Makassar, muisulsel.com – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Prof Dr KH Najamuddin HS Lc MA menghadiri upacara HUT ke-65 Kodam XIV/Hasanuddin, di Lapangan M Jusuf Makodam, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (2/6/22).

Prof Najamuddin duduk bersama sejumlah tokoh lintas agama di Sulsel.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Nana Sudjana AS MM dan sejumlah kepala daerah juga hadir.

Upacara pukul 10.00 Wita dan setelahnya, hadirin diundang acara syukuran di Gedung Manunggal Balai Prajurit Makodam.

Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, menyampaikan, peringatan HUT Kodam merupakan momentum penting.

BACA JUGA:

MUI Sulsel: Tidak Berdosa Suami Sembunyikan Uangnya dari Istri, Asal

Peringatan merupakan suatu penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menanamkan rasa kebanggaan dan jiwa korsa prajurit Kodam XIV Hasanudin.

“Secara pribadi dan atas nama Komando saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga Kodam XIV Hasanuddin. Semoga pengabdian tulus dan mulia yang dipersembahkan selama ini dapat mengangkat kejayaan Kodam XIV Hasanuddin atau khususnya TNI AD,” kata cucu Raja ke-32 Bone Andi Mappanyukki, tersebut.

Mayjen TNI Andi Muhammad juga memberikan apresiasi kepada segenap prajurit dan PNS Kodam XIV Hasanuddin yang telah berupaya maksimal untuk menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-65 Kodam XIV Hasanuddin.

Termasuk partisipasi aktif melalui kegiatan donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kodam XIV Hasanuddin sebagai wujud kepedulian bagi sesama.

“Kegiatan ini melibatkan prajurit TNI sebanyak 600 orang, keluarga besar TNI 300 orang, masyarakat umum sebanyak 240 orang dan Persit sebanyak 77 orang hingga total pendonor keseluruhan sebanyak 1.020 orang,” katanya.

Ia menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diukir oleh Kodam XIV Hasanuddin sehingga dapat menjadi seperti sekarang.

“Semua itu tidak terlepas dari pembinaan serta kerja keras para pendahulu yang dilakukan tanpa pamrih dan semangat pantang menyerah,” ujarnya.

Nana Sudjana menyampaikan ucapan selamat kepada warga Kodam XIV Hasanuddin atas 65 Tahun Sebagai Komando Pertahanan Wilayah TNI AD yang Senantiasa berada di hati rakyat.

‘Dirgahayu Kodam Hasanuddin, Semoga di Usia Yang sudah 65 Tahun ini, Sinergi Kodam XIV Hasanuddin bersama dengan Kepolisian Daerah Wilayah akan semakin Kuat dan Solid untuk menghadapi Tantangan kedepan Khususnya diwilayah Sulawesi,” kata Kapolda Nana Sudjana. (tribuntimur.com/tribratanews.sulsel/irfan)

The post Ketum MUI Sulsel Ikut Upacara HUT 65 Kodam XIV Hasanuddin appeared first on MUI SULSEL.

Makassar, muisulsel.com – Daftar guru besar yang menjadi pengurus MUI Sulsel bertambah.

Terbaru. Ketua Bidang Hubungan Internasional MUI Sulsel Prof Dr Mustari Mustafa SAg MPd resmi sebagai buru besar dalam bidang ilmu Filsafat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Kamis (2/6/2022).

BACA:

Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan MUI Sulsel 2021-2026

Pengurus Komite Dakwah Khusus MUI Sulsel Dilantik, Ini Susunan Pengurusnya

Pengukuhan Pengurus dan Mukerda MUI Sulawesi Selatan

Disapa Almukaram, Plt Gubernur Sulsel Terkekeh Malu Saat Pelantikan Pengurus MUI Sulsel

Rektor UIN Alauddin Prof Drs Hamdan Juhannis MA PhD mengukuhkan Mustari Mustafa melalui sidang Senat Terbuka Luar Biasa, di Gedung Auditorium Kampus II UIN Alauddin, Samata, Gowa.

Prof Mustari, pria kelahiran Siru Manggarai Barat Provinsi NTT 30 September 1971, orasi ilmiah berjudul Identitas Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi.

Mustari mengungkapkan, kampus UIN Alauddin telah membuktikan bahwa nilai indentitas lokal atau ketokohan mampu membangun sebuah peradaban.

“UIN telah membuktikan reputasinya dengan predikat A dengan jumlah mahasiswa mencapai 28 ribu,” kata Mustari.

Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Najamuddin Lc MA hadir dalam pengukuhkan Mustari.

“Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat untuk keummatan terutama penguatan dakwah MUI Sulsel.” Demikian ungkapan harapan Prof Najamuddin kepada Prof Mustari. (Irfan)

The post Guru Besar di MUI Sulsel Bertambah, Ketum Harap Penguatan Dakwah appeared first on MUI SULSEL.

JAKARTA – Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI) kembali menggelar Forum Group Discusion (FGD) sekaligus halalbihalal pada Kamis (2/6).

Pada acara yang bertajuk “Alquran sebagai Sumber Inspirasi Literasi Islam” tersebut, ketua LPBKI MUI, Prof. Endang Soetari menyampaikan bahwa terselenggaranya forum diskusi itu merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan Ramadhan 1443 Hijriyah.

“Kami haturkan terima kasih kepada Pimpinan, Sekjen, dan Wasekjen MUI yang telah merestui hadirnya acara ini”, ujarnya.

Prof. Endang menyebut bahwa agenda pengkajian tentang Alquran merupakan bagian tak terpisahkan dari bidang yang digeluti oleh LPBKI MUI. Yang mana Alquran merupakan standar pokok dalam pentashihan buku dan konten keislaman itu sendiri.

“Terdapat beberapa program prioritas LPBKI MUI selain kegiatan pentashihah buku yaitu wakaf buku, Alquran, hingga digitalisasi. Kami juga mengadakan sosialisasi dan bimbingan pelatihan, sebagaimana yang dilaksanakan hari ini,” jelas Prof. Endang.

Prof. Endang berharap melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LPBKI MUI dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan bantuan dan kerja sama dengan seluruh stake holder yang ada.

(Isyatami Aulia/Angga)

Makassar, muisulsel.com – Berita suami diduga sembunyikan uangnya dari istri mewarnai media di Sulsel baru-baru ini. Pembaca ada yang berasumsi negatif dan ada pula yang memandang positif maksudnya sah-sah saja. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam?

Berikut ini, pandangan Islam menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, Rabu (1/6/22).

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menggapai sebuah rumah tangga yang baik, suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan.

Pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an.

Di dalam Al-Qur’an disebutkan beberapa hal yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya dari sisi harta, yaitu: mahar dan nafkah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةًؕ-فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓــٴًـا مَّرِیْٓــٴًـا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Begitujuga dengan kewajiban memberi Nafkah seperti yang tercantum dalam ayat:

وَ الْوَالِدٰتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یُّتِمَّ الرَّضَاعَةَؕ-وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِؕ-لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat.

BACA JUGA: 

Ini Fatwa MUI Tentang Hukum Hewan Kurban Saat Wabah PMK

Tolak Ramalan Dukun, Ketua MUI Sulsel Doakan Keluarga Ridwan Kamil

Saya dan Suami Pernah Sepakat Cerai kemudian Suami Batalkan, Apakah Jatuh Talak?

Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.

Oleh karena itu seorang suami berkewajiban memberikan mahar dan nafkah dari penghasilannya dengan kemampuannya.

Adapun jika seorang suami menyembunyikan uangnya dari istri lalu kemudian istri membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhannya maka dia diperbolehkan untuk mengambilnya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana dalam sebuah hadis tentang Hindun binti ‘Utbah radhiallaahu ‘anha, saat beliau mengadu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

“Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu (suami Hindun) tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku.”

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

“Ambillah sebagian dari hartanya secara baik-baik, sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu,” jawab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Bukhari 2211 dan Muslim 4574).

Jadi selama seorang suami telah menunaikan kewajibannya kepada istrinya, maka seorang suami tidaklah berdosa jika dia menyimpan atau menyembunyikan uang penghasilannya dari istrinya. Wallahu A’lam. (*)

The post MUI Sulsel: Tidak Berdosa Suami Sembunyikan Uangnya dari Istri, Asal appeared first on MUI SULSEL.

JAKARTA –Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan untuk mendistribusikan daging qurban ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk olahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemerataan distribusi hewan qurban pascakebijakan pembatasan pergerakan hewan di daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, saat menyampaikan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban saat kondisi wabah PMK.

“Ketika hewan menumpuk di satu daerah dan tidak bisa keluar ke daerah lain karena kebijakan karantina, maka MUI memberi solusi pelaksanaan qurban di daerah tersebut. Akibatnya daging qurban juga bisa jadi menumpuk. Untuk itu daging qurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan,” kata kiai Niam di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2022).

Fatwa ini ditetapkan setelah adanya permohonan fatwa dari Kementerian Pertanian RI. Menindaklanjuti permohonan tersebut, MUI melakukan pendalaman substansi masalah dengan mengundang ahli di bidang peternakan dan kesehatan veteriner untuk mengetahui lebih lanjut ihwal penyakit mulut dan kuku, gejala klinisnya, pengaruh serta mitigasinya.

Fatwa ini ditetapkan pada Selasa 31 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Amin Suma dan Sekretaris Komisi Fatwa KH Miftahul Huda, serta Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)

Selamat #HariLahirPancasila 1 Maret 2016 PWNU Jawa Timur mengadakan seminar “Kembali ke Pancasila” di Surabaya, melahirkan pernyataan sikap bersama untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 9 Maret 2016 PWNU Jawa Timur mengirimkan surat resmi ke PBNU untuk mengusulkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 14 Maret 2016 PBNU secara resmi berkirim surat usulan […]

Artikel Sejarah Penetapan Hari Lahir Pancasila pertama kali di publikasikan oleh MUI Jatim.

Selamat #HariLahirPancasila 1 Maret 2016 PWNU Jawa Timur mengadakan seminar “Kembali ke Pancasila” di Surabaya, melahirkan pernyataan sikap bersama untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 9 Maret 2016 PWNU Jawa Timur mengirimkan surat resmi ke PBNU untuk mengusulkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 14 Maret 2016 PBNU secara resmi berkirim surat usulan […]

Artikel Sejarah Penetapan Hari Lahir Pancasila pertama kali di publikasikan oleh MUI Jatim.

Bandar Lampung: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menjadi narasumber kegiatan temu konsultasi pembinaan korban aliran paham keagamaan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung di Yunna Hotel Lampung Telukbetung, Selasa (31/5/2022)

Dalam kesempatan kegiatan ini tema materi ialah Kriteria Aliran Keagamaan Bermasalah Menurut MUI dan Penanganannya. Materi langsung disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Lampung Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I juga merupakan kandidat doktor Universitas Lampung. Acara tersebut dimoderatori oleh Ramdan, M.Sos komisi infokom MUI Lampung.

Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I menyampaikan 10 kriteria aliran yang menyimpang dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia. Pertama, Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Contohnya, aliran Syi’ah atau Rafidhah yang mengubah rukun Islam dengan menjadikan wilayah/imamah (percaya kepada imam setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) sebagai rukun Islam yang kelima.

Kedua, Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i yaitu dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah atau Al-Hadist. Ketiga, Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an. Seperti agama atau aliran Salamullah Lia Eden yang meyakini Jibril masih ditugasi Allah menyampaikan ajaran atau wahyu-Nya.

Keempat, Mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-Qur’an. Contohnya,menganggap Al-Qur’an itu adalah hasil konspirasi jahat antara Ustman bin Affan radhiallahuanhu dengan para penulis Al-Qur’an. Naudzubillah. Padahal Allah berfirman: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Surat Al-Hijr : 9).

Kelima, Melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Sekretaris Umum MUI Lampung dalam penjelasanya menyampaikan tidak sembarangan dalam mentafsirkan al-qur’an ada metode-metodenya. Apalagi belum lancar baca al-qur’an sudah berani mentafsirkan al-qur’an, ini jangan sampai terjadi.

Keenam, Mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Seperti kelompok Qur’aniyyun, kelompok Inkarus Sunnah, yang hanya berpedoman kepada Al-Qur’an dan tidak mau berpedoman kepada Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Hadist Nabi adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an.

Ketujuh, Melecehkan dan merendahkan para Nabi atau Rasul. Kedelapan,
Mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Seperti Ahmadiyah yang menganggap ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

Kesembilan, Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu. Juga seperti Syi’ah yang mengubah lafadz adzan, bacaan dan praktik sholat. Kesepuluh, Mengkafirkan sesama muslim tanpa bukti dan dalil syar’i. Seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Lebih lanjut, Sekretaris Umum MUI Lampung menambahkan salah satu metode agar terhindar aliran menyimpang, dari diri sendiri terlebih dahulu agar selalu dijalan yang benar, belajar Islam pada guru yang sanad keilmuannya benar, kemudian keluarga dan kepada masyarakat sekitar dengan pendekatan kasih sayang, juga harus satu nafas antara keislaman dan keindonesiaan yang mesti kita rawat. (Ramdan/Rita Zaharah)

Fikih Pangan
Oleh: H. M Soffa Ihsan
Pengurus MUI Pusat/Wakil LBM PWNU DKI/Marbot Rumah Daulat Buku

Krisis pangan telah menjadi momok dunia, tak terkecuali di negeri kita. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan. Kita pun jadi kaget saat terjadi krisis komoditas minyak goreng. Padahal Indonesia dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia.  Ada sebuah tulisan sarkastis dalam sebuah situs yang hendak menjawab mengapa sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor beras. Jawabannya cenderung tendensius, yaitu hal tersebut terjadi karena populasi umat Islam di Indonesia makin meningkat, sementara ajaran Islam tidak mengajarkan cara-cara bertani. Tulisnya lagi, tidak ada dan belum pernah ada negara Islam bisa mengekspor beras. Benarkah demikian?

Selama ini yang mungkin lebih mengemuka bahwa pekerjaan berdagang dalam Islam lebih “diwajibkan” ketimbang bertani atau pekerjaan lainnya. Nabi Muhammad sendiri digambarkan sebagai sosok pedagang yang ulet dan profesional. Apakah ini berarti ada penganaktirian dalam soal pekerjaan? Tentu saja tidak. Ini perlu kajian yang lebih lengkap dan adil dalam memahami ajaran Islam.

Produk Peradaban

Ada pepatah Arab mengatakan, “Alfallaahu sayyidul bilaadi wa maalikuhu al-haqiiqi,” seorang petani adalah tuan dari sebuah negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya. Bidang pertanian menjadi salah satu dari sekian lahan pekerjaan halal yang amat diutamakan dalam Islam, seperti bunyi ayat al-Quran, ”Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?” (QS: Yasin:34-35).

Dalam hadits ditegaskan, ”Tidaklah seorang muslim menanam tanaman apa pun atau bertani dengan tumbuhan apa pun, lalu tanaman tersebut dimakan oleh oleh manusia, atau binatang melata atau sesuatu yang lain, kecuali hal itu akan bernialai sedekah untuknya.” (HR Muslim).

Dalam berbagai kitab fikih, sedari dini sudah dirumuskan berbagai hal menyangkut pertanian. Ini bisa kita lihat dalam perumusan soal zakat pertanian, akad muzara’ah, dan juga keutamaan bertani. Di masa kekhalifahan Islam pun kegiatan pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani.

Tercatat dalam sejarah Islam, salah satu hal yang menonjol dalam revolusi pertanian kala itu adalah dikenalnya banyak jenis tanaman baru dan peralatan pertanian. Pada buku Teknologi dalam Sejarah Islam (1976) karya Ahmad Y Al-Hassan dan Donald R Hill disebutkan beberapa jenis tanaman yang mulai dikenal masyarakat Arab, seperti padi, tebu, kapas, terong, bayam, semangka, dan berbagai sayuran serta buah-buahan lainnya.

Pertanian merupakan warisan peradaban yang sudah ada sejak dahulu kala. Seiring waktu, ilmu, dan teknologi, pertanian terus berkembang kian moderen, sehingga ada produk pertanian organik dan sebagainya. Dalam hal ini, al-Quran telah mengingatkan untuk selalu mengejar ilmu dan menyerahkan pada ahlinya, seperti bunyi ayat, ”Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui.” Ini pertanda bahwa seorang muslim harus bersikap terbuka pada ilmu pengetahuan demi mengembangkan suatu produk peradaban yang salah satunya adalah pertanian.

Keadilan Pangan

Pada masa Nabi Muhammad membangun keberadaban Madinah, urusan keadilan pangan tidak lepas dari perhatiannya. Salah satunya kitab I’anatuth Tholibin, karya Sayyid al- Bakri (tt) menggambarkan bagaimana ketegasan Nabi terhadap potensi ketidakadilan pangan karena ulah penimbunan yang menyebabkan melangitnya harga dan mengakibatkan rumah tangga miskin tidak mampu membeli makanan. Nabi menyebut para penimbun (muhtakir) itu sebagai dosa besar dan dikutuk oleh Allah.

Perspektif mendasar fikih pangan adalah kepentingan utama penegakan keadilan pangan (food justice). Fikih pangan bukanlah sekadar terbatas pada fikih zat pangan berkenaan dengan kehalalan dan keharaman pangan semata, akan tetapi mencakup pula berbagai macam urusan sosial, ekonomi, dan politik terkait dengan pangan. Dalam hal ini, kita bisa mengacu pada pandangan Imam Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nadhair (tt), bahwa perlu mendasarkan pada kaidah al-dhararu yuzaal, yaitu segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan.

Berkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, Islam mewajibkan Negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang sekarang disebut dengan politik ekonomi. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi.

Politik ekonomi yang berkait dengan pemenuhan pangan adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam kaidah fikih dikatakan “Tasharruf al-imam ‘ala al-raiyah manutun bi al-maslahah,” tugas seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah memberikan kemaslahatan. Fikih pangan melihat bahwa kebutuhan masing-masing individu dalam soal pangan menjadi sangat vital dan bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Dengan kata lain, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Aspek distribusi menjadi sangatlah penting agar terjamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Walhasil, kita menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah bagian bumi yang terhijau dengan kekayaan alamnya yang menghampar nan memesona dari Sabang hingga Merauke. Semoga lewat fikih pangan akan tercipta semakin banyak kebijakan yang propertanian dan petani demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.