All posts by Admin

MUI Gelar Tarhib Ramadhan di Istiqlal, Wapres: Kita Meminta Perlindungan dari Wabah

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Tarhib Ramadhan secara daring yang dipusatkan di Masjid Istiqlal Jakarta, Jum’at (9/3) malam, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1442 H yang tinggal menghitung hari. Kegiatan yang dikoordinir oleh Komisi Dakwah MUI ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.

KH Ma’ruf Amin dalam kesempatan itu mengingatkan masyarakat bahwa Ramadhan tahun 2021 ini masih dalam suasana menekan angka laju penyebaran covid 19. Ia menyampaikan bahwa pembatasan aktivitas atau ibadah yang sifatnya massal masih akan terus diberlakukan.

Seperti diketahui, ibadah sunnah utama bulan Ramadhan yakni shalat tarawih biasanya dikerjakan secara massal dan terbuka secara umum. Dalam hal ini, ia menganjurkan agar masyarakat menjalankan bisa dilakukan di rumah saja bersama keluarga dan orang terdekat.

“Anjuran MUI dalam tausiyahnya sangat bagus sekali, nanti perlu disosialisasi. Untuk daerah yag masih tinggi penularan covid, atau zona merah, dianjurkan untuk tarawih sesuai anjuran MUI itu dilakukan di rumah-rumah saja untuk menghindari penularan,” ungkapnya dalam acara Tarhib Ramadhan itu.

Meski tidak ada larangan pemerintah terkait pelaksanaan sholat tarawih di masjid umum sepanjang protokol kesehatan difungsikan dengan baik, menurutnya akan lebih baik jika masyarakat bisa menggunakan rukhsah untuk tidak melakukan shalat tarawih di tempat umum demi menekan angka penyebaran covid-19. “Anjuran pemerintah sangat benar sekali, karena tarawih itu sunnah, tadarus sunah, tapi mnejaga diri daripada penularan itu wajib,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI ini juga menegaskan terkait keputusan pelarangan mudik tahun ini oleh pemerintah juga berdasarkan pada pengalaman tahun lalu dimana peningkatan angka kasus covid-19 terjadi hingga 90% di masa mudik lebaran. Ia berharap masyarakat dalam memahami niat baik pemerintah dalam upaya menekan naiknya kembali angka penyebaran kasus di tahun ini agar kasus covid-19 segera mereda di Indonesia.

“Untuk itulah makanya menjaga itu lebih penting, maka dilarang (mudik). Mudik itu sunnah, tetapi ada bahaya yaitu wabah, maka kita harus mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting,” tambahnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah suci Ramadhan, agar bisa memanfaatkan moment bulan suci ini yang akan segera hadir dengan sebaik-baiknya dan memohon ampunan dan perlindungan dari wabah kepada Allah sebanyak-banyaknya.

“Mari kita jadikan ramadhan untuk memohon ampun kepada Allah karena kita semua menyadari bahwa tidak ada yang tidak berdosa, karena kita bukan orang yg maksum. Tidak ada kekuatan “Laa hawla wa laa quwwata illa Billah” kecuali kekuatan dengan inayah Allah dan perlindungan Allah,” ujarnya. (Nurul/Anam)



Tinjau Vaksinasi di MUI, Wapres: Kita Fokus pada Status Boleh Agar Herd Immunity Terkejar

JAKARTA- Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin meninjau jalannya proses vaksinasi di Gedung MUI Pusat, Rabu (07/04). Wapres menyampaikan, Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Produk AstraZeneca sudah dikeluarkan dan sempat menjadi perbincangan halal. Namun, kata dia, yang harus menjadi fokus adalah soal boleh tidak bolehnya, seperti yang tercantum di dalam fatwa.

“MUI sesuai dengan pandangan dan keputusannya bahwa AstraZeneca walaupun ada persoalan di proses tetapi dinyatakan boleh digunakan karena hajah syar’iyah (kebutuhan mendesak). Maka yang kita persoalan sekarang jangan bicara soal haram haramnya (sudah dibahas), tetapi boleh apa tidak boleh,” ujarnya, Rabu (07/04) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

Dia menyampaikan, vaksinasi saat ini hukumnya sudah menjadi kewajiban atau fardlu kifayah. Sebab, bangsa ini ingin mengejar tercapainya herd immunity yaitu tervaksinnya 181,5 juta atau 70% penduduk Indonesia. Ini sesuai dengan kewajiban menjaga diri dari wabah.

Wapres memuji langkah MUI yang hari ini melakukan vaksinasi AstraZeneca. Ini akan menjadi contoh yang baik dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini boleh dan aman digunakan.

“MUI hari ini melakukan vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca, supaya tidak ada keraguan, masyarakat tidak perlu ragu menggunakannya, dari segi kebolehannya, menurut pandangan keagamaan oleh MUI. Ini mungkin akan terus dilanjutkan ke MUI Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” katanya.

“Kemarin saya menyaksikan di beberapa daerah, banyak orang tua yang sudah divaksin, di Jawa Timur para Kiai juga sudah divaksin menggunakan AstraZeneca. Jadi saya pikir, ini hal yang sangat baik, mudah-mudahan vaksin AstraZeneca hari ini menjadikan semacam pendorong dan kepercayaan mempercepat proses vaksinasi agar mencapai kekebalan kelompok,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan agar meskipun proses vaksinasi sudah berjalan, masyarakat tetap harus waspada. Langkahnya dengan tetap menggunakan amsker, menjaga jarak, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan, vaksinasi ketiga di MUI ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam memutus mata rantai Covid-19. Rencananya, MUI akan melanjutkan vaksinasi sampai pada level Kabupaten/Kota.

“Ijtihad ini harus terus menerus kita lakukan tiada henti, tidak menyerah, walaupun banyak hal yang membuat masyarakat kita ragu. Kita menegaskan jangan ragu, jangan bimbang, kita yakin bahwa vaksinasi terhadap Covid-19 yang mencapai 70% penduduk bisa melenyapkan Covid-19 dari Indonesia,” ungkapnya. (Azhar/Syukri)



MUI Tegaskan Komitmen dan Ajak Berbagai Pihak Peduli Bencana NTT

JAKARTA — Badai Siklon Tropis Seroja yang terjadi pada Minggu (04/04) melanda delapan kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1926 rumah terdampak dan 119 di antaranya rusak besar, 118 rusak sedang, dan 43 rusak ringan. MUI pun menyampaikan duka yang mendalam atas banyaknya korban jiwa dalam bencana di NTT.

“MUI menyampaikan duka yang mendalam atas banyaknya korban jiwa dalam bencana alam di NTT. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali,” ujar Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan saat membacakan pernyataan pers di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (07/04).

Buya Amirsyah mengatakan, MUI melalui Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB MUI) akan turut serta hadir dalam menangani penanggulangan di sana. Sebagai langkah awal, MUI akan melakukan koordinasi dengan MUI Provinsi NTT maupun MUI Kabupaten/Kota di sana.

“MUI juga melakukan koordinasi dan Kolaborasi dengan berbagai lembaga dan badan yang menangani penanggulangan bencana, khususnya yang berbasis pada Ormas Islam maupun berbasis pada masyarakat,” ujarnya.

Bentuk donasi yang nantinya disalurkan MUI, ujar Buya Amir, di antaranya adalah uang kas, kurma, maupun obat-obatan. Karena itu, dia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui MUI dengan mengirimkan bantuan kepada rekening Lembaga Penanggulangan Bencana MUI.

“MUI membuka rekening donasi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan ke rekening BNI Syariah Nomor 097987987 a.n. Tim Penanggulangan Bencana MUI,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH. Abdullah Jaidi menyampaikan, tausiah MUI ini diharapkan bisa menggugah semangat saudara-saudara muslim untuk semakin berpartisipasi aktif mengurangi kesedihan di NTT.

“Itu adalah bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab MUI terhadap hal-hal secara kemanusiaan. Mudah-mudahan usaha dan upaya dari MUI ini bisa ditiru oleh lembaga lain, sehingga semuanya bergerak dan tidak saling berpangku tangan,” paparnya. (Azhar/Din)



MUI & Tokoh Lintas Agama: Penegak Hukum Jangan Ragu Tindak Terorisme

JAKARTA- Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI Pusat bersama Tokoh Lintas Agama mengeluarkan imbauan agar penegak hukum tidak ragu menindak pelaku terorisme. Pasalnya, tindakan teror tidak dapat dibenarkan meskipun kerap mengacu pada dasar-dasar agama.

“Terorisme tidak dapat dibenarkan sekalipun diacukan pada argumentasi teologis-keagamaan. Terorisme bukan jalan jihad melainkan sebuah kejahatan. Karena itu, aparat keamanan dan para penegak hukum tak perlu ragu untuk menindak pelaku terorisme,” ungkap Ketua MUI Pusat Bidang KAUB Buya Yusnar Yusuf saat menyampaikan Pernyataan Sikap Komisi KAUB MUI Pusat dan Para tokoh Lintas Agama terhadap tindakan Terorisme baru baru ini, Jumat (02/03) di Jakarta.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani sebelas tokoh lintas agama tersebut, Buya Yusnar menyampaikan, pihaknya mengutuk dan mengecam keras peristiwa terorisme yang belakangan terjadi, khususnya di Gereja Katedral, Makassar.

Wakil Sekjen MUI Pusat Bidang KAUB KH. Abdul Manan Ghani menambahkan, MUI mengimbau seluruh masyarakat Indonesia termasuk umat beragama untuk tenang, tidak panik, dan tidak takut.

“Kuatkan semangat kerukunan persaudaraan dan persatuan antar umat beragama dengan tetap waspada pada upaya adu domba yang mengarah kepada kebencian antar umat beragama,” ujarnya.

Dia menambahkan, pernyataan bersama tersebut mendukung dan mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk lekas mengungkap pelaku teror.

“Serta melumpuhkan jaringan terorisme di Indonesia agar kejadian serupa tak terjadi di masa-masa yang akan datang,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi KAUB MUI KH. Abdul Moqsith Ghazali menyampaikan, tindakan terorisme itu mengecewakan umat yang terus mengemban misi kesejukan dan kedamaian. Perdamaian yang susah payah dibangun, tutur dia, terkoyak karena ulah segelintir pihak tersebut.

“Persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) dan persaudaraan sesama warga negara (ukhuwah wathaniah) yang kita bangun bersama telah dikoyak oleh oknum yang merasa paling benar dalam menjalankan ajaran agama,” ujarnya.

“Kami terus berupaya agar solidaritas sesama umat manusia terjaga dan peradaban luhur yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Kami, tindakan terorisme bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, melainkan juga bisa menghancurkan peradaban Indonesia dan peradaban dunia,” imbuhnya.

Pernyataan bersama berjudul “Terorisme Bukan Jalan Kejihad-an Melainkan Sebuah Kejahatan” tersebut disepakati sebelas tokoh lintas agama. Sebelas tokoh tersebut terdiri dari Ketua MUI Bidang KAUB Buya Yusnar Yusuf, Wasekjen MUI Bidang KAUB KH. Abdul Manan A Ghani, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Ketua Gereja Kristen Indonesia Pdt. Albertus Patty, Rohaniawan Katolik romo Antonius Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hak KWI Romo Agustinus Heri Wibowo, Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Antono Chandra Dana, Ketua Umum Parisada Budha Dharma Nitiren Syosy Indonesia MPU. Suhadi Sendjaja, Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama MATAKIN Ws. Liem Lilianny Lontoh, Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat KH. Abdul Moqsith Ghazali, serta Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama KH. M. ZAINUDDIN Daulay. (Azhar/Syukri)



Kutuk Aksi Terorisme di Gereja Makassar, MUI: Tak Sesuai Ajaran Agama Apapun

JAKARTA— Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, mengutuk aksi terorisme yang terjadi di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (28/3) pagi ini. Aksi terorisme itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kekhawatiran di masyarakat.


“MUI mengutuk keras peristiwa (ledakan terorisme) pagi ini yang telah membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan telah membuat jatuhnya korban jiwa,” ujar Buya Anwar di Jakarta, Ahad (28/03) tadi. 


Dia mengatakan, aksi terorisme seperti itu tidak bisa diberikan toleransi.  Sebab, tindakan keji itu tidak manusiawi dan melanggar nilai ajaran agama manapun.
MUI, lanjut dia, mendesak pihak keamanan seperti kepolisian lekas menindak pelaku sehingga terbongkar motif dan latar belakang pengeboman tersebut.


“MUI meminta pihak aparat  mencari dan menangkap pelaku dan atau otak intelektual dan pihak-pihak yang ada di balik peristiwa ini dan  membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji tersebut,” ujarnya.


Dia meminta, kejadian ini tidak membuat orang-orang mendekatkan motif peledakan ini dengan ajaran agama maupun suku tertentu. Sebab, bila itu yang terjadi, maka akan memperuncing keharmonisan hubungan antaragama dan suku di Indonesia yang sudah lama terjalin.


“MUI meminta supaya masalah ini jangan dikaitkan dengan agama dan atau suku tertentu di negeri ini, karena hal demikian akan membuat semakin rumit dan memperkeruh suasana, “ pintanya.  (Azhar/ Nashih)



Meneguhkan Diri sebagai Ummatan Wasatha

A. Khoirul Anam, M.Sy.
Wakil Sekretaris Komisi Infokom MUI

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمْنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ إِلِى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ عَلَى آلِهِ وَصُحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَ مِقْدَارِهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.*

*فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ, قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

*أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهُ تَعَالَى،أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Hadirin jamaah Jum’an yang dimuliakan Allah SWT,

Ada satu peristiwa penting berkaitan dengan ibadah shalat yang telah diwajibkan lima kali sehari semalam sejak peristiwa Isra Mi’raj. Peristiwa ini adalah perintah perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka’bah di Masjidil Haram Makkah. Perintah ini diabadikan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 142-152 atau permulaan juz 2. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir mengutip hadits riwayat Al-Bukhari dari al-Barra’ menyebutkan bahwa peristiwa perubahan arah kiblat ini terjadi setelah Rasulullah SAW berada di Madinah selama enam belas atau tujuh belas bulan.

Pada saat berada di Makkah, Rasulullah SAW melakukan shalat di sebelah Selatan Ka’bah atau menghadap ke utara. Para sahabat ketika itu mengira Rasulullah shalat menghadap ke Ka’bah. Padahal Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina yang juga berada di utara Makkah serong sedikit ke barat, tepatnya arah barat laut.

Setelah Rasulullah SAW berada di Madinah, para sahabat baru menyadari bahwa ternyata shalat Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Madinah sendiri berada di tengah-tengah antara Palestina dan Makkah sehingga ketika berada di Madinah, sangat kelihatan bahwa Rasulullah shalat menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke utara, membelakangi Ka’bah yang berada di selatan Madinah.

Sebelum sampai pada ayat inti mengenai perintah perpindahan arah kiblat atau ayat ke 144, terutama pada kalimat

 قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Sungguh Kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”

Sebelum itu, ada dua ayat yang disebutkan lebih dulu atau oleh Syekh Wahbah Zuhali disebut sebagai tamhid atau kalimat pengantar sebelum sampai pada ayat inti mengenai perintah perpindahan kiblat itu.

Tamhid li tahwil al-qiblat atau kalimat pengantar sebelum perintah perpindahan awah kiblat itu antara lain berbunyi:

 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umatan wasatha agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu,” dalam ayat 143.

Istilah atau penyebutan umat Islam sebagai “ummatan washata” ini yang akan kita bahas kali ini.

Kata wasatha artinya tengah-tengah. Umat Islam adalah umat yang tengah-tengah, atau umat yang moderat. Dalam konteks kiblat dan hubungan dengan tempat suci agama-agama sebelumnya, Syekh Wahbah menyebutkan bahwa tengah-tengah ini maksudnya antara umat Yahudi yang berorientasi ke materi (maddiyyin) dan umat Nasrani yang berorientasi ke ruh (ruhiyiin). Islam adalah agama yang menempatkan jazad atau materi dan ruh secara proporsional.

Ada kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa “al ibrah bi umumil lafdzi la bikhusussis sabab”, yang diambil adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Posisi tengah-tengah (al-wasath) ini bisa diterapkan dalam segala aspek (fil umuri kulliha), yakni tengah-tengah antara sifat yang terlalu bersemangat atau berlebihan (ifrath) dan yang loyo dan lalai (tafrith). Misalnya, sifat berani adalah tengah-tengah antara sifat nekat dan penakut, namun tidak semua sifat yang tengah-tengah ini mempunyai definisi khusus.

Apalagi sifat yang tengah-tengah ini dikuatkan dengan dalil lain yang memerintahkan umat Islam untuk menjadikan sifat moderat ini sebagai pilihan. Misalnya, tidak boleh terlau pelit dan tidak boleh terlalu boros:

 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (QS Al-Isra: 29),

lalu tidak boleh terlalu lantang dan telalu lirih:

 وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (QS: Al-Isra: 110).

Lalu tidak boleh terlalu berorientasi akhirat dengan melupakan dunia, atau sebaliknya:

 وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ (Al-Qashash ayat 77).

Alwasath-atau tengah-tengah adalah pilihan terbaik.

Alwasath artinya tidak ekstrem ke kiri atau ke kanan. Ada istilah lain yang sepadan dengan itu yakni i’tidal (dari kata adil) yakni tegak lurus, tidak menceng ke kiri dan ke kanan.

Sifat tengah-tengah ini bukan berarti tidak punya sikap atau pendirian. Posisi di tengah, proporsional, atau seimbang itulah sikap kita. Sebagai mana Ka’bah yang disebut tepat berada di tengah-tengah bumi, ummatan wasatha atau umat yang tengah-tengah itu adalah umat yang berada di jalan yang lurus (shiratal mustaqim) atau agama Islam (dinul Islam) itu sendiri.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ.وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَقُلْ رَبِّ اْغِفْر وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاِحِمِيْنَ*

KHUTBAH KEDUA

الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. إِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَ بِهِ وَكَفَرَ. وأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ الْخَلاَئِقِ وَالْبَشَرِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَصَابِيْحِ الْغُرَرِ. أَمَّا بَعْدُ*

*فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ. أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي  بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ وَاجْتَنِبُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ قَدْ قَالَ فِى كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ.*

 *أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. إِنَّ اللهَ وَملاَ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. فَأَجِيْبُوْا اللهَ إِلَى مَا دَعَاكُمْ وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى مَنْ بِهِ اللهً هَدَاكُمْ*.

*اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَعَلَى التَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَارْضَ اللهُ عَنَّا وَعَنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِينَْ وَالْمُسْلِمَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ*.

*اَللَّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اَللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنِ. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَاجْعَلْ بَلْدَتَنَا إِنْدُوْنِيْسِيَّا هَذِهِ بَلْدَةً طَيِّبَةً تَجْرِيْ فِيْهَا أَحْكَامُكَ وَسُنَّةُ رَسُوْلِكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ. يَا إِلَهَنَا وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ. هَذَا حَالُنَا يَا اللهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ*

*اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلاَءَ وَالْبَلاَءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ وَالسُّيُوْفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِ خْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِاْلإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ. رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ* *عِبَادَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ. وَإِيْتَاءِ ذِيْ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَر*



MUI Menyikapi Istihalah: Kasus AstraZeneca

Oleh Asrori S Karni, Wasekjen MUI Bidang Infokom

Ada persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Pusat dan MUI Jatim tentang vaksin AstraZeneca. Persamaannya: boleh digunakan. Perbedaannya: Jatim (boleh karena halal), Pusat (boleh karena darurat).

Perbedaan lain, pada status vaksin dan metode istinbath hukumnya. Jatim menetapkan vaksin AstraZeneca halal dengan argumen istihalah (perubahan benda najis menjadi suci) mutlak. Rujukannya madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Dianalogikan dengan perubahan anggur (suci) menjadi khamr (najis), lalu jadi cuka (suci). Kulit bangkai (najis) menjadi suci setelah disamak, juga proses istihalah.

MUI Pusat menetapkan vaksin AstraZeneca haram karena tidak menerima istihalah secara mutlak, dikecualikan pada babi dan turunannya. Rujukannya madzhab Syafi’iyah yang memegang prinsip hati-hati (ikhtiyath) dan keluar dari polemik (khuruj minal khilaf).

Tentang Istihalah, MUI Pusat pernah mengeluarkan fatwa khusus dalam Ijtima Ulama 2015 di Tegal (https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf ). Bahwa Istihalah diterima, karena dalilnya kuat, tetapi dikecualikan pada babi dan turunannya. MUI tidak menerima.

Jadi, pada perubahan khamr jadi cukak, kulit bangkai disamak, termasuk tanaman yang pakai pupuk najis berbuah suci, MUI menerima. Tapi tidak pada pemanfaatan bahan dari babi dan turunannya.

Dengan prinsip tersebut, bagi MUI, memanfaatkan bahan dari babi adalah haram. Terlepas di akhir proses itu muatan babinya masih ada atau tidak.

Standar halal demikian telah diterapkan MUI pada sejumlah kasus: fatwa tentang Mikroba (No 1/2010 https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Mikroba-dan-Produk-Mikrobial.pdf ), Fatwa tentang Vaksin MR (No 33/2018 https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-MUI-No.-33-Tahun-2018-tentang-penggunaan-vaksin-MR-measles-rubella-produksi-dari-SII-serum-institue-of-India-untuk-imunisasi.pdf ) dan fatwa tentang vaksin AstraZeneca (No 14/2021 https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/ )

Jadi, MUI memberi status haram pada vaksin AstraZeneca karena tahapan awal prosesnya memanfaatkan bahan dari babi, bukanlah metode istinbath baru. Tidak terjadi pada kasus vaksin AstraZeneca saja. Telah diterapkan dan menjadi pilihan standar halal pada fatwa-fatwa sebelumnya. Ini sudah diketahui dan diterima berbagai Lembaga sertifikat halal manca negara yang tunduk pada standar MUI.

Tapi tidak buntu di situ. Bagaimana dengan vaksinasi? MUI memberi jalan keluar dengan kaidah hajat dan darurat. Bukan Tahlilul Haram (menghalalkan yang haram) atau Tahrimul Halal (mengharamkan yang halal). Tapi memubahkan yang haram karena darurat (konsep hukumnya: mubah, bukan halal). Wallahu a’lam bi ash-shawab.



LPPOM MUI Buktikan, Vaksin AstraZeneca Manfaatkan Tripsin dari Babi

JAKARTA — LPPOM MUI membuktikan bahwa vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan tripsin. Kajian ilmiah itulah yang akhirnya membuat sidang Komisi Fatwa menentukan bahwa vaksin tersebut haram, namun tetap boleh digunakan karena keadaannya darurat. Pihak Astra Zeneca sempat mengatakan bahwa proses tersebut tidak ada kandungan babi. LPPOM MUI melalui kajian ilmiah menemukan bahwa itu ada.

Direktur LPPOM MUI Muti Arintawari memaparkan, MUI melakukan dua langkah kajian yaitu kajian dossier dan kajian publikasi ilmiah. Dossier merupakan dokumen yang berisi bahan lengkap terkait Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca. Dossier tersebut didapatkan MUI setelah melakukan audit dokumen di BPOM.

LPPOM MUI, ujar Muti, mengirimkan dua orang Lead Auditor Bidang Obat dan Vaksin dengan bidang keahlian Biopreses Engineering dan Industrial Microbiolog. Ada tiga langkah yang dilakukan para Auditor tersebut. Setelah mereka melakukan kajian bahan dan proses pembuatan vaksin dari dossier di BPOM, mereka kemudian melakukan kajian dari publikasi ilmiah. Publikasi tersebut bebas diakses di website EMA. Setelah itu, lanjut Muti, Auditor melakukan penelusuran media yang digunakan sesuai dengan temuan di publikasi ilmiah.

“Auditor itu kemudian melakukan kajian publikasi ilmiah AstraZeneca yang dapat diakses melalui Web dengan judul Assesment repot COVID-19 Vaccine AstraZeneca Common name: COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-s [recombinant]) Procedure No. EMEA/H/C/005675/000, 29 January 2021 EMA/94907.2021 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP),” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (22/03).

Titik pijak MUI menghukum haram vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca memang terletak pada tripsin yang berasal dari pankreas babi. Pada penyiapan bibit Rekombinan (Research Virus Seed) sampai vaksin siap digunakan untuk produksi (tahap master seed dan working seed) terdapat penggunaan tripsin dari Babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E-coli dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOc1 nCov-19.

“Kedua informasi tersebut tercantum dalam dossier yang dikaji pada Table 2 Material of Animal Origin Used in Non-GMP Host Cell Line Culture and Banking. Ada Keterangan bahwa Trypsin purified from porine pancreas. Dan Tabel 3 terkait Material of Animal Origin Used in Pre-GMP Virus Seed Development, ada keterangan yang menyebutkan LB Broth containing bovine peptone and porine enzyme,” ungkap Muti.

Muti menambahkan, dari publikasi tersebut, disebutkan bahwa pada tahapan penyiaran Host Cell Bank, digunakan T-Rex-293. Ini dapat dibaca pada publikasi ilmiah tersebut di halaman 17 paragraf bawah. Kemudian, setelah dilakukan penelusuran bahan, ditemukan bahwa salah satu cell culture reagents T-Rex-293 adalah Trypsin-EDTA dengan nomor katalog 25300054.

“Kemudian (dari nomor katalog itu) dilakukan penelusuran terhadap bahan tersebut dimana hasilnya terdapat informasi bahwa tripsin berasal dari pankreas babi, maka data dari dossier dan publikasi ilmiah tersebut saling mendukung,” papar Muti. (Azhar/Din)

Penjelasan Penggunaan Tripsin Babi Pada Proses Pembuatan Vaksin Astra Zeneca (final)


Jubir Vaksinasi Covid-19 BPOM : “Tidak Ada Permasalahan Kualitas pada Vaksin AstraZeneca”

JAKARTA — Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 BPOM, Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia, M Pharm, Apt., menyatakan bahwa tidak ada permasalahan terkait kualitas vaksin secara menyeluruh. Penggunaan vaksin AstraZeneca akan tetap dilaksanakan dengan didukung oleh Fatwa MUI terkait kebolehannya pada Fatwa No.14 Tahun 2021.

Tak hanya dengan MUI, BPOM juga telah melakukan pembahasan bersama Komnas Penilai Obat terkait proses vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa manfaat pada pemberian vaksin dapat merangsang pembentukan antibody baik pada usia dewasa maupun lansia.

“Manfaat pemberian vaksin covid AstraZeneca lebih besar dibandingkan resiko yang ditimbulkan sehingga vaksin ini dapat mulai digunakan,” kata dia dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Terkait Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca, Jumat (19/03) Sore.

Terkait efek samping dari penggunaan vaksin, ia menyebutkan kemungkinan adanya kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (IPI) seperti pusing, ngilu di area tangan yang divaksin, dan beberapa gejala ringan lainnya. Namun baginya, ini adalah efek samping yang ringan, terutama jika mengingat resiko kematian akibat Covid-19 yang saat ini masih jauh lebih tinggi terjadi di Indonesia.

“Vaksin tidak terkait resiko penggumpalan darah, atau kejadian penggumpalan darah secara keseluruhan pada mereka yang menerima vaksin,” imbuhnya.

Pihak BPOM dan Kementrian Kesehatan juga berjanji akan melalukan pengawalan ketat pada proses vaksinasi dari mulai saat vaksin keluar dari tempat industri hingga sampai pada masyarakat. Bahkan pihak medis juga akan memantau terkait kemungkinan adanya IPI yang dialami masyarakat nantinya.

“BPOM bersama Kemenkes dan Komnas Penilai Obat akan terus memantau keamanan vaksin. Oleh karena itu masyarakat diharap untuk tidak ragu dan tetap harus mendapat vaksinasi Covid 19 sesuai dgn jadwal yg telah ditetapkan,” ujar dia.

Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementrian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid., menjamin bahwa vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah adalah vaksin terbaik, terbukti dengan sudah digunakannya vaksin produksi AstraZeneca ini di 70 negara lain termasuk juga negara Eropa dan Timur Tengah.

“Vaksin Ini telah disetujui lebih dari 70 Negara di seluruh dunia serta banyak dewan Islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan,” ungkap dia

dr. Nadia menginformasikan bahwa distribusi vaksin AstraZeneca Ini akan dilaksanakan mulai pekan depan. Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksinasi untuk mempercepat Indonesia mencapai tingkat kekebalan dan keluar dari ancaman pandemi ini. Pihaknya juga berjanji bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk mewujudkan vaksinasi yang aman dan halal akan terus dilakukan.

“Vaksin yang terbaik adalah yang tersedia, jadi untuk masyarakat jangan ragu untuk vaksinasi,” kata dia. (Nurul/Din)



Lima Hal Ini Membuat Vaksin Produksi AstraZeneca Mubah Digunakan

JAKARTA —Komisi Fatwa MUI Pusat pada Selasa (16/03) kemarin selain menetapkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi pada saat Berpuasa, juga menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Astra Zeneca.

Setelah melakukan kajian mendalam dan pertimbangan ahli terpercaya, sidang fatwa siang itu memutuskan bahwa vaksin produksi Astra Zeneca ini hukumnya haram tetapi mubah digunakan. Vaksin ini haram karena dalam proses pembuatan inang (rumah) virusnya, produsen menggunakan tripsin dari pankreas babi. Tripsin ini bukan bahan baku utama virus, melainkan sebuah bahan yang digunakan untuk memisahkan sel inang virus dengan Micro carier virus. Vaksin Covid-19 Produksi Astra Zeneca ini menjadi mubah karena darurat.

Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, ada lima hal yang membuat vaksin Covid-19 produksi Astra Zeneca mubah digunakan.

Pertama, dari sisi agama Islam, ada hal mendesak yang membuat ini masuk dalam kondisi darurat. Sumber-sumber hukum dari Al-Quran, Hadist, Kitab Ulama, maupun kaidah fiqih membolehkan penggunaan (mubah) sebuah obat meskipun itu haram dalam kondisi darurat.

“Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iyah,” ujarnya, Jumat (19/03) di Jakarta.

Kedua, kondisi darurat itu, selain ada landasan agamanya, juga diperkuat dengan fakta-fakta di lapangan. Beberapa ahli kompeten yang dihadirkan dalam sidang fatwa MUI, menyebutkan bahwa akan ada risiko fatal jika vaksinasi Covid-19 ini tidak berjalan. Tujuan vaksinasi adalah melahirkan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga virus tidak berkembang lagi di lingkungan. Itu terjadi bila 70% penduduk sudah tervaksinasi. Jika kurang dari 70%, entah karena ketidakmauan atau kekurangan tersediaan vaksin, maka vaksinasi akan percuma dan kondisi yang lebih berbahaya akan terjadi.

“Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19,” ungkapnya.

Ketiga, memang paling utama menggunakan vaksin yang sudah terjamin halal dan suci seperti vaksin Covid-19 produksi Sinovac. Namun Indonesia hanya memperoleh jatah sekitar 140 juta vaksin dan yang bisa digunakan hanya 122,5 juta dosis. Jumlah itu tentu saja tidak cukup untuk memenuhi syarat herd immunity karena hanya bisa digunakan untuk 28% penduduk. Untuk menambah pasokan, maka perlu ada vaksin yang diproduksi produsen lain seperti Astra Zeneca ini.

“Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok,” ujarnya.

Keempat, persaingan mendapatkan vaksin di seluruh dunia begitu ketat. Seluruh negara berlomba-lomba mendapatkan quota vaksin lebih untuk warganya. Indonesia sendiri, setelah melakukan lobi, baru memperoleh dari Sinovac dan Astra Zeneca. Itupun termasuk istimewa untuk negara di dunia yang saat ini sedang berebut jatah vakin. Karena itu, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk memilih vaksin mana yang diprioritaskan dipilih karena keterbatasan jumlah vaksin ini. Pzifer, Novavac, Sinopharm, dan Moderna memang sudah berkomitmen, namun belum menetapkan jatah vaksin untuk Indonesia.

“Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatan vaksin yang tersedia,” ujarnya.

Terakhir, yang terpenting, BPOM telah mengeluarkan izin edar darurat Vaksin Covid-19 produksi Astra Zeneca Sejak 22 Februari 2021. Ini menandakan bahwa vaksin ini sudah terjamin keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

“Ada jaminan keamanan pengunananya oleh pemerintah,” ungkap Kiai Niam. (Azhar/Din)

Lima Hal Ini Membuat Vaksin Produksi AstraZeneca Mubah Digunakan



MUI Terus Dorong Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) terus menggalang dukungan dan dana untuk program pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron Palestina yang akan didirikan di atas tanah waqaf seluas 4.000 m2.

Hal ini dinyatakan Ketua Bidang HLNKI-MUI Sudarnoto Abdul Hakim saat menerima kunjungan delegasi pimpinan lembaga kemanusiaan Al-Aqsa Working Group (AWG), Ukhuwah Al-Fatah Rescue (UAR), Maemunah Centre (Mae_C) dan Kantor Berita MINA dalam rapat Komisi HLNKI MUI yang digelar secara virtual, Rabu (17/3).

Rapat ini juga dihadiri Wasekjen Bidang HLNKI MUI Ali Hasan Bahar, Sekretaris Komisi Andy Hadiyanto, Wakil Sekretaris Komisi Ghozali Moenawar, dan jajaran Komisi HLNKI MUI lainnya.

Sedangkan dari AWG hadir Pembina, Agus Sudarmadji, Ketua Presidium M Anshorullah, Pemimpin Umum Kantor Berita MINA, Arief Rahman, dan beberapa pengurus lainnya. Rapat itu juga dihadiri Ketua UAR Bustamin Utje, Ketua Mae_C Fitriyah Mukti Asih beserta jajaran pengurus lainnya.

Sudarnoto menjelaskan, rencana pembangunan rumah sakit yang menelan dana kurang lebih 100 miliar rupiah ini diharapkan dapat selesai dalam waktu sesuai kesepakatan MUI dengan Walikota Kota Hebron, Tayser Abu Sneineh yang ditandai MoU pada 4 Januari 2020 lalu di Amman, Yordania.

“Dana yang saat ini ada di MUI sekitar 2 miliar rupiah masih jauh dibandingkan dengan total budget pembangunan. Bersama lembaga-lembaga filantropi, kami sangat terbuka menjalin kerja sama bersama menggagas fundraising pembangunan ini,” kata Sudarnoto.

Rumah sakit tersebut rencananya akan dibangun untuk menampung para pasien di wilayah Hebron yang berpenduduk sekitar 1,2 juta yang membutuhkan bantuan pengobatan, khususnya untuk fisioterapi dan rehabilitasi.

Saat ini, proses pembangunan masih tahap pengumpulan dana dan pengiriman relawan dan insinyur ke sana. Sebenarnya rombongan MUI sudah siap untuk diberangkatkan ke lokasi pembangunan namun belum dapat berangkat karena kondisi belum memungkinkan dan situasi pandemi saat ini.

Selain itu, MUI juga sedang menyiapkan pembaruan perpanjangan MoU dengan Walikota Hebron soal pembangunan RS Indonesia ini.

“Panitia (pembangunan) yang sudah dibentuk ini akan melakukan rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga filantropi, termasuk yang hadir di sini. Sinergi bersama ini sangat penting guna memperkuat komitmen agar pembangunan ini dapat terakselerasi secara baik dan terealisasi sesuai dengan harapan kita,” ujarnya.

Sudarnoto tertarik dengan kerja sama pengiriman relawan dan insinyur dari UAR dan AWG untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron.

Ketua Presidium AWG M Anshorullah menyambut kerjasama bersama MUI dalam progam pembangunan rumah sakit di lokasi di mana Masjid Ibrahimi sebagai salah stau masjid bersejarah bagi dunia Islam itu yang kini masih diduduki Israel.

Dia menyampaikan, AWG telah 13 tahun berkomitmen untuk membantu rakyat Palestina dan berpartisipasi dalam berbagai aksi kemanusiaan seperti pembangunan RS Indonesia di Gaza Palestina yang diinisiasi oleh Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

“Pembangunan rumah sakit ini merupakan bentuk nyata komitmen dan dukungan yang besar bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tegasnya.

Setelah pembangunan rumah sakit pertama di Gaza sepuluh tahun yang lalu, maka pembangunan rumah sakit ke dua di wilayah Tepi Barat ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Sementara itu, Pemimpin Umum Kantor Berita MINA Arief Rahman mengatakan siap untuk memfasilitasi pemberitaan dan program bersama dalam pengumpulan dana atas usulan MUI terkait proses pembangunan rumah sakit ini.

“Kantor Berita MINA menjadi media umum terpercaya sebagai cerminan Islam Rahmatan lil Alamin dengan misi utamanya adalah berperan aktif dalam perjuangan dan dakwah Islam serta perjuangan Pembebasan Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina, sangat menyambut baik kerja sama ini,” kata Arief. (HLNKI/Din).



Di Vaksinasi Kedua MUI, Menristek/BRIN Perkenalkan Genose

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan vaksinasi gelombang II. Pada vaksinasi kedua ini, Menteri Riset dan Tekhnologi/BRIN hadir ke MUI Bambang Brodjonegoro memperkenalkan Genose sekaligus menyerahkan produk anak bangsa itu untuk digunakan di gedung MUI.


Menristek/BRIN, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, Genose ini dulunya sebenarnya bernama e-nose atau hidung elektronik yang ditemukan sejak 2010 oleh dua ilmuwan UGM. Pada mulanya, alat ini digunakan untuk mendeteksi orang yang terkena penyakit TBC.


Pada waktu itu, pasien TBC baru mengetahui terkena TBC ketika kondisinya sudah parah dan berbahaya. Alat ini hadir untuk mengantisipasi dari awal sehingga TBC tidak parah.
Berhubung pada 2020 ada Covid-19, imbuh Menristek, maka kemudian alat ini dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya Covid-19.

“Dalam perjalanan, karena ini memakan waktu yang sangat panjang, sehingga e-nose yang untuk TBC sementara dialihkan dulu untuk Covid19. Mengapa bisa dialihkan cepat? Karena ini tidak hanya inovasi anak bangsa, namun inovasi anak bangsa menggunakan bahan terkini yaitu Revolusi Industri 4.0,” kata dia, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (18/3).


Genose ini, ujar dia, juga memanfaatkan tekhnologi kecerdasan buatan. Dari waktu ke waktu, dengan semakin banyaknya data yang terekam, maka akurasi genose akan semakin membaik. Dia menegaskan bahwa Genose ini ditujukan untuk screening saja, bukan untuk diagnosa. Bagaimanapun, Swab Test PCR tetap belum tergantikan untuk kebutuhan diagnosa.


“Ini sangat berguna untuk screening, didesain untuk menjadi alat screening, karena untuk diagnosa itu tetap PCR test. Sebelum ke PCR Test, terutama untuk tempat-tempat yang banyak lalu lintasnya seperti simpul transportasi, ” katanya.


Dia berharap, Genose di MUI ini bisa dimanfaatkan karyawan dan pengurus MUI Pusat. Setiap masuk kantor, akan diskrining melalui genose terlebih dahulu.


“Kantor di sekretariat MUI selayaknya menggunakan genose setiap pagi. Kalau karyawan setiap pagi dites dulu apakah Kondisi nya negatif. Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari MUI juga masyarakat agar temuan anak bangsa ini benar-benar bermanfaat bagi keselamatan dan kesehatan bangsa Indonesia,” paparnya.


Sebelum proses penyerahan, Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar menyampaikan terimakasih mewakili MU kepada Menristek/BRIN atas alat genose ini. Dia mengatakan, kehadiran genose ini merupakan bentuk kepedulian bersama anak bangsa terhadap kesehatan.


“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat, bermaslahat untuk semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan, kemudian kita bisa menggunakannya dengan amanah,” katanya Kamis (18/03) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.


“Mudah-mudahan alat ini menjadikan lahirnya sebuah kepercayaan diri bagi anak bangsa, tidak kalah dengan bangsa lain, semoga ini semua diberkahi oleh Allah SWT,” imbuhnya. (Azhar/Nasih)



Menteri PPA: Deklarasi Pendewasaan Usia Perkawinan MUI Menyelamatkan Masa Depan Bangsa

JAKARTA –Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan bahwa kegiatan Deklarasi Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan akan menguatkan peran perempuan, anak, dan tentu saja keluarga. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan kunci dalam kegiatan Seminar dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia.

“Pendewasaan usia perkawinan pada hakikatnya adalah menyadari bahwa tidak menikahkan anak pada usia anak. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak karena hak anak adalah bagian dari hak asasi,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan di Gedung MUI Pusat, Kamis (18/03).

Dikatakannya, anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu dipaksa menikah di bawah 18 tahun, memiliki kerentanan yang lebih besar. Baik itu dari aspek pendidikan, kualitas kesehatan, dan berpotensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.

“Dampak perkawinan anak itu tidak hanya dialami anak yang dinikahkan, tetapi juga anak yang dilahirkan dan berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Data membuktikan bahwa stunting lahir dari ibu yang masih berusia anak,” ungkapnya.

Karena itu, dia menilai, kegiatan yang dilaksanakan MUI ini sangat strategis dan perlu diperhatikan. Kegiatan ini, ujar dia, merupakan wujud penyelamatan anak bangsa yang terjebak dan terabaikan dalam praktek perkawinan anak yang memprihatinkan.

“Sungguh inisiasi MUI ini merupakan kebanggaan serta apresiasi yang tinggi atas sinergi bersama MUI dalam memperjuangkan 84 juta anak kita, sebagai aset bangsa, agar mereka terpenuhi hak-haknya dan terlindungi masa depannya,” katanya.

Dia meyakini, kegiatan ini merupakan awal kesinambungan kerjasama MUI dengan Kementerian PPA dalam mendukung Indonesia Layak anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Dia mengajak semua pihak bersinergi menguatkan tujuan bersama yaitu dunia yang semakin ramah dan aman bagi anak-anak.

“Kita berharap anak-anak bisa melalui tumbuh kembangnya secara maksimal, berpartisipasi dan mencapai potensinya secara maksimal, bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, karena melindungi anak Indonesia berarti menyelamatkan masa depan bangsa,” ungkapnya. (Azhar/Din)



Wapres : Penetapan Usia Perkawinan Harus Perhitungkan Kesiapan Mental

JAKARTA — Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Maruf Amin mengungkapkan bahwa dalam penetapan usia perkawinan harus mempertimbangkan kesiapan mental dan reproduksi anak, bukan berfokus pada angka usia saja. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ancaman pernikahan yang disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan minim edukasi, seperti ancaman kesehatan reproduksi, kematian dalam persalinan, KDRT, dan menghasilkan generasi stunting.

Hal ini ia ungkapkan dalam Seminar dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Majelis Ulama Indonesia, Kamis (18/03) yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom.

“Usia perkawinan jangan hanya dilihat dari sisi bolehnya saja, tapi juga mempertimbangkan kematangan individu baik secara fisik dan mental, dan mengedepankan tujuan perkawinan yakni kemaslahatan,” ungkap dia.

Tingginya angka pernikahan anak juga menjadi sumbangsih tersendiri terhadap faktor perceraian dini dewasa ini. Ini disebabkan karena usia anak di bawah 19 tahun secara psikologis belum memiliki kesiapan mental yang cukup untuk memulai bahtera rumah tangga. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang matang baik secara psikis dan biologis, memiliki kemungkinan lebih besar kepada terciptanya keluarga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan sampai berujung pada perceraian.

“Jadi kematangan ini harus dimaknai secara kualitatif, matang secara fisik dan mental,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini juga menyampaikan bahwa pendidikan dan penanaman kesadaran berumah tangga perlu diberikan kepada para calon pengantin melalui konseling pra nikah, dan konseling hal ini menjadi lebih penting setelah ada temuan tingginya angka perceraian. Dalam konseling tersebut nantinya para calon pengantin akan diajarkan berbagai macam hal krusial dalam dunia perkawinan.

“Dalam konseling nanti diajarkan misalnya tujuan perkawinan, hak dan kewajiban, serta cara untuk saling memahami pasangan, kesehatan reproduksi, dan kehamilan, kesehatan ibu dan anak, dsb,” ucap dia. (Nurul/Din)



MUI Tegaskan Pentingnya Revisi Paradigma Usia Dewasa Menikah

JAKARTA — Meningkatnya angka pernikahan usia dini sepanjang tahun 2020 menjadi permasalahan baru bagi kondisi anak-anak di Indonesia. Diperlukan upaya dalam pencegahan terhadap praktik perkawinan anak atau pernikahan dini sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak anak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini menggelar Seminar Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasan Usia Perkawinan pada tanggal 18 Maret 2021 secara virtual sebagai upaya dalam membantu menekan tingginya angka kasus pernikahan anak di Indonesia.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A, dalam seminar kali ini menyampaikan bahwa saat ini tugas yang paling utama dalam menekan angak pernikahan anak harus dimulai dengan memperbaiki paradigma masyarakat bahwa perempuan yang boleh menikah adalah perempuan yang sudah haid. Padahal menurutnya, haid adalah pengalaman biologis dan tidak menjamin pada kondisi kedewasaan perempuan.

“Perempuan yang sudah haid belum tentu dewasa dan bisa bertanggungjawab atas keluarga. Dewasa adalah yang sudah tahu hak dan kewajibannya termasuk dalam berumah tangga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini upaya pendewasan usia perkawinan yang sedang dilakukan MUI menggunakan kaidah prinsip fiqh sesuai tuntunan Islam. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga Indonesia yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah, jauh dari resiko perceraian, dan resiko kemiskinan.

Dalam kasus perkawinan anak, tak hanya perenggutan hak-hak anak saja yang menjadi problem, tapi di sisi lain ia melihat angka perkawinan anak ini juga berkontribusi dalam menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

“Dengan perkawinan anak berpotensi melanggengkan kemiskinan, bukan mampu mengatasi tapi justru menambah jumlah kemiskinan,” ujarnya.

Prof Amany meminta dukungan dan bantuan kepada seluruh stake holder, kementrian terkait, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam membantu menurunkan angka pernikahan dini dengan mendeklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Pernikahan agar berkontribusi secara nyata dalam menekan angka kasus pernikahan dini demi terciptanya Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

“Kami memohon dukungan kepada semua, kita bersinergi dengan kemeterian dan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, pemuda dan seluruh peserta yg kita undang saat ini, sangat kita harapkan kiprahnya, idenya untuk mensukseskan gerakan nasional ini,” ucap dia. (Nurul/Din).