dunia,” imbuhnya.

Keterlibatan Muslim Indonesia di tingkat global ini penting karena menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak ada umat Islamnya. Semua negara anggota PBB ada umat Islamnya. Di tujuh belas negara kecil di Pasifik Selatan, seperti Vanuatu dan lain sebagainya, selalu ada pemeluk Islamnya.

Selain itu, kata dia, konflik bersenjata yang terjadi sejak tahun 2011 di Timur Tengah justru memberikan keberkahan tersendiri. Masyarakat Timur Tengah yang kemudian menjadi imigran di negara minoritas Muslim di Eropa, mempraktekkan Islam di sana dengan baik.

“Alhamdulillah , di negara Eropa itu para imigran Muslim walaupun sedikit yang pindah agama, namun secara umum meraka masih tetap mempertahankan agama mereka dan membangun perdaban Islam di negara tujuannya masing-masing,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini banyak negara sedang melirik Indonesia sebagai role model Islam moderat. Menurutnya, negara-negara Timur Tengah sekalipun banyak ulama hebat, namun implementasi Islam damai di dunia nyata mereka belum terwujud nyata sekarang.

“Kita semua tahu di sana ada yang namanya ulama kuffah, ada ulama basrah, tapi saat ini, hanya tinggal nama karena mereka sudah terkooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Kita punya, harus punya amunisi yang lebih kuat,” paparnya. (Azhar/Din)



LPPOM MUI Berikan Penghargaan Kepada Perusahaan Bersertifikat Halal MUI

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengapresiasi sejumlah pelaku usaha yang konsisten dalam implementasi SJH dengan sangat baik. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kategori Pangan Olahan: Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
  2. Kategori Kosmetik: Martina Berto Tbk.
  3. Kategori Obat dan Suplemen: PT Inertia Utama
  4. Kategori Restoran: PT Rekso Nasional Food
  5. Kategori Catering: Rumah Sakit Premier Jatinegara
  6. Kategori Jasa: PT HAVI Indonesia
  7. Kategori Flavor/Fragrance: PT Firmenich Indonesia
  8. Kategori Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Ayam (RPA): PT Charoen Pokphand Indonesia
  9. Kategori UMKM: CV Malika Khatulistiwa Dayana Abadi
  10. Kategori Lain-Lain: PT Capsugel Indonesia

Pemberian penghargaan dilakukan pada Acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal MUI (disingkat ASSALAM) yang dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Untuk mematuhi protokol kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), acara silaturahmi ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi video conference.

ASSALAM 2020 mengundang sekitar 260 perusahaan dengan 531 peserta dari berbagai macam jenis industri, mulai dari industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan beberapa produk gunaan lainnya. Selain itu, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Agama RI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. dan Sekretaris Jendral MUI, Dr. H. Anwar Abbas, MM.

Dengan mengangkat tema Silaturahmi dan Sinergi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal dalam Mensukseskan Industri Halal Indonesia di Era New Normal, acara ini diharapkan menjadi katalis bagi percepatan proses industrialisasi produk halal di Indonesia. ASSALAM 2020 juga menjadi ajang untuk mendiseminasikan beberapa pembaruan dalam standar HAS23000 kepada pihak perusahaan.

“Pada kesempatan ini, saya selaku perwakilan dari LPPOM MUI mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada perusahaan bersertifikat halal MUI atas kepercayaan dan kerjasama yang selama ini kita lakukan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dengan baik. LPPOM MUI berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat selalu memberi layanan terbaik kepada perusahaan,” ungkap Direktur LPPOM MUI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.

Selain menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas komitmen pimpinan perusahaan bersertifikat halal, Direktur LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si. juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini tentang kinerja LPPOM MUI dan masalah halal.

Ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebagai customer requirement, melainkan juga sebagai competitive advantage. Hal ini diharapkan dapat mendorong produk halal di industri pasar halal global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Meski begitu, butuh dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan cita-cita ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. mengatakan bahwa mutu sudah menjadi hal yang tidak asing dalam dunia global. Dengan label halal, mutu produk sudah terjamin aman dan ramah lingkungan. Sementara bagi pelaku usaha, label halal menjadi keunggulan produk.

“Produk yang telah memperoleh sertifikat halal bisa dibilang berada lebih atas dari produk lainnya. Dengan mengantongi sertifikat halal, artinya suatu produk sudah sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI. Bahkan lebih jauh lagi, telah memenuhi standar Uni Emirate Arab (UEA). Sehingga selama berlakunya sertifikat halal, produk tersebut terbebas dari kontaminasi bahan non halal dan najis,” ujar Zainut. (*)



LPPOM MUI Berikan Penghargaan Kepada Perusahaan Bersertifikat Halal MUI

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengapresiasi sejumlah pelaku usaha yang konsisten dalam implementasi SJH dengan sangat baik. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kategori Pangan Olahan: Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
  2. Kategori Kosmetik: Martina Berto Tbk.
  3. Kategori Obat dan Suplemen: PT Inertia Utama
  4. Kategori Restoran: PT Rekso Nasional Food
  5. Kategori Catering: Rumah Sakit Premier Jatinegara
  6. Kategori Jasa: PT HAVI Indonesia
  7. Kategori Flavor/Fragrance: PT Firmenich Indonesia
  8. Kategori Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Ayam (RPA): PT Charoen Pokphand Indonesia
  9. Kategori UMKM: CV Malika Khatulistiwa Dayana Abadi
  10. Kategori Lain-Lain: PT Capsugel Indonesia

Pemberian penghargaan dilakukan pada Acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal MUI (disingkat ASSALAM) yang dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Untuk mematuhi protokol kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), acara silaturahmi ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi video conference.

ASSALAM 2020 mengundang sekitar 260 perusahaan dengan 531 peserta dari berbagai macam jenis industri, mulai dari industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan beberapa produk gunaan lainnya. Selain itu, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Agama RI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. dan Sekretaris Jendral MUI, Dr. H. Anwar Abbas, MM.

Dengan mengangkat tema Silaturahmi dan Sinergi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal dalam Mensukseskan Industri Halal Indonesia di Era New Normal, acara ini diharapkan menjadi katalis bagi percepatan proses industrialisasi produk halal di Indonesia. ASSALAM 2020 juga menjadi ajang untuk mendiseminasikan beberapa pembaruan dalam standar HAS23000 kepada pihak perusahaan.

“Pada kesempatan ini, saya selaku perwakilan dari LPPOM MUI mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada perusahaan bersertifikat halal MUI atas kepercayaan dan kerjasama yang selama ini kita lakukan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dengan baik. LPPOM MUI berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat selalu memberi layanan terbaik kepada perusahaan,” ungkap Direktur LPPOM MUI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.

Selain menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas komitmen pimpinan perusahaan bersertifikat halal, Direktur LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si. juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini tentang kinerja LPPOM MUI dan masalah halal.

Ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebagai customer requirement, melainkan juga sebagai competitive advantage. Hal ini diharapkan dapat mendorong produk halal di industri pasar halal global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Meski begitu, butuh dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan cita-cita ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. mengatakan bahwa mutu sudah menjadi hal yang tidak asing dalam dunia global. Dengan label halal, mutu produk sudah terjamin aman dan ramah lingkungan. Sementara bagi pelaku usaha, label halal menjadi keunggulan produk.

“Produk yang telah memperoleh sertifikat halal bisa dibilang berada lebih atas dari produk lainnya. Dengan mengantongi sertifikat halal, artinya suatu produk sudah sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI. Bahkan lebih jauh lagi, telah memenuhi standar Uni Emirate Arab (UEA). Sehingga selama berlakunya sertifikat halal, produk tersebut terbebas dari kontaminasi bahan non halal dan najis,” ujar Zainut. (*)



LPPOM MUI Berikan Penghargaan Kepada Perusahaan Bersertifikat Halal MUI

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengapresiasi sejumlah pelaku usaha yang konsisten dalam implementasi SJH dengan sangat baik. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kategori Pangan Olahan: Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
  2. Kategori Kosmetik: Martina Berto Tbk.
  3. Kategori Obat dan Suplemen: PT Inertia Utama
  4. Kategori Restoran: PT Rekso Nasional Food
  5. Kategori Catering: Rumah Sakit Premier Jatinegara
  6. Kategori Jasa: PT HAVI Indonesia
  7. Kategori Flavor/Fragrance: PT Firmenich Indonesia
  8. Kategori Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Ayam (RPA): PT Charoen Pokphand Indonesia
  9. Kategori UMKM: CV Malika Khatulistiwa Dayana Abadi
  10. Kategori Lain-Lain: PT Capsugel Indonesia

Pemberian penghargaan dilakukan pada Acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal MUI (disingkat ASSALAM) yang dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Untuk mematuhi protokol kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), acara silaturahmi ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi video conference.

ASSALAM 2020 mengundang sekitar 260 perusahaan dengan 531 peserta dari berbagai macam jenis industri, mulai dari industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan beberapa produk gunaan lainnya. Selain itu, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Agama RI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. dan Sekretaris Jendral MUI, Dr. H. Anwar Abbas, MM.

Dengan mengangkat tema Silaturahmi dan Sinergi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal dalam Mensukseskan Industri Halal Indonesia di Era New Normal, acara ini diharapkan menjadi katalis bagi percepatan proses industrialisasi produk halal di Indonesia. ASSALAM 2020 juga menjadi ajang untuk mendiseminasikan beberapa pembaruan dalam standar HAS23000 kepada pihak perusahaan.

“Pada kesempatan ini, saya selaku perwakilan dari LPPOM MUI mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada perusahaan bersertifikat halal MUI atas kepercayaan dan kerjasama yang selama ini kita lakukan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dengan baik. LPPOM MUI berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat selalu memberi layanan terbaik kepada perusahaan,” ungkap Direktur LPPOM MUI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.

Selain menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas komitmen pimpinan perusahaan bersertifikat halal, Direktur LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si. juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini tentang kinerja LPPOM MUI dan masalah halal.

Ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebagai customer requirement, melainkan juga sebagai competitive advantage. Hal ini diharapkan dapat mendorong produk halal di industri pasar halal global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Meski begitu, butuh dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan cita-cita ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si. mengatakan bahwa mutu sudah menjadi hal yang tidak asing dalam dunia global. Dengan label halal, mutu produk sudah terjamin aman dan ramah lingkungan. Sementara bagi pelaku usaha, label halal menjadi keunggulan produk.

“Produk yang telah memperoleh sertifikat halal bisa dibilang berada lebih atas dari produk lainnya. Dengan mengantongi sertifikat halal, artinya suatu produk sudah sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI. Bahkan lebih jauh lagi, telah memenuhi standar Uni Emirate Arab (UEA). Sehingga selama berlakunya sertifikat halal, produk tersebut terbebas dari kontaminasi bahan non halal dan najis,” ujar Zainut. (*)



Apakah Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW?

Hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah boleh dan tidak termasuk bid’ah dhalalah (mengada-ada yang buruk) tetapi bid’ah hasanah (sesuatu yang baik). Karena tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan jika diteliti malah terdapat dalil-dalil yang membolehkannya.

Penjelasan

Bid’ah Hasanah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya namun perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sedangkan bid’ah dhalalh adalah perbuatan baru dalam agama yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Kebolehan memperingati Maulid Nabi memiliki argumentasi syar’i yang kuat. Seperti Rasulullah SAW merayakan kelahiran dan penerimaan wahyunya dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya, yaitu setiap hari senin Nabi SAW berpuasa untuk mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya.

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ” : فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ .” رواه مسلم

 “Dari Abi Qotadah al-Anshori RA sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari senin. Rasulullah SAW menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku”. (H.R. Muslim)

Kita juga dianjurkan untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah SWT kepada kita. Termasuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang membawa rahmat kepada alam semesta. Allah SWT berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS.Yunus:58).

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadits itu menerangkan bahwa pada setiap hari senin, Abu Lahab diringankan siksanya di Neraka dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Hal itu dikarenakan bahwa saat Rasulullah saw lahir, dia sangat gembira menyambut kelahirannya sampai-sampai dia merasa perlu membebaskan (memerdekakan) budaknya yang bernama Tsuwaibatuh Al-Aslamiyah. Jika Abu Lahab yang non-muslim dan al-Qur’an jelas mencelanya, diringankan siksanya lantaran ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang gembira dengan kelahiran Rasulullah saw.

Juga realita di dunia Islam dapat menjadi pertimbangan untuk jawaban kepada mereka yang melarang maulid Nabi SAW. Ternyata fenomena tradisi maulid Nabi SAW itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi merata di hampir semua belahan dunia Islam. Kalangan awam diantara mereka barangkali tidah tahu asal-usul kegiatan ini. Tetapi mereka yang sedikit mengerti hukum agama berargumen bahwa perkara ini tidak termasuk bid`ah yang sesat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah / ritual peribadatan dalam syariat. Buktinya, bentuk isi acaranya bisa bervariasi tanpa ada aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan semangat dan gairah ke-islaman. Mereka yang melarang peringatan maulid Nabi saw. sulit membedakan antara ibadah dengan syi’ar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku (given/tauqifi) yang datang dari Allah SWT., tetapi syi’ar adalah sesuatu yang  ijtihadi, kreasi umat Islam dan situasional serta mubah.

Perlu dipahami, sesuatu yang mubah tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Imam al Suyuthi mengatakan dalam menananggapi hukum perayaan maulid Nabi saw:

وَالجَوَابُ عِنْدِيْ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ المَوْلِدِ الَّذِيْ هُوَ اِجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَأَةُ مَاتَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ وَرِوَايَةُ الأَخْبَارِ الوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَأِ أَمْرِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاوَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الاَياَتِ ثُمَّ يَمُدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِفُوْنَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَالِكَ مِنَ البِدَعِ الحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِالفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ.

“Menurut saya asal perayaan maulid Nabi SAW, yaitu manusia berkumpul, membaca al-Qur’an dan kisah-kisah teladan Nabi SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati bersama, setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong bid’ah hasanah(sesuatu yang baik). Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi SAW, menampakkan suka cita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhamad saw yang mulia”.  (Al- Hawi Li al-Fatawa, juz I, h. 222)

Pendapat Ibnu Hajar al-Haithami:Bid’ah yang baik itu sunnah dilakukan, begitu juga memperingati hari maulid Rasulullah saw”. Pendapat Abu Shamah (guru Imam Nawawi):”Termasuk hal baru yang baik dilakukan pada zaman ini adalah apa yang dilakukan tiap tahun bertepatan pada hari kelahiran Rasulullah saw. dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa gembira dan bahagia, sesungguhnya itu semua berikut menyantuni fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah saw. dan penghormatan kepada beliau, begitu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah saw. kepada seluruh alam semesta”.

Untuk menjaga agar perayaan maulid Nabi SAW tidak melenceng dari aturan agama yang benar, sebaiknya perlu diikuti etika-etika berikut:

  1. Mengisi dengan bacaan-bacaan shalawat kepada Rasulullah SAW.
  2. Berdzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.
  3. Membaca sejarah Rasulullah saw. dan menceritakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan beliau.
  4. Memberi sedekah kepada yang membutuhkan atau fakir miskin.
  5. Meningkatkan silaturrahim.
  6. Menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan senantiasa kehadiran Rasulullah saw. di tengah-tengah kita.
  7. Mengadakan pengajian atau majlis ta’lim yang berisi anjuran untuk kebaikan dan mensuritauladani Rasulullah saw.

Menurut Imam al-Suyuthi, tercatat sebagai raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah saw. dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-Mudhaffar Abu Sa`id Kukburi ibn Zainuddin Ali bin Baktakin (l. 549 H. – w.630 H.),.

Tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan maulid. Intinya menghimpun semangat juang dengan membacakan syi’ir dan karya sastra yang menceritakan kisah kelahiran Rasulullah saw. Diantaranya yang paling terkenal adalah karya Syeikh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi saw. dalam bentuk natsar (prosa) dan nazham (puisi). Saking populernya, sehingga karya seni Barzanji ini hingga sekarang masih sering kita dengar dibacakan dalam seremoni peringatan maulid Nabi saw.

Maka sejak itu ada tradisi memperingati hari kelahiran Nabi saw. di banyak negeri Islam. Inti acaranya sebenarnya lebih kepada pembacaan sajak dan syi`ir peristiwa kelahiran Rasulullah saw. untuk menghidupkan semangat juang dan persatuan umat Islam dalam menghadapi gempuran musuh. Lalu bentuk acaranya semakin berkembang dan bervariasi.

Di Indonesia, terutama di pesantren, para kyai dulunya hanya membacakan syi’ir dan sajak-sajak itu, tanpa diisi dengan ceramah. Namun kemudian ada muncul ide untuk memanfaatkan momentum tradisi maulid Nabi saw. yang sudah melekat di masyarakat ini sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Akhirnya ceramah maulid menjadi salah satu inti acara yang harus ada, demikian juga atraksi murid pesantren.

Bahkan sebagian organisasi Islam telah mencoba memanfaatkan momentum itu tidak sebatas seremoni dan haflah belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, pameran produk halal, pentas seni dan kegiatan lain yang lebih menyentuh persoalan masyarakat.