Tag: MUI

JAKARTA— Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan taushiyah menyambut Idul Adha 1443 H. Taushiyah yang dikeluarkan Jum’at 8 Juli 2022 tersebut berisi ajakan untuk mengedepankan persatuan di tengah perbedaan jadwal Idul Adha 1443. MUI mengajak memaksimalkan ibadah dan memaknai Idul Adha secara lebih mendalam.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bahwa Idul Adha merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal itu tercermin dari padatnya ibadah selama hari-hari Idul Adha.

“Dimulai dari rangkaian ibadah haji yang dijalankan para ibadah haji, shalat iedul adha, ibadah qurban takbir, dan amal saleh lainnya yang dijalankan umat Islam di seluruh dunia,” ungkapnya membacakan isi Taushiyah tersebut, Jum’at (08/07) di Jakarta.

“Umat Islam harus memanfaatkan momentum tersebut sebaik-baiknya. Salah satunya dengan melaksanakan syiar agama dengan penuh kekhusyuan, menjaga ketertiban, dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuh dia menyampaikan taushiyah Idul Adha 1443 MUI.

Dia melanjutkan, ibadah qurban merupakan ibadah mahdlah yang hukumnya sunnah muakkadah. Ibadah ini menjadi syiar Islam untuk kemaslahatan sesama. Hikmah Idul adha adalah memupus egoisme diri dan golongan untuk kepentingan yang lebih besar.

“Rangkaian ibadah kurban tersebut mendorong umat Islam menggali lebih mendalam dan internalisasi hikmah berkurban. Sehingga tercipta kehidupan religius dengan Allah dan terciptanya hubungan kemanusiaan yang lebih intens,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menambahkan taushiyah MUI mengajak umat tetap bersatu di tengah perbedaan penentuan jadwal Idul Adha antara Pemerintah dan Muhammadiyah.

“Terjadinya perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 H, MUI kembali mengimbau kepada umat Islam untuk menyikapinya dengan saling menghargai di antara elemen masyarakat dan pemerintah,” ungkap Buya Amir membacakan Taushiyah tersebut.

Dia menyampaikan, perbedaan waktu ini dapat menjadi media untuk mendewasakan umat Islam dalam menghadapi perbedaan hasil ijtihad.

“Mari tetap kita pupuk kekompakan sehingga selalu terwujud kerukunan antar elemen bangsa,” ujar Buya Amir membacakan isi Taushiyah Idul Adha 1443 MUI tersebut. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

BOGOR— Lembaga Pengkajian, Pangan Obat-Obatan (LPPOM) MUI memberikan apresiasi kepada sejumlah produsen atas komitmen mereka terhadap sertifikasi halal.  Apresiasi diberikan melalui Penganugerahan Penghargaan LPPOM MUI Halal Award 2022.

Agenda penghargaan tersebut dibingkai dalam rangkaian acara ASSALAM, yaitu (Acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Berketetapan Halal MUI). Beberapa pimpinan perusahaan dan brand ternama yang masuk dalam nominasi juga turut menghadiri agenda tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati, acara penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi LPPOM MUI kepada seluruh perusahaan bersertifikat halal yang menjadi klien LPPOM MUI, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) dengan sangat baik.

“Kami ucapkan terimakasih atas kerjasama dan komitmen perusahaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, baik yang baru memulai kerja sama ataupun yang sudah menjalankan kerjasama sejak lama. Hal ini memberikan banyak warna dalam perjalanan sertifikasi halal sampai hari ini,” ujar Muti saat menyampaikan sambutan di IPB International Convention Center, Bogor, Kamis (7/7/2021).

Pada 2022 ini, LPPOM MUI mengeluarkan tiga kategori nominasi, diantaranya:

1. Best of HAS Implementation, kriteria penilaian didasarkan pada konsistensi impelementasi SJH dan dan kecepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi halal.
    
2. Best of New Comer Halal Certified Company, kriteria penilaian didasarkan pada kualitas impelementasi SJH dan kecepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi halal.
    
3. Favorite Halal Brand, kriteria penilaian didasarkan pada kualitas impelementasi SJH dan hasil voting pengguna media promosi LPPOM MUI.
    
   Dalam rangkaian agenda tersebut juga dilengkapi dengan webinar singkat bertemakan “Produk Indonesia untung Pasar Global”. Hal ini ditujukan sebagai upaya memperkuat awarness pelaku usaha akan pentingnya halal untuk masuk ke kancah global. (Dhea/Yunita, ed: Nashih)
    
    

Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Marsudi Syuhud didampingi oleh wakil ketua Bidang Luar Negeri dan juga perwakilan Komisi Kerjasama Luar Negeri menerima kunjungan Duta Besar Maroko, Selasa (19/7).

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Marsudi dan Dutabesar Maroko membahas terkait kerjasama antara MUI dengan Maroko yang sudah cukup lama terjalin.

“Hubungan kerjasama kita dengan negara Maroko sudah cukup lama, yakni sejak zaman ditemukannya Fakfak,” Ujar Kiai Marsudi saat ditemui oleh tim media MUI digital.

Diketahui, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Maroko sangat erat. Baik hubungan secara resmi dengan pemerintah maupun antarmasyarakat Islam itu sendiri.

Salah satu bentuk kerjasama yang sangat dirasakan adalah kerjasama terkait pendidikan antara Indonesia dengan Maroko. Diketahui, saat ini banyak pelajar dari Indonesia yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan tinggi yang ada di Maroko.

Menurut Kiai Marsudi, dalam pertemuan tersebut melahirkan beberapa harapan terkait kerjasama ke depannya.

Pertama, MUI dapat menjadi jembatan atau penyambung antara santriwan dan santriwati di Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikan di Maroko.

Kedua, menjalin kerjasama antara Mufti Maroko dengan Majelis Ulama Indonesia.

“InsyaAllah ada kemungkinan untuk kita menjalin kerjasama antara Mufti Maroko dengan Majelis Ulama Indonesia. Kerjasama tersebut dapat berupa Sharing idea tentang ide Istimbatul huk, yaitu bagaimana cara membuat hukum yang sesuai pada zaman dan era yang terus berkembang saat ini, baik itu hukum agama maupun tentang hukum ekonomi syariah saat ini semakin berkembang,” tutur Pengasuh Ponpes Darul Uchwah ini saat menyampaikan harapannya.

Ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga Ulama yang ada di Maroko, baik berupa Sharing idea maupun melakukan agenda – agenda tahunan.

Keempat, membuka kesempatan ekspor dan impor antara Indonesia dengan Maroko melalui komisi Ekonomi di MUI.

(Dhea Oktaviana/Angga)

JAKARTA— Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada MUI untuk menunjang proses digitalisasi. Bantuan BPKH tersebut dalam bentuk laptop, kamera, dan sarana pendukung internet. Anggota BPKH, Rahmat Hidayat, mengatakan MUI mempunyai peran yang sangat strategis di Indonesia.

“MUI berperan sebagai khodimul ummah dan shodiqul hukumah. MUI adalah rumah besar, tenda bersama, dan wadah musyawarah bagi ormas Islam dengan berbagai latar belakang, di Indonesia, ” ungkapnya di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (30/06).

Secara spesifik, Rahmat menyampaikan, banyak produk dan kebijakan BPKH yang harus melalui peran MUI. Dalam mengeluarkan produk atau kebijakan, kata dia, BPKH harus berpedoman pada syariat Islam. Hal ini sejalan dengan undang-undang bahwa pengelolaan keuangan haji harus sesuai prinsip syariah.

“Pengelolaan dana haji di BPKH harus penuh kehati-hatian, mengedepankan asas manfaat, transparan, dan akuntabel atau terpercaya. Tentu ketika sesuai syariah, maka ada peran MUI di dalamnya. Oleh karena itu, kerjasama MUI dan BPKH menjadi sebuah kepastian, ” ungkap dia.

Rahmat menambahkan, kerjasama digitalisasi kantor MUI ini merupakan langkah strategis. Digitalisasi, menurut dia adalah sebuah keniscayaan.

“Apalagi adanya pandemi semakin mendorong percepatan proses digitalisasi itu, ” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, berharap kerjasama MUI dan BPKH bisa semakin meningkat dan memberikan maslahat kepada umat. Kerjasama itu bisa dalam bentuk kegiatan bersama maupun program pemberdayaan ekonomi umat.

Atas bantuan yang diberikan BPKH tersebut, dia menyampaikan akan menjaga amanah sarana dan prasarana berupa laptop dan kamera tersebut.
“Saya akan memantau agar sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik sebagai langkah untuk memitigasi risiko. Tentu saja kami akan melakukan pemeriksaan berkala, ” ungkap dia.

Bantuan sarana dan prasarana kepada MUI ini merupakan salah satu program Kemaslahatan BPKH 2021. Selain pemberian bantuan kepada MUI, BPKH juga menyerahkan bantuan kepada pihak lain berupa berupa beasiswa pendidikan santri, digitalisasi pesantren, bantuan peralatan kantor seperti laptop dan komputer, dan lain-lain kepada pihak yang bekerjasama dengan BPKH. Bentuk bantuan yang diberikan oleh BPKH adalah bantuan sosial dan keagamaan. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Amirsyah Tambunan menerima kunjungan dan silaturahim Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (MPP ICMI Muda) di Kantor MUI Pusat, Rabu, (29/6/2022).

Dalam pertemuan itu, Buya Amirsyah mengajak ICMI Muda bersama dengan umat untuk kompak bersatu dan tegak lurus dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut Amirsyah, salah satu kegelisahan kolektif yang dirasakan hari ini dalam kaitannya dengan problematika bangsa adalah kegelisahan menguatnya oligarki politik dan oligarki ekonomi.

Karena itu, lanjut Amirsyah, ICMI Muda harus menjadi garda terdepan dan berperan aktif sebagai lokomotif perubahan yang mampu melawan kedua oligarki tersebut.

“Kegelisahan kita itu disebabkan adanya oligarki politik dan oligarki ekonomi. Maka ICMI Muda dan kita semua harus mampu mengumpulkan kekuatan, kompak bersatu melawan kedua oligarki tersebut dalam rangka mendistribusikan keadilan untuk umat dan bangsa,” kata Buya Amirsyah yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan ICMI Pusat itu.

Buya Amirsyah kemudian menyerukan, setidaknya ada enam (enam) hal yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi oligarki politik dan oligarki ekonomi tersebut.

Pertama, kompak bersatu. Memperkuat persaudaraan sesama umat (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan antarsesama (ukhuwah Insaniyah), dan persaudaraan sesama anak bangsa (ukhuwah Wathoniyah).

“Dalam menghadapi oligarki politik dan oligarki ekonomi, umat harus kompak bersatu. Dengan kekuatan persatuan umat itu maka akan menciptakan keadilan,” kata Buya Amirsyah.

Kedua, menggunakan harta di jalan Allah dan memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Sebagaimana sebuah hadits yang menyebutkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan kerusakan umat di muka bumi ini, yaitu menumpuk harta dan meninggalkan ilmu.

“Karena itu, mari kita manfaatkan ilmu yang kita miliki. Dan harta yang dimiliki harus digunakan untuk mengerakkan ekonomi umat,” seru Buya Amirsyah.

Ketiga, ikhtiar merawat persatuan sesama umat melalui tenda besar umat Islam yakni, MUI. Saat ini lebih dari 70 Ormas Islam tergabung dan berhimpun di MUI bergandengan tangan sebagai himmayatul ummah dan menjadi pelayan ummat (khodimul ummah).

“Bagaimana kita menyatukan 97 persen umat yang tersebar di berbagai Ormas yang berhimpun di MUI untuk kemudian menjadi kekuatan yang kompak dan bersatu,” tegas Buya Amirsyah.

Keempat, penguatan sosial kapital dan human kapital. Baik sosial kapital maupun human kapital, keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.

Karena itu, menurut Buya Amirsyah, ICMI Muda harus memiliki kedua kekuatan tersebut.

Kelima, memiliki mental problem solver. Hari ini bangsa membutuhkan sosok yang problem solver, bukan sebaliknya problem maker. Dengan kata lain memiliki jawaba atas pertanyaan, apa problem yang dihadapi bangsa ini dan apa yang harus dilakukan.

“Karena itu kita harus menjadi problem solver bukan problem makker. Kita harus jadi umat yang dapat menyelesaikan permasalahan bukan pembuat masalah,” tegas Buya Amirsyah.

Keenam, tegak lurus berbangsa. Buya Amirsyah menyerukan agar dalam berbangsa dan bernegara, ICMI Muda dapat selalu tegak lurus dan berada di jalan yang benar.

“Saya selalu bilang, siapapun yang ada di negara ini harus tegak lurus. Bagaimana caranya? dalam bernegara ada konstitusi atau UU yang mesti dipatuhi,” kata Buya Amirsyah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Iqbal Parewangi selaku Ketua Majelis Istiqomah ICMI Muda, Tumpal Panggabean selaku Ketua Presidium ICMI Muda, dan Tuanku Radiyan selaku Bendahara Umum ICMI Muda beserta jajaran MPP ICMI Muda lainnya.

Ketua Majelis Istiqomah ICMI Muda, Iqbal Parewangi, mengungkapkan kunjungan ICMI Muda ke MUI dalam rangka untuk menyampaikan komitmen ICMI Muda untuk senantiasa istiqomah dalam mengusung gagasan keumatan termasuk kepemimpinan umat untuk bangsa.

“Satu kesimpulan kami adalah terkait desain kepemimpinan nasional. Kami berharap bangsa ini Arif untuk membaca sejarah, bagaimana cemerlangnya kepemimpinan Ormas Islam baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Keteladanan Muhammadiyah dan NU serta Ormas Islam pada sejarah perlu ditransformasi ke kepemimpinan dan kekinian bangsa ini,” kata Iqbal.

Senada dengan itu, Ketua Presidium ICMI Muda, Tumpal Panggabean, menyebutkan agenda strategis ICMI Muda saat ini tidak lain bertujuan untuk mengkonsolidasikan umat di masa yang akan datang terutama dalam mengisi kepemimpinan nasional.

“Itu agenda strategis yang sedang kami bawa. Kami juga mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan MUI sehingga ICMI Muda dapat bersilaturahim dan diterima dengan baik,” ujarnya. (Arif Hasibuan, ed: Nashih)

JAKARTA–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah gempa bumi magnitude 6.1 yang mengguncang Afghanistan, Rabu, 22 Juni 2022 waktu setempat.

Sampai saat ini, korban meninggal akibat gempa ini mencapai 920 orang dan mengakibatkan 600 orang luka-luka. Lokasi gempa ini berjarak 44 kilometer dari kota Khost, Afghanistan. Khos merupakan kota yang berbatasan dengan Pakistan.

“Turut berbelansungkawa sedalam-dalamnya atas peristiwa (gempa) yang terjadi di Afghanistan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, kepada MUIDigital, Rabu (22/6) sore WIB.

Sekjen MUI menyampaikan, musibah ini merupakan takdir dari Allah SWT yang wajib disikapi dan dihadapi dengan sabar.

Buya Amirsyah menambahkan, MUI menyerukan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan secara material untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah di Afghanistan.

“Untuk saudara-saudara kita yang seiman, mari kita berikan bantuan secara material untuk meringankan beban saudara-saudara kita,” tambahnya.

Apalagi, kata Buya Amirsyah, Afghanistan dari aspek geografisnya berada di wilayah yang kesulitan sumber air.

Oleh karena itu, lanjutnya, bantuan kepada korban berupa sandang dan pangan sangat dibutuhkan.

“Ini merupakan sebuah keprihatinan yang mendalam bagi saudara kita yang tengah mengalami musibah,” tuturnya.

MUI, lanjut Buya Amir, juga menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan doa bagi para korban agar diberikan kekuatan dan keimanan untuk menghadapi musibah ini.

“Tentu bagi korban, kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keimanan untuk bisa menghadapi musibah ini sebaik-baiknya,” tutupnya.

Gempa ini juga dirasakan hingga Pakistan dan India. Serta tercatat sebagai gempa yang paling mematikan di Afghanistan sejak 2002.

(Sadam Al-Ghifari/Azhar)

JAKARTA—Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan marayakan Milad ke-47. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, perayaan Milad ke-47 MUI akan fokus pada kegiatan yang dapat merajut ukhuwah dalam bingkai kebhinekaan di Indonesia.

Kiai Cholil menjelaskan, puncak kegiatan Milad ke-47 MUI akan berlangsung pada 26 Juli 2022. Kiai Cholil mengatakan bahwa pihaknya ingin menghadirkan Presiden Joko Widodo, tokoh masyarakat, Ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh partai politik untuk merajut ukhuwah, kesatuan dan kekuatan sebagai bagian dari Indonesia.

‘’Acara kita puncaknya 26 Juli adalah Milad ingin menghadirkan Presiden, lembaga negara tinggi, tokoh masyarakat, Ormas-ormas Islam, Tokoh-tokoh Partai untuk merajut ukhwah, merajut kesatuan, dan kekuatan dalam kebhinekaan di Indonesia,’’ ujarnya saat dihubungi MUIDigital, Senin (20/6).

Selain itu, kata Pengasuh Pesanren Cendekia Amanah Depok, Jawa Barat ini mengungkapkan, dalam perayaan Milad tersebut akan ada MUI Studies. Kiai Chalil menjelaskan, kegiatan ini akan mengundang orang-orang yang pernah menjadi bintang di MUI dalam berbagai aspeknya.

‘’Kita (juga) akan mengundang tokoh-tokoh ormas untuk silaturahim membangun persatuan dan kesatuan,’’sambungnya.

Ulama asal Madura Jawa Timur ini mengatakan, pihaknya saat ini sudah mulai menata kegiatannya dan undangan. Bahkan, kata Kiai Cholil sebagian besar telah disebar.

‘’Alhamdulillah persiapan sudah cukup baik,’’terangnya.

Dikatakan oleh Kiai Cholil, pihaknya akan mempersiapkan berbagai aktivitas sebelum perayaan puncak Milad ke-47 MUI.

‘’Termasuk barangkali juga dengan acara-acara yang meriah dan membangun ukhuwah, merajut kekuatan, merajut persatuan tentu dengan bingkai kebhinekaan,’’pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

RIAU – Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Buya Amirsyah Tambunan mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan MUI sebagai wadah pemersatu umat. Pernyataan itu disampaikan Buya Amirsyah pada saat menghadiri Halalbihalal di Mushola Baitul Mukminin (BM) BKDI Bali, (31/5).

Menurut Buya Amirsyah, tugas MUI mengawal umat akan lebih mudah jika umat Islam mau bersatu untuk menjadikan MUI sebagai pemersatu umat.

“Maka tugas MUI untuk mengawal kebersamaan dan kekompakan umat berdasarkan nilai–nilai silaturahmi yang kuat akan lebih mudah,” ujar beliau.

Selain itu, ia juga berharap acara silaturahmi ini tidak hanya sekadar bermakna simbolis saja, akan tetapi tetap harus ada implementasi nilai halal yang sejalan dengan prinsip syari’ah.

“Baik dalam mengkonsumsi makanan, munuman maupun perilaku yang sejalan dengan prinsip syari’ah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syari’ah di Indonesia,” ungkapnya.

Selaras dengan hal tersebut, Ketua MUI Provinsi Bali Drs. KH. Makhrusun Merupakan.Pd juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat persaudaraan umat, dapat dilakukan melalui ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah serta ukhuwawah wathaniyah, dengan umat dan bangsa menjadikan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga umat tidak mudah di pecah belah oleh pihak lain.

Selain Buya Amirsyah dan Ketua MUI Provinsi Bali, acara tersebut juga dihadiri oleh Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali. Orang nomor 1 di bali ini selalu menyempatkan untuk hadir di setiap acara keagamaan. Menurutnya, ada vibrasi positif saat bertemu dan bertatap muka bersama orang-orang baik dan saleh.

(Dea oktaviana/Angga)

JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keungan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat akan menggelar silaturahim.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran MUI se-Indonesia dan semua komponen bangsa.

“Komponen bangsa baik yang berada di pemerintahan, partai politik, parlemen maupun ormas-ormas Islam,” kata KH Cholil Nafis kepada MUIDigital, Senin (16/5/2022).

Pria yang akrab disapa kiai Cholil ini menerangkan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyatukan seluruh komponen bangsa. Menurutnya, saat ini ada gejala retak dan kurang akan solidaritas.

“Kondisi bangsa kita saat ini dalam kondisi ambang retak solidaritasnya, masing-masing sering berjuang untuk kepentingan kelompok atau golongannya,” sambungnya.

Hal ini juga, menurut kiai Cholil mirip seperti yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Quran Surat Ar Rum ayat 32.

“Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.”

Apalagi, kata kiai Cholil, kondisi bangsa ini didera oleh persoalan ekonomi yang tidak ringan. Ditambah dampak dari pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sekitar 2 tahun ini.

“Jika terjadi keretakan apalagi perpecahan antar komponen bangsa terus berlangsung. Maka kehidupan bangsa akan semakin sengsara, dan rakyat semakin menderita,” kata kiai Cholil.

Padahal, kiai Cholil menilai, Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki potensi sumber daya manusia potensial dan sumber daya alam yang sangat kaya.

Untuk itu, kiai Cholil berharap momentum Idul Fitri 1443 H ini dijadikan momentum untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa agar bersatu demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Meskipun halal bi halal adalah istilah Indonesia dan berbahasa Arab, kiai Cholil berharap, semangat halal bi halal bisa menjadi semangat untuk mempersatukan dan memaafkan kepada pihak manapun yang layak diberikan maaf.

“Halal bi halal bisa menjadi ajang rekonsiliasi bangsa kita dengan saling memaafkan dengan ketulusan hati. Sehingga, keretekan dan perpecahan yang mengancam bangsa kita dapat diatasi, khususnya di kalangan umat Islam,” tegas kiai Cholil.

Kiai Cholil yang juga ketua pelaksana kegiatan Halal bi Halal ini menyampaikan, MUI dan umat diharapkan bisa bersatu untuk satu kepentingan yaitu Izzul Islam wal Muslimin (kemuliaan Islam dan Kaum Muslimin).

Selain itu, kata dia, dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar Pancasila dan menjunjung Bhineka Tunggul Ika.

Kiai Cholil menjelaskan, kemuliaan umat Islam tidak hanya dicapai dengan kuantitas umat yang banyak atau simbol-simbol Islam yang berdiri tegak, tetapi juga ditopang oleh keadaan ekonomi umat yang kuat.

Dengan kondisi ekonomi yang kuat, lanjutnya, akidah umat Islam pun akan kuat.

“Karena itu, MUI berharap, kegiatan ini akan memberi makna untuk kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat menuju umat yang kuat, sehat dan bermartabat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana, KH Arif Fahrudin mengatakan, silaturahim ini merangkai dua tema besar yaitu sektor ukhuwah dan ekonomi umat.

“Ukhuwah diharapkan semakin mengikat rasa persaudaraan sesama anak bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, umat Islam sebagai umat terbanyak di Indonesia menjadi etalase perekonomian nasional yang memerlukan dorongan oleh berbagai elemen bangsa.

“Oleh karenanya, ukhuwah dan ekonomi perlu didorong oleh segenap elemen bangsa untuk mempercepat capaian pembangunan nasional pacsa pandemi Covid-19 untuk kesejahteraan bangsa,” jelasnya.

Rencananya, kegiatan ini akan digelar di Ballrom BJ Habibie Muamalat Tower, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sejumlah tokoh bangsa dan ulama rencananya akan menghadiri kegiatan ini di antaranya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, CEO Bank Muamalat Ahmad Kusna Permana, dan Ketua ICMI Prof Arif Satria.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

JAKARTA–Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam khususnya di Indonesia untuk mewaspadai hari peringatan yang diklaim sebagai kemerdekaan Israel setiap 14 Mei.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, peringatan ini diklaim oleh kelompok Zionisme Israel yang juga beriringan dengan terjadinya pengusiran besar-besaran terhadap warga Palestina pada 15 Mei 1948.

“Diperkirakan ada 700 ribuan warga Palestina yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, diusir, dibunuh, dan bahkan tidak sedikit perempuan yang diperkosa oleh kelompok Zionis ini,” kata Prof Sudarnoto dalam keterangan tertulis, dikutip MUIDigital, Senin (9/5/2022).

Hingga kini, MUI menyebut bahwa keturunan warga Palestina yang menjadi korban terusir, berada di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka ingin kembali ke Palestina dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina.

“Dan hingga hari ini juga, otoritas Israel dan didukung oleh kelompok Yahudi ekstrem secara terus menerus menggunakan taktik dan pendekatan-pendekatan yang sangat biadab dan bengis berupaya merebut secara keseluruhan wilayah Palestina,” tuturnya.

Oleh karena itu, MUI meminta semua pihak untuk mewaspadai peringatan yang diklaim oleh kelompok Zionis Israel tersebut yang juga didukung oleh otoritas Isarel, yang biasanya diperingati dengan berbagai cara.

Salah satunya, bendera dengan lambang Stars of David akan dipasang dan dikibarkan di sejumlah tempat termasuk tempat suci seperti Masjidil Aqsha.

Prof Sudarnoto menyebutkan, penyerangan terhadap Masjidil Aqsha beberapa minggu yang lalu pada bulan Ramadhan dan penutupan pintu masjid, serta diiringi dengan berbagai tindakan kekerasan tentara Israel terhadap Jamaah adalah cara untuk mengkondisikan peringatan kemerdekaan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali.

“Bagi warga Palestina, kemerdekaan Israel 14 Mei sangat melukai dan karena itu hari pengusiran yang menimpa mereka. Pada tanggal 15 Mei adalah hari bencana atau Yaum an-Nakbah dan selalu diperingati oleh warga Palestina dengan memperkuat perlawanan terhadap Israel,” tegasnya.

MUI menyebut bahwa tanggal 14-15 Mei merupakan hari-hari yang akan menimbulkan ekskalasi pertentangan.

Oleh karenanya, MUI menyampaikan lima catatan sebagai berikut:

Pertama, MUI menyebut penetapan kemerdekaan bagi Israel merupakan kekeliruan yang sangat fatal karena mendapatkan legitimasi dari negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika.

Selain itu, MUI menegaskan bahwa penetapan adanya negara Israel menjadi bukti nyata sebuah negara jahat telah didirikan dan dilindungi.

“Negara-negara inilah yang menanggung dan memikul dosa besar yaitu dosa politik, dosa kemanusiaan, dosa hukum,”sambungnya.

Menurut MUI, masyarakat internasional sangat mengerti bahwa tindakan jahat Israel yang dilindungi ini justru menjadi salah satu pemicu ketidakamanan global. Salah satu Negara pelindung Israel yakni Amerika Serikat diyakini suatu saat akan menanggung penderitaannya sendiri atas kesalahan fatal dosa-dosa besarnya.

Kedua, kata MUI, titik jenuh, kemuakan dan kemarahan, serta kekecewaan global sudah mulai terasa memuncak atas apa yang dilakukan oleh Zionisme Israel dan Negara pelindungnya.

Berbagai bentuk reaksi dan perlawanan terasa semakin menguat yang dilakukan oleh kekuatan sipil (civil society) lintas agama, bangsa, dan peradaban.

Prof Sudarnoto menuturkan, masyarakat internasional dan kekuatan-kekuatan civil society ini semakin menyadari bahwa Israel-Palestina bukan hanya peristiwa politik lokal, akan tetapi peristiwa kejahatan yang sistematis.

“Kejahatan yang sistematis yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap peradaban, kejahatan terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh negara dan dilindungi oleh negara lain,”jelasnya.

MUI menilai, kekuatan civil society global akan terus melawan beriringan dengan upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Ketiga, MUI melihat Peringatan Yaum an-Nakbah adalah tuntutan keadilan, tuntutan penghapusan apartheid, tuntutan perlawanan terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh warga dan bangsa Palestina. MUI menyerukan agar Peringatan Yaum an-Nakbah mendapat dukungan luas termasuk oleh bangsa dan pemerintah Indonesia.

“Peringatan Yaum an-Nakbah adalah suara tegakkan dan wujudkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina,” terangnya.

Prof Sudarnoto juga mengingatkan pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hutang untuk kemerdekaan bangsa Palestina, sejak konferensi Asia Afrika dideklarasikan 1955.

“Karena itu itu spirit peringatan Yaum an-Nakbah perlu terus diberikan amunisi untuk kemerdekaan Palestina,”sambungnya.

Keempat, MUI senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan kepada Menteri Luar Negeri RI yang selama ini telah menunjukkan keseriusan dan kegigihannya dalam membela Palestina dan menutup tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.

MUI melihat tantangan kedepan terasa semakin berat akibat di Indonesia, sudah mulai nampak dan terasa kelompok-kelompok pro Zionisme Israel yang terus bergerak memperlemah pembelaan terhadap Palestina.

Meski begitu, MUI menegaskan, bersama dengan ormas-ormas Islam dan kekuatan civil society lainnya bisa memainkan peran khas untuk memberikan jalan menghadapi kelompok pro Zionisme ini.

Kelima, sesuai dengan Tausiyah Lebaran, MUI menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya di Indonesia untuk memanjatkan doa Qunut Nazilah saat melaksanakan Sholat dalam waktu yang panjang.

Prof Sudarnoto yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, Qunut ini adalah Sunnah Rasul yang dilakukan saat keadaan umat sangat genting seperti ketakutan (al-Khouf), panceklik (Qahth), wabah (Waba’), hama (Jaraad), dan teraniyaya (Madhlum).

“Dengan doa Qunut ini diharapkan agar umat Islam bersatu padu, tidak bertikai, sehingga mampu mengatasi musuh kemanusiaan, musuh agama dan musuh peradaban,” jelasnya.

MUI mengimbau seluruh pengurus masjid dan mushola, pimpinan semua ormas Islam, Majelis Taklim, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk ikut serta dalam menyampaikan seruan ini, untuk mendorong umat Islam membaca doa Qunut Nazilah.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

JAKARTA–Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada Senin, 1 Mei 2022.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat sidang Isbat yang berlangsung di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Katua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdulllah Jaidi mengungkapkan rasa syukur atas penetapan 1 syawal tersebut.

“Mudah-mudahan semangat kebersamaan kita, semangat persatuan kita, terus kita pupuk,” kata kiai Abdullah Jaidi mewakili MUI saat konfrensi pers penetapan 1 Syawal 1443 H.

Dengan begitu, kata dia, diharapkan di kemudian hari tetap menjalani hubungan baik dalam kebersamaan.

Kiai Abdullah Jaidi mengajak umat Islam untuk menjadikan momentum lebaran ini bukan hanya diisi dengan kegembiraaan, melainkan berbagi kasih sayang dalam kehidupan dengan menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim.

“Sebagaimana kita di bulan Ramadhan tidak sekadar kesholehan pada ibadah kita, tapi juga kesholehan sosial kita dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pada momentum lebaran ini, Kiai Abdullah Jaidi mengajak umat Islam untuk membina dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariah dalam menatap bangsa Indonesia yang lebih baik.

“Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa Ramadhan tahun ini, alhamdulillah sudah diiringi akhir perjalanan Pandemi Covid-19 ini. Ini patut kita syukuri, nah kita syukuri (dengan) wujudkan kebersamaan dalam kehidupan ini,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia kembali merilis hasil pemantauan program tayangan Ramadan di televisi. Untuk tahap kedua, berlangsung selama periode 13-23 April. Masih seperti periode pertama, terdapat 19 TV siaran yang menjadi objek pemantauan pada Ramadhan 2022 ini.

Ketua Komisi Infokom MUI, KH Mabroer, mengatakan di antara yang menjadi perhatian dari pantauan pada periode tahap kedua ini adalah, terkait konsistensi dan komitmen lembaga penyiaran untuk memperbaiki sejumlah temuan yang mempunyai indikasi pelanggaran yang menjadi catatan pada tahap pertama 3-12 April.

Menurut Mabroer, hasil pantauan selama 10 hari tersebut masih menemukan indikasi pelanggaran dengan muatan yang sama yakni bodyshaming, indikasi sensualitas, dan kekerasan verbal. “Indikasi pelanggaran terdapat pada program reality show dan komedi yang disiarkan secara langsung,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (1/5/2022).

Anggota tim MUI untuk pemantauan tayangan program Ramadan di televisi, Arifah, mengatakan pihaknya mencatat beragam program di stasiun televisi terindikasi masih memunculkan pelecehan/penghinaan, menonjolkan sensualitas, kekerasan fisik, dan verbal.

Arifah mencontohkan tayangan yang masih mengandung indikasi pelanggaran tersebut antara lain terdapat di program Ini Sahur Lagi Net TV, Janda Kembang Net Tv, Sahur Lebih Seger Trans7, Pas Buka Trans7, Ramadan Itu Berkah TranTv, dan Sahurnya Pesbukers AnTV.

Lebih lanjut Mabroer menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama,
meminta KPI memberikan sanksi tegas kepada stasiun TV yang masih memunculkan indikasi pelanggaran sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan.

Terkait dengan lembaga penyiaran (LP), Mabroer juga menyampaikan sejumlah rekomendasi antara lain program Ramadan seperti komedi, reality show, dan variety show yang kerap kali menggunakan cara berkomunikasi dan aksi spontan (impromptu) sebaiknya tidak bersifat tayangan langsung (live).

“Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menjadi program recording dengan kontrol kualitas sebelum tayang,” ujar dia.

Kedua , merekomendasikan LP membuat evaluasi menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terkait dengan seluruh program yang ditayangkan di bulan Ramadan guna menghindari pelanggaran sejenis di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Gun Gun Heryanto mengungkapkan tiga tujuan MUI melakukan pemantauan tayangan Ramadan di televisi.

Pertama, kata dia, untuk memberikan apresiasi terutama bagi lembaga penyiaran yang sudah mendedikasikan program siaran untuk umat.

“Banyak program-program yang bagus yang harus diapresiasi sebagai bagian dari hal yang perlu dilanjutkan tahun-tahun berikutnya,” kata dia.

Kemudian yang kedua, Gun Gun mengungkapkan pemantauan tersebut dilakukan untuk memberikan evaluasi terhadap lembaga penyiaran.

Dalam konteks pemantauan, Gun Gun memberikan contoh adanya kemungkinan tendensi-tendensi pelanggaran Undang-Undang No 32/2022, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS), sampai kepatutan syariat yang menjadi fokus perhatian.

Menurutnya, evaluasi ini sangat penting karena menyangkut kepentingan publik dan frekuensi publik. “Sehingga diperlukan evaluasi yang sifatnya komprehensif dalam konteks itulah pemantauan itu dilakukan,”jelasnya.

Tujuan ketiga, kata Gun Gun, untuk memberikan rekomendasi atas apa yang sudah dikumpulkan, baik data dan sumber yang akan dijadikan bahan rekomendasi bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga penyiaran.

“Lembaga penyiaran ini mitra strategis bagi KPI, mitra strategis bagi khalayak, sebagai bagian dari institusi publik yang harus diupayakan terus membaik,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, dosen komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menuturkan, konteks rekomendasi itulah yang menjadi alasan MUI setiap tahun melakukan pemantauan. Tujuannya agar kualitas penyiaran saat bulan Ramadan dari tahun ke tahun membaik.

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia menerbitkan tausiyah Idul Fitri 1443 H. Dalam taushiyah yang ditandatangani Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, KH Cholil Nafis dan Sektretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, MUI mengajak umat Islam dan rakyat Indonesia untuk bersyukur dalam menyambut hari raya Idul Fitri mengingat pandemi Covid 19 sudah menunjukkan trend yang melandai.

Hal itu disampaikan mengingat kegiatan bulan Ramadhan, seperti sholat Tarawih berjamaah di masjid dan mushalla, berbuka puasa bersama sanak saudara dan kolega selama Ramadhan, serta Sholat Id berjamaah, silaturahim dan halal bihalal di tempat publik dalam merayakan hari raya Idul Fitri nanti sudah hampir kembali bisa diselenggarakan dalam situasi normal.

“Hal itu tidak terlepas dari kontribusi semua pihak yang telah melakukan ikhtiar samawi berupa doa dan muhasabah ruhaniyah serta ikhtiar ardhi secara maksimal berupa kedisiplinan pada protokol kesehatan dan vaksinasi,” kata KH Cholil Nafis dalam keterangan tertulis, Jumat (29/04/2022).

Meski demikian, pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir. Maka, MUI menghimbau seluruh pihak dalam merayakan Idul Fitri di ruang publik tetap menjaga disiplin protokol kesehatan sebagaimana panduan fatwa MUI, serta aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak kerumunan, dan melaksanakan vaksinasi Covid 19 bagi yang belum melaksanakannya.

Dalam mensyukuri Perayaan Idul Fitri pula, MUI menghimbau seluruh umat Islam, khususnya yang masuk kategori mampu (aghniya’), agar mengoptimalkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui lembaga yang memiliki otoritas dan kredibilitas agar manfaat zakat, infak, dan sedekah terasakan lebih fokus dan tetap meluas serta produktif bagi mereka yang berhak menerimanya (mustahiq).

“Kewajiban menunaikan zakat di bulan Ramadhan adalah ibadah mahdhah sekaligus ibadah sosial karena menjadi perekat sosial bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkannya khususnya akibat terdampak pandemi Covid 19 secara ekonomi,” lanjutnya.

Kemudian, memaksimalkan kesyahduan perayaan hari raya Idul Fitri sebagai momen silaturahim akbar secara khusyuk dan produktif, kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara massif penuh khusyuk. Hangatkan silaturahim dan halal bihalal sebagai ungkapan tulus ikhlas untuk saling maaf memaafkan atas segala kesalahan dan kekhilafan dengan penuh kasih sayang dan kedamaian.

“Semua pihak hendaknya tidak mengurangi kekhusyukan perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan perilaku penggunaan harta secara berlebihan (isrâf), terlarut dalam kemubaziran (tabdzîr), dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Maka, di bulan Syawal hendaknya umat Islam semakin menggalakkan tuntunan puasa sunnah enam hari Syawal agar tetap terjaga dan tetap meningkatnya spirit khusyuk Ramadhan dan Syawal,” ujarnya.

(A Fahrur Rozi/Fakhruddin)

JAKARTA — Bank Mega Syariah secara simbolik menyerahkan zakat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebesar Rp 750 juta.

Komisaris Utama Bank Mega Syariah, Mohammad Noh mengatakan, Ini merupakan tradisi di Bank Mega Syariah yang mengeluarkan zakat 2,5 persen dari keuntungan kotor, bukan keuntungan bersih sebelum dipotong pajak sebanyak 22 persen.

“Kita zakatin dulu baru kita keluarkan pajaknya. Sehingga nilai zakatnya lebih besar sebelum pajak, dibanding setelah pajak. Itu tradisi yang sudah dibangun oleh Bank Mega,” ujarnya di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2022).

Mohammad Noh menjelaskan, dari hasil zakat tersebut akan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan keumatan, salah satunya MUI.

Mohammad Noh merinci penyerahan 750 juta yang diserahkan ke MUI, 500 juta untuk MUI dan 250 juta untuk IDF MUI.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan, kolaborasi ini yang dilakukan dalam bentuk nyata dengan Baznas dan Bank Mega Syariah telah mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa.

Meskipun, kata Buya Amirsyah, dari potensi zakat sebesar Rp 217 Triliun apabila terkumpul, sekarang ini Baznas hanya menargetkan 17 Triliun. Itu pun perlu dipacu oleh Lembaga Amil Zakat Nasional.

“Jadi masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu berkolaborasi, namanya kolaborasi kebajikan untuk pengembangan zakat, infaq, dan shodaqoh,” jelasnya.

Buya Amirsyah menuturkan, penyaluran zakat yang diberikan Bank Mega Syariah kepada MUI sebagai lembaga keumatan. Penyaluran zakat ini akan disalurkan kepada program-program MUI terkait dengan 8 asnap.

“Itu sebagaimana disebutkan dalam Quran termasuk fisabillah, termasuk ini yang sudah berjalan pengembangan program doktor sudah angkatan ke-4 sekarang,” kata Sekjen MUI.

Menurutnya, hal ini merupakan kontribusi nyata dengan Baznas dalam bidang pengembangan keilmuan yang juga bekerja sama dengan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan beberapa kampus lainnya di Indonesia.

Lebih lanjut, Buya Amirsyah menjelaskan bahwa program-program 8 asnap seperti bidang pendidikan, dakwah dan termasuk pemberdayaan ekonomi umat.

“Karena kita tau bahwa zakat ini harus produktif orang yang selama ini sebagai mustahiq. Sekarang dia harus menjadi orang yang pembayar zakat,” tegasnya.

Buya Amirsyah berpesan kepada masyarakat terutama kepada Ambiya para Muslimin bahwa orang yang membayar zakat seperti yang dibuktikan oleh CT Corps.

Menurut dia, semakin tinggi zakat yang dikeluarkan, maka akan semakin sehat perusahaanya.

“Alhamdulillah di masa pandemi saya melihat bahwa zakat CT Corps itu meningkat dibanding tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Dalam penyerahan tersebut hadir sejumlah pimpinan MUI di antaranya Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsyudi Syuhud dan Buya Anwar Abbas, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, dan Wasekjen MUI KH Rofiqul Umam.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

JAKARTA — Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH Ahmad Zubaidi, mencemaskan kondisi dakwah dalam media sosial yang akhir-akhir ini semakin marak disuarakan. Pasalnya, semua orang memiliki hak berpendapat yang sejauh ini tidak bisa dipastikan kebenaran dakwah yang mereka sampaikan.

Media sosial menjadi ladang pertarungan ideologi kelompok yang satu dan yang lain. “Dakwah di media sosial di satu sisi begitu semarak, begitu ramai, begitu variatif ya namun di sisi lain kadang-kadang kita tidak tahu arahnya mau ke mana sebenarnya,” papar Kiai Zubaidi dalam acara Halaqoh Dakwah Komisi Dakwah MUI di Aula Pusat MUI, Kamis (21/4/2022).

Menurut Kiai Zubaidi, masyarakat kita menjadikan media sosial sebagai rujukan utama dalam mencari sumber pengetahuan, utamanya dalam hal keagamaan. Kondisi itu, kata dia, dihadapkan dengan ketidaksiapan masyarakat dalam menyikapi informasi beragam dan lemahnya lembaga penyiaran sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi hal itu.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), misalnya, kewenangan yang dimiliki belum sampai pada ranah mengatur media sosial yang berkembang, dan hanya terbatas pada siaran radio maupun telivisi yang di bawah kendalinya. Kondisi itu, menurut Kiai Zubaidi, menuntut kemandirian personal, baik dalam bersikap maupun mengidentifikasi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penyiaran.

Sehingga, hadirnya Halaqoh Dakwah yang bertemakan “Memetakan Narasi Dakwah dalam Media Sosial” menjadi suatu pelatihan khusus dalam membentuk sikap bijak dan arif dalam bermedia sosial, “Kita tentu yang bergerak di bidang dakwah ini harus bisa memberikan suatu intervensi walaupun ini sesuatu yang barangkali masih berupa angan-angan karena memang saat ini dunia membawa perubahan yang begitu besar,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Halaqoh Dakwah dengan hadirnya pakar media sosial, Ismail Fahmi dan Ketua MUI bidang Dakwah, KH Cholil Nafis sebagai narasumber, diharapkan bisa membekali kedisiplinan pribadi dai digital, yakni kemampuan mengidentifikasi dinamika isu dan narasi yang berkembang dengan pengetahuan yang objektif dan moderat, juga bisa melakukan usaha-usaha preventif dalam mencegah paham dan ideologi yang tidak bernafaskan media sosial.

Meski di satu sisi, Kiai Zubaidi mengakui ada banyak kelemahan dari dakwah di media sosial, seperti psikologi batin antara dai dan jamaah yang bertemu langsung di suatu majelis, atau ikatan silaturrahim antara jamaah yang satu dan yang lain, yang tentu keberadaannya membentuk pemahaman yang berbeda pula dalam memahami narasi keagamaan dewasa ini.

“Dialog itu membentuk pemahaman yang tertanam dalam diri kita yaitu adanya kebersamaan dan saling memahami tapi dunia medsos kita sekarang ada dunia yang memisahkan jarak secara fisik ya dan kadang-kadang itu membuat konten itu begitu liar,” katanya.

(A Fahrur Rozi/Fakhruddin)

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia berkomitmen untuk memperluas pemantauan pada tayangan pada Ramadhan.

Kendati demikian, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Asrori S Karni, mengatakan dia mengaku pihaknya masih memerlukan proses telaah lebih cermat untuk menentukan media mana saja yang akan dipantau.

“Karena begini, TV lama mau ditinggalkan sama sekali juga tidak bisa begitu saja, karena dari 15 TV lama itu, itu sudah mempunyai akun Youtube dengan subscriber yang sangat banyak,”kata Kiai Asrori saat diwawancara oleh MUIDigital, Rabu (20/4/2022).

Kiai Asrori menambahkan, dari 15 TV yang sudah memiliki akun youtube tersebut memiliki jumlah penonton dan subscriber yang cukup tinggi.

Bahkan, kata dia, dua di antaranya masuk kedalam 10 besar youtuber dengan subscriber tertinggi di Indonesia.

“Artinya, pengaruh mereka masih patut diperhitungkan, tidak ditinggal begitu saja,”jelasnya.

Hal ini, kata dia, dipengaruhi oleh perkembangan media yang begitu pesat dan melahirkan new media yang menjadi mainstream. Sehingga, lanjutnya, ide memperluas objek pemantauan di luar TV konvensional sebenarnya sudah bergulir beberapa tahun terakhir.

Hanya saja, sejauh ini baru di implementasikan dalam program syiar Ramadhan yang terdiri dari 3 program. Ketiga program tersebut yaitu halaqah pra Ramadhan, pematauan Ramadhan, dan Anugerah Syiar Ramadhan.

“Jadi, halaqah itu pra Ramadhan, saat Ramadhan ada pemantauan, setelah Ramadhan ada Anugrah Syiar Ramadhan,”jelasnya.

Kiai Asrori menjelaskan, perluasan di luar TV konvensional itu baru ada agenda apresiasi. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mengapresiasi youtuber di luar TV.

Namun, terkait dengan pemantauan, kiai Asrori menyebut dua tahun ini pihaknya telah melakukan pemantauan yang lebih luas.

Meski begitu, Kiai Asrori mengaku akan ada diskusi lebih lanjut untuk melakukan pemantauan lebih luas kearah TV Digital dan masuk ke media sosial.

“Maka itu, belum terlalu di seriusi lebih karena pertimbangan-pertimbangan sampel pemilihan TV Digital yang pas itu apa. Tapi kedepan, saya yakin akan menjadi agenda,” tuturnya.

Sementara itu, kata Kiai Asrori, ekpansi lain MUI Pusat selain objek pemantauan, juga akan mengintensifkan peran MUI Provinsi untuk memantau tayangan di TV komunitas lokal untuk diberikan perhatian, apresiasi sekaligus masukan-masukan.

Dia mengatakan, sebenarnya pelibatan MUI Provinsi itu juga sudah 3-4 tahun yang lalu, tetapi memang belum optimal.
“Mungkin kita akan jadikan prioritas, supaya TV komunitas lokal yang mempunyai pengaruh penyiaran yang terbatas itu juga kita punya perhatian, apresiasi sekaligus masukan-masukan,” kata dia.

Pada Senin (18/4/2022) lalu, MUI merilis haisl pantauan tayangan program Ramadan di televisi pada 2022. Pantauan yang melibatkan 32 pemantau tersebut dilakukan terhadap 19 stasiun televisi.

Kesembilan belas televisi tersebut yaitu An-TV, Badar TV, Global TV, Indosiar, Inews TV, Inspira TV, Kompas TV, Mentari TV, Metro-TV, MNC TV, Net TV, Nusantara-TV, RCTI, RTV, SCTV, Trans-TV, Trans7, TVOne, dan TVRI.

Ketua Tim Pemantau, Tantan Hermansyah, mengatakan terjadi peningkatan kualitas produk siaran selama Ramadan 2022 ini. Dia mengatakan, meningkatnya kualitas produk ini terlihat pada semakin minimnya indikasi pelanggaran yang terdapat dalam tayangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dia mengatakan pemantau MUI menemukan banyak program di stasiun tv yang layak diapresiasi selaras dengan upaya menjaga kondusivitas kesucian Ramadan.

Dia antara program tersebut adalah Gaspoll Sahur, Tanya Buya Yahya- (Metro TV), Islam Itu Indah (Trans TV), Muslim Travellers, (NetTV), Serambi Islami Ramadhan, (TVRI), Waktunya Sahur, (Kompas TV), Keluargaku Surgaku, (Indosiar), dan Sinetron Amanah Wali dan Aku Bukan Ustadz (RCTI).

Selain itu pula, ada cahaya Ramadhan (MNC TV), Mutiara Hati (SCTV), Ngopi Ramadhan, Indahnya Ramadhan Bersama UAS & SAHABAT (TVOne), Saba Masjid (Inspira) Rindu Suara Adzan (GlobalTV), Ramadan Mengaji, Lentera Islam (BadarTV).

Kendati demikian, kata Tantan, banyak juga realitas siaran program Ramadan yang masih melakukan indikasi pelanggaran dan atau ketidak patutan terutama dalam tiga hal yaitu aAdegan kekerasan fisik dan verbal (verbal aggressiveness), tendensi sensualitas, dan problem Kepatutan etis dan kelaikan syariat.
(Sadam Al-Ghifari, ed: Nashih)

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terkait aksi pembakaran kitab suci Alquran yang dilakukan oleh politisi sayap kanan garis keras Swedia, Rasmus Paludan,(19/4/2022).

Diketahui, Rasmus Paludan merupakan seorang pengacara dan juga pemimpin partai sayap kanan ekstrim dari Denmark yang berambisi melakukan demonstrasi anti-Islam.

Menanggapi aksi pembakaran Alquran pada Sabtu 14 April 2022, Majelis Ulama Indonesia memberikan 6 poin pernyataan sikap yang tertuang pada : Kep-50/Dp-MUI/IV/2022.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang HLNKI, Dr. Sudartono Abdul Hakim, MA dan Sekjen MUI, Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA, didalamnya menjelaskan bahwa :

1. MUI mengecam keras aksi intoleran tersebut yang seharusnya tidak terjadi di negara Swedia yang tingkat kesejahteraan negaranya dianggap telah tinggi.
2. MUI berpandangan bahwa pembakaran Alquran adalah pelecehan terhadap agama, mendukung pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI bahwa menggunakan argumentasi kebebasan berekspresi dalam kasus ini adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak terpuji.
3. MUI berpandangan bahwa tindakan politisi dan kebijakan PM Swedia yang membela aksi tersebut dengan argumentasi kebebasan beragama bertentangan dengan resolusi PBB tentang Dialog Antar Peradaban (1998) dan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia (2022). Oleh karena itu MUI mengajak Pemerintah dan warga Swedia untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan tidak menjadi bagian dari Islamophobia serta tidak melindungi pelaku Islamophobia.
4. MUI mengajak masyarakat internasional untuk menghormati Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan mendorong untuk ditingkatkannya dialog antaragama (interfaith dialogue) maupun dialog antar peradaban (dialog among civilizations) untuk meningkatkan saling pemahaman (mutual understanding) ,saling menghormati (mutual respect) dan saling bertoleransi (mutual tolerance).
5. MUI meminta Pemerintah Indonesia agar mengirimkan nota protes dan memanggil dubes Swedia di Jakarta.
6. MUI menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia dan Indonesia pada khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan agar tetap bersabar, menahan diri serta tidak terprovokasi oleh tindakan tidak beradab kepada umat beragama tersebut.

Pernyataan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab ulama terhadap terciptanya suasana kehidupan masyarakat dunia yang damai, harmonis, dan saling menghormati.

(Dhea Oktaviana/Fakhruddin)

JAKARTA –Aparat Kepolisian Israel menyerang warga Palestina di Komplek Masjid Al-Aqsa yang hendak melaksanakan sholat Shubuh berjamaah, pada Jumat (15/4). Akibatnya, sejumlah warga Palestina menjadi korban luka-luka.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras tindakan Israel terhadap warga Palestina. MUI menyebut Israel adalah negara penjahat dan melakukan tindak kekerasan yang sangat memalukan.

“Tindakan kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh aparat Yahudi Zionis terhadap jemaah Muslimin dan Muslimat yang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsho benar-benar memalukan,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis yang diterima MUIDigital, Sabtu (16/4/2022).

Prof Sudarnoto menambahkan, tindakan Israel ini semakin meyakinkan bahwa negara ini memang dipimpin oleh para penjahat kemanusian dan tidak beradab. Menurutnya, hanya penjahatlah yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang tidak memiliki akal sehat dan nurani.

“Semua tindakan kejahatan eksponensial ini tidak bisa diterima oleh akal sehat dan nurani, bertentangan dengan ajaran agama apapun, dan melanggar hukum termasuk hukum internasional. Umat Islam Indonesia mengutuk tindakan brutal aparat Israel ini,” tegasnya.

Prof Sudarnoto menilai, tindakan yang dilakukan oleh Israel seharusnya semakin menyadarkan kepada negara-negara manapun, terutama negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

MUI mengeluarkan tiga rekomendasi atas respon penyerangan Israel terhadap Palestina, khususnya pada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik.

Pertama, meninjau ulang kerja sama dan hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua, melakukan langkah-langkah yang pasti untuk melawan Israel dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.

“Agar Israel menghentikan sama sekali kejahilan atau kejahatan yang secara terus menerus dilakukan terhadap warga Palestina,” tambahnya.

Ketiga, meningkatkan kesadaran bahwa Israel memang negara yang tidak bisa dipercaya. Selain itu, MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan langkah serius terhadap Israel.

Salah satunya, dengan memboikot Israel dan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional, serta memberikan sanksi internasional kepada Israel.

Ia juga menyangkan sikap Amerika Serikat yang selama ini memberikan dukungan terhadap Israel, yang tidak merubah cara pandangnya agar bisa bertindak secara lebih adil dan benar-benar membela kemanusian.

Prof Sudarnoto mengingat janji Presiden Amerika Serikat, Joe Biden saat dilantik menjadi presiden yang menyatakan akan “menghentikan kemungkaran.” Seharusnya, kata dia, janji ini ditepati sehingga tidak sekedar “lip service” untuk menyenangkan umat Islam hanya sementara waktu.

Dengan demikian, MUI meminta Amerika Serikat untuk menunjukkan kemauan dan kemampuannya menghentikan kebrutalan Israel.

“Untuk umat Islam dan warga Indonesia secara umum, saya berharap untuk serta melakukan langkah-langkah positif membela warga, rakyat dan bangsa Palestina dari ketertindasan dan kebrutalan Israel,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

BOGOR – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) , KH Marsudi Syuhud mrnyebut aktivitas demo sebagai kritik. Beliau mengibaratkan kritik seperti halnya Vaksin Cobid – 19. Aksi demo atau kritik yang dilakukan oleh siapapun harus bersifat atau bertujuan untuk membangun, (11/4).

“Kritik yang membangun adalah ” Annaqdu Laisa Al Khidqu” Kritik adalah untuk memperbaiki, bukan untuk membenci, “tegasnya.

Dalam penyampaian argumennya tersebut, Kiai Marsudi mengutip kisah salah satu khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar Shidiq.
Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Shidiq setelah diangkat menjadi khalifah, beliau membuka ruang untuk dikritik.

“Saat menjadi khalifah, dalam pidato pertamanya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan : Wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian, akan tetapi aku bukanlah manusia terbaik di antara kalian, bila aku membuat kebijakan yang baik, maka dukunglah aku, jika aku bersikap buruk (tidak sesuai aturan /Undang Undang) maka luruskanlah aku, ” ujar beliau saat mengutip kisah kepemimpinan khalifah Sayyidina Abu Bakar Shidiq.

Kritik dan demo dalam sebuah negara Indonesia yang bersistem Demokrasi merupakan hal yang sangat wajar. Namun demikian, dalam konteks ini kritik dan demo adalah untuk membangun dan untuk memakmurkan, bukan kritik dan demo yang menghancurkan dan merusak.

” Wukalluma Yad’u Lifasadi WA Ifsaadi, watakhriibi walqotli, yad’u ilaa ma yukholifu ddiin. Segala sesuatu yang menyerukan kerusakan, sabotase, dan pembunuhan itu bertentangan dengan agama,” Ujarnya, kembali menegaskan bahwa kritik yang dilakukan harus berifat membangun.

Demonstrasi atau menyampaikan pendapat publik adalah bentuk amar ma’ruf. Hal tersebut diatur dan dibolehkan dalam negara demokrasi. Dengan begitu, diharapkan pihak – pihak yang menanganinya tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan tetap berahlaqul karimah untuk kepentingan hidup bersama.

(Dhea Oktaviana/Angga)