Lampung Tengah: Untuk meningkatkan nilai dan rasa ukhuwah Islamiyah, sekaligus ajang silaturrahim antar alumni Pondok Pesantren Darussyafaah Kotagajah lintas angkatan/generasi dengan keluarga besar ndalem Pondok Pesantren Darusysyafaah Kotagajah, Lampung Tengah khususnya dengan Dr. KH. Andi Ali Akbar, M.Ag, maka para alumni mengadakan agenda yakni; Dzikrusysyafaah sekaligus Ngaji Kitab Al Hikam, kegiatan ini dilakukan setiap selapan sekali, yakni setiap Ahad Kliwon.

Hal tersebut disampaikan salah satu alumni Pondok Pesantren Darusysyafaah Kotagajah, Lampung Tengah, Ahmad Muhlison, M.Pd melalui sambungan seluler handphone, Ahad (1/10/2022) pagi.

Sekretaris MWC NU Seputih Agung, Lampung Tengah ini, menambahkan, adapun rangkaian kegiatannya adalah diawali dengan Sholat Dhuha berjamaah, dilanjutkan Dzikrusysyafaah dan di tutup dengan Ngaji Hikam oleh Dr. KH. Andi Ali Akbar, M.Ag, adapun para alumni yang mengikuti kegiatan tersebut dari berbagai Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung, dari Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara bahkan Lampung Barat, dan lain-lain, kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh para alumni.

IKASADA Wadahnya Para Alumni Pesantren Darusysyafaah

M. Sirojudin Sidiq, M.H ditempat terpisah menambahkan, para alumni Pondok Pesantren Darussyafaah Kotagajah, Lampung Tengah tersebut mempunyai forum bernama IKSADA (Ikatan santri dan alumni Darusysyafaah).

Dosen STISDA Lampung Tengah ini, melanjutkan, sejarah singkat berdirinya IKSADA (Ikatan santri dan alumni Darusysyafaah) berdiri pada tahun pada tahun 2013, IKSADA berdiri dalam rangka menjembatani sekaligus mewadahi alumni-alumni dari Pondok Pesantren Darussyafaah Kotagajah, Lampung Tengah.

“Ketua IKSADA Kotagajah Lampung Tengah periode 2013 – 2018 adalah Ustad Ali Kurniawan dari Gaya Baru, Seputih Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2018 digelar kembali musyawarah IKSADA, dan akhirnya hasil musyawarah memilih Ustad Ahmad Muhlison, M.Pd dari Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung untuk menahkodai IKSADA Kotagajah Lampung Tengah periode 2018 – 2024,” tambahnya.

IKSADA Berusaha mewadahi alumni jangan sampai putus dengan keluarga besar Pondok Pesantren Darussyafaah Kotagajah, Lampung Tengah. Meskipun berbeda angkatan, berbeda profesi, berbeda jalur pendidikan diharapkan tetap satu kesatuan dalam bingkai silaturahim IKSADA.

Kini, ribuan alumni Pondok Pesantren Darussyafaah Kotagajah, Lampung Tengah telah tersebar di seantero Nusantara, aktif dengan berbagai macam latar belakang profesi dan pengabdian sosial masyarakat, antaralain; guru, dosen, peneliti, ustad, pengasuh pesantren, jurnalis, Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengusaha, dan lain-lain.

Sekretariat IKSADA Kotagajah Lampung Tengah beralamatkan di komplek Pondok Pesantren Darussyafaah Kotagajah, Lampung Tengah, Jalan Jenderal Sudirman No 60, Kauman – Kotasari, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Sebagaimana kita mafhumi bersama, kini, Yayasan Darusysyafaah Kotagajah, Lampung Tengah telah memiliki beberapa unit pendidikan, dalam bentuk nonformal maupun formal, antaralain; Tahfidzul Qur’an, Madrasah Diniyah Nurul ‘Ulum, SD Darusysyafa’ah, SMP Unggulan Darusysyafa’ah, SMA Darusysyafa’ah (Jurusan: IPA & IPS), SMK Darusysyafa’ah (Jurusan: TKJ, TKR & TSM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Darusysyafa’ah (STISDA) Lampung Tengah, terdiri 2 Program Studi; Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ekonomi Syari’ah (E.Sy). (Akhmad Syarief Kurniawan)

Makassar, muisulsel.com – Dhuafa adalah golongan yang banyak dianggap enteng oleh orang-orang di sekitarnya. Itu karena kurangnya dominasi mereka dalam berbagai hal.

Dalam pandangan Islam, keberadaan dhuafa menjadi ujian utama bagi manusia yang lain. Kondisi mereka yang dhuafa adalah hal yang diposisikan Allah swt secara sementara waktu atau permanen. Orang yang kurang memandang mereka itu sebagai titipan Allah swt adalah orang yang terbuai dengan posisinya dan kesuksesannya yang juga titipan Allah swt, sama persis dengan kaum dhuafa.

Dengan sunnatullah, kaum dhuafa bisa saja jauh lebih sukses dari yang lain, di hari akhirat sudah pasti mereka lebih baik dari orang-orang yang meremehkan mereka, dan tidak berbuat semestinya:

(ألا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيف مُتَضَعَّف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

Rasul bersabda, “Kusampaikan pada kalian ahli surga, setiap dhuafa yang dilemah-lemahkan orang disekitarnya. Di saat ia bersumpah atau berdoa niscaya sumpah dan doa mereka dikabulkan. Kusampaikan pula pada kalian ahli neraka yaitu setiap orang yang selalu kasar, selalu berjalan congkak dan selalu menyombongkan segala hal.

Para Nabi dan para pemimpin bangsa banyak yang awalnya ditakdirkan sebagai dhuafa umat, seperti Nabi Musa as, Dawud as, Syuaib as, Yusuf as dan lainnya, bahkan Nabi Muhammad saw adalah yatim piatu juga dhuafa. Para ulama dalam tabligh dan dakwah mereka mengentaskan selalu permasalahan dhuafa, walau kaum kaya dan kaum ningrat juga tetap jadi target pembinaan dan nasehat mereka.

Di awal Islam di Madinah penghasilan terbesar baitul mal bersumber dari peperangan, maka Rasulullah membagikan hasil itu pada para pejuang dan dhuafa. Untuk menjawab pertanyaan para pejuang, knp dhuafa diikutkan dalam jatah pembagaian hasil perang, Nabi beralasan karena hasil perjuangan itu banyak dimenangkan karena doa kaum dhuafa dan jasa-jasa dukungan mereka.

إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم“

Rasul bersabda umat ini disukseskan Allah karena doa dhuafa, karena kemuliaan shalat mereka dan keikhlasan mereka.

Al-Hafesh al-Muhallab al-Andalusiy al-Faqih berkata, “Rasul menegur Saad bin Malik ra yang mempertanyakan hak kaum dhuafa berserikat dengan para pejuang dalam hasilan perang, bahwa para pejuang itu menang karena doa mereka yang diijabah”

قال ثقلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم

Alangkah naif bagimu…. kalian diberi rezki dan kalian dimenangkan bukankah karena jasa-jasa dhuafa?

Imam Nawawi juga menjelaskan status hukumnnya mustahab dan sangat utama mengedepankan kaum dhuafa.

Semoga umat ini selalu mengutamakan secara prioritas kaum dhuafa, umat selalu mengamankan hak mereka, dan menjadikan mereka mitra sejati mencapai kemajuan, selamat berbagi shobahul khaer. (ISR)

والله اعلم وصباح النور

The post GORESAN HATI: Memuliakan Kaum Dhuafa appeared first on MUI Sul Sel.

Pangkep, muisulsel.com – Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) per Januari 2022, total populasi (jumlah penduduk) Indonesia lebih dari 275 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak kurang lebih 210 juta orang (77 persen) sudah aktif menggunakan internet.

Dari 210 juta orang pengguna internet tersebut, sebanyak 191 juta orang aktif di media social seperti Facebook, WhatsApp (WA), Instagram, Telegram, dan lain-lain.

“Kita sekarang sudah berada di era informasi, era internet, era media sosial, maka dakwah pun harus masuk ke internet, harus masuk ke media sosial. Para da’i, para muballigh harus paham dunia internet, dunia medsos, dan harus masuk berdakwah di sana melalui dakwah digital,” kata Asnawin Aminuddin, Anggota Komisi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulsel.

Ajakan itu ia sampaikan saat membawakan materi “Digitalisasi Dakwah” pada Refresing Muballigh dan membentuk Komite Dakwah Khusus (KDK) yang diadakan MUI Pangkep di Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kemenag Pangkep. Kamis, (29/09/2022)

Asnawin mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata menggunakan internet sekitar delapan jam per hari, dan pengguna medsos rata-rata menghabiskan waktu 3 jam, 26 menit setiap hari. “Sudah saatnya dakwah dengan media sosial, dakwah bil medsos, digarap dengan serius dan konsisten oleh kalangan pendakwah,” ulas Asnawin yang juga Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Dibandingkan dengan dakwah konvensional, lanjutnya, ada beberapa kelebihan berdakwah dengan menggunakan media sosial, antara lain jangkauan jamaah yang lebih luas, serta bisa dinikmati kapan pun dan dimana pun. “Jika tidak, dakwah Islam akan dilakukan oleh mereka yang tidak memahami Islam yang sesungguhnya. Bisa jadi, dakwah Islam akan dilakukan oleh mereka yang bukan ahlinya. Bisa jadi, dakwah melalui media sosial akan dilakukan oleh mereka yang belum memahami Islam secara kaffah,” ujar Asnawin.

Dia menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berdakwah di media sosial, antara lain konten harus bermanfaat dan menunjukkan Islam yang damai, konten harus berisi sesuatu yang menarik, serta dakwah perlu dilakukan dengan responsif atau menyesuaikan dengan trend.

“Dakwah juga sebaiknya menyesuaikan dengan tren atau hal-hal terbaru yang digandrungi masyarakat dan sedang jadi pembicaraan, serta dilakukan dengan responsif atau memancing umpan balik dari masyarakat,” tutup Asnawin. (NAP)

The post Pengguna Medsos di Indonesia 191 Juta, MUI Sulsel Ajak Muballigh Giatkan Dakwah Digital appeared first on MUI Sul Sel.

Pangkep, muisulsel.com – Pencegahan stunting giat dikampanyekan di kabupaten Pangkajene dan kepulauan baik dari pemerintah dan aparatur terkait, maupun keterlibatan banyak elemen lainnya, salah satunya oleh para Da’i atau Muballigh.

Sebagaimana kita ketahui, peranan Da’i dan Muballigh sangat dekat dengan masyarakat, maka perannya dianggap sangat penting juga dalam menyampaikan upaya dan dianggap mampu dalam menedukasi masyarakat akan pencegahan stunting.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, MUI Pangkep melaksanakan Refresing Muballigh dan Pembangunan Komite Dakwah Khusus sebagai salah satu upaya dalam mengatasi hal tersebut dimana kegiatan tersebut diselenggarakan di gedung PLHUT Kabupaten Pangkep, Kamis (29/09/2022)

Ketua MUI Pangkep, KH Abubakar Sapa, M.Sc. menyampaikan dengan kegiatan ini diharapkan semoga para Da’i dan muballigh bisa turut andil dalam membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan pernikahan anak sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yakni Pangkep Sehat.

“Begitu juga melalui pembentukan KDK (Komite Dakwah Khusus) ini, kita turut menghidupkan pengajian di tiap pelosok desa sebagai bentuk mewujudkan program pemerintah lainnya yakni Pangkep Religius,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai pemateri Anggota Kominfo MUI Sulsel Asnawin Aminuddin, Asisten 1 & Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga dr. Hj. Herlina, MM, Kadis Kesehatan Kab. Pangkep Hj. Herlina, S.Si. Apt., M.Kes., dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Pangkep H. Muhammad Nur Halik, S.Sos., MA.

Refresing Muballigh ini dihadiri oleh para Dai dan Muballigh dari beberapa kelompok Ormas dan Komunitas Da’i sekabupaten Pangkep. (Ard)

The post MUI Pangkep Adakan Refreshing Muballigh dan Bentuk Komite Dakwah Khusus appeared first on MUI Sul Sel.

Makassar, muisulsel.com – Salah satu penyakit yang berbahaya dan mematikan serta menular adalah HIV AIDS. Hingga saat ini virus mematikan tersebut belum ditemukan obatnya di dunia ini.

Salah satu penyebab utama dari virus ini adalah pergaulan yang bebas dan bergonta-ganti pasangan, sehingga seseorang bisa menderita penyakit yang mematikan ini.

Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan silaturahmi dan konsolidasi di Kantor MUI Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum MUI Prof. Dr. KH. Najamuddin, Lc., MA bersama Sekretaris Umum MUI Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag yang didampingi oleh Ketua Komisi Layanan Kesehatan dan Resiko Bencana, Ardadi, S.Farm., M.Kes dan Sekretaris Komisi Kajian dan Penelitian Prof. Dr. H. Muh Idham Khalid, M.Pd dan Wakil Ketua Umum Dr. KH. Mustari Bosra, M.Ag. Kamis, (29/09/2022).

Maksud tujuan kedatangan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS guna membicarakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan di dalam menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS ini.

Pada penjelasan awal, Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Sulsel Drs. Muharram Sahude, M.H mengatakan bahwa angka penularan virus mematikan ini sudah mencapai ribuan orang penderita dan ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. “Data yang sudah masuk pada tahun 2005 itu sudah mencapai lebih dari 2500 orang dan itu terus bertambah. Hingga setahun terakhir ini sudah bertambah lagi sebanyak 1831 orang. Jika hal ini dibiarkan saja, akan menjadi bom waktu bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkapnya di hadapan Para pengurus MUI.

Muharram Sahude juga menambahkan bahwa perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk mengatasi dampak dari penularan ini. Belum lagi menghadapi persoalan LGBT, sehingga ia sangat mengharapkan bagaimana tanggapan MUI dalam menghadapi persoalan ini. Sebab lanjutnya persoalan Penyakit HIV/AIDS ini tidak mudah untuk mendeteksinya karena tidak tampak ciri-ciri khusus. Berbeda dengan narkoba misalnya yang bisa dilihat ciri-cirinya, HIV ini nanti setelah 10 sampai 15 tahun kemudian baru ketahuan ternyata orang ini positif sehingga potensi penularannya sangat besar.

Menanggapi penjelasan Sekretaris KPA ini, Ketua Komisi Layanan Kesehatan dan Resiko Bencana, Ardadi menjelaskan bahwa perlunya pembagian ruang antara penderita HIV dan penderita AIDS. Jika masih dalam taraf HIV, kemungkinan penyembuhannya besar dan bisa hidup normal kembali. Berbeda jika sudah beralih ke AIDS, itu sudah mematikan. “Ada sebuah program yang digencarkan oleh pak Gubernur dan ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi. Setiap calon pengantin itu diskrining dulu. Dengan alasan skrining narkoba, itu berguna untuk melacak sedini mungkin orang-orang yang terpapar HIV sehingga bisa meminimalisir penularan. Setidaknya terhadap calon anaknya nanti bisa tercegah,” ulasnya.

Ia pun menambahkan bahwa tantangan yang cukup besar dan tidak mudah untuk mendeteksinya adalah praktek-praktek transaksi seks secara online. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi saat ini sangat besar kemungkinan untuk terjadinya seks secara bebas melalui transaksi aplikasi. Oleh karenanya perlu juga adanya program dari MUI. “Saya juga berharap pada kesempatan ini, ada tim kerja progresif dari MUI kita bentuk dan melibatkan beberapa komisi. Misalnya, mengadakan seminar untuk mengkaji ulang kemudian di komisi dakwah juga bisa kembali mendorong khotbah-khotbah kepada masyarakat untuk menyadarkan orang bahwasanya dia itu sakit namun tidak mau mengakuinya,” ungkapnya.

Ketua Umum MUI Sulsel juga menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa perlu adanya sistem pendidikan yang harus dibenahi, misalnya pendidikan akhlakul karimah terhadap anak-anak sehingga tidak mudah terjerumus pada hal-hal seperti ini.

Pada kunjungan perdana ini, Sekretaris KPA Provinsi Sulsel didampingi oleh Asisten Sekretaris Muhammad Aulia Yahya, S.Si.,Apt, Pengelola Administrasi Sekretariat KPA Dra. Suarni, MM dan pengelola Movev Sekretariat Lukman, ST. (NAP)

The post Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Sambangi Kantor MUI Sulsel. appeared first on MUI Sul Sel.

Selayar, muisulsel.com – Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ فَليَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. (HR. Bukhari Muslim)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ

Tidaklah seorang bertawadhu’ karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. (HR. Muslim)

Al Imam Abu Hatim bin Hibban Al Busti berkata:

ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ

Lisannya orang berakal ada di belakang hatinya, apabila ingin mengutarakan sesuatu ia rujukkan kepada hatinya, jikalau pantas maka dia ucapkan, jika tidak, maka ia diam.

ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﻑ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ

Sedangkan hati orang yang pandir berada di ujung lisannya, apa saja yang datang kepada lisannya langsung dia utarakan, sungguh tidaklah paham agama orang yang tidak mampu menjaga lisannya. (Roudhotul Uqola’: 49).

والله أعلم بالصواب

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

The post Berkata Baik atau Diam appeared first on MUI Sul Sel.

Jakarta: Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) multi pihak di Jakarta (28/09/22). Tujuan Rakor mendorong multipihak/sektor mengembangkan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi. (29/09/2022).

Tercatat 27 peserta multi pihak dalam acara tersebut, yang dilaksanakan secara hibrid (on-line dan off-line). Antara lain mewakili: kantor Kemenko Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kominfo, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Perwakilan 2 Pemda (Kalteng dan Sultra), serta perwakilan masyarakat diwakili organisasi PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia).

Mustikorini Indrijatiningrum, Asdep di Kemenko PMK selaku moderator menjelaskan. Rakor bertema: Kolaborasi Multipihak dalam membangun SDM untuk Pengembangan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. Menampilkan narasumber Ketua Umum DPP PATRI, H.Sunu Pramono Budi (biasa dikenal Hasprabu, Lurah PATRI, red).

Dalam paparannya, Hasprabu menjelaskan arti strategis transmigrasi di Indonesia. Sejak sejarah perkembangan, kontribusi, dan problema yang dihadapi gerakan Transmigrasi.

“Transmigrasi bukan sekedar proyek demografi. Tetapi suatu Gerakan Nasional Perekat Bangsa. Program multi dimensi. Ada aspek ketahanan nasional, pangan dan energi, pengembangan wilayah, integrasi antar anak bangsa, dan penguatan SDM unggul. Semuanya dalam rangka kedaulatan NKRI”, ujarnya.

Tanggapan para peserta sangat mendukung peran PATRI. Bahkan sebagian peserta baru tahu ada ormas besar seperti PATRI. Punya jejaring Nasional. Banyak berkarya ditingkat lapangan, tapi kurang terpublikasikan. Beberapa karyanya antara lain di bidang pendidikan (SMP PATRI, kerjasama beasiswa), penguatan ekonomi (Himpunan Wirausaha Transmigran), seni budaya, dan advokasi kasus tanah Transmigrasi.

Berdasarkan pantauan, tanggapan antara lain dari: Direktur Regional II BAPPENAS, PLT Dirjen Transmigrasi, wakil Kantor Menteri UMKM, Sekkab, kantor ATR BPN, Ditjen Bangda, Kementerian KKP, Pemda Kalteng, dan lainnya.

Secara umum peserta Rakor mendukung program PATRI, dan menyarankan agar PATRI menyusun rencana aksi terukur, terus mengawal dan mengadvokasi kasus tanah Transmigrasi, bersinergi dengan dunia bisnis, mengembangkan koperasi, menguatkan kelembagaan PATRI, mendukung Transmigrasi di kawasan pesisir, dan menjabarkan lebih rinci konsep transmigrasi masa depan.

Sebelum mengakhiri acara, Sugiharto Parikesit dan Imam Mustofa dari Tim PATRI menambahkan.

“Menggarisbawahi usulan Pak Lurah kami (Ketum DPP PATRI, red) mohon dukungannya, agar Hari Bhakti Transmigrasi yang diperingati setiap 12 Desember, ditingkatkan menjadi Hari Transmigrasi Nasional. Kenapa, karena kontribusi transmigrasi sudah nyata terbukti. Dari aspek kewilayahan, selain pemekaran desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi. Dan terakhir IKN (ibukota negara baru, red) Nusantara. Itu jelas ada di wilayah permukiman transmigrasi.” ujarnya.

Ditambahkannya, “Jika di Indonesia ada Hari Air, Hari Tani, hari buruh, Hari Guru, dan lainnya yang berskala Nasional, mengapa tidak ada Hari Transmigrasi Nasional?” Imbuhnya.

Menanggapi masukan tersebut, Pimpinan rapat, Asdep Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial menyatakan, akan memperhatikan dan meneruskan kepada pimpinan.

“Ya, kami mendukung hal tersebut. Kami catat dan segera kami teruskan, agar menjadi atensi pimpinan kami,” pungkasnya, sambil menutup acara rakor multi pihak. (spb/hsp/patrilampung)

Makassar, muisulsel.com – Pasca diperintahkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah swt untuk berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk kota Makkah, di situlah tantangan terbesar yang Nabi rasakan, baik itu penyiksaan, teror-teror dan lain-lain sebagainya.

Namun Apakah hal itu membuat Nabi saw menghentikan dakwahnya, ataukah ia berkecil hati karena melihat tantangan yg besar dihadapannya. justru sebaliknya, Nabi tetap berbesar hati dan melanjutkan dakwahnya.

Setelah masuk Islamnya paman Nabi saw Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar Bin Khattab yang keduanya adalah tokoh masyarakat dan mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka menjadi angin segar bagi umat Islam pada saat itu, di mana atmosfer kota Mekah terkhusus kaum kafir Quraisy spontan berubah. Mereka seakan baru tersadar dari mabuknya yang selama ini asyik menghina dan menyiksa umat muslim.

Bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy pada saat itu untuk mencari jalan keluarnya, karena selama ini kekerasan yang dilancarkannya tidak berhasil. Diubahlah strategi tersebut dan melakukan upaya untuk mengadakan pendekatan atau negosiasi terhadap Nabi saw demi menghalangi dakwahnya.

Diutuslah Abu Al Walid pergi menemui Nabi untuk bernegosiasi kepadanya, lalu berkatalah Al Walid dengan manisnya, “Wahai Putra saudaraku, kita ini adalah sama-sama dari keluarga yang terpandang. Kita ini bersatu dengan yang lainnya, tetapi sekarang jadi terpecah belah oleh karena dakwahmu dengan agamamu yang baru yang engkau bawa. Dengarkanlah aku wahai Putra saudaraku. Sebutkanlah wahai Muhammad apa yang engkau inginkan kepada kami. Katakanlah semua kebutuhan-kebutuhanmu semoga apa yang engkau katakan dapat kami penuhi semuanya.”

Lantas Apa jawaban Nabi saw terhadap Al Walid?, Apakah Nabi menerima tawaran tersebut?, Lalu bagaimana proses negosiasi kaum kafir Quraisy kepada Nabi?. (NAP)

Simak selengkapnya disini.

The post HIKMAH HALAQAH: Proses Negosiasi Kaum Kafir Quraisy kepada Nabi appeared first on MUI Sul Sel.

Makassar, muisulsel.com – Perselisihan itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun bahkan sahabat nabi sekalipun tidak luput dari perselisihan. Hanya saja cepat dapat diselesaikan dan didamaikan.

Usai perang badar, saat rampasan perang dibagi, diantara sahabat ada yg berselisih, ada yang kurang setuju degan hasil pembagiannya. Perselisihan ini kemudian menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur”an:

{فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1].

Bertaqwalah pada Allah dan damaikanlah perselisihan orang orang diantara kalian.

Terkait ayat diatas, Al-wahidiy menyebutkan bahwa mendamaikan orang yang berselisih itu, diganjar dengan pahala sedekah yang nilainya melebihi nilai kendaraan termahal yang ada. Hal itu merupakan penegasan dari Nabi Muhammad saw kepada sahabatnya, Abu Ayyub Al-Anshariy

ألاَ أَدُلُّك على صدقة هي خير لك من حمر النعم)). قال: نعم يَا رسول الله. قال: ((تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرَّب بينهم إذا تباعدوا

Maukah kamu kutunjukan perbuatan sedekah yang lebih bernilai dari engkau mendapatkan kendaraan onta merah yang mewah?. Tentu ya Rasulullah. Nabi saw bersabda, “Engkau damaikan manusia yang berselisih bila berbuat kerusakan, dan engkau dekatkan mereka bila saling menjauhi. 

Melerai perselisihan, saat ini lebih dikenal dgn istilah mengatasi konflik. Hal itu dipandang sebagai kebajikan besar dan sangat luhur. Ajakan dan seruan yang dimaklumkan oleh para kaum cerdik pandai dan para pemimpin. Bila tidak mengandung unsur mengajak ke perdamaian dianggap tidak bernilai. Allah berfirman

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114].

Tidak bernilai kebajikan degan seruan-seruan mereka kecuali yang mengajak bersedekah, berbuat baik dan mendamaikan org-org yang berselisih

Prinsip mendamaikan ini sepanjang sejarah manusia selalu bernilai keluhuran bagi seseorang yang mengupayakannya. Siapapun dan apapun latar belakang orang itu. Inilah nilai insaniah yang sangat tinggi derajatnya.

Semoga kita dapat berperan sebagai para pendamai dari perselisihan yang ada di tengah-tengah kita. amiiin. (ISR)

والله اعلم وصباح النور

The post GORESAN HATI: Damaikan Konflik, Dapatkan Pahala Sedekah Seperti ini appeared first on MUI Sul Sel.

Gelisah Keberagamaan
Oleh: H.M Soffa Ihsan
Pengurus MUI Pusat
Wakil LBM PWNU DKI
Marbot Rumah Daulat Buku (Rudalku)

Bagi yang sering menatapi medsos terutama youtube mungkin akan terpancal gelisah. Apa pasal? Tampaknya saat ini masih saja muncul di kalangan sekelompok muslim yang mengungkit-ungkit soal perbedaan ibadah (furu’iyah). Pernah terjadi perdebatan yang menyangkut hukum seperti tahlilan, istighotsah, doa untuk si mayat, dan lainnya. Mereka menuding praktik-praktik ibadah tersebut sebagai bid’ah. Bahkan pula ada ustadz yang dengan lantangnya menuding-nuding bahwa banyak pesantren di negeri ini yang mengajarkan kesyirikan. Ada posting yang ditujukan pada sebuah pesantren besar di Jawa Timur yang dibawahnya ditulis “bertahun-tahun mondok, begitu keluar hanya menyebarkan bid’ah”.

Itu sungguh mencemaskan. Padahal persoalan yang muncul itu sudah lama menjadi perdebatan klasik. Dalam kitab-kitab kuning, sudah sekian lama dalam bahasan fikih terhampar perdebatan tersebut. Contohnya, soal doa untuk si mayat, apakah sampai atau tidak. Ibnu Taymiyah, misalnya, membolehkannya. Sementara itu, mazhab Syafi’i tidak membolehkan.

Soal salat Tarawih pun sudah lama nian menimbulkan perbedaan dari segi jumlah rakaat hingga masalah dalil otoritatifnya. Bagi Syiah, salat Tarawih bahkan dipandang tidak memiliki dasar yang sahih. Sebab, Tarawih dipandang Syiah sebagai hasil kreasi Umar bin Khatthab, sedangkan mereka hanya mau mengambil dalil dari Ali. Semua itu disikapi para ulama sekarang (khalaf), yang tawasuth, sebagai perbedaan pendapat yang wajar-wajar saja.

Tapi, tidak demikian buat kalangan muslim puritan/Salafi yang kini tengah menebar pahamnya di negeri kita. Tampaknya, negeri kita sedang ”panen” kelompok puritan yang hobi berdebat hingga masuk ke desa-desa. Dalam setiap pengajiannya, mereka meneriakkan sesatnya ibadah oleh banyak umat Islam. Tak jarang, mereka langsung menelunjukkan jarinya pada tradisi ibadah kelompok lain. Di beberapa daerah, bahkan telah melahirkan konflik. Ada kasus seorang makmun sholat subuh yang memukulimam karena sang imam melafalkan qunut. Yang lebih tragis, ada seseorang yang mencederai dengan senjata tajam seorang kyai di sebuah pesantren. Alasannya orang kalap tersebut karena sang kyai dan pesantrennya itu sarang bid’ah sehingga dipandang sesat. Bukankah ini bentuk ‘kriminalisasi’ terhadap sosok kyai dan dalam hal ibadah?

Fenomena tersebut, tampaknya, berseturut dengan bangkitnya keinginan sekelompok umat Islam untuk mewujudkan pemurnian serta penegakan syariat. Memang, tidak semua memahami ‘’syariat” sebagai semata keharusan berdirinya negara Islam. Ada pula pemahaman yang mengarah pada puritanisme, khususnya dalam soal ibadah.

Arus reformasi dan demokratisasi yang didukung dengan era digital saat ini telah mengilhami kebebasan untuk mendiskusikan wacana keagamaan yang selama ini mungkin terkungkung. Hal itu tidak hanya terjadi dalam hal penerapan yang bersifat teknis, tapi juga dalam mengungkap dimensi yang hilang dalam wacana syariat Islam. Di sini pula, terdapat ruang yang lebar untuk memahami kembali syariat Islam yang selama ini hanya identik dengan istilah ”penerapan dan formalisasi” (tathbiq).

Masyarakat Tamaddun

Dari perspektif akidah, Islam memperkenalkan konsep keesaan Tuhan. Hal itu dimulai dari keberadaan Nabi Muhammad di Makkah, di tengah masyarakat yang menganut paganisme. Selama 13 tahun, Nabi Muhammad bersosialisasi di Makkah dengan menawarkan prinsip teologi la ilaha illa Allah.

Di samping secara teologis, bermakna penegasan tidak ada Tuhan yang absolut kecuali Allah, pernyataan keimanan itu juga berdampak sosial politik. Yaitu, manusia dibangun atas dasar kebersamaan, kebebasan, dan persamaan derajat (al-musawah bain al-nas).

Nabi Muhammad lalu hijrah ke Yatsrib. Ia dinamakan Yastrib karena yang pertama datang dan membangun kota tersebut adalah seseorang yang bernama Yastrib ibn Laudz ibn Sam ibn Nuh. Masyarakat Kota Yatsrib cukup beragam. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu, yaitu Suku Aus, Khazraj, Qainuqa’, Quraidlah, dan Bani Nadhir.

Penduduknya pun menganut beragam agama, yaitu Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam, terdapat dua kelompok, yaitu kaum imigran (Muhajirin) dan warga asli (Anshar).

Pola interaksi yang dibangun Islam sejak awal mengedepankan pola ”uswah hasanah”. Yakni, berlambar moralitas dan contoh teladan yang baik. Pendekatan moralitas itu menuntut umat Islam untuk selalu menjadi ”uswah” atau teladan yang baik bagi lingkungan sekitarnya.

Tak heran, sejak awal eksistensinya di Makkah, umat Islam sudah akomodatif dan kreatif. Metode itu bersifat ‘’soft power” yang menjunjung tinggi keteladanan, akhlak, pembelaan terhadap kaum duafa, serta penegakan HAM. Praksis dakwah Islam tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan akhlak (itmam al-khuluq).

Pada masa Nabi Muhammad, syariat menampilkan dua aspek dalam dirinya, yaitu aspek eksoteris dan esoteris. Sisi eksoteris syariat Islam, seperti kewajiban puasa, zakat, atau haji, baru sempurna ketika kondisi sosial politik serta ekonomi masyarakat Madinah sudah sampai ke situasi stabil.

Dari kondisi plural itu, lahirlah ”Negara Madinah”. Konsep Negara Madinah tertuang dalam al-Shahifah (Piagam Madinah) yang mengandung nilai universalitas. Yakni, keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Di sini, tidak ditemukan teks-teks yang menunjukkan superioritas simbol-simbol Islam seperti kata ”Islam”, ”ayat Alquran”, atau ‘’syariat Islam”. Kota Yatsrib pun berganti nama menjadi Madinah yang berasal dari kata ”tamaddun” yang berarti ”peradaban”. Maksudnya, kota atau negara yang mencita-citakan tatanan masyarakat berperadaban. Untuk mewujudkannya, Nabi Muhammad mengembangkan konsep ukhuwah madaniyah. Yakni, komitmen bersama untuk hidup dalam sebuah negeri yang berperadaban.

Melalui pengalaman Nabi Muhammad di Madinah itu, syariat Islam lebih bermakna sebagai upaya untuk saling menghormati dan menghargai, tolong-menolong, cinta tanah air, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dalam Alquran, tidak kita jumpai kata-kata ”umat Islam”. Apalagi kata-kata ”negara Islam”. AlQuran memerintahkan untuk membangun ”ummatan wasathan” dan ”khoiru ummah”.

Ada lagi aspek hadlarah (kebudayaan) dan tsaqafah (peradaban) yang mengarusutamakan aspek ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka, di sini berlaku Islam sebagai ”din al-’ilm wa al-tsaqafah”. Islam tidak hanya berputar-putar pada persoalan akidah dan syariah yang selama ini sering diperdebatkan dan bahkan menghasilkan tindakan puritanisme, radikalisme agama, serta terorisme.

Dalam aspek ini, Islam mengajari kita bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kreatif dan produktif. Ketika Islam membangun peradaban di wilayah yang dulu dikenal dengan Andalusia (Spanyol), sejarah menorehkan tinta emas tentang pencapaian-pencapaian yang diraih para ulama dan cendekiawan dari berbagai kalangan penganut agama.

Jelaslah, tsaqafah dan hadlarah akan terbangun dari manusia-manusia yang aktif dan produktif. Di situlah hikmah manusia diciptakan. Dia akan belajar, mencari, dan memetik pelajaran serta kebenaran dari mana pun asalnya. Dua aspek itu kerap dilupakan sehingga membuat umat Islam tertinggal dalam kompetisi membangun peradaban dewasa ini. Umat Islam masih lebih senang berkelahi dalam urusan perbedaan ibadah.

Kini saatnya membangun masyarakat tamaddun. Yaitu, masyarakat yang berperadaban luhur dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Masyarakat yang berliterasi tinggi dan memiliki pola pikir dan sikap saintifik. Demikian pula, dalam hal keadilan sosial yang seyogyanya menjadi jihad umat Islam. Adanya kegeraman kelompok muslim puritan terhadap tradisi ibadah sebagian muslim lainnya, sehingga kemudian mereka mengampanyekan pahamnya secara militan, bukankah justru akan menimbulkan konflik sesama muslim?

Sejatinya, syariat akan membentangkan inovasi keilmuan serta transformasi sosial bagi penggiatan terhadap perwujudan kecerdasan ,keadilan dan kesejahteraan sosial yang berarti membangun masyarakat tamaddun.

JAKARTA — Pakar Ekonomi Syariah, Adiwarman A. Karim memaparkan seputar sistem pembiayaan hingga keunggulan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dibandingkan dengan Bank Umum.

“Banyak sekali jenis pembiayaan yang ada di BPRS. Pembiayaan tersebut meliputi yang bersifat konsumtif maupun produktif,” jelas Adiwarman saat diwawancarai oleh MUIDigital dalam Workshop Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DSN MUI ke-7, di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Selasa (27/9/2022).

Adiwarman menyampaika, dibandingkan dengan Bank Umum, BPRS berperan banyak dalam wilayah sektor yang lebih kecil. Hal ini disebabkan, BPRS merupakan pemain lokal yang lebih mengetahui karakter masyarakat di daerah yang dikuasainya.

Di samping itu, sistem pembiayaan yang lebih melokal, Wakil Ketua BPH DSN MUI juga tersebut menuturkan pembiayaan usaha dari BPRS cenderung bagi yang sifatnya jangka pendek, umumnya berjangka 3 tahunan.

Adapun pendanaan untuk jangka panjang, misalnya berjangka 10 hingga 15 tahunan, menurut Adiwarman BPRS tidak mengambil peran di dalamnya. Ini dikarenakan, perputaran uang jangka panjang cenderung lambat dibanding dengan jangka pendek.

“Berdasarkan sistem pembiayaan tersebut, terdapat tiga keunggulan yang dimiliki oleh BPRS dibandingkan Bank Umum,” katanya.

Tiga keunggulan tersebut yaitu BPRS lebih lincah, lebih paham tentang kondisi di daerahnya, dan jangkauan pengawasannya lebih kecil. Dengan 3 keunggulan itu memungkinkan kinerjanya lebih optimal.

Pakar Ekonomi Syariah tersebut juga mengingatkan, apabila ada pembiayaan bermasalah di BPRS, maka penyelesaiannya jauh lebih mudah dibanding Bank Umum.

Penjelasan Adiwarman, saat ada masalah pembiayaan, pihak BPRS tidak menggunakan jalur hukum yang rumit seperti Bank Umum.

Hal tersebut disebabkan pendekatan dan jalinan hubungan sosial pihak BPRS lebih intens kepada masyarakat. Selain itu, tidak adanya sistem mutasi petugas, membuat pembiayaan bermasalah dapat lebih mudah diselesaikan.

(Isyatami Aulia/Angga)