Tag: Zakat

JAKARTA – Merespons beredarnya isu mengenai dugaan penyelewengan dana donasi umat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menyampaikan bahwa perlu adanya kehati-hatian berganda dalam pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Dalam pengelolaan LAZ terdapat dua kompetensi yang harus dipenuhi yaitu, kompetensi syariah dan kompetensi teknis,” jelas Kiai Niam dalam siaran pers yang diterima oleh MUIDigital, Senin (04/07/2022).

Menurut dia, hal tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan zakat yang tak lepas dari praktik ibadah dan muamalah.

Kiai Niam mengatakan bahwa para pengelola harus memahami aspek ketentuan syariah terkait dengan zakat, seperti pelaku wajib zakat, jenis harta yang wajib dizakatkan, sasaran penerima zakat, hingga cara mengelola dan mendistribusikan dana yang terkumpul.

Sementara itu, pada dimensi muamalah, pengelola dituntut dengan kreatifitas dan inovasi dalam mengelola dana yang diterima, agar masyarakat dapat menemima manfaat yang optimal.

“Amil melakukan tugas keamilan untuk pengelolaan zakat berdasarkan amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun jika ia mendapat bagian dari zakat, hal tersebut merupakan bentuk kompensasi atas kerja profesionalitasnya,” tegas Ketua MUI.

Lebih lanjut, Kiai Niam mengimbau agar umat Islam harus dapat memastikan jika kewajibannya mampu terlaksana secara baik, khususnya terkait dengan kewajiban berzakat.

“Apabila seorang muslim telah memiliki sejumlah harta yang wajb dizakatkan, maka terdapat kewajiban untuk menunaikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Islam,” pungkas Doktor yang juga tercatat sebagai pengajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah ini.
(Isyatami Aulia/Angga)

Konsep trilogi keislaman adalah bentuk nyata dari prinsip komprehensif agama (syamil). Selain perkara ilahiyah, Islam juga menempatkan kemanusiaan dalam sublim penghambaan yang arif sebagai wujud imani kepada Tuhan.

Dimensi penghambaan yang dibangun oleh Islam tidak hanya terbatas pada prinsip ketuhanan (teosentris), melainkan juga terdapat menifestasi kemanusiaan (antroposentris).

عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ترى المؤمنين في تراحمهم ،وتوادهم ، وتعاطفهم ، كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

Dari Nu’man bin Basyir dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR Bukhari dan Muslim).

Perhatian Islam ihwal kemanusiaan diproyeksikan melalui prinsip, ajaran, atau syariat-syariat keislaman. Hal ini menunjukkan, di balik ritus penghambaan yang disyariatkan dengan kewajiban-kewajiban, terdapat makna esetoris beragama yang apabila kita refleksikan dan transformasikan dapat mewujudkan keharmonisan, baik hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama.

Demikian yang dimaksud adalah zakat fitrah dari sekian banyak syariat Islam yang lain. Ibadah yang disyariatkan menjelang hari raya Idul Fitri itu memiliki renungan filosofis dari sekadar doktrin praktis. Dimensi kewajiban yang dilekatkan pada zakat fitrah adalah kewajiban instrinsik yang bersifat moral-etis (Ibrahim, 2021).

Secara ontologis, bagaimana hakikat yang menyebabkan zakat fitrah lahir, sepintas menunjukkan dogma religius belaka, di mana sebanyak 82 kali ungkapan retoris yang dijumpai dalam Alquran, “aqimu al-shalata wa atu al-zakata” yang bersifat konsepsional-dogmatis, sabda Nabi SAW yang menjabarkan secara praksis-argumentatif, riwayat Abu Bakar ash-Shiddiq yang memerangi para pembangkan yang enggan menunaikan zakat, atau perintah Umar bin Khattab untuk membakar rumah orang Islam yang menolak perintah zakat, hingga pendapat kafir mengingkari rukun Islam ketiga itu oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam al-Tsimar al-Yaniyah.

Begitu pula melihat zakat dalam perspektif epistimologis. Perintah zakat tentu akan berjibaku dengan teks-teks keagamaan sebagai sandarannya, baik Alquran atau as-sunnah yang semuanya bersifat praktis bagaimana syariat zakat fitrah harus dilaksanakan.

Misalnya, hukum membayar zakat, syarat-syarat tentang kewajiban seseorang membayar zakat (muzakki), kelayakan status orang yang menerimanya (mustahik), hingga jenis dan takaran benda yang wajib dizakati. Tidak ada sublim nilai di dalamnya. seorang muslim yang tidak bisa merefleksikan makna adiluhung di balik pensyariatan zakat fitrah akan terjerumus pada nihilisme beragama.

Berbeda ketika aspek aksiologi filosofis digali dari ritus zakat fitrah. Renungan esetoris keislaman sebagai agama yang sarat dengan nilai interpretatif akan menuai benang merahnya di sini.

Zakat jika ditelisik secara komprehensif banyak memiliki rajutan historikal, teologis, humanistik, dan dialektika sosial distributif antara ‘si mampu’ dan ‘si kurang mampu’.

Pertama, teologi zakat membangun kesadaran kolektif manusia ihwal entitas makhluk yang dalam kekuasaannya didapati status khalifah fil ardh. Manusia dilahirkan beriringan dengan tanggung jawab etis yang diembannya, bagaimana ia bisa menjadi wakil Tuhan yang mampu merepresentasikan sifat-sifat ilahiyah di muka bumi (QS al-Baqarah: 30).

Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan itu dengan kemampuan berfikir, bertindak, dan ketersediaan fasilitas untuk mewujudkan misi penciptaan meliputi tatanan kosmologi, seperti oksigen, air, tumbuhan-tumbuhan (QS Qaf: 7-11), termasuk juga harta benda yang sejatinya adalah suatu titipan.

Ketersediaan itu bersifat nisbi dan mutlak di tangan kekuasaan Allah SWT. Oleh karena demikian harus ditaruh dalam kondisi kemanfaatan, yakni dikontribusikan untuk melaksanakan misi kemanusiaan di bumi (QS an-Nahl: 69).

Kedua, dalam sosial-humanisitik, ritus zakat fitri menunjukkan solidaritas muslim yang diproyeksikan melalui semangat dalam mengentaskan kemiskinan umat (QS. al-Hujarat: 10). Dengan zakat, Islam telah membangun spirit sosial untuk mengentaskan masalah ketimpangan sosial akibat hierariki dan kulifikasi starata ekonomi dalam masyarakat, ‘ini miskin’ dan ‘itu kaya’.

Hal ini juga menjadi batas-batas ekuilibrium yang proposional sehingga kekayaan bukan menjadi kalalaian seseorang beribadah, begitu pula kemiskinan tidak menjadi kondisi keterpurukan yang dapat menyebabkan manusia lupa kepada Tuhan.

Ketiga, zakat adalah bentuk distribusi meteril antara ‘si mampu’ dan ‘si kurang mampu’. Kita mengakui bahwa perbedaan, termasuk rezeki, adalah sunnatullah yang berada dalam kuasa Tuhan. Manusia dilahirkan dengan kondisi yang beragam dan tantangan ujian yang beragam pula. Barang tentu ini wujud mozaik kehidupan di mana kebersamaan dan saling melengkapi menjadi muara keindahannya (QS al-Maidah: 2).

Namun secara materialistik, kehidupan duniawi dan kepentingan manusia acap kali membentuk ketimpangan ekonomi dalam kehidupan umat. Kita menyadari dalam konstelasi percaturan ekonomi, semua bertarumg secara bebas. Ibarat kompetensi terbuka yang orientasinya adalah keuntungan. Yang namanya konstelasi ekonomi terbuka, ada pihak yang menang dan yang kalah. Belum lagi, struktur ekonomi dengan sistem -isme yang tidak mempertimbangkan asas-asas ekualitas dan utilitarianisme, sehingga bentuk piramid ekonomi membentuk ciri khas yang tidak berkesudahan (Anwar Abbas, 2021).

Di sinilah konsep zakat hadir. Dengan ritus tahunan secara berkala, zakat fitrah merupakan mediasi keadilan distributif.

Meskipun kemiskinan adalah realitas sosial yang tidak dapat dihapuskan secara mutlak, tetapi dengan zakat, ada usaha-usaha represif agar kondisi sunnatullah itu tidak mengahancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kualitas penghambaan kepada Tuhan.

Makanya, mustahik yang dimaksud dari heurmeneutika kontemporer, yang masuk dalam kualifikasi al-mustadh’afin adalah bukan hanya mereka yang miskin alamiah, melainkan juga mereka yang menjadi korban struktural (QS adz-Dzariyat: 19, QS at-Taubah: 34-35).

Inilah konsep keagamaan yang banyak memberikan kontribusi sosial kepada sesama. Zakat adalah kesadaran ontis hamba, bahwa semua manusia derajatnya sama di depan Tuhan, yang membedakan adalah keimanan berikut ketakwaannya.

Harta benda adalah fasilitas untuk memaksimalkan itu. oleh demikian, zakat fitrah adalah usaha fitr untuk kembali pada kondisi fitrah. Mari menunaikan zakat fitrah, wallahu a’lam. (A Fahrur Rozi, ed: Nashih)

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Muntada Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) 2021. Muntada Sanawi ini, menekankan kepada lembaga zakat di tingkat nasional agar mengelola harta zakat sesuai dengan syariah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola harta zakat pengelolaanya harus sejalan dengan prinsip syariah. Alasannya, karena zakat adalah terminologi keagamaan yang bahkan menjadi rukun di antara rukun Islam.

‘’Pengelolaanya harus harus sejalan dengan prinsip syariah yang memilki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan ekonomi syariah yang dimensinya lebih banyak dimensi Muamalah,’’ujarnya, dalam keterangannya kepada MUIDigital, Sabtu(18/12).

Kiai Asrorun Niam menjelaskan, kegiatan tahunan yang diinisiasi MUI bagi DPS LAZ, sebagai wujud tanggung jawab ulama menjalankan fungsinya dalam khidmah dan riayah ummah.

Selain itu, kata dia, kegiatan ini menekankan sosialisasi fatwa MUI terkait zakat. Dia menambahkan, hal itu demi pengelolaan zakat dijalankan sesuai ketentuan syariah dan dapat mewujudkna kemaslahatan. Terutama dalam upaya menyamakan metode taswiyat manhaj dalam pelbagai masalah keagamaan terkait zakat.

‘’Untuk memberi guidance (petunjuk) sekaligus kepatian hukum bagi pengelola LAZ, sehingga akuntabel, menyamakan, dan mensinergikan langkah gerakan,’’ jelasnya.

Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsyudi Suhud. Selain itu, dihadiri Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad, para DPS dari lembaga amil zakat tingkat nasional, unsur Kemenag, Baznas, Komisi Fatwa MUI, dan 20 lembaga zakat di tingkat nasional.

Dia mengatakan, para DPS LAZ memperoleh informasi mengenai fatwa-fatwa mutaakhir terkait dengan zakat yang telah ditetapkan MUI. Menurutnya, hal ini sangat bermanfaat untuk kepentingan pengawasan aspek syari di Laznas.

Selain itu, kata dia, adanya peningkatan komitmen untuk meningkatkan peran dalam pengawasan syariah terkait pengelolaan zakat di lingkungan lembaga amil zakat yang harus proper pada aspek syari. Hal ini demi mengantisipasi adanya penyimpangan.
“Dengan perbaikan tata kelola dan juga penguatan regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Maka harus diikuti oleh pentingnya pengawasan aspek syariahnya agar tidak terjadi penyimpangan,’’ungkapnya.

Kiai Asrorun menilai, Muntada Sanawi merupakan kegiatan yang sangat penting. Hal ini seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam membentuk dan juga menginisiasi lahirnya Lembaga Amil Zakat dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di masyarakat Muslim
(Sadam Al-Ghifari)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam agar menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui lembaga-lembaga resmi. Demikian dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia Menyambut Idul Fitri 1442 H Nomor: Kep-880/DP-MUI/V/2021.

“MUI menghimbau agar dalam pembagian zakat, infak, sedekah dilakukan dengan menyalurkannya melalui lembaga yang resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat lainnya,” demikian dalam taushiyah yang ditandatangani oleh Ketua Umum MU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal H. Amirsyah Tambunan tertanggal 3 Mei 2021 atau 21 Ramadhan 1442 H kemarin.

Jika di satu daerah tidak memungkinkan lewat lembaga resmi, zakat, infak dan sedekah dapat disalurkan langsung kepada para mustahiq, namun harus dengan perencanaan yang baik agar tidak malah menimbulkan dampak negatif, terutama terkait kondisi di masa pandemi.

“Jika (penyaluran lewat lembaga resmi) tidak dapat dilakukan, dapat disampaikan langsung kepada para mustahiq, dengan perencanaan yang baik dan benar, dikoordinasikan dengan aparat keamanan terkait, supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan,” demikian dalam taushiyah MUI.

KH Miftachul Akhyar dalam taushiyah itu mengajak kepada seluruh umat Islam agar setelah menjalani serangkaian ibadah selama bulan Ramadhan dapat lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap ajaran Islam dan kepeduliannya terhadap sesama, terutama kepada kaum dhuafa, fakir-miskin dan anak yatim-piatu terdampak Covid-19, dengan mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta, Infak, sedekah dan wakaf.

Majelis Ulama Indonesia juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 H/2021 M kepada seluruh umat Islam di Indonesia dengan diiringi doa taqabbalallahu minna wa minkum kullu ‘aam wa antum bi khair, semoga amal ibadah selama Ramadhan diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Terkait masa pandemi covid-19 yang belum berakhir dan belakangan menunjukkan tren peningkatan, MUI mengimbau mayarakat tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Red: Anam)

JAKARTA — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pekan pertama bulan Ramadhan telah menyalurkan 103 Ton Beras kepada sekitar 21.000 keluarga mustahiq. Bukan hanya Baznas Pusat, Baznas daerah dan kabupaten juga menyerukan penunaian zakat fitrah sehingga tidak menunggu sampai akhir ramadhan. Hal itu disampaikan Irfan Syauqie Biek, Senin (05/04) di Aplikasi Zoom saat Diskusi MUI Dakwah Online.

“Penyaluran zakat fitrah biasanya di akhir Ramadhan, sekarang dilakukan di awal Ramadhan,” katanya.

Penyaluran zakat lebih dulu ini menyusul wabah Covid-19 yang sedang merebak. Irfan mengatakan, sebelum membagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebagai pengelola zakat (amil), Baznas menetapkan mustahiq zakat menjadi enam kelompok.

Enam kelompok itu terdiri dari klaster tenaga pendidik dan dakwah seperti guru ngaji atau marbot masjid, klaster usaha mikro dan kecil seperti tukang cukur, rumah makan kecil, klaster buruh informal seperti tukang parkir, tukang becak, klaster buruh formal seperti ojek online,
Pertama kami menetapkan klaster sasaran dari program penanganan pandemi Covid-19.

Klaster tenaga pendidik dan dakwah seperti para guru ngaji marbot masjid dan sebagainya, klaster usaha mikro dan kecil seperti tukang cukur, rumah makan kecil, kemudian yang ketiga adalah klaster buruh informal tukang parkir, tukang becak, klaster buruh formal seperti ojek online, kemudian klaster korban PHK dan pengangguran, serta terakhir klaster lain-lain.

Setelah membagi menjadi beberapa klaster, dia melanjutkan, Baznas menyalurkan bantuan ke dalam dua bentuk. Pertama adalah program darurat kesehatan dan kedua adalah program darurat ekonomi. Secara khusus, pada program darurat kesehatan, Baznas menyiapkan ruang isolasi di rumah sakit Baznas terutama untuk dhuafa yang tidak tertampung di rumah sakit umum.

“Darurat kesehatan ini terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka merespon situasi dan kondisi, kita memberikan dukungan dalam konteks program kesehatan baik itu yang preventif kesehatan maupun kuratif, ” katanya.

Sedangkan untuk program darurat sosial ekonomi, lanjut Irfan, Baznas melakukan mitigasi ekonomi. Baznas, ujar Irfan, sadar bahwa banyak di antara masyarakat, banyak yang tidak bisa melakukan work from home karena kondisi pekerjaan yang berbeda.

“Di dalam memitigasi hal tersebut, maka kami melakukan program darurat sosial ekonomi, antara lain dengan program cash forward, paket logistik keluarga, dengan tambahan berbagai hal,” paparnya. (Azhar/Din)