Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin, bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis 30 Maret 2017 di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan program baru pemerintah tentang redistribusi aset.

“Bertemu Presiden Jokowi hari kamis jam sepuluh pagi, membahas redistribusi aset,” kata Kiai Ma’ruf saat memimpin rapat pimpinan harian MUI Selasa (04/04) di Kantor MUI, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Kiai Ma’ruf melanjutkan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, redistribusi aset merupakan pengambilalihan lahan-lahan non-produktif oleh pemerintah yang kemudian dihibahkan kepada masyarakat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

“Redistribusi aset. Mengambil aset dari konglomerat yang tidak dikelola dengan baik. Akan diberikan kepada ormas, pondok pesantren, maupun koperasi. Syaratnya, harus digarap,” ungkap Kiai Ma’ruf.

Presiden sendiri, tutur Kiai Ma’ruf, mengakui bahwa ketimpangan ekonomi tidak tiba-tiba hadir saat pemerintahannya, namun presiden menuturkan tetap bertanggung jawab terhadap masalah kesenjangan ini. Sehingga, program redistribusi aset adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memangkas kesenjangan tersebut.

Beruntungnya, lanjut Kiai Ma’ruf, program yang dilontarkan Presiden Jokowi tersebut ternyata sejalan dengan rencana Kongres Ekonomi Umat tanggal 22-24 April 2017 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Kongres yang diselenggarakan MUI itu bertema Arus Baru Ekonomi Indonesia.

“Setelah dilontarkan tema arus baru ekonomi Indonesia, beliau sangat setuju, beliau mengatakan, akan hadir dalam kongres ekonomi umat,” tambah Kiai Ma’ruf.

Dengan arus baru ini, Kiai MA’ruf menambahkan, kondisi perekonomian yang selama ini sudah menghasilkan ketimpangan akan dibalik modelnya sehingga terjadi pemerataan. “Melakukan kemitraan dengan pengusaha yang kuat dengan pengusaha yang lemah. Ingin menghilangkan kesenjangan,” kata Kiai Ma’ruf.

Melalui program ini pula, Kiai Ma’ruf ingin bisa menyatukan tujuan pemerintah dan masyarakat. “Keinginan umat dan keinginan presiden, diolah menjadi kepentingan umat. Kita mengubah ekonomi yang sangat tidak menguntungkan menjadi arus baru bagi umat,” lanjut Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf juga berharap, perpaduan redistribusi aset dengan agenda MUI ini bisa menghasilkan program yang menguntungkan rakyat kecil “Membalik kebijakan yang selama ini kurang pro rakyat. Mudah-mudahan saja,” pungkas Kiai Ma’ruf. (Azhar)

JAKARTA — Acara Festival Film Santri 2017 yang ditutup Sabtu malam (25/03) di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta Pusat menuai banyak pujian. Salah satu pujian muncul dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin.

Kiai Ma’ruf mengatakan karya-karya santri tersebut menyampaikan nilai positif dan kreatif yang tidak terbatas ruang.

“Penyampaian nilai-nilai positif tidak hanya melalui mimbar agama atau di kelas. Namun bisa dikemas secara kreatif melalui hiburan,” ujar Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf melanjutkan, para santri dan siswa diminta terlibat dalam pembangunan bangsa lewat Festival Film Santri 2017 yang diselenggarakAn Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam MUI ini.

Selain itu, Kiai Ma’ruf berharap penonton dalam hal ini masyarakat bisa menumbuhkan budaya yang baik. Sehingga, lanjut Kiai Ma’ruf, masyarakat bisa memilah mana tontonan yang bisa menjadi tuntunan.
Acara ini, tambah Kiai Ma’ruf, membuka pandangan baru terkait dunia seni.

Menurutnya, tidak ada lagi generalisir bahwa semua film itu buruk atau pandangan dunia film terhadap santri yang sebelah mata. “Kesan tidak kreatif tak boleh lagi disematkan kepada mereka” kata Kiai Ma’ruf.

Selain Kiai Ma’ruf, Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus sineas tanah air, Deddy Mizwar juga memberi tanggapan serupa.
Sebagai sineas, Deddy memberi masukan agar film santri dapat ikut menyampaikan nilai-nilai ketuhanan.

Terlebih, lanjut Deddy, kemajuan teknologi yang sangat cepat memudahkan akses film. Deddy juga berharap agar santri-santri terus belajar membuat film agar lahir sineas baru di lingkungan pesantren.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara berharap kalangan pesantren dapat berkontribusi mengisi media sosial dengan konten positif melalui karya film pendek para santri. “Saat ini media sosial banyak dipenuhi dengan konten-konten negatif,” katanya.

“Di tengah gempuran konten negatif, tontonan yang menampilkan nilai-nilai moral sangatlah diperlukan,” kata Rudiantara dalam sambutannya di acara Malam Anugerah Festival Film Santri 2017, Sabtu (25/3).

Rudiantara sendiri bahkan mengatakan akan menayangkan karya film pendek para santri yang menang dari setiap kategori melalui laman Youtube.

“Membersihkan dunia maya dari konten negatif tidak bisa hanya dilakukan dengan cara memblokir situs, tetapi juga harus mengisinya dengan konten positif seperti film pendek karya para santri ini,” katanya. (Azhar/Din).

NEW YORK — Ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Amany Lubis menghadiri Persidangan Commission on The Status of Women (CSW) ke-61 di New York mulai Senin (13/3/2017) sampai Jumat (24/3/2017).

Acara tersebut dibuka di General Assembly Hall dengan menghadirkan pembicara dari berbagai negara di seluruh dunia.
“Keberangkatan delegasi Indonesia ke New York adalah mewakili organisasi untuk menjadi narasumber pada sesi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang telah berafiliasi kepada ECOSOC, yakni badan otonom di PBB yang menghimpun banyak ormas dari semua negara anggota PBB,” kata Prof Amany, Kamis (23/3).

Menurut Prof Amany, sidang CSW ke-61 adalah perhelatan akbar perempuan sedunia. “Sebagaimana sidang sebelumnya, kali ini ditetapkan suatu tema yang terkait semua perempuan di seluruh pelosok dunia,” katanya.

Prof Amany mengatakan, tahun ini Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) melalui CSW menaruh perhatian penuh terhadap masalah pemberdayaan ekonomi perempuan di era perubahan kondisi dunia kerja.

Pada kesempatan itu, Prof Amany selaku pimpinan International Muslim Women’s Union (IMWU) cabang Indonesia memimpin sesi sidang IMWU. Beliau menyampaikan makalah berjudul “The Economic Empowerment of Muslim Women in Indonesia: From Local Efforts to National Support.”

Prof Amany menjelaskan, globalisasi dan perubahan ruang kerja perempuan menjadikan perempuan harus mampu menemukan solusi bagi penguatan ekonominya. “Alquran mendorong manusia untuk berbisnis (surah al-Jumu’ah 10), tidak ada unsur eksploitasi (al-Nisa’ 29), dan transaksi yang bebas dari kecurigaan dan penipuan (al-Baqarah 282),” kata Prof Amany menjelaskan.

Prof Amany juga menambahkan bahwa kini banyak upaya komunitas Muslimah menerapkan prinsip ekonomi profetik yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat, seperti pengololaan dan hasil dari koperasi, Baitul Maal Wattamwil (BMT), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta sukuk dan pasar modal berdasarkan prinsip syariah.

Terkait hasil CSW ke 61, terdapat perubahan yang mencolok dalam draft documen CSW 61 dibanding sidang sebelumnya. “Perubahan yang mencolok adalah tentang legalisasi pekerja seksual dan pengakuan terhadap LGBT sebagai pemberian hak terhadap orang-orang yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi,” ujar Prof Amany. (Azhar/Din)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Ma’ruf Amin, meminta agar umat Islam tidak ikut aksi 313, Jum’at (31/03) di Jakarta. Menurut beliau, aksi tersebut tidak lagi diperlukan karena presiden sudah berdialog dengan berbagai kelompok dan mendengarkan aspirasi umat Islam.

“Kalau menurut saya, kalau besok itu seharusnya kita sudah tidak perlu lagi demo-demo itu sebenarnya. Sudah cukup. Sudah terdengar keinginan-keinginan itu,,” ungkap Kiai Ma’ruf Kamis (30/03) di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pasca bertemu Presiden Joko Widodo.

Selain itu, menurut Kiai Ma’ruf, komunikasi intensif Presiden dengan berbagai pihak akan menghilangkan gejolak umat selama ini. “Presiden sekarang itu terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, insyaallah kalau menurut saya selesai mendengarkan apa yang dikemukakan Presiden saya kira nantinya akan hilanglah gejolak-gejolak,” ucap Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf menambahkan bahwa pertemuan presiden dengan berbagai pihak tersebut merupakan keinginan umat selama ini. Mengingat hal tersebut sudah dijalankan presiden, maka aksi seperti ini tidak perlu ada lagi. “Menyapa semua pihak. Yang kita harapkan itu,” tutur Rais Am Syuriyah PBNU ini.

Kalaupun nanti aksi 313 tetap berlangsung, Kiai Ma’ruf meminta agar aksi berjalan tertib, santun, dan fokus pada masalah utama. “Sampaikan sajalah kalau besok itu dengan tertib dengan santun, jangan ada ke mana-mana, melebar ke mana-mana,” ujar Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf juga mewanti-wanti supaya aksi tidak menjadi upaya mengganti pemerintahan yang sah. Bagi Kiai Ma’ruf, tindakan seperti itu kurang cermat dan tidak tepat. “Upaya untuk mengganti pemerintahan, itu saya kira itu tidak tepat,” ungkapnya.

Hal tersebut disampaikan, lantaran Kiai Ma’ruf ingin keutuhan negara ini tetap terjaga. “Negara ini keutuhannya harus dijaga, saya memang mengharapkan seperti itu” tutup Kiai Ma’ruf. (Azhar)

JAKARTA– Seminar dan Workshop Film Islami Asean yang dihelat Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (KPSBI-MUI) merekomendasikan pihak terkait baik pemerintah, sineas, dan insan perfilman menjadikan film sebagai sarana penguatan karakter generasi bangsa yang berakhlakul karimah.

Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sidang Utama, Kemetrian Agama RI Jl MH Thamrin Jakarta Pusat, akhir pekan lalu, Sabtu (25/3) yaitu Helvy Tiana Rosa (Penulis dan Produser Film), Syed Nur Faiz Khalid bin Syed Ibrahim (Direktur Les’ Copaque Production Malaysia), Dr Zefri Arif (Seniman dan Dosen Universitas Brunei Darussalam), Dr Lukmanul Hakim M.Si (Direktur LPPOM-MUI), dan Dr Amirsyah Tambunan (Wasekjen MUI).

Kang Abik, sapaan akrab Habiburrahman El-Shirazy, mengatakan film menggabungkan semua jenis kesenian. Peluang dakwah di aspek ini masih sangat terbuka. Indonesia membutuhkan para sineas yang tampil dengan perspektif dan latar belakang keagamaan kuat. Animo masyakat terhadap film karya dalam negeri memang tengah menguat. Sayangnya jika dibandingkan dengan genre-genre percintaan dan horor, film-film keislaman masih sangat sedikit. “Ini membutuhkan sinergi dan dikungan berbagai pihak, termasuk MUI,” kata Ketua Bidang Pembinaan Seni dan Budaya Islam MUI yang populer lewat dua karya monumentalnya ‘Ayat-Ayat Cinta’ dan ‘Ketika Cinta Bertasbih’ itu.

Helvy menambahkan, dakwah melalui media film sangatlah efektif. Hal ini terbukti dengan banyak kasus perubahan seseorang usai menonton film-film bergenre dakwah. Helvy menyebutkan contoh antara lain seorang kakak yang kebetulan guru mengaji yang selama tujuh tahun berkeinginan dan mendorong kuat adiknya berhijab tidak membuahkan hasil. Namun, hidayah tersebut justru datang setelah sang adik menyaksikan sebuah film bertemakan dakwah dan akhirnya memutuskan berhijab dengan sendirinya. “Lihatlah bagaimana peran film sebagai perantara hidayah,” kata penulis yang melejit lewat karyanya ‘Ketika Mas Gagah Pergi’ itu.

Untuk segmentasi serial anak-anak, Syed Faiz, mengatakan film animasi ‘Upin-Ipin’ sukses memberikan edukasi kepada anak-anak tentang nilai-nilai universalitas Islam. Film ini berhasil mengambil peran sebagai media dakwah, bukan hanya untuk kalangan Muslim, melainkan juga masyarakat non-Muslim. Banyak adegan film ini menginspirasi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka. “Ada anak non-Muslim cina, yang biasa menonton film ‘Upin-Ipin’ menegur kedua orang tuanya agar membaca doa ketika hendak makan,” kata dia.

Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan acara yang dihadiri perwakilan para pegiat film dari negara tetangga dan para nominator film pendek, peserta Lomba Film Pendek Antar Pesantren se Indonesia itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perfilman Islam di Indonesia. Kualitas dalam arti adegan-adegan di dalam film Islam itu harus seusai dengan syariat Islam. Bagaimanapun berdakwah lewat film tidak lagi bisa dianggap sebelah mata. “Dakwah dengan seni sangatlah penting,” tutur dia. (IM/Nashih)

JAKARTA – Panitia Lomba Film Pendek Islami tingkat Pesantren se-Indonesia menetapkan sejumlah pemenang di tiga kategori yaitu sutradara terbaik, penulis skenario terbaik, dan film terbaik.

Pengumuman dan penganugerahan apresiasi tersebut setelah melalui tahap seleksi administratif dari 118 film pendek dari berbagai pesantren dan boarding school di berbagai penjuru Indonesia, antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Panitia lomba film pendek mengundang 10 nominator terbaik untuk mengikuti Malam Anugerah Pemenang Lomba Film Pendek Islami Antar pessantren se-Indonesia yang diselenggarakan Sabtu, 25 Maret 2017.

Malam Anugerah yang diadakan di Auditorium KH M Rasjidi, Kementerian Agama RI Jl MH Thamrin, Jakarta melibatkan juri-juri ternama yaitu Habiburrahman El Shirazy, Dani Sapawie, dan Embie C Noor.

Hadir dalam Malam Anugerah Pemenang Lomba Film Pendek Antarpesantren se-Indonesia, jajaran ulama dan umrah. Tampak Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, Menkominfo, Rudiantara, Menteri Agama yang diwakili Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Abdul Djamil, dan sejumlah tokoh lainnya termasuk insan senior perfilman, Dedy Mizwar.

Berikut ini daftar lengkap para pemenang Lomba Film Pendek Islami Antar pesantren se-Indonesia 2017 yang digelar MUI:

A. Kategori Sutradara Terbaik
– Terbaik I
Nama : Sinta Wina Maryani Asal : Pondok Pesantren Zaiunul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur.
Film : ‘Diary Santri’
– Terbaik II
Nama : Zaira Rizqiany Firdaus Asal : Perspektive of Sineas SMK Al Wafa, Bandung, Jawa Barat
Film : ‘Jujur = Pintar’

-Terbaik III
Nama : Zafran Nabil Fauzan Asal : Raru Production Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, Enrekang, Sulawesi Selatan
Film : ‘96’

B. Kategori Film Terbaik
-Film Terbaik I
Judul : ‘Diary Santri’
Karya : Pondok Pesantren Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur
-Film Terbaik II
Judul : ‘A Light’
Karya : Pondok Pesantren Al Ikhlas Putri, Kuningan, Jawa Barat
-Film Terbaik III
Judul : ‘Alif’
Karya : Pondok Pesantren Nurul Huda, Pring Sewu, Lampung

C. Kategori Penulis Skenario Terbaik

– Penulis Skenario Terbaik I
Nama : Syahdan Asmara
Asal : Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur
Film : ‘Anna Dofatul Minal Iman’.

-Penulis Skenario Terbaik II
Nama : M Ardianysah
Asal : Pondok Pesantren Al Taqwa, Depok, Jawa Barat
Film : ‘Singa-singa Peradaban’

-Penulis Skenario Terbaik III
Nama : Siti Nur Hikmah
Asal : MTS Miftahul Khaer, Babakan, Sukabakti, Curug, Tangerang
Film : ‘Tabungan Masa Akhir’.

(IM/Nashih)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Kantor Pusat MUI Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Kapolri untuk berdialog mengenai kebhinekaan dengan Dewan Pertimbangan MUI dan perwakilan ormas Islam.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengatakan model Rapat Pleno MUI mulai Januari adalah dialog. “Sesuai keinginan sejak januari lalu (rapat pleno dewan pertimbangan MUI) mengambil bentuk dialog dengan penyelenggara negara khususnya umara (pemimpin). Pada bulan Maret ini adalah dialog ketiga bersama Kapolri,” kata Prof Din Syamsuddin, Selasa (21/3/2017).

Dalam dialog bertema “Meneduhkan Kondisifitas Umat” itu, Kapolri menyebutkan masalah besar yang mengancam kebhinekaan di negara ini adalah kesenjangan ekonomi.

“Masalah kaya dan miskin masih cukup tinggi. Sistem kita masih piramida. Sedikit high class, low class masih banyak, midle class masih berkembang,” kata Jenderal Tito.

Bila kesenjangan tersebut tidak ditangani dengan baik, Kapolri melanjutkan, perpecahan bisa terjadi. “Low class bila tidak ditangani, mereka bisa bereaksi. Apalagi ketika low dan high class berbeda ras dan agama,” ujarnya.

Kapolri juga menyampaikan bahwa pada tahun 2030, perekonomian Indonesia menempati urutan empat besar dunia. Syaratnya, keamanan dan politik harus stabil.

“Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi terbesar ke empat di dunia, pendapatan per kapitanya juga menjadi lebih baik. Catatannya, Indonesia mampu menjaga stabilitas politik dan kemanan. Bila tidak terjadi, masyarakat yang dirugikan adalah kelas bawah,” kata Kapolri.

Di akhir pertemuan, setelah berdialog dan tanya jawab dengan Dewan Pertimbangan MUI dan perwakilan ormas Islam, Kapolri mencetuskan ide untuk mengadakan dialog antargolongan membahas perekonomian.

Dialog tersebut bertujuan meredam potensi konflik horizontal sekaligus menebas kesenjangan perekonomian antara kelas atas dan kelas bawah.

“Perlu ada dialog bagaimana keturunan dan pengusaha pribumi, sehingga bisa membuat skema yang menguntungkan semua pihak. Terutama membesarkan masyarakat pribumi Islam,” ujarnya. (Azhar/Din)