BANGKA BELITUNG–Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengungkapkan dua alasan kuat Indonesia bisa menjadi produsen halal dunia.

Pertama, kata Sekjen MUI, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Misalnya, kopi dan kelapa sawit yang bisa dimaksimalkan untuk diolah agar memiliki nilai tambah.

“Maka disini diperlukan standar. Pertama, standar produk yang harus berkualitas. Kedua, standar ekspor juga harus berkualitas,” kata dia saat Konfrensi Pers hari kedua Kongres Halal Internasional MUI, di Bangka Belitung, Rabu (15/6).

Kedua, Buya Amirsyah mengungkapkan, bahwa Indonesia memiliki Sumbar Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi.

Sehingga, Indonesia bisa tidak lagi menjadi impor, melainkan bisa mengakselerasikan Indonesia bisa menjadi produsen dan mengekspor produk-prdouk halal.

Buya Amirsyah mengatakan bahwa MUI memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang bisa melatih para SDM.

“Melatih supaya tenaga-tenaga ekspor ini punya nilai tambah untuk saling mempunyai hubungan simbiosis mualisme,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini harus diperkuat agar terciptanya keseimbangan antara SDM dan SDA yang dimiliki oleh Indonesia.

Untuk mempercepat proses akserasi, MUI juga mendorong agar Perguruan Tinggi dapat membantu percepatan tersebut.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 268

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Tohir, terus optimistis Indonesia bisa mencapai proyeksi keemasannya di tahun 2045 dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Dan hal itu tentu tidak terlepas dari kontribusi industri halal Indonesia.

Sebagaimana disampaikan dalam acara Kongres Halal Internasional di Bangka Belitung (15/6/2022), Erick Tohir terus mengawal dan mendukung adanya usaha dan progresivitas yang terus dikembangkan di sektor industri halal.

“Tentu dukungan saya selalu mengiringi setiap proses dan progres dari upaya pengembangan industri halal Indonesia,” kata dia sebagaimana dikutip dari TVMUI (15/06).

Namun, populasi umat Muslim Indonesia yang menyentuh 86% dengan peningkatan kualitas umat yang diproyeksikan tiga tahun ke depan, serta potensi sektoral industri halal yang besar, menurut Erick Tohir, masih belum dioptimalkan dengan baik.

Faktanya, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain, seperti Amerika, Brazil dan Argentina dalam hal produksi dan ekspor produk halal dalam negerim. “Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi market bagi pasar dunia,” lanjut dia.

Kondisi itu harus direfleksikan untuk kepentingan umat, terutama Muslim, sebagai penyumbang populasi umat Islam terbesar di dunia. Populasi umat yang besar, kata dia, harus sejalan dengan peningkatan produksi dan ekspor produk halal.

Pihak BUMN sendiri sudah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menopang layanan keuangan serta program integritas ekonomi umat untuk pemerataan ekonomi.

“Kami sudah arahkan pada sektor riil, wisata, rekreasi, digitalisasi hingga pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren. Hal itu dilakukan untuk menghidupkan potensi ekonomi umat,” ungkap Erick Tohir.

(A. Fahrur Rozi/Fakhruddin)

Post Views: 503

PANGKALPINANG— Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa di sela-sela kegiatan Konferensi Halal Internasional (KHI) 2022, Komisi Fatwa MUI juga melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Menurutnya, Komisi Fatwa MUI ingin mendorong agar pengelolaan zakat, infaq, dan sekedah di Lembaga Amil Zakat patuh dengan ketentuan syariah.

“Terlebih, masalah zakat termasuk jenis ibadah mahdlah yang diikat oleh syarat dan rukun tertentu. Maka dibutuhkan pengawasan syariah dalam pengelolaannya. Fatwa MUI akan dijadikan acuan dan pedoman dalam pengelolaan harta zakat. Komisi Fatwa MUI akan mengkosolidasikan masalah ini, ” ujar dia Rabu (15/06) di Hotel Novotel, Bangka Belitung di sela-sela kegiatan KHI 2022.

Pengawasan Komisi Fatwa terhadap ZIS di LAZIS ini sesuai dengan perbaznas tahun 2019. Selain itu, alasan yang lebih mendasar karena zakat bukan sekadar masalah muamalah saja namun juga masalah syariah sebab zakat termasuk rukun Islam. Artinya, posisi zakat begitu penting dan diatur dalam ajaran Islam.

Komisi Fatwa sendiri pada akhir 2021 telah menetpkan Keputusan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Syariah di Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat. Salah satu pedoman yang cukup menarik adalah tentang keberadaan Badan Pengawas Syariah (BPS) di LAZ. Berbeda dengan DSN, BPS di LAZ diajukan oleh LAZ bersangkutan untuk kemudian diukur kualifikasinya oleh Komisi Fatwa MUI. Bila lolos, maka Komisi Fatwa MUI akan mengeluarkan rekomendasi. Apa yang dilakukan Komisi Fatwa MUI ini sejalan dengan Perbaznas tahun 2019.

Lebih lanjut, Kiai Niam menambahkan, Rakornas ini juga menjadi ajang penyatuan langkah dan gerak Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Adanya perubahan peraturan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) membuat MUI harus berjalan seiringan satu langkah baik pusat maupun daerah. Apalagi Fatwa MUI menjadi satu-satunya aspek yang tidak berubah dalam proses sertifikasi halal terbaru.

Kiai Niam menilai, perubahan tata kelola sertifikasi halal itu perlu direspons dengan cepat. Rapat Koordinasi ini dalam rangka mempercepat langkah gerak Komisi Fatwa se-Indonesia. Rakornas juga membahas peraturan organisasi yang sudah disepakati di Komisi Fatwa.

“Koodinasi ini untuk merespons penetapan kehalalan produk yang sangat mendesak seiring dengan perubahan tata kelola sertifikasi halal. Sebagai produk hukum syar’i, pembahasan fatwa mengikatkan dir pada sumber hukum otoritatif dan manhaj yang baku dan dipedomani bersama baik di pusat maupun daerah. Rakornas ini juga untuk mensosialisasikan metode dan pedoman penetapan fatwa MUI, termasuk fatwa produk halal, ” ungkapnya.

Usai Rakornas, ujar Kiai Niam, Komisi Fatwa akan menggelar pertemuan gabungan bersama LPPOM MUI untuk merespons babak sertifikasi halal di Indonesia. (Azhar)

Post Views: 347

JAKARTA – Indonesia dinilai mampu menjadi kiblat produsen halal dunia. Berdasarkan data dari Global Islamic Economy Indicator, khusus untuk bidang pangan yaitu makanan halal posisi Indonesia mengalami kenaikan peringkat menjadi nomor dua.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Dr Mastuki, saat menjadi pembicara Sesi II bertemakan “Kebijakan dan Program Pengembangan Halal Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia” dalam Kongres Halal Internasional 2022 di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022) malam.

Dia menjelaskan, sementara pada data secara keseluruhan di GIE Indicator untuk 15 negara-negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Peningkatan tersebut penting untuk mengkontekstualisasi apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fashion target pada 2024 dapat direalisasikan,” jelas dia.

Selaras dengan itu, menurut Mastuki keinginan dan harapan dari Pemerintah tersebut dapat terwujud dengan adanya kerjasama antarkementerian multistakeholders di Indonesia. Kemitraan tersebut konsen dalam ranah mendorong dan mengakselerasi Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

Di samping itu, Mastuki juga menyebut potensi industri halal di Indonesia sangat beragam selain halal food. Ada industri kosmetik, kebutuhan pribadi, produk layanan kesehatan, hingga pariwisata yang beberapa tahun terakhir menjadi primadona baru.

Dengan kata lain, Muslim friendly tourism mampu berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai bagian dari main player kiblat produk halal dunia. Perlu diketahui, ragam upaya untuk mendorong Indonesia sebagai produsen halal terbesar dunia menghadapi sejumlah tantangan.

“Seperti masih rendahnya sertifikasi halal yang dilakukan produk-produk di Indonesia, terutama terkait dengan halal food dan bidang-bidang yang lain,” tutur dia.

Dengan kondisi tersebut, Kementerian Agama sebagaimana yang disampaikan Mastuki mengambil langkah-langkah yang cukup progresif bahkan ada beberapa yang harus lompatan quantum yang dilakukan.

Karenanya, salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan mengadakan sertifikasi produk halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini dilakukan mengingat bahwa UMK sebagai basis yang paling banyak menopang perekonomian Indonesia.

Di samping itu, Mastuki menuturkan peningkatan juga hadir dalam struktur, infrastruktur, bahkan suprastruktur di BPJPH, seperti adanya layanan elektronik dalam proses sertifikasi halal dan memperbanyak jumlah lembaga pemeriksa halal guna memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

“Untuk bisa mendorong dan mendukung pencapaian misi dari Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia, tidak mungkin dengan cara-cara biasa, diperlukan lompatan quantum. Tentu saja dalam merealisasikan cita-cita tersebut mengharuskan adanya dukungan dari banyak pihak,” ujar dia. (Isyatami Aulia, ed: Nashih)

Post Views: 386

JAKARTA— Meski pemerintah telah menerbitkan Perppu tahun 2017 mengenai keormasan yang harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kemunculan ormas anti-Pancasila masih saja bertebaran. Terbaru, organisasi Khilafatul Muslimin unjuk gigi ke hadapan publik.

Sebagai respons atas mencuatnya organisasi yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja itu, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia berinisiatif menggelar webinar dengan tema seputar politik Khilafatul Muslimin dan Perppu tahun 2017, akhir pekan lalu.

Pengurus harian dan anggota BPET MUI, Makmun Rasyid, salah satu narasumber dalam acara tersebut membongkar organisasi Khilafatul Muslimin sampai ke akar-akarnya. Dia membeberkan bahwa sebenarnya Khilafatul Muslimin bukan bagian dari Ahlussunah.

“Saya membantah bahwa ideologi yang dianut Hasan Baraja (pemimpin Khilafatul Muslimin) ini adalah Islam Ahlussunah wal Jamaah,” ungkapnya, seperti dikutip dari TVMUI, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya label Ahlussunah hanya dijadikan tameng, sama seperti dilakukan kelompok lain semisal Salafi-Wahabi saat ini.

Padahal, papar pengarang buku Gagal Paham Khilafah itu, banyak perilaku organisasi Khilafatul Muslimin yang mencirikan kelompok tersebut bukan Ahlussunah. Di antaranya taqiyah, alias penyamaran yang lebih mirip perilaku syiah. Karena organisasi ini berkedok mengakui Pancasila, padahal pada praktiknya, organisasi Khilafatul Muslimin mustahil mengakui Pancasila.

“Dia (Khilafatul Muslimin) sama saja seperti Hizbut Tahrir (HT), mana yang menurutnya penting itulah (ideologi) yang diambil, selama itu menguntungkan bagi kelompok atau personalnya masing-masing,” kata dia.
Dia juga menguak fakta bahwa organisasi ini sedari awal memang bertujuan mendirikan negara di dalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa Khilafatul Muslimin anti-Pancasila.

“Cita-cita mereka ini adalah mendirikan negara di dalam negara. Kalau sudah sistemnya Khilafah Islamiyah, itu tidak mungkin ideologinya Pancasila,” ujarnya. (Ilham Fikri Ma’arf, ed: Nashih)

Post Views: 317

JAKARTA— Untuk memacu produktivitas industri halal di kancah internasional, PJ. Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dr. Ridwan Djamaluddin, mengajak para pelaku sektoral industri halal bergerak lebih cepat dan adaptif dengan tuntutan yang ada.

Hal itu dia sampaikan dalam forum Kongres Halal Internasional 2022 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bangka Belitung, Selasa (14/06).

“Kita harus bergerak lebih cepat,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari TVMUI (14/06).

Ridwan menjelaskan tingkat konektivitas yang tanpa batas harus direspons dengan membangun kerja sama yang lebih erat dengan mitra antar wilayah dalam negeri maupun antar negara di kancah regional. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat industri halal di Indonesia.

“Jadi kerja sama global dan lebih fokus regional itu, mari kita jadikan sebagai mesin pendorong bukan sebuah persaingan yang kontra produktif,” lanjut dia.

Bagi Ridwan, di Bangka Belitung sendiri dengan konfigurasi kepulauan yang terdiri dari 470 pulau dan penduduk 1,5 juta jiwa menjadi peluang besar dengan potensi maritim yang melimpah. Potensi maritim yang bagus berupa jalur logistik, transportasi, perikanan, dan pantai yang indah harus dikelola dengan basis kemaritiman.

“Potensi inilah yang nanti kita harus percepat upayanya dan tingkatkan kualitasnya agar pengunjung lebih yakin,” ucap dia dengan optimis.

Begitu pula di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga tercatat dalam rentang 2017-2021 sebanyak 1.134 UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Tercatat dalam tiap tahunnya ada peningkatan yang cukup signifikan UMKM baik dari kuantitas dan kualitas nilai bisnisnya.

Meski di satu sisi, menurut Ridwan, terdapat pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya diselesaikan di mana sebagian kecil UMKM masih belum tersertifikasi halal, sepeti hotel dan restaurant yang perlu dipercepat prosesnya.

Untuk mempercepat langkah seperti yang dimaksud, pemerintah Bangka Belitung sendiri terus memacu adanya proses sertifikasi halal, mulai dari pelatihan dan bimbingan, membangun antusiasme masyarakat terhadap sertifikasi halal, hingga penurunan biaya sertifikasi menjadi Rp. 230.000;.

“Jadi kita melakukan sertifikasi ini dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan bukan untuk menarik garis eksklusivisme,” papar Ridwan menjelaskan. (A. Fahrur Rozi/Angga)

Post Views: 307

BANGKA BELITUNG—Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar halal dunia yang mencapai 10 persen, melainkan menjadi produsen halal di dunia. Kiai Maruf juga menyampaikan bahwa tren ekonomi dan keuangan syariah global semakin berkembang. Hal ini didorong oleh laju pertumbuhan Muslim dunia yang meningkat dan diiringi oleh pola pikir konsumen.

Kiai Maruf menjelaskan, pola pikir konsumen yang berubah ini karena konsumen sekarang ini kebutuhannya hanya untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat agama, etika, berkualitas tinggi dan aman.

Bahkan, kata kiai Maruf, kebutuhan tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim, tetapi juga oleh umat non Muslim, bahkan negara yang mayoritas bukan mayoritas umat Muslim. ‘’Hal ini menjadikan produk halal dan ekonomi syariah bersifat inklusif, tidak diperuntukan hanya pemeluk agama Islam saja, tetapi dibutuhkan beragam kalangan,’’ kata Wapres saat membuka kegiatan Kongres Halal Internasional (KHI) MUI 2022, di Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022).

Pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah, kiai Maruf juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada MUI sebagai pelopor sertifikasi halal yang sudah lebih dari 30 tahun. ‘’Standar halal MUI sudah menjadi standar global, sudah memperoleh pengakuan dimana-mana dan ada perwakilan MUI di Australia, Korea, Taiwan. Ini merupakan sebuah rintisan atau inisiatif yang luar biasa dan mempunyai nilai yang tinggi disisi Allah SWT,’’ ungkapnya.

Kiai Maruf menyampaikan pesan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memulai dan memulai inisiatif untuk melakukan suatu hal yang baik dan diikuti. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat. ‘’Itu partisipasi MUI yang sudah ditunjukkan.

Oleh karena itu, ini harus diteruskan karena selama ini Indonesia hanya menjadi pusat sertifikasi halal. Tapi produsen halal bukan Indonesia. Bahkan negara-negara yang mayoritas justru non Muslim,’’ tegasnya. (Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

Post Views: 280

JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsyudi Syuhud mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan produk dan jasa halal di Indonesia.

Pada sambutan yang disampaikan dalam Kongres Halal Internasional (KHI) MUI 2022 di Bangka Belitung, Kiai Marsyudi menuturkan bahwa kebutuhan akan produk halal mulai menjadi standar kehidupan masyarakat muslim Indonesia, bahkan telah diadopsi oleh masyarakat non muslim.

“Dalam ajaran Islam, kita diajarkan dan diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halalan thoyyiban. Sebagaimana perintah ini termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 168 dan 172,” jelas Kiai Marsyudi Syuhud, Selasa (14/6).

Kiai Marsyudi Syuhud juga menegaskan, peningkatan produk dan jasa halal harus bisa dirasakan oleh umat muslim di Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke.

Karenanya untuk mewujudkan rencana Pemerintah yang mencanangkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia tahun 2024, diperlukan inovasi secara berkelanjutan untuk dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan produk dan jasa halal.

Adapun peningkatan tersebut harus mulai memasuki bidang pariwisata hingga rekreasi halal. Hal ini sebagai respons atas kebutuhan konsumen yang memerlukan tempat wisata dan travel yang muslim friendly.

“Selain itu, kita dituntut pula untuk memenuhi muslim wear yang simpel namun tetap stylish dan fashionable. Karenanya pada bidang ini membutuhkan para desainer yang unggul dan global,” ungkapnya.

Dalam kongres yang mengangkat tema ‘’Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Produsen Halal Dunia’’ , Kiai Marsyudi Syuhud menyampaikan sejumlah regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah mampu mendorong adanya peningkatan kebutuhan umat Islam terhadap produk halal.

Selain ragam regulasi yang ada, dibentuknya beberapa badan dan lembaga yang konsentrasi dalam bidang halal oleh Pemerintah menjadikan produk halal menjadi life style yang terus berkembang.

Di samping itu, Kiai Marsyudi Syuhud menilai apresiasi tersebut menunjukkan kepedulian dan perhatian besar Pemerintah kepada umat Islam yang harus didukung.

“MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang terkait keuangan Syariah, membentuk badan pemeriksa halal, dan badan pendampingan advokasi di bidang halal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam serta mendukung program Pemerintah yang mencanangkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia tahun 2024,” tegasnya.

Kiai Marsyudi Syuhud juga mengingatkan dalam penyelenggaraan urusan halal di Indonesia terdapat tiga aktor utama yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun saling terhubung dalam satu ekosistem penyelenggaraan produk halal yang terintegrasi.

(Isyatami Aulia/Angga)

Post Views: 270

BANGKA BELITUNG — Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar halal dunia yang mencapai 10 persen, melainkan menjadi produsen halal di dunia.

‘’Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kita melakukan upaya untuk berusaha menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia di tahun 2024,’’kata Wapres saat membuka kegiatan Kongres Halal Internasional (KHI) MUI 2022, di Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022).

Beberapa waktu lalu, kata Wapres, Komite tersebut telah melakukan satu langkah baru yaitu: bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Menurutnya, percepatan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia harus terus dilakukan, bahkan tidak hanya ditingkat pusat, malainkan daerah.

Untuk itu, kiai Maruf menyampaikan akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keungan Syariah.

‘’Komite daerahnya juga harus segera dibentuk. Dan hari ini saya menghadiri kongres halal ini untuk mempercepat, dan ucapkan terimakssih atas nama pemerintah atas upaya yang dilakukan oleh MUI,’’kata kiai Maruf.

Ekonomi dan keuangan syariah global terus mengalami tren yang semakin berkembang antara lain didorong oleh laju pertumbuhan muslim dunia yang meningkat dan diiringi oleh pola pikir konsuemn yang ingin mengonsumsi sesuai syarat agama, etika, berkualitas tinggi dan aman.

Kebutuhan dengan atribut halal tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat muslim, namun juga umat non muslim dan negara yang mayoritas bukan muslim. Hal ini menjadikan produk halal dan ekonomi syariah bersifat iknklusif, tidak diperuntukan hanya pemeluk agama Islam saja tetapi dibutuhkan beragam kalangan. (Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

Post Views: 356

PANGKALPINANG— PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, mengatakan Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 merupakan langkah pemerintah daerah mendorong Babel sebagai pusat halal dunia. Ide penyelenggaraan KHI 2022 ini juga berasal dari semangat Pemprov Babel dan MUI Babel. Keduanya lantas bertemu MUI Pusat untuk mematangkan kegiatan level internasional ini.

Ridwan menyampaikan, usaha menjadikan Babel sebagai pusat industri halal dunia itu bukan main-main. Pada 2017, Babel telah mendapatkan penghargaan Halal Award sebagai provinsi dengan pengembangan halal terbaik. Itu artinya Babel sejak lama telah berfokus mengembangkan diri dengan tujuan menjadi pusat industri dan pariwisata halal.

Pada 2018, Ridwan menyampaikan, Babel telah merintis seminar halal internasional yang diikuti oleh tiga negara. Dua tahun berikutnya yakni pada 2020, ada lebih dari lima negara yang ikut. Sementara 2022, sekitar 30 negara sudah konfirmasi untuk hadir baik offline maupun online. Bukan hanya seminar, kini menjadi Kongres Halal Internasional.

“Bangka Belitung telah memiliki lebih dari 2.200 produk tersertifikasi halal dari berbagai kelompok produk, meliputi industri pengolahan, restoran, cathering, kue, dan beberapa kelompok lainnya,” ungkapnya saat sambutan dalam acara pembukaan KHI 2022 di Hotel Novotel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa (14/06).

Dia berharap, KHI 2022 mendorong Babel, sebagai tuan rumah, bisa menjadi pusat industri halal dunia. Menurut dia, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah menetapkan Indonesia sebagai pusat halal Indonesia pada 2024. Selain pemerintah, ini menjadi kerja bersama organisasi swasta dan masyarakat.

“Berbagai kebijakan, regulasi, agenda kerja, dan program kerja ditetapkan dan dijalankan guna memenuhi cita-cita tersebut. Ikhtiar mewujudkan cita-cita tersebut semakin kuat dan optimisme semakin tinggi jika melihat perkembangan perekonomian global saat ini, ” tuturnya.

“Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat jika dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB yang menjadi 24,86% pada tahun 2020, ” imbuhnya.

Kongres bertema “Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Produsen Halal Dunia” ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan akan ditutup oleh Menteri Agama RI. (Shafira Amalia/Azhar)

Post Views: 447

PANGKAL PINANG—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al-Aiyub, mengatakan bahwa Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 yang berlangsung mulai Selasa (14/06) sampai Sabtu (18/06) bisa mendorong Indonesia menjadi pemimpin sektor produk halal dan wisata halal dunia.

Kongres yang diikuti peserta maupun pembicara 40 negara tersebut, lanjut Kiai Aiyub, sangatlah penting. Kongres ini menjadi momentum pertemuan pegiat dan pelaku industri halal mengambil kebijakan terkait produk halal dan wisata halal.

“Ini pertemuan antar pemangku kepentingan, pelaku industri, pegiat halal, dan masyarakat luas dalam bersinergi dan berkolaborasi mendorong Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia, ” ungkap dia saat memberikan sambutan dalam pembukaan KHI 2022 di Hotel Novotel, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa (14/06).

Indonesia sendiri, ujar Ketua Tim Pengarah KHI 2022 itu, memiliki faktor besar untuk memimpin sektor produk dan wisata halal. Indonesia didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan sumber daya alam melimpah. Sejak lama, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi pasar terbesar industri halal di dunia.

“Global Islamic Economy report pada 2020/2021 menyebutkan pengeluaran konsumen muslim untuk makanan dan minuman halal, farmasi, kosmetik halal, pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal pada 2019 mencapai 2,2 triliun dolar AS. Konsumsi produk halal Indonesia pada 2019 mencapai 114 miliar dolar AS. Ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar sektor ini, ” ungkapnya.

Sementara dalam sektor pariwisata halal, lanjut dia, Indonesia berada pada posisi ke enam dunia dengan nilai transaksi 11,2 miliar dolar AS. Sementara total konsumsi sektor busana muslim di Indonesia mencapai 15 miliar dolar AS.

“Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing 5,4 miliar dolar AS dan 4 miliar dolar AS, ” tuturnya.

Kongres Internasional yang mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia” tersebut dihadiri oleh peserta dan narasumber dari dalam dan luar negeri. KHI 2022 ini adalah salah satu bentuk dukungan konkret MUI untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia yang ditagetkan tercapai pada 2024. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

Post Views: 513

JAKARTA — Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, Muhammad Syauqillah, menyampaikan Pancasila merupakan salah satu pilar penting yang menjadi rujukan dalam setiap aktivitas bernegara.

Hal ini ia sampaikan dalam Webinar Kebangsaan yang diselenggarakan BPET MUI yang bertajuk “Gerakan Politik Khalifatul Muslimin, Khilafah Islamiyah dan UU Ormas 2017”, Sabtu (11/06).

“Kesepakatan Pancasila menjadi rujukan dalam bernegara merupakan keputusan final. Adanya deklarasi hubungan Islam dan Pancasila di Munas Situbondo tahun 1983 sebagai bagian dari manifestasi kontribusi umat Islam dalam membangun relasi antara negara dan bangsa,” jelas Syauqi yang dikutip dari TVMUI Senin (13/06).

Ketua BPET MUI juga menyebut ramainya tema khilafatul muslimin dalam 3 minggu terakhir yang mewarnai kancah politik di dalam negeri perlu diketahui asal usul sejarah sistem pemerintahan Khilafah itu sendiri.

Syauqi menjelaskan, era sistem pemerintahan Khilafah telah berakhir di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Adapun kekuasaan setelahnya tidak menerapkan sistem Khilafah, akan tetapi sistem monarki absolut.

“Adapun sistem pemerintahan di dalam era modern yaitu negara bangsa diadopsi oleh pemerintah Turki Utsmani yang pada waktu itu merupakan sebuah negara bangsa besar. Kekuasaannya meliputi kawasan Eropa bagian timur Afrika bagian utara dan Jazirah Arab,” jelas Syauqi.

“Di samping itu, terdapat pula provinsi seperti Arab Saudi yang menggunakan sistem kerajaan. Sistem inilah yang kemudian dianut oleh berbagai negara hingga Indonesia,” sambungnya.

Syauqi menegaskan perlu ada pengetahuan sejarah yang lengkap mengenai sistem kekhilafahan hingga adanya negara bangsa
Indonesia mendirikan Negara bangsa.

Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya pemahaman yang salah mengenai Khilafah yang justru akan mencederai persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia.

(Isyatami Aulia/Angga)

Post Views: 437

JAKARTA— Isu khilafah belakangan ini kembali mencuat. Terbaru, organisasi Khilafatul Muslimin membuat geger media sosial dengan konvoi kampanye kekhilafahan, Minggu (29/05) beberapa hari sebelum hari lahir Pancasila, Rabu (01/06).

Untuk menguak organisasi tersebut, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan webinar kebangsaan yang bertajuk, “Politik Khilafatul Muslimin, Khilafah Islamiyah, dan Perppu Ormas 2017,” Sabtu (11/06).

Salah satu narasumber dalam seminar berbasis internet tersebut adalah Dr. Haula Noor, dosen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Haula membuka paparannya dengan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap organisasi-organisasi serupa, sebab menurutnya kejadian seperti ini terus berulang.

“Akhirnya saya berpikir bahwa apa yang telah kita atau negara lakukan itu seolah tidak berdampak apa-apa, atau hanya berlaku sementara, lalu (organisasi serupa) ada lagi,” terangnya, dikutip dari TVMUI, Sabtu (11/06).

Lantas Haula menjabarkan bagaimana sejarah singkat Khilafatul Muslimin dan rekam jejaknya. Lebit lanjut, Haula Noor mengatakan organisasi ini bukan organisasi bawah tanah yang pergerakannya sembunyi-sembunyi. Justru organisasi tersebut menurutnya, cukup terbuka.

“Sejak awal organisasi ini bukan organisasi bawah tanah, mereka sudah mencoba membuka diri,” jelasnya.

Peneliti Universitas Nasional Australia itu juga membeberkan solusi terbaik menghadapi organisasi semacam ini adalah dengan dialog.

“Saya tetap yakin bahwa dialog adalah solusi penting, karena organisasi Khilafatul Muslimin sudah membuka diri, tidak berkeberatan untuk diwawancara. Dialog seperti ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya dikehendaki organisasi semacam ini, baik yang telah muncul atau yang belum terekspos ke permukaan,” tutupnya.

(Shafira Amalia/Angga)

Post Views: 318

JAKARTA—Fenomena khilafah kembali mencuat di publik dalam pusaran kasus Khilafatul Muslimin. Belakangan ini, sejumlah orang yang terindikasi sebagai pemimpin dan tokoh penting pergerakan Khilafatul Muslimin ditangkap di beberapa daerah.

Merespons fenomena khilafah, Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wachid Ridwan, menegaskan sistem kekhilafahan sudah tidak relevan jika hendak diterapkan sebagai sistem bernegara di Indonesia.

Hal itu dia sampaikan dalam kesempatan acara Webinar Kebangsaan oleh BPET-MUI dalam memaknai pergerakan politik kekhilafahan, Sabtu (11/06/2022), setelah sebelumnya juga di menyampaikan di berbagai kesempatan dan di sejumlah media.

“Dari perspektif nasionalisme sebenarnya sudah cukup runut, bagaimana negara ini menjadi konsesus negara kesatuan (NKRI), ideologi Pancasila, dan dasar yang konstitusional,” kata Wachid dalam paparan materinya, sebagaimana dikutip dari TVMUI, Selasa (14/6/2022).

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga menyampaikan tidak bisa mengualifikasi wacana ideologis perpolitikan yang dibawa dalam pergerakan Khilafatul Muslimin. Hal itu, kata Wachid, karena berbagai kemungkinan ideologis politik ada di dalamnya.

Tapi yang pasti, kata dia, Khilafatul Muslimin tidak konsisten dalam misi perubahan yang dibawanya. Mereka cenderung polaritatif antara wacana oral dan fakta pergerakan di lapangan, “Jadi mereka mengatakan dirinya Pancasilais, tapi dalam penelitian, mereka tidak ikut milih ketika Pemilu,” lanjut dia.

Berangkat dari fakta ini, Wachid tetap optimis, aktor penting dalam penanggulangan wacana ideologi politik khilafah adalah pemerintah dan negara dengan memperkuat kualifikasi normatif soal khilafah (perundang-undangan).

“Karena bagaimanapun, mereka bilang ini adalah pergerakan dakwah, ceramah-ceramah biasa, tapi faktanya tidaklah demikian. Mereka membawa misi ideologis yang lebih dari sekadar dakwah,” kata Wachid menjelaskan. (A Fahrur Rozi, ed: Nashih)

Post Views: 513

JAKARTA– Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 yang berlangsung di Provinsi Bangka Belitung 14-18 Juni 2022 menjadi ajang bagi Komisi Fatwa MUI untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas merupakan agenda tahunan Komisi Fatwa MUI yang diikuti seluruh pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh provinsi di Indonesia. Rakornas Komisi Fatwa akan berlangsung pada 16 Juni 2022.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda mengatakan, Rakornas ini memiliki dua agenda yang akan menjadi fokus utama. Pertama, Rakornas bertujuan mengkoordinasi Komisi Fatwa dalam menetapkan produk halal.

“Dengan dilaksanakannya UU JPH maupun UU Ciptaker dan Turunannya, maka perlu penyikapan terhadap alur dan mekanisme sertifikasi halal, ” ujarnya, Senin (13/06) saat dihubungi MUIDigital.

Kedua, lanjut dia, Rakor Komisi Fatwa akan membahas tugas baru Komisi Fatwa dalam memberikan rekomendasi terhadap Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada akhir 2021, Komisi Fatwa telah menetapkan keputusan tentang pedoman pengawasan LAZ. Rakornas kali ini menjadi ajang untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada Komisi Fatwa MUI se-Indonesia.

“Pedoman tersebut perlu disosialisasikan agar semua pengurus Komisi Fatwa MUI se-Indonesia mempunyai pemahaman dan frekuensi yang sama dalam masalah pengawasan ini, ” jelasnya.

Dia menambahkan, Rakornas Komisi Fatwa yang masuk dalam rangkaian KHI 2022 ini tidak lepas dari tema besar yaitu “Akeselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia”. Setelah Rakornas, Komisi Fatwa MUI akan menggelar pertemuan dengan LPPOM MUI se-Indonesia yang tujuannya juga menyamakan cara pandang terkait masa depan sertifikasi halal.

“Karena tema yang diangkat dalam KHI adalah membangun wisata halal. Salah satu unsur dan bagian penting dalam wisata halal adalah produk halal yang diangkat dan dipasarkan tentu harus halal, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia KHI 2022, Trisna Djuwaeli manyampaikan bahwa selain diskusi dengan berbagai pembicara, KHI juga akan berisi Rakornas Komisi Fatwa dan LPPOM MUI.

“Kami juga mengundang Komisi Fatwa dan LPPOM (MUI) se-Indonesia untuk hadir dalam Kongres Halal Internasional dan mereka juga akan mengadakan Rakornas pada kesempatan tersebut,” ujar Wakil Bendahara MUI tersebut kepada MUIDigital.

Dia mengungkapkan, KHI mengundang peserta dan narasumber dari 40 negara dengan 30 di antaranya sudah konfirmasi hadir. MUI juga mengundang 24 Duta Besar negara-negara sahabat.
“Tiga duta besar yang sudah mengkonfirmasi hadir yaitu Azerbaijan, Malaysia, dan Nigeria. Sejumlah Kementerian maupun Lembaga yang bersinggungan dengan halal juga diundang untuk hadir dalam kongres ini, ” ungkapnya.

Dia melanjutkan, KHI 2022 di Bangka Belitung rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan ditutup oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

Post Views: 342

JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung rencana produksi film Prof H Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal Buya Hamka.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, film ini akan menjadi karya yang luar biasa karena film ini memiliki pesan-pesan yang penting, juga merupakan film sejarah.

“Banyak pesan-pesan penting, menghadapi tahun politik. Menghadapi kelompok nasionalis dan religius, karena Buya Hamka punya keduanya,” kata Buya Amirsyah saat pertemuan dengan produser dan sutradara film Buya Hamka, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Proses film yang dimulai sejak 2015, saat Ketua Umum MUI Prof Din Syamsuddin kala itu.

“Terus dipantau materi-materi yang sensitif perlu dikurangi, menghindari sensitif dari pihak publik. Misalnya Buya Hamka masuk penjara justru malah mulia,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam KH Jeje Zaenudin mengatakan, film ini merupakan program resmi KPSBPI menjadi LSBPI MUI.

Menurut dia, sosok Buya Hamka sebagai ketua umum MUI menjadi panutan umat. Dia berharap, film ini bisa tayang pada pertengahan tahun ini.

Dia menyarankan agar film ini menggandeng pihak kampus, pesantren dan majelis taklim untuk mendorong antusiasme kaum Muslimin.

“Kita berharap melampui ekspetasi film Buya Hamka ini. Menghormati peran tokoh pemimpin Islam. Promosi bersama, secara struktural ikut mendorong bersama MUI se-Indonesia bersama Ormas Islam,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Starvision yang juga produser film Buya Hamka, Chand Parwez Servia menyampaikan, promosi film ini akan dilakukan nanti menjelang tayang.

Dia berharap, film ini nantinya bisa disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Pria yang akrab disapa Parwez ini mengungkapkan, film ini sudah dua kali dilakukan preview dan pra final yang juga melibatkan pimpinan MUI.

“Film ini sebagai preseden baik untuk menjadikan film rujukan film berikutnya,” imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa hasil BTS dan ataupun 3-5 menit hasil pres conference nantinya dapat disyiarkan saat Milad ke-47 MUI, pada bulan Juli nanti.

Parwez berharap, film ini dapat apresiasi dari Pemerintah. Selain itu, dia menilai bahwa film ini perlu premier agar bisa dilihat oleh orang-orang tertentu.

“Film ini juga bisa menjadi milik bangsa Indonesia. Perlu ada rencana promosi bersama,” pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

Post Views: 536