JAKARTA — Koordinasi dakwah antarormas Islam maupun pendakwah merupakan elemen penting supaya dakwah tepat sasaran dan memiliki jangkauan lebih luas. Demikianlah pemaparan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Cholil Nafis, di kala mengisi Halaqah Dakwah di Masjid Agung Baiturrahman, Semarang, Kamis (21/02).

Pengaruh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini memaparkan, dakwah saat ini tidak bisa dilepaskan dari data. Entah itu data statistik terkait dakwah maupun data penopang materi dakwah.

“Karenanya diperlukan peta dakwah agar saat berdakwah berpijak pada data, yang kita sebut dakwah base on data,” ungkap Kiai Cholil melalui keterangan tertulis, Kamis (21/02).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia itu mengungkapkan, saat ini Komisi Dakwah MUI telah merampungkan materi pedoman dakwah sebagai wujud penyempurnaan kegiatan dakwah ke depan. Melalui pedoman ini, para pendakwah akan mampu memberikan dakwah secara lebih tepat sasaran.

Di dalam pedoman dakwah, materi dakwah juga lebih wasathiyah atau moderat sehingga tidak condong ke ekstrem kanan atau kiri. Dakhwah pun, nantinya akan lebih mencerahkan.

“Pedoman dakwah ini memberi arah dakwah yang lebih efektif dan wasathiyah (moderat). Memuat ketentuan dai kompeten dan profesional, kode etik dakwah agar dakwahnya lebih mencerahkan, dan Dewan Etik untuk menangani persoalan ketika ada masalah antara dai dan masyarakat,” paparnya.

Kiai Cholil mengatakan, Komisi Dakwah juga tengah menyiapkan pelatihan bagi para da’i melalui program yang disebut akademi dakwah. Pelatihan yang rencananya dimulai bulan Maret ini bertujuan menjamin kualitas da’i.

“Nantinya para pengisi acara keagamaan Islam di masyarakat adalah orang yang berkualitas, kompeten dan berakhlakul karimah,” katanya. (Azhar/Din)

Post Views: 1,330

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Jumat (1/2/19) resmi meluncurkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Tabungan Seri ST-003. Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis hutang (obligasi) Syariah yang dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai proyek-proyek penting dan strategis.

Instrumen Sukuk yang ditawarkan kepada publik akan memperoleh dua manfaat, yaitu membantu keuangan negara dan mendapatkan imbal hasil minimal 8,15%. Sukuk Tabungan seri ST-003 yang diluncurkan ini dapat dimiliki dengan nominal mulai satu juta rupiah.

Anggota DSN MUI, Gunawan Yasni, menegaskan Sukuk terjamin keamanannya. Sukuk mengharuskan adanya jaminan berbentuk aset fisik.

“Aset yang menjadi jaminan Sukuk harus sudah ada, tidak boleh dalam bentuk proyek yang belum jadi, juga tidak boleh menjadi underlying untuk beberapa Sukuk bersamaan,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam peluncuran Sukuk Tabungan seri ST-003 Jumat (02/01) di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta.

Nilai jaminan Sukuk, paparnya, juga harus lebih besar dari Sukuknya, sehingga keamanan investasi Sukuk terjamin.

“Nilai Sukuk yang dikeluarkan juga tidak boleh lebih dari nilai underlying asset-nya,” katanya.

Pemerintah, tuturnya, sudah menyiapkan jaminan yang nilainya jauh lebih besar dari target pencapaian Sukuk. Hal ini otomatis membuat risiko default atau gagal bayar Sukuk hampir tidak ada.

“Dengan underlying yang jelas maka skema Syariah untuk surat utang menjadi lebih aman,” katanya.

Ia menambahkan, dengan skema Syariah, penggunaan dana yang terkumpul dari Sukuk digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang jelas. Adanya keuntungan terjaminnya Sukuk membuat sasaran Sukuk tidak tertutup pada kalangan muslim, namun semua kalangan masyarakat.

Sukuk juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang selama ini terus menerus anti terhadap utang luar negeri. Masyarakat yang membeli sukuk berkontribusi membantu keuangan negara sekaligus mendapatkan imbal hasil yang tidak sedikit. (Azhar/Thobib)

The post DSN MUI Pastikan Sukuk ST-0003 Aman dan Sesuai Syariah appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,617

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsuddin meminta semua pihak, terutama para publik figur lebih berusaha menahan diri untuk tidak melontarkan pernyataan kontroversial di tahun politik 2019. Aksi kecil pun, bisa direaksi menjadi isu besar karena musimnya musim politik yang kerap menyulut gesekan antar umat. “Jangan ada aksi reaksi karena akan ada perpecahan di bawah, karena saat ini sensitif,” katanya usai Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (30/01). Guru Besar UIN Jakarta ini juga mengajak semua pihak mengedepankan prinsip Islam moderat dengan toleransi kepada golongan lain. Menurutnya, Islam jalan tengah itulah yang memberikan rahmat bagi semesta. “Marilah kita tampilkan Islam jalan tengah, Islam rahmatan lil alamin, yang menegakkan toleransi pada yang lain,” paparnya. Terkait Pelaksanaan Pilpres 2019, sebelumnya, Wantim MUI menegaskan akan menjadi rumah bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pihak Wantim MUI akan mengadakan dialog bersama kedua capres-cawapres atau timsesnya. (Azhar/Anam) The post Prof Din Syamsuddin Berharap Publik Figur Menahan Diri di Tahun Politik appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,261

JAKARTA – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan akan menjadi rumah bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Din Syamsudin mengungkapkan, MUI akan mengadakan dialog bersama kedua capres-cawapres atau timsesnya. Dialog ini untuk membuka serta menambah persepsi masing-masing pihak.

“Mudah-mudahan dengan begitu kita akan saling mengisi dan kita berusaha untuk menjadi rumah bagi keduanya itu,” ungkapnya di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (30/01).

Prof. Din melanjutkan, Wantim MUI pada Rapat Pleno Wantim Februari nanti akan mengundang kedua belah pihak. Tujuannya agar ada dialog dan tukar informasi. Wantim MUI juga mengundang pihak keamanan yakni TNI dan Polri. Tidak ketinggalan, Wantim MUI juga mengundang KPU dan Bawaslu sebagai panitia penyelenggara pemilu.

“Kami juga akan bertemu dengan KPU dan Bawaslu, kami akan mengundang untuk bisa hadir pada pertemuan wantim pada bulan Februari ini,” ungkapnya.

Pertemuan dengan KPU dan Bawaslu itu, ujarnya, merupakan upaya menutup celah tuduhan kepada dua lembaga itu sebagai pihak berat sebelah. Ia melanjutkan, pertemuan itu juga menguatkan posisi MUI sebagai lembaga yang netral dalam pemilu nanti, sesuai fungsi MUI sebagai pelayan masyarakat dan mitra pemerintah.

“Jangan ada celah atau peluang yang bisa dituduh oleh salah satu pihak sebagai berat sebelah. Itu berbahaya jadi kami wanti-wanti dari sekarang,” ucapnya. (Azhar/Anam)

The post MUI Tegaskan Jadi Rumah Bagi Kedua Pasangan Calon Presiden appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,254

JAKARTA — Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengapreasiasi bantuan Bank Indonesia berupa fasilitas pojok baca Bank Indonesia (BI Corner) di Gedung MUI lantai 1, Jakarta Pusat. “Semoga BI Corner bisa menjadi salah satu pusat informasi dan ikut berperan meningkatkan minat baca bagi masyarakat luas,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (11/01). Buya Anwar menuturkan, BI Corner merupakan wujud tanggung jawab sosial BI terhadap masyarakat yang tertuang dalam program “BI Dedikasi untuk Negeri”. Melalui program ini, BI menyediakan sarana pojok baca berupa perpustakaan atau fasilitas penting lain di seluruh Indonesia. BI Coner bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai visi BI. “BI Corner adalah bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk kepada lembaga keagamaan terkait pembangunan ekonomi berikut peranan BI di dalamnya,” ungkapnya. Buya Anwar mengatakan, BI Coner di MUI memberikan tambahan manfaat terhadap Perpustakaan MUI Pusat yang selama ini ada. Perpustakaan MUI berfungsi merancang, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan fungsional perpustakaan. Fungsi itu sejalan dengan peran MUI sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menambahkan, program BI Corner ini merupukan perwujudan dari kerjasama pemanfaatan bantuan fasilitas pojok baca BI yang sudah ditandatangani tanggal 18 Desember 2018. “Perjanjian ini bertujuan meningkatkan kesempatan mengakses dan memperoleh informasi terkini yang berkualitas, terutama informasi di bidang ekonomi dan keuangan, serta agar kita lebih mengenal dan memahami tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia,” paparnya. (Azhar/Din) The post Bantu Kembangkan Perpustakaan, MUI Apresiasi Program BI Corner appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,198

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengingatkan, kontestasi yang hanya lima tahun sekali, jangan sampai mengorbankan persaudaraan yang telah terjalin lama. Menjaga silaturahmi dan kekeluargaan yang sudah dibangun bertahun-tahun itu, menurutnya, jauh lebih penting dibanding hajatan lima tahunan ini.

“Kenapa untuk ukuran kontestasi yang lima tahunan saja kita seperti perang baratayuda? Ini sudah melewati batas,” katanya di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (08/01) kemarin.

“Kontestasi ini cuma lima tahunan, tapi ukhuwah, persaudaraan kita, itu sepanjang masa,” tegasnya.

Ia mengatakan, tidak sepatutnya hanya karena alasan agenda politik lima tahunan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Seperti menghantam bahkan menghasut sesama muslim yang notabene adalah saudara hanya karena berbeda pilihan.

“Kenapa kita jadi habis habisan seperti itu? Padahal kita akan terus bertemu, bergaul, bagaimana kita bisa menyebar permusuhan?” ungkapnya.

Kiai Ma’ruf menekankan, perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang lumrah. MUI bahkan sejak lama membebaskan anggotanya memilih sesuai kehendaknya. Namun yang dia sayangkan, atas dasar perbedaan pandangan politik, lantas muncul tindakan yang menghantam bahkan menghasut untuk memusuhi sesama.

“Soal pilihan tidak ada masalah, itu hak masing-masing, cuma yang disayangkan, kok pakai menghantam dan menghasut?” ujarnya.

Umat Islam, lanjut Kiai Ma’ruf, telah lama akrab dengan istilah ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Sehingga tidak sepantasnya kontestasi politik ini membuat kita mengubah rasa saling mencintai dan menyayangi terhadap sesama menjadi saling membenci dan bermusuhan.

“Kita yang menemukan istilah ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, bagaimana kita kehilangan tawadud (mencintai) dan tarahum (menyayangi) karena soal berbeda pilihan?” ungkapnya.

“Kenapa kita bukan menyebarkan tawadud tarahum, tapi tahadhub (saling marah) dan takhasud (bermusuhan)?” katanya.

Ia pun berharap, di tengah perbedaan pilihan politik, keutuhan bangsa tetap terjaga. Karena perbedaan politik memang tidak seharusnya mencederai persatuan dan kesatuan kebangsaan yang telah lama diperjuangkan.

“Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga keutuhan walaupun kita berbeda-beda,” tandasnya. (Azhar/Anam)

The post Kontestasi Lima Tahunan Jangan Sampai Korbankan Persaudaraan appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,017

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Prof. Amany Lubis membuat sejarah baru karena terpilih sebagai Perempuan pertama yang menjabat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor Nomor B.II/3/00429.

Guru Besar Sejarah Politik Islam ini terpilih di antara sebelas guru besar yang lolos seleksi calon rektor seperti Prof. Amsal Bakhtiar, Prof. Andi M. Faisal Bakti, Prof. Jamhari, Prof. Masri Mansoer, Prof. Sukron Kamil, Prof. Zulkifli, Prof. Ulfah Fajarini, Prof. Abdul Mujib, Prof. Murodi, dan Prof. Didin Saepudin.

Usai dilantik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Prof. Amany mengungkapkan harapannya. Dikatakannya, dengan terpilihnya Ia sebagai Rektor baru, ia bisa meningkatkan prestasi UIN di tingkat internasional.

“Semua prestasi UIN di dunia internasional menambah deretan prestasi positif yang sudah diraih dan diharapkan capaian tersebut bisa ditingkatkan di masa yang akan datang,” ungkapnya Senin (7/1).

Ungkapan tersebut senada dengan visi dan misi yang diucapkannya saat pemilihan rektor Oktober lalu. Ia memandang mutu lulusan UIN harus semakin meningkat dan rekognisi nasional-global kian menguat.

“Selain kemampuan akademik, kita ingin meningkatkan kepuasan user atas lulusan UIN Jakarta, menjadikan mereka mendapatkan pekerjaan sesuai bidang ilmunya,” katanya.

Visi dan Misi Prof. Amany tersebut sejalan dengan kiprahnya di dunia internasional. Sepak terjangnya di dunia internasional sudah tidak diragukan lagi. Pada pertengahan Ramadhan 2017 saja, Ia menasbihkan dirinya sebagai perempuan pertama di Asia Tenggara yang menyampaikan ceramah di hadapan raja Maroko.

Aktivitas Prof. Amany sebagai Ketua Umum Pengurus Harian International Council of Muslim Woman Scholars membawanya rutin berdialog dengan muslimah di berbagai belahan dunia dalam konferensi maupun seminar.

Prof. Amany sejak kecil memang sudah akrab dengan dunia internasional. Masa pendidikan SMP sampai lulus Sarjana dia habiskan di Mesir. Baru kemudian saat kuliah master dan doktor, ia menyelesaikan di UIN Jakarta.

Di MUI, Prof. Amany merupakan ketua yang membidangi Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Sekalipun kedudukannya sebagai ketua bidang, bukan ketua Komisi, namun Prof. Amany kerap turun sampai bawah demi berjalannya acara yang sudah diagendakan.

Komisi PRK di bawah asuhan Prof. Amany aktif mengadakan kajian rutin bulanan mengundang pimpinan ormas Islam perempuan mengangkat isu-isu relevan. Belum lama ini, Prof. Amany juga sukses mengadakan Kongres Muslimah Indonesia yang berlangsung 17-19 Desember 2018, di Jakarta. Dalam kongres itu, Ia menginisiasi terbitnya buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam berbahasa Arab.

Atas kepedulian dan kontribusinya terhadap kondisi perempuan, pada tahun 2015, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Jakarta mengganjarnya dengan UIN Woman Awards.

Dalam kesempatan tersebut, Menag Lukman menyampaikan lima pesan bagi pimpinan PTKIN. Pertama, Menag berharap agar para pimpinan PTKIN menjaga tradisi akhlak Islami dan intelektual yang terus berkembang di kampus-kampus PTKIN.

“Karena kita PTKIN, maka sebebas apapun intelektualitas kita berkembang, sebebas apapun kita menggali ilmu pengetahuan, saya ingin seluruhnya harus bertumpu pada akhlak,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Tidak hanya bertumpu, kata dia, tapi juga setiap pengembangan intelektual yang dilakukan PTKIN harus berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang berakhlak baik.

“Dan tentu itu tetap dengan menjaga kehidupan intelektualitas kampus sebagaiamana lazimnya perguruan tinggi,” kata Menag.

Kedua, terkait dengan moderasi beragama Menag menginginkan PTKIN menjadi kampus-kampus terdepan dan berkelas dunia. Untuk itu menurut Menag ada dua hal yang harus dilakukan PTKIN agar menjadi world class university.

Langkah pertama, civitas PTKIN harus akrab dengan persoalan aktual yang ada di masyarakat. Karena menurutnya, perguruan tinggi bukanlah menara gading.

“Saya minta PTKIN harus lebih proaktif untuk speak out, speak up merespons persoalan masyarakat,” kata dia.

Khususnya, kata dia, dalam masalah agama dan persoalan kemasyarakatan pada umumnya dan dalam merespons permasalahan itu tetaplah bertumpu pada moderasi beragama.

Moderasi beragama menurut Menag perlu dilakukan, karena saat ini masyarakat dihadapkan pada tarikan paham-paham keagamaan yang sangat konservatif sehingga seolah tercerabut dari realitas kekinian.

“Di sisi ekstrem yang lain juga berkembang paham liberal, yang juga sesungguhnya tercerabut dari realitas kehidupan keagaamaan dan keIndonesiaan kita,” imbuh Menag.

Ketiga, Menag berpesan para pimpinan PTKIN selain berorientasi pada kuantitas juga harus lebih menitikberatkan pada kualitas. “Kualitas lebih diutamakan dalam banyak hal. Agar PTKIN memiliki kekhasannya, di mana saudara menjadi pimpinannya,” kata Menag.

Keempat, Menag minta pimpinan UIN Syarif Hidayatullah, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, dan STAIN Meulaboh untuk memfokuskan diri pada tata kelola kelembagaan. “Benahi tata kelola kelembagaan, khususnya manajemen organisasi dan manajemen keuangan,” tutur dia.

Kelima, Menag meminta pimpinan PTKIN untuk menjaga kebersamaan di lingkungan kampus yang dipimpinnya. Suasana kebersamaan yang dibangun diharapkan Menag dapat menjadikan visi misi PTKIN dapat lebih mudah terwujud.

“Kepemimpinan saudara diharapkan dapat mengayomi semua entitas yang ada dalam perguruan tinggi yang saudara pimpin,” pesan Menag.
(Azhar/Din)

The post Ketua MUI Bidang PRK Jabat Rektor Perempuan Pertama UIN Jakarta appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,176

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia menegaskan sama sekali tidak pernah membahas, mewacanakan, dan atau akan mengusulkan hukuman potong tangan bagi koruptor apakah kepada pemerintah, DPR, atau pihak manapun.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bidang Infokom MUI KH Masduki Baidlowi sebagai tanggapan atas pernyataan Tengku Zulkarnain yang juga Wasekjen MUI saat berceramah dalam Dzikir Nasional Republika 2018 di Masjid at-Tin, Senin (31/12) malam.

Dalam pernyataanya, Zulkarnain menyebutkan dirinya bersama sejumlah kawannya tengah menggodok hukuman potong tangan dan akan mengusulkannya pasca-Pilpres 2019.

Masduki mengatakan, dalam rapat pimpinan, Zulkarnain dalam kapasitasnya sebagai pengurus tidak pernah membicarakan usulan tersebut sedikitpun, apalagi hingga tema wacana hukum potong tangan menjadi pembicaraan di MUI.

“Kami MUI merasa kaget dengan pernyataan yang disampaikan beliau (Zulkarnain). Saya tidak tahu logika Pak Tengku dari mana,” kata Masduki, di Jakarta, Rabu (2/1).

Masduki menduga, pernyataan tersebut dikeluarkan Zulkarnain dalam kapasitasnya bukan sebagai MUI melainkan bisa jadi dalam konteks dia, sebagai pengurus Mathla’ul Anwar, atau pegiat Jamaah Tabligh, dan atau jangan-jangan terkait aktivitasnya belakangan ini yang dekat dengan politik praktis di salah satu kubu capres-cawapres.

“Jangan-jangan apa yang dikemukakan adalah pikiran Pak Tengku bersama kelompoknya yang lain yang tidak ada hubungannya dengan MUI sama sekali,” tutur dia.

Masduki mengatakan, MUI menyadari sistem hukum positif di Indonesia yang mempunyai banyak tahapan dan kompleksitasnya tersendiri. Tidak mudah berbicara satu produk hukum tertentu lantas mengklaim bahwa produk tersebut adalah hasil usulan MUI.

Masduki mengimbau masyarakat tak terpancing dengan beragam pernyataan terkait wacara potong tangan. Dia menegaskan sekali lagi jika MUI tidak pernah membahas sedikitpun terkait wacana tersebut. Dia meminta jangan sampai memancing suasana gaduh di tengah-tengah tahun politik yang sangat rentan perpecahan ini. “Hal semacam ini mestinya harus kita hindari bersama,” kata dia.

The post Soal Wacana Potong Tangan, Begini Klarifikasi Resmi MUI appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,056

JAKARTA — Seperti pada akhir tahun-tahun sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun ini mengeluarkan Tausyiah Akhir Tahun 2018. Ketua MUI yang membidangi Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi mengungkapkan, cakupan tausyiah MUI kali ini meliputi wilayah nasional sampai internasional, mulai Natal sampai permasalahan di Uighur, China.

“Tausiyah ini berkenaan dengan berbagai hal yang menyangkut kondisi dan keadaan baik secara nasional maupun internasional,” ungkapnya saat jumpa pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Jumat (21/12).

Saat membacakan Tausyiah di hadapan wartawan, Kiai Jaidi mengatakan, MUI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan persatuan dan kesatuan serta menjauhi falsafah atau pandangan hidup yang bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

“Agar bangsa ini tetap dapat berdiri kuat dan kokoh sehingga yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya Baldatun Yhayyibatun wa Rabbun Ghafur, serta rakyatnya hidup dalam kesejahteraan dan keadilan serta dilindungi oleh Allah SWT dapat terwujud,” paparnya.

Ia melanjutkan, demi terjaga dan terpeliharanya kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama, MUI mengimbau para pengusaha dan para pihak terkait lainnya agar dalam suasana natal dan pergantian tahun baru tidak memaksa,mendorong, atau mengajak karyawan yang beragama Islam memakai atribut-atribut dan simbol yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka.

Mengingat tahun 2019 tahun politik karena Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif serentak bersamaan, Kiai Jaidi menambahkan, MUI mengajak semua kontestan dan partai politik lebih mengedepankan program-program dan rencana kebijakan yang rasional.

“Mengedepankan moralitas dan akhlakul karimah serta menghindari dan menjauhi praktek-praktek korot yang dilarang agama, seperti cela-mencela, risywah dan berbagai bentuk kecurangan dan perbuatan tidak terpuji lainnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, menghadapi pergantian tahun dan datangnya tahun baru 2019, MUI mengajak dan mengimbau masyarakat menyikapi dengan rasaya syukur dan kesederhanaan.

“MUI mengajak dan menghimbau masyarakat luas untuk menyambut dan menyongsong tahun baru tersebut dengan penuh syukur dan kesederhanaan, tidak hura-hura, dan menghindari pola hidup yang bersifat materialistik, konsumeristik, dan hedonistik,” katanya.

Di level internasional, lanjut Kiai Jaidi, MUI mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berjuang dan lebih meningkatkan lagi langkah-langkah diplomasinya dalam rangka melaksanakan amanah dari pembukaan UUD 1945 agar hak-hak dari rakyat dan bangsa Palestina dapat dihormati dan ditegakkan sesuai kesepahaman Oslo mengenai solusi dua negara Palestina dan Israel sehingga mereka bisa membentuk sebuah negara Pelastina yang merdeka dan berdaulat dengan Ibu Kota Yerussalem dapat segera terwujud.

Terakhir, terkait adanya informasi tentang tindakan sewenang-wenang Pemerintah China terhadap Muslim Uighur, MUI menilai tindakan tersebut bertentangan dengan HAM. Sebagai penduduk mayoritas di Provinsi Xinjiang, muslim Uighur berhak mendapatkan hak menjalankan ibadah sesuai ajaran yang mereka yakini.

“Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan yang mesti dijamin negara untuk menjalankan ajaran agamanya.” pungkasnya. (Azhar/Din)

The post Tausyiah Akhir Tahun 2018, MUI Singgung Pakaian Natal sampai Muslim Uighur appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,151

Jakarta – Komisi Perempuan Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (PRK MUI) menutup Kongres Muslimah Indonesia (KMI) ke-2 dengan peluncuran buku ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam berbahasa Arab.

Ketua MUI yang membidangi PRK, Prof. Amany Lubis mengatakan, peluncuran buku semakin istimewa karena berbarengan dengan momentum kehadiran tokoh-tokoh muslimah.

“Kita memanfaatkan kehadiran ibu semua untuk meluncurkan buku ketahanan keluarga dalam perpektif Islam berbahasa Arab,” paparnya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (19/12).

Buku berbahasa Arab tersebut baru dicetak beberapa eksemplar saja dan hanya dibagikan kepada para penulis, editor, serta penerjemah.

Penerjemah buku ini, Prof. Nabilah Lubis mengaku, dirinya bahagia sekali saat diminta menerjemahkan. Menurutnya, penerjemahan buku ini ke dalam bahasa Arab menghidupkan kembali semangat menguasai bahasa Arab di Indonesia.

“Dengan bangga saya terjemahkan ini. Saya terjemahkan dalam waktu sangat singkat karena saya senang dan itu sesuai profesi saya menerjemahkan bahasa Arab,” ucap Guru Besar Filologi UIN Jakarta ini.

“Termakasih kepada anakku, Amany Lubis yang punya pikiran menghidupkan bahasa Arab di lingkungan kita, di lingkungan kalian. Saya bahagia sekali,” imbuhnya.

Selaku penerjemah bahasa Arab kawakan, ia menyinggung kondisi penerjemahan ke bahasa Arab di Indonesia yang kian meredup. Menurutnya, sebagai negara muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya semangat menerjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mengembang.

Bahasa Arab, lanjutnya, merupakan bahasa wajib untuk memahami agama Islam secara utuh.

“Buku yang berbahasa Arab tidak ada wujudnya di negeri ini. Di negara muslim terbesar seolah bahasa Arab tidak dihargai sama sekali,” katanya.

Sementara itu, Guru besar Universitas Ibnu Thufail Maroko, Prof. Mariam Ait Ahmed yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, kehadiran buku berbahasa Arab ini penting untuk lebih membuka pandangan bangsa arab terhadap Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Buku ini, lanjutnya, sekaligus menunjukkan bahwa perempuan muslim Indonesia memiliki kemampuan meneliti dan menulis yang tidak diragukan lagi.

“Buku ini sangat penting dan membuka pandangan dunia Arab terhadap dunia perempuan Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki jiwa meniliti dan menulis,” paparnya. (Azhar/Anam)

The post KMI ke-2 Ditutup dengan Peluncuran Buku Ketahanan Keluarga Berbahasa Arab appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,428

Bogor – Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang para penggiat pendidikan khususnya pondok pesantren dalam Workshop Pembinaan Pesantren dengan tema “Menyiapkan Generasi Menghadapi Peluang dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0.”

Kegiatan diselenggarakan Ahad (16/12) lalu di Royal Hotel Bogor, Jawa Barat.

Menurut Data Kemenag, kata KH Muhbib Abdul Wahab, ada sekitar 28.000 pesantren di seluruh Indonesia. Dari sekian banyak pesantren, masih banyak yang belum memiliki standar dan target dalam proses perjalan pesantren tersebut.

“Masih banyak pesantren yang dikelola apa adanya, seperti masih menggunakan manajemen keluarga,” kata Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Potensi lembaga pendidikan seperti pesantren, lanjut Mahbub, sangat besar jika dikelola dengan baik dan rapi. Pesantren sudah terbukti mampu melintasi zaman dan banyak melahirkan berbagai kader ulama yang berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara.

“Keberadaan pesantren harus dijaga dan dilestarikan karena banyak ulama lahir dari perut pesantren,” kata dia.

Selain itu, pesantren berperan besar sebagai pusat pelestarian tradisi keislaman di Indonesia.

Potensi tersebut, sambungnya, busa menjadikan pesantren sebagai pusat dan basis pengembangan masyarakat termasuk pengembangan ekonomi, baik internal atau masyarakat sekitar pesantren.

Beberapa pesantren juga sudah terbukti tidak hanya mendidik anak usia sekolah tapi juga sudah ketingkat perguruan tinggi.

“Darul Ulum adalah contoh bukti pesantren tidak hanya memiliki ma`had `aly tetapi juga perguruan tinggi,” ujarnya.

Dari segi pengembangan ekonomi, Pesantren Nurul Iman Parung, dapat menjadi contoh yang terdekat dari lokasi acara kita di sekitaran Bogor. Pondok Nurul Iman mampu mengakomodir kebutuhan 10.000 santri dengan pengelolaan dan manajemen pondok yang baik, seperti pengelolaan 200 hektare sawah, perkebunan kopi, pabrik roti, dan air minum.

Menurutnya, pesantren kedepan harus bisa mengembangkan life skill, tidak hanya mahir membaca kitab kuning tetapi memiliki jiwa kewirausahaan, karena menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dimana persaingan sangat ketat.

Para peserta yang terdiri dari berbagai perwakilan pondok pesantren itu juga dibekali dengan materi teknik komunikasi, literasi media sosial dengan fatwa muamalah medsosia, dan wawasan global terkait pengembangan dunia Islam.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal MUI, Dr. Anwar Abbas, Wasekjen Bidang Fatwa, KH Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si, Wasekjen Bidang Pendidikan dan Infokom Dr Amirsyah Tambunan (Ichwan/Anam)

The post MUI Gelar Workshop untuk Kemandirian Pesantren appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,253

Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Zainut Tauhid Sa’adi mengajak kaum perempuan tidak berhenti hanya menuntut kesetaraan gender dengan kaum laki-laki. Kesetaraan itu perlu, namun tutur Buya Zainut, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas diri dan kesadaran diri seorang perempuan mengenai kodratnya.

“Perempuan tidak saja hanya menuntut berbagai kesetaraan dengan kaum laki-laki, tetapi perempuan juga harus meningkatkan kualitas diri dan kualitas kesadarannya agar tidak terjerumus, agar tidak merusak jatidiri, citra, dan kodratnya sebagai perempuan, ” ungkapnya saat membuka Kongres Muslimah Indonesia (KMI) II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (17/12).

Tuntutan perempuan akan kesetaraan meskipun hasilnya dianggap kurang maksimal, tutur Buya Zainut, namun dari waktu kesetaraan itu semakin menguat. Pemerintah kerap merespon tuntutan-tuntutan itu dengan melahirkan instrumen regulasi seperti UU Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

“DPR dan pemerintah mengakomodasi dan memfasilitasi, walaupun pemerintah masih dituntut untuk melakukan ikhtiar dan mengawal berbagai UU yang memberikan perlindungan dan pengembangan perempuan di semua bidang, ” katanya.

Untuk itu, selain tuntutan kesetaraan, Buya Zainut mengimbau kaum perempuan muslim khususnya semakin giat meningkatkan kualitas diri. Apalagi pada zaman globalisasi seperti sekarang ini sekat-sekat tebal yang sebelumnya memisahkan kaum perempuan dengan laki-laki kian memudar. Artinya, kesempatan kaum perempuan untuk maju juga semakin terbuka lebar sama dengan laki-laki.

“Globalisasi menunjukkan adanya kemajuan di bidang tekhnologi dan komunikasi, kemajuan ini memberikan dampak pada keterlibatan perempuan di bidang-bidang lainnya, ” katanya.

Meski begitu, Buya Zainut mengingatkan agar para perempuan juga sadar akan fitrahnya sebagai isteri dan ibu. Nasib generasi mendatang berada di tangan perempuan. Ia mengatakan era globalisasi selain melahirkan manfaat juga ancaman seperti pergaulan bebas yang mengorbankan keluarga serta anak-anak dan masa depannya.

“Rumah tidak lagi menjadi hijab dan pelindung yang tetap karena alat-alat berbasis IT tersimpan di dalam rumah, peran ibu menjadi sentral, ” imbuhnya.

Ia menambahkan, perempuan juga semestinya sadar bahwa selain menjadi orang yang merdeka dan mandiri, juga menjadi ibu dan isteri yang memiliki tanggung jawab bersama suami menghadirikan keluarga yang penuh cinta kasih dan kebahagiaan.

“Kesadaran ini perlu untuk melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang berkualitas, bertakwa, sehat, cerdas, mandiri, kreatif, memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, dan berorientasi masa depan,” pungkasnya. (Azhar/Anam)

The post Waketum MUI: Tak Cuma Kesetaraan Gender, Perempuan Perlu Meningkatkan Kualitas Diri appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,014

Jakarta – Generasi berkualitas menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Kongres Muslimah Indonesia (KMI) II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, sejak Senin (17/12) kemarin. Kongres ini digelar oleh Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam kongres ini mengungkapkan generasi berkualitas diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Menurutnya, generasi berkualitas adalah mereka yang mampu melihat teknologi sebagai sebuah realita tanpa merusak nilai kemanusiannya. Generasi berkualitas juga mereka yang memiliki pengetahuan dan memahami ilmu pengetahuan.

“Mereka memiliki karakter keimanan dan kejujuran, mereka memiliki sikap menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Generasi berkualitas, tambahnya, juga mereka yang tidak hanya meminta dan menunggu, namun mereka yang menjadi bagian dari solusi.

Perempuan yang sering disapa Ani ini mengungkapkan katakter generasi terbentuk dari pendidikan pertama dan utama yaitu keluarga. Mereka terbentuk dari diskusi suami istri. Maka peran Ibu dalam mendidik generasi seperti ini sangat penting.

“Kita kalangan perempuan memiliki peran tiga kali lebih penting dibandingkan laki-laki, 300%, karena ibu hamil, perasaannya dan pikirannya akan membentuk pikiran dan anaknya pula, maka yang dibaca oleh ibu, dirasakan oleh ibu adalah proses membentuk generasi, ” katanya.

Ani menegaskan, untuk membentuk generasi berkualitas, sosok Ibu harus siap menjadi tempat pendadaran pertama untuk menjadi manusia yang berkualitas.

“Awal pertama ini penting, namun ini merupakan proses yang tidak terputus, sesudah anak lahir di dalam keluarga, ia masuk di dalam pendidikan yang tidak berhenti,” paparnya.

Senada dengan Ani, Wakil Ketua Umum MUI Buya Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan, sosok Ibu merupakan sosok inti dalam keluarga dan masyarakat. Ia mengatakan, di dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia

“Dalam Islam, perempuan muslimah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, dan memiliki pengaruh, dialah sekolah pertama yang membentuk manusia dengan petunjuk Al-Qur’an,” katanya.

Ia menambahkan, keluarga selayaknya memosisikan diri sebagai sumber segala keteladanan dan tempat terbaik tumbuh kembang anak-anaknya.

“Keluarga hendaknya mampu berperan sebagai tempat memupuk kasih sayang. Ibu hendaknya mampu dan hadir sebagai cermin dan teladan perkembangan dan jiwa perilaku anak-anaknya,” katanya (Azhar/Anam)

Generasi Berkualitas Menjadi Sorotan Kongres Muslimah Indonesia

Jakarta – Generasi berkualitas menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Kongres Muslimah Indonesia (KMI) II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, sejak Senin (17/12) kemarin. Kongres ini digelar oleh Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Pusat Prof. Amany Lubis mengatakan, pada Kongres Muslimah Indonesia ke-2 ini, MUI ingin mendorong peran muslimah dan khususnya remaja tangguh menghadapi globalisasi dan digitalisasi. Ketangguhan muslimah dan remaja, tuturnya, muncul dari generasi-generasi berkualitas.

“Kongres Muslimah Indonesia ke-2 ingin mendorong perempuan, remaja, dan keluarga untuk menjadi tangguh dan kuat untuk menghadapi tantangan dan ancaman zaman,” kata Guru Besar UIN Jakarta ini saat membuka KMI 2 di Hotel Grand Cempaka, Senin (17/12).

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam kongres ini mengungkapkan generasi berkualitas diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Menurutnya, generasi berkualitas adalah mereka yang mampu melihat teknologi sebagai sebuah realita tanpa merusak nilai kemanusiannya. Generasi berkualitas juga mereka yang memiliki pengetahuan dan memahami ilmu pengetahuan.

“Mereka memiliki karakter keimanan dan kejujuran, mereka memiliki sikap menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Generasi berkualitas, tambahnya, juga mereka yang tidak hanya meminta dan menunggu, namun mereka yang menjadi bagian dari solusi.

Perempuan yang sering disapa Ani ini mengungkapkan katakter generasi terbentuk dari pendidikan pertama dan utama yaitu keluarga. Mereka terbentuk dari diskusi suami istri. Maka peran Ibu dalam mendidik generasi seperti ini sangat penting.

“Kita kalangan perempuan memiliki peran tiga kali lebih penting dibandingkan laki-laki, 300%, karena ibu hamil, perasaannya dan pikirannya akan membentuk pikiran dan anaknya pula, maka yang dibaca oleh ibu, dirasakan oleh ibu adalah proses membentuk generasi, ” katanya.

Ani menegaskan, untuk membentuk generasi berkualitas, sosok Ibu harus siap menjadi tempat pendadaran pertama untuk menjadi manusia yang berkualitas.

“Awal pertama ini penting, namun ini merupakan proses yang tidak terputus, sesudah anak lahir di dalam keluarga, ia masuk di dalam pendidikan yang tidak berhenti,” paparnya.

Senada dengan Ani, Wakil Ketua Umum MUI Buya Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan, sosok Ibu merupakan sosok inti dalam keluarga dan masyarakat. Ia mengatakan, di dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia

“Dalam Islam, perempuan muslimah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, dan memiliki pengaruh, dialah sekolah pertama yang membentuk manusia dengan petunjuk Al-Qur’an,” katanya.

Ia menambahkan, keluarga selayaknya memosisikan diri sebagai sumber segala keteladanan dan tempat terbaik tumbuh kembang anak-anaknya.

“Keluarga hendaknya mampu berperan sebagai tempat memupuk kasih sayang. Ibu hendaknya mampu dan hadir sebagai cermin dan teladan perkembangan dan jiwa perilaku anak-anaknya,” katanya (Azhar/Anam

The post Generasi Berkualitas Menjadi Sorotan Kongres Muslimah Indonesia appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,736

Jakarta – Ketua Dewam Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin mengecam keras tindakan penindasan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Cina.

Dikatannya, berdasarkan laporan berita media-media internasional, Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, bahkan pelarangan menjalankan ajaran agama. Baginya, Penindasan itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.

“Hak Asasi Manusia dan Iternational Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia,” ungkap lelaki yang kerap disapa Prof. Din itu melalui keterangan tertulis, Senin (17/12) di Jakarta.

Muslim Uyghur sebagai mayoritas penduduk Xinjiang, lanjut Prof. Din, semestinya diberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya sendiri.

Presiden dari Asia Conference on Religions for Peace (ACRP) ini menegaskan agar penindasan seperti itu lekas dihentikan. Ia juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) turut serta menyelamatkan nasib umat Islam Uyghur dengan menegur pemerintah Tiongkok.

“OKI harus bertindak tegas terhadap Rezim Tiongkok untuk memberikan hak-hak sipil bagi Muslim Uyghur, ” katanya.

Ia juga secara khusus mendorong pemerintah Indonesia bersikap keras dan tegas terhadap tindakan Pemerintah Tiongkok dan membela nasib Muslim Uyghur di sana.

“Umat Islam sedunia mari menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan,” pungkasnya. (Azhar/Anam)

The post Wantim MUI Kecam Keras Penindasan Muslim Uyghur appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,005

JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan terus mewujudkan sinergitas masyarakat dan pemerintah dalam membentuk generasi berkualitas mendukung ketahanan nasional.

Penegasan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Prof Amany Lubis saat menyampaikan paparan dalam Kongres ke-2 Muslimah Indonesia (KMI) di Hotel Grand Cempaka, Senin (17/12), Jakarta Pusat.

Di era globalisasi, lanjutnya, tantangan generasi selanjutnya semakin berat, terlebih dengan berkembangnya teknologi informasi, maraknya pornografi, kekerasan keluarga, dan lemahnya perlindungan anak.

Menurut dia, di sinilah relevansi KMI ke-2 yang mengangkat tema ‘Ketahanan Keluarga dalam Membentuk Generasi Berkualitas di Era Globalisasi’ ini. Pada KMI ke-1 2014 lalu, mengangkat tema tentang ‘Revitalisasi Peran Muslimah’, sehingga pada tahun ini lebih menekankan ke ketahanan keluarga hadapi globalisasi dalam menyiapkan generasi berikutnya.

Fokus KMI ke-2 ini, jelas Prof Amany, ada tiga poin, pertama adalah agama menjadi basis untuk ketahanan keluarga. Kedua, penguatan ketahanan keluarga di berbagai bidang, dan ketiga adalah peran keluarga dalam menangkal paham ekstrem.

“Peran keluarga sangat besar dalam menangkal ekstremisme guna menjaga perdamaian dunia dan peran pemuda dalam bela negara, “ kata Guru Besar Sejarah Politik Islam UIN Jakarta ini.

Dia berharap, KMI ke-2 dapat menyatukan langkah dalam membela dan menguatkan persatuan dan kesatuan NKRI untuk maju dan sejahtera.

Hadir dalam acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi, Sekjen MUI Anwar Abbas, KH. Abdullah Jaidi, KH Zaitun Rasmin, KH Sodikun, Pimpinan ormas Islam Perempuan Tingkat Pusat Indonesia, Pimpinan Organisasi Perempuan Internasional, Pengurus Komisi PRK Provinsi Se-Indonesia, tokoh cendekiawan dan ulama perempuan. (Ichwan/Nashih)

The post KMI ke-2, MUI Berkomitmen Wujudkan Sinergitas Cetak Generasi Berkualitas appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,175

SERANG– Puncak Program Literasi Media Sosial terselenggara di Serang, Banten. Kegiatan bertajuk ‘Bijak Bersosmed Rukun di Dunia Nyata’ ini merupakan kerjasama Komisi Infokom MUI, Kementerian Kominfo, dan MUI Banten.

PLT Sekretaris Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Sumiyati, mengatakan kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana sosial media yang lebih kondusif bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab atas berbagai dampak yang diakibatkan pesatnya teknologi komunikasi digital, ” paparnya Rabu (12/12) di Serang, Banten.

Dia mengatakan, Kementerian Kominfo menggandeng semua pihak khususnya lembaga keagamaan untuk bersama-sama menciptakan kerukunan di dunia maya dan nyata. Dia juga mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Ketua MUI Banten KH Zakaria Syafei mengungkapkan, kegiatan seperti ini sangat penting dilaksanakan terutama saat mendekati tahun politik. Dunia maya dipenuhi dengan serangan antarpendukung capres dan cawapres.

“Harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menciptakan dunia maya yang teduh, rukun, saling menghargai antarelemen bangsa, ” kata dia.

Dalam paparannya, Ketua MUI Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi memaparkan kondisi Indonesia di era Revolusi Industri 4.0. MUI merespons Revolusi Industri 4.0 dengan mengeluarkan fatwa medsos untuk menjadi panduan umat menggunakan sosial media secara bijak.

“Di dalam fatwa tersebut ada larangan bagi umat Islam seperti bergunjing, menyebar fitnah, adu domba, hoax, dan membunuh karakter seseorang, ” katanya.

Sementara itu praktisi Bloger Mira Sahid memberikan kiat-kiat membuat konten yang positif. Dia mengajak peserta kegiatan ini mengisi sosial media dengan tulisan yang inspiratif, menarik, dan mengandung pesan-pesan moral. (Azhar/Nashih)

The post Literasi Medsos MUI-Kemkominfo Soroti Urgensi Bijak Hadapi Era Revolusi Industri 4.0 appeared first on Majelis Ulama Indonesia.

Post Views: 1,082