JAKARTA— Sejumlah pekerja seni atau artis bersilaturahim ke kantor MUI membahas perkembangan seni dan budaya Islam di Indonesia terkini. Dua di antaranya yang cukup terkenal adalah novelis Islami Helvy Tiana Rosa, musisi Dwiki Dharmawan, dan artis Arie Untung.

Kedatangan beberapa artis tersebut bertujuan mendukung persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Multaqot Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI.

Dalam kesempatan itu, Helvy menyampaikan bahwa artis perlu saling mendukung satu sama lain dan memanfaatkan Lembaga Seni dan Budaya Islam untuk bersinergi dengan berbagai pihak. Menurutnya, MUI adalah rumah bersama untuk menjembatani semua itu.

“Ini rumah umat Islam dan tidak perlu ada yang takut. Ulama kita di sini ramah-ramah, ” ungkapnya di Aula Buya Hamka Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (27/07).

Elvi mencontohkan, setiap karya film Islam harus mendapatkan dukungan termasuk karya garapan dari artis dan LSBPI perlu mendapatkan perhatian umat.

“Kita perlu menumbuhkan lagi kesenian Islam di daerah masing-masing dan LSBPI harus mendorongnya, ” ungkapnya.

Dwiki Dharmawan mengatakan, seni merupakan bahasa universal sehingga cakupannya sangat luas. Maka perlu ada upaya menyatukan berbagai potensi yang ada. Dia menyatakan siap untuk mengkoordinasi kolaborasi berbagai seniman Islam.

“Saya merasa sangat bersemangat, potensi yang ada betul-betul sesuatu yang besar dari segi sastra, kaligrafi, film, musik, dan lain sebagainya, ” ujar musisi pendiri grup jazz legendaris Krakatau itu.

Sementara itu, artis Arie Untung, menyampaikan bersyukur bisa bersilaturahim dengan pimpinan MUI. Dia memiliki kelompok artis yang tergabung dalam kajian Muda, Sakinah, dan Wa Rahmah (Musyawarah).

Dia mengamini apa yang disampaikan Dwiki Darmawan. Menurutnya, umat Islam memiliki kekuatan namun belum terkoordinasi dengan baik. Dia melihat bahasa dunia seni Islam perlu semakin berani menunjukkan jati dirinya.

Dia mencontohkan, saat menyelenggarakan Hijrah Fest pada 2018 ada 30.000 jamaah yang hadir dan ekonomi yang dihasilkan pada acara tersebut mencapai 28 milyar rupiah. Dari kegiatan tersebut, dia juga berhasil mengumpulkan sebesar 1,8 milyar untuk korban gempa di Palu.

“Saya menyaksikan bahwa potensi umat ini ada dan besar sekali. Tinggal bagaimana kita saling bergandengan tangan. Saat ini waktunya bersanding bukan bersaing, ” ungkap dia.

Ari memperkirakan, dengan bahasa seni, apa yang nanti dicapai oleh LSBPI MUI akan semakin maksimal. Dibandingkan menggunakan diksi “kajian”, maka akan lebih besar lagi gaungnya jika menggunakan diksi “seni”.

Para artis dan seniman tersebut bersilaturahim ke MUI bertemu dengan Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Ketua MUI Bidang LSBPI Ajengan Jeje Zaenuddin. Mereka juga bertemu beberapa pengurus LSBPI MUI seperti Erick Yusuf, Dedi Komang, Ade Jigo, serta Nur Khamim. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

Post Views: 264

JAKARTA–Peserta dan makalah Annual Confrence on Fatwa Studies (ACFS) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) keenam meningkat tajam.

Kegiatan ACFS yang menjadi rangkaian dari Milad ke-47 MUI ini digelar sejak 26-28 Juli 2022.

“Sudah berjalan dengan sukses dan kita gembira bahwa peserta yang hadir meningkat baik dari sehi pengiriman makalah maupun hasil dari seleksi yang dilaksanakan,” kata Ketua Pelaksana ACFS keenam, Adnan Harahap, Kamis (28/7).

Dikatakan Adnan, dibandingkan dari ACFS kelima pada 2021 lalu, yang hanya ada 70 makalah. ACFS keenam meningkat secara tajam mencapai 113 makalah dari 143 peneliti.

Adnan mengungkapkan, peserta ACFS keenam ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan ada yang berasal dari luar negeri.

Selain itu, Adnan menilai salah satu yang membuat ACFS keenam ini lebih baik, karena pada saat sidang pleno menampilkan para pakar. Yakni: Prof Jimly Asshiddiqie dan Dr. Wahiduddin Adams.

“(Mereka) memberikan pokok-pokok pikiran yang sangat bermanfaat untuk perkembangan, baik secara khusus komisi fatwa dan DSN MUI,”ungkapnya.

Adnan menambahkan, pihaknya akan mencoba terobosan baru dalam rangka reformulasi keberadaan dan kedudukan MUI di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Adnan mengungkapkan bahwa pihaknya akan merancang kegiatan ACFS kedepan untuk lebih baik lagi dengan melibatkan lebih banyak dan lebih luas para peneliti di bidang fatwa.

“Sehingga, kita harapkan pelaksanaanya akan meningkat dari tingkat nasional, kemungkinan menjadi regional maupun internasional,”tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Mifathul Huda mengatakan, ACFS keenam ini memiliki 4 sub tema makalah.

Keempat 4 sub tema tersebut yaitu tentang metodologi dan kelembagaan fatwa, fatwa tentang akidah dan ibadah, fatwa tentang sosial kemasyarakatan dan produk halal, dan fatwa-fatwa MUI tentang ekonomi syariah.

Kiai Miftah menjelaskan, dari 113 makalah yang dikirimkan oleh para peneliti. Terdapat 50 makalah yang terpilih dan diundang untuk dipresentasikan.

“Makalah yang dipresentasikan ditanggapi oleh pengutus MUI. Tanggapan tersebut menjadi masukan untuk perbaikan makalah. Makalah-makalah tersebut nanti diterbitkan,”ujarnya.

ACFS keenam ini digelar dengan mengusung tema “Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial” ini digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

“Kritik dan masukan dari peneliti menjadi evaluasi perbaikan komisi fatwa. Baik secara kelembagaan dan metodologi, serta sosialisasi fatwa,”pungkasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 272

JAKARTA–Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI menggelar silaturahim dengan sejumlah artis untuk membahas pengembangan seni budaya Islam di Indonesia. Pada kesempatan itu, Waketum MUI, Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa MUI bertugas menjaga umat agar seni tidak menyimpang dari syara.

“Dalam kesimpulan saya, tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak ada tuntunannya, kalau dalam Islam ada tuntunannya,” paparnya di Aula Buya Hamka Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

Namun, Buya Anwar menyayangkan pada akhir-akhir ini hanya aspek politik yang menonjol, sementara aspek ekonomi Islam lemah.

Padahal, kata dia, ekonomi dan seni merupakan sebuah industri yang tidak bisa dipisahkan, karena menurutnya semua orang menyukai seni.

Dengan demikian, ujar Buya, tidak pas jika keindahan seni budaya hari ini terusik hal-hal secara syar’i. Inilah tugas MUI untuk menjaga umat agar seni tidak menyimpang dari syara.

“Bagaimana caranya supaya umat ini tidak menyimpang, silakan mengembangkan creativity tapi yang dibolehkan syara,”,ujarnya.

Buya Anwar juga mengapresiasi anak-anak Indonesia yang dinilai hebat dalam mengembangkan seni budaya.

“Kenapa anak-anak yang hebat tidak kita bantu fasilitasi untuk bisa tampil?,”tegasnya.

Selain itu, Buya Anwar juga menegaskan jangan sampai ada kegiatan seni yang menyimpang dari agama.

“Soal Citayam Fashion Week, saya tidak bisa menyalahkan, saya menghimbau agar orang tua dan masyarakat bisa mengoreksi diri, supaya ke depan, Citayam Fashion Week religius,”harapnya.

Buya Anwar juga menyesalkan Citayam Fashion Week yang ternyata dimanfaatkan oleh kalangan LGBT.

“LGBT bukan HAM, karena merugikan banyak orang lain, tidak memberikan kemaslahatan. Saya meminta kawan-kawan yang bergerak di seni budaya juga bertanggung jawab untuk generasi di masa depan,”kata dia.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam, Kiai Jeje Zaenuddin, mengatakan dengan kesempurnaan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, seni seharusnya tidak hanya indah namun juga terarah.

Kiai Jeje juga menyampaikan bahwa seni budaya bersifat universal sehingga menjadi pintu masuk seluruh pintu dari sekat-sekat peradaban.

“Kita diingatkan silsilah nenek moyang kita, Adam Hawa, keanekaragaman, dari perbedaan diarahkan menjadi ta’aruf, maka keanekaragaman yang luas, ada pintu perekatnya, salah satunya adalah kesenian,”ujarnya.

Pada tahun 2023, kata Kiai, akan diadakan kongres seni budaya. Maka forum seperti ini dibutuhkan sebagai salah satu bentuk realisasi.

Pada kesempatan yang sama, Kiai Jeje juga menyatakan bahwa dalam lingkup kecil, seperti TV MUI, penampilan seni budaya pun masih kosong, dan kekosongan ini harus diisi.

“Sehingga penonton TV MUI, tidak hanya tentang tausiyah, tetapi juga seni budaya,”paparnya.

Dalam kegiatan silaturahim ini, hadir sejumlah pekerja seni alias artis di antaranya Erick Yusuf, Helvy Tiana Rosa, Dwiki Dawarman, Arie Untung dan lainnya.

(Ilham Fikri/Angga)

Post Views: 324

JAKARTA — Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Wahiduddin Adams menyampaikan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia berikan pengaruh terhadap pembaharuan hukum Nasional.

Hal ini disampaikannya dalam pleno yang bertajuk “Fatwa MUI, Perubahan Hukum Nasional, dan Dinamika Sosial Kontemporer”. Sesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies, Rabu (27/07).

“Diperlukan langkah konkret yang lebih luas, guna meningkatkan peran fatwa ulama terkait dengan taqnin dan pembaharuan hukum nasional,” tutur Wadiduddin yang juga merupakan Dewan Penasehat Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI.

Wahiduddin menjelaskan, fatwa MUI yang telah masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan yang mengikat masyarakat secara umum. Selain itu, berkonsekuensi sanksi di dalamnya. Hal ini dikarenakan peraturan yang ditulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut, dia menyebut kan bahwa fatwa MUI yang mempengaruhi peraturan nasional termasuk dalam hierarki nomenklatur peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati.

“Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan bahan-bahan hukum yang konvensional, sebagaimana yang telah kita ketahui ada hukum adat, hukum warisan kolonial, hukum barat, hingga hukum Islam,” katanya.

Wahiduddin menilai, MUI sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan badan hukum perkumpulan, dapat memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui fatwa, khususnya untuk peraturan yang substansinya masih berkaitan dengan hukum Islam.

Di samping itu, dia mengingatkan bahwa fatwa MUI mulai masuk dalam arus perundang-undangan nasional yaitu ketika lahirnya undang-undang Perseroan terbatas (PT) di tahun 2007.

Wahiduddin menjelaskan bahwa peraturan perseroan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah tersebut sebagai cikal bakal dibentuknya Dewan Syariah berdasarkan rekomendasi dari MUI.

“Banyak fatwa MUI yang telah dituangkan dalam perundang-undangan nasional, ini tetap harus kita kawal hingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan mampu memberikan maslahat dalam lingkup nasional secara menyeluruh,” pungkasnya. (Isyatami Aulia/Angga)

Post Views: 286

JAKARTA—Kegiatan launching Lembaga Wakaf, Infak, Zakat, dan Sedekah Pesantren (Wizstren) digelar dalam salah satu rangkaian Milad yang ke-47 MUI.
Peluncuran lembaga amil zakat itu diawali dengan penyerahan SK izin operasional kelembagaan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kepada Ketua Wizstren, KH Hasib Wahab Chasbullah.

Menurut Kiai Hasib, lembaga Wizstren lahir di bawah naungan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren). Tujuannya adalah untuk menghimpun dana sosial dari umat yang kemudian ditransformasikan untuk kebutuhan pesantren.

“Kita buktikan kepada bangsa bahwa pesantren sejak hari ini kita deklarasikan punya lembaga untuk menghimpun dana sosial berakala nasional,” kata Kiai Hasib dalam acara peluncuran Wizstren di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/07/2022).

Dia menyadari, tidak semua pesantren mandiri secara ekonomi dan manajemen bisnis, dari 326 ribu pesantren yang tercatat dan tersebar di seluruh Indonesia, ada beberapa di antaranya membutuhkan bantuan dan dorongan dana pengelolaan.

“Mudah-mudahan dengan ini, kekayaan dari orang-orang yang kita himpun bisa kita transformasikan untuk lembaga pesantren yang jelas kepentingannya untuk umat,” harap dia.

Di samping itu, menurut Menag Yaqut, pengelolaan ekonomi pesantren secara mandiri tidaklah mudah. Banyak disaksikan, kata dia, bagaimana alokasi dana lembaga filantropi dari hasil himpunan dana masyarakat tidak tepat sasaran dan tidak sesuai seperti yang diamanahkan.

Untuk itu, Menag Yaqut berharap Wizstren bisa berkomitmen untuk amanah sebagai lembaga filantropi Islam dalam hal mengelola dana kepesantrenan secara profesional.

“Kami harap Wizstren mampu memberikan solusi jangka panjang untuk dana filantropi Islam yang benar-benar amanah,” harapnya.
( AFahrur Rozi, ed: Nashih)
 

Post Views: 523

JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin di hari Milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengajak lembaga ulama ini untuk meningkatkan peran sebagai khadimul ummah, pelayan bagi umat.

“Seperti sering saya katakan, kita juga harus meningkatkan peran sebagai khadimul ummah itu, terutama dalam himayatul ummah, menjaga umat,” ungkap Kiai Ma’ruf saat memberikan amanah dalam malam puncak Milad MUI ke-47, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa malam (26/07/2022).

Dalam ajakan tersebut setidaknya ada tiga peran utama yang disampaikan Ketua Umum MUI 2015-2019 tersebut.

Pertama, MUI harus meningkatkan perlindungan bagi umat. Yakni melindungi umat dari akidah dan pemikiran menyimpang. Terutama dari pemikiran yang tidak moderat.

Kemudian melindungi umat dari minuman dan makanan yang tidak halal. MUI juga harus melindungi umat dari muamalah transaksi publik yang tidak sesuai syariat.

“Oleh karena itu, saya minta ada af’aal himaiyyah, af’aal wiqaiyyah, kerja-kerja perlindungan terus ditingkatkan dalam rangka melindungi umat ini,” terang Kiai Ma’ruf.

Kedua, MUI harus meningkatkan taqwiyyatul ummah, penguatan umat supaya umat Indonesia menjadi umat yang kuat.

Menurut Kiai Ma’ruf, sebenarnya Indonesia adalah negeri makmur, banyak anugerah Allah berupa kekayaan alam yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negeri orang lain.

Masalahnya, Indonesia kekurangan penghubung yang dapat mengoneksikan antara permintaan konsumen dalam dan luar negeri dengan petani.

“Jadi kita kekurangan hamzah washal, off taker-off taker (para penghubung) yang bisa menyerap produk-produk pertanian perkebunan rakyat yang kemudian diolah, kemudian dicarikan pasarnya baik di dalam negeri mau pun luar (negeri).” tegasnya.

Dan ketiga, MUI harus meningkatkan peran dalam menyatukan umat. Caranya adalah MUI harus menghidupkan kembali Forum Ukhuwah Islamiyah serta mengesampingkan ego dan fanatisme kelompok.

“Kita ini, bagaimana dalam bermujahadah, bersungguh-sungguh menyatukan umat ini. Oleh karena itu, saya minta Forum Ukhuwah Islamiyah dihidupkan kembali,” kata dia.

Terakhir, Kiai Ma’ruf berujar, “Tidak dikhawatirkan perbedaan kelompok itu, yang dikhawatirkan adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali, nah ini, kalau bicara soal nafsu, sulit menyatukannya,”.

(Ilham Fikri/Angga)

Post Views: 261

JAKARTA–Pada momen Milad ke-47, Wakil Ketua Umun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermada mengajak umat Islam untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batik sebagai bangsa yang religius.

“Saya mengajak kepada umat Islam dan umat beragama untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batik,” kata Buya Basri saat sambutan puncak perayaan Milad ke-47 MUI, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022) malam WIB.

Buya Basri mengatakan, Indonesia sebagai negara yang religius sejak ratusan tahun yang lalu, harus terus dipertahankan.

Apalagi, ungkap Buya Basri, di tengah serbuan budaya asing yang ingin merusak sendi-sendi ajaran agama dan ingin bangsa Indonesia menjadi sekuler dan liberal.

“Terkait dengan itu, MUI mendorong pemerintah membuat aturan yang lebih kuat dan tinggi untuk mengatur kehidupan umat beragama yang majemuk ini,” tegasnya.

Aturan tersebut, kata Buya Basri, termasuk mengenai pendirian rumah ibadah dan larangan menyebarkan agama kepada masyarakat yang telah memeluk agamanya.

Buya Basri Bermada menyoroti sosok KH Maruf Amin sebagai arsitektur terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024.

Wapres RI KH Maruf Amin sendiri hadir di acara Milad Ke-47 MUI mewakili Presiden Joko Widodo karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan beberapa negara kawasan Asia Timur lainnya.

Untuk mencapainya, Buya Basri mengatakan, MUI sangat memahami besarnya tantangan untuk mewujudkan cita-cita dan program pemerintah tersebut.

Oleh karenanya, pada momen Milad ke-47, MUI mendorong agar kerja sama, kolaborasi dan kerja keras semua pihak yang terkait dengan halal dapat ditingkatkan peranannya.

“Terkait dengan hal ini, MUI siap memberikan yang terbaik semua potensi dan kemampuan untuk menjadi bagian dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia 2024,” tuturnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 271

JAKARTA — Ketua Bidang Fatwa MUI, KH. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa salah satu khittah lahirnya Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa (mufti) bagi masyarakat.

“Salah satu khittah lahirnya Majelis Ulama Indonesia adalah khittatul ifta’, khittah menjalankan tugas fungsi pemfatwaan, ” kata dia di acara pembukaan 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS), di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/07/2022). ACFS merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan Milad MUI ke-47.

Dia menjelaskan bahwa dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI.

Lima fungsi itu antara lain sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), sebagai pemberi fatwa (mufti), sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah), sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, dan sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar.

Lebih lanjut, kata Kiai Niam, dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi fatwa, MUI berperan menguatkan dan memperkokoh keputusan pemerintah yang dianggap sesuai dan sejalan dengan perintah keagamaan.

Sebaliknya, ketika ada putusan yang dianggap menyimpang dari aturan agama, tambah dia, fatwa MUI hadir untuk meluruskan sekaligus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kiai Niam berharap acara bertajuk “Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial” ini, menjadi momentum bagi publik untuk mengkritik dan memberi masukan serta saran bagi pimpinan dan anggota komisi fatwa MUI dalam rangka muhasabah dan memperbaiki diri.

Disamping itu, Kiai Niam juga menghimbau kepada peserta agar memanfaatkan acara ini secara optimal sebagai ajang silaturahim dan silatulfikri sekaligus mengoptimalkan fungsi fatwa menuju arah lebih baik terhadap perubahan sosial kita.

“Ini sebagai salah satu momentum silaturahim secara fisik ketemu hari ini, dilanjutkan dengan silatulfikri ketemu ide dan gagasan”, ujarnya. (Ilham Fikri Ma’arif/Azhar)

Post Views: 241

JAKARTA—Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, membuka acara Konferensi Studi Fatwa MUI dan menyampaikan tiga hal yang menjadi aspek dasar dalam mengkaji dan menghasilkan fatwa. Kiai Marsudi juga memaparkan bagaimana fatwa yang semula produk kajian agama lama kelamaan berubah menjadi budaya di masyarakat.

“Fatwa itu minimal melakukan, menginisiasi, dan membumikan tiga hal, ” ungkap Kiai Marsudi dalam Pembukaan 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/07).

Yang pertama, kata dia, al-Jam’u baina ats-Tsabat wa at-Tathawwur. Yaitu bagaimana menyatukan hukum yang tetap dengan permasalahan yang terus berkembang dan berubah setiap saat.

Maka dari itu, lanjutnya, dibutuhkan ijtihad-ijtihad yang selanjutnya akan menghasilkan fatwa. Lalu dari fatwa menjadi nizam (peraturan). Mulai dari nizam dalam masyarakat sosial hingga nizam qanuni (undang-undang).

Kemudian Kiai Marsudi menyebutkan, yang kedua, al-Jam’u baina Maslahataini (Maslahatul ‘Aammah wa Maslahatul Khassah). Yaitu bagaimana menyatukan dua kemaslahatan, kemaslahatan publik yang mayoritas dikendalikan oleh pemerintah, dengan kemaslahatan individu.

Lalu yang ketiga, lanjut dia, al-Jam’u baina Hajatil Madiyah wa Hajatir Ruhiyah. Yaitu bagaimana menyatukan antara kebutuhan materi dengan kebutuhan ruhani.

Kiai Marsudi juga menjelaskan bahwa ketika fatwa sudah menjadi hukum, lalu hukum tersebut dijalankan oleh semua orang, maka lama-kelamaan akan menjadi budaya. Inilah maksud dari membumikan fatwa.

“Ketika sudah menjadi fatwa, jadi hukum, lalu dijalankan, maka akhirnya akan menjadi budaya. Kalo sudah menjadi budaya maka akan menjadi kebiasaan, ketika tidak dilaksanakan maka seakan ada sesuatu yang hilang, “kata Kiai Marsudi.

Dalam kegiatan yang menjadi rankaian Milad MUI ke-47 itu, Kiai Marsudi berharap, para penulis dan peneliti akan menghasilkan naqd (kritik yang membangun) bukan hiqd (kebencian). (Shafira Amalia/Azhar)

Post Views: 332

JAKARTA— Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengigatkan umat untuk bersiap menghadapi berbagai krisis yang kemungkinan akan melanda dunia. Krisis tersebut selain karena Covid-19 di beberapa negara yang belum melandai juga karena perang Rusia dan Ukraina.

“Hari ini dunia dalam keadaan mendapatkan tantangan, yang paling besar itu akibat perang Ukraina dan Rusia. Kita harus memastikan diri siap menghadapi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan, ” ungkap Kiai Ma’ruf saat memberikan amanah dalam malam puncak Milad MUI ke-47 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/07) malam.

Dikatakannya, MUI bisa berpartisipasi untuk mengimbau masyarakat tetap bersabar dan hati-hati dengan tetap melakukan persiapan matang.

“Agama menyuruh kita untuk selalu prepare menghadapi masalah seperti ini. Syaikh Nawawi mengatakan, bersiap-siaplah kamu menghadapi serangan musuh, ” ungkapnya.

Faktor geopolitik yang mengancam ini sebelumnya juga sudah pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Dia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada krisis energi, pangan, dan keuangan yang melanda.

Kiai Ma’ruf mengatakan, jika diibaratkan manusia, MUI dengan usianya yang ke-47 maka sudah bisa dikatakan matang. Kematangan seorang manusia biasanya muncul saat menginjak usia 40 tahun.

Dengan usia yang matang ini, Kiai Ma’ruf berharap, MUI bisa ikut serta mengantisipasi kemungkinan krisis ini nantinya. Momen krisis tersebut juga bisa menjadi ujian MUI memperkokoh visinya sebagai khodimul ummah atau pelayan umat dan shodiqul hukumah atau mitra pemerintah.

“Menjadi kewajiban MUI, sebagai mitra pemerintah dan pelayan umat, untuk ikut membantu mempersipakan kecukukan kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia, ” ujarnya. (Azhar)

Post Views: 286

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI mengucapkan selamat Milad ke-47 pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemenag berharap, MUI terus menjadi pengawal keberagaman umat.

“Semoga MUI terus menjadi pembimbing, pencerah dan pengawal keberagaman umat,”kata Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Fuad Nasar, dikutip dari Antara, Selasa (26/7).

Fuad mengatakan bahwa Kemenag menilai kehadiran MUI telah menjawab panggilan risalah dan sejarah bangsa Indonesia.

Fuad menjelaskan, panggilan risalah yang dimaksud yaitu dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan, serta merajut ukhuwah umat.

“Dan ukhuwah ulama selaku pemimpin umat dengan landasan nilai-nilai dan semangat Islam,” sambungnya.

Sementara panggilan sejarah, jelas Fuad, mengawal partisipasi dan tanggung jawab umat Islam, serta para ulama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fuad menegaskan, umat Islam dan para ulama memiliki andil yang sangat besar di masa lalu. Pada masa era post-kolonial, ungkap Fuad, bangsa Indonesia mewarisi tiga tantangan yaitu kemiskinan, perpecahan dan kebodohan.

Namun demikian, Fuad menilai, ketiga tantangan itu terus diselesaikan selama tujuh dekade terakhir meskipun belum dihilangkan secara total.

Menurutnya, peran dan kontribusi Ormas keagamaan termasuk MUI sangat diperhitungkan pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia.

“Peran dan kontribusi Ormas keagamaan khususnya dalam hal ini Ormas-ormas Islam, termasuk MUI, sangat diperhitungkan sebagai mitra pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik pada setiap masa selama agama tetap mengakar dalam jiwa bangsa,” demikian Fuad menyampaikan kesan pemerintah terhadap MUI.

(Sadam Al-Ghifary/Angga)

Post Views: 364

JAKARTA— Pendakwah sekaligus influencer media sosial, Habib Husein Ja’far Alhadar, mengajak dai dan daiyah menyampaikan dakwah melalui media sosial. Menurutnya, dakwah di media sosial sudah menjadi sebuah keharusan bukan lagi pilihan.

“Riset dari We are Social dan Hootsuite pada 2021 menyimpulkan bahwa 73 persen masyarakat Indonesia sudah tersambung internet. Artinya, tiga per empat orang Indonesia sudah memiliki akses koneksi digital, ” ungkap Habib Ja’far Selasa (26/07) dalam acara Silaturrahim Da’i dan Halaqah Dakwah Nasional MUI di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam kegiatan yang menjadi rangkaian Milad MUI ke-47 tersebut, Habib Ja’far menyampaikan, riset PPIM UIN Jakarta 2021 memprediksi 60 persen masyarakat saat ini belajar agama melalui media digital.

“Jadi, mereka belajaranya melalui media digital. Dulu itu muftinya mufti Johor, kalau sekarang itu mufti youtube yang digunakan mereka, ” ungkap dia dalam kegiatan bertajuk “Dakwah Merajut Kesatuan dan Kekuatan Umat dalam Kebinekaan” itu.

Dia menambahkan, dari tahun ke tahun, penggunaan media digital sebagai sarana belajar agama terus meningkat. Pada 2019, riset dari Al-Falah, menyebutkan bahwa keercayaan terhada media digital sebagai rujukan keilmuan dan keislaman masih ada urutan ketiga. Urutan pertama adalah ustadz kampung yang lokasinya berdekatan dan kedua adalah guru agama.

“Namun sekarang, sumber dari media digital sudah di nomor satu. Bagai anak muda, media digital digunakan untuk mengakses informasi dan mengetahui segala hal terkait agama, ” ujarnya.

Sosok yang setiap tayang diyoutube selalu ditonton jutaan kali ini menyampaikan, media digital begitu mudah mempengaruhi masyarakat. Orang Indonesia dalam rentang usia 18-34 tahun bisa menghabiskan 8 jam 50 menit di media digital. Karena itu, kebanyakan yang menjadi rujukan di media digital saat ini adalah yang populer bukan sekadar yang kompeten.

“Ini sangat berbahaya apabila mereka belajar agama tetapi dari sumber yang tidak tepat. Fatwa MUI bisa dengan mudah dikoreksi anak muda yang ngajinya belum apa-apa tapi pengikutnya jutaan. Itu membuat orang lebih mendengarkan dia, ” ujarnya.

Habib Jafar menekankan bahwa media digital berpotensi besar mempengaruhi pandangan banyak orang. Sehingga ia berharap para dai yang memiliki kompetensi dan otoritas keilmuan bisa mulai mengambil ceruk potensi ini.

“Bila ini dibiarkan, mereka akan mengalami degradasi pengetahuan dan bisa menjerumuskan kepada kesesatan,” ujarnya. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

Post Views: 439

JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan, para dai sebenarnya mufti karena beririsan langsung dengan masyarakat.

“Untuk memfatwakan tanya jawab dari masyarakat. Itu sebenarnya hakikatnya dari mufti,” kata dia di acara Silaturahim Dai dan Halaqah Dakwah Nasional dalam rangkaian Milad ke-47 MUI, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/7).

Untuk itu, Kiai Niam berharap, peran dai dapat mengefektifkan sosialisasi fatwa-fatwa MUI yang telah ditetapkan secara institusi.

Menurutnya, fatwa MUI sangatlah penting. Karena sejak awal didirikannya MUI adalah untuk memberikan panduan keagamaan bagi masyarakat dalam praktek keagamaannya.

“Dan memberikan panduan bagi ulil amri yang terkait dengan kemaslahatan umum,” ungkap kiai Niam.

Meskipun seringkali dicap sebagai stempel pemerintah, Kiai Niam mengaku bahwa itu bisa benar dan bisa juga tidak.

Hal ini karena ada 3 perspektif fatwa MUI yang berhadapan dengan porsi ulil amri.

Pertama, kata Kiai Niam, Fatwa MUI memberikan justifikasi atas rencana program dan kegiatan yang didalamnya ada unsur kemaslahatan dan bersesuaian dengan prinsip syariah.

“Biasanya di tengah masyarakat religius, intervensi publik porsi itu tidak cukup dengan hanya pendekatan struktural,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, dibutuhkan pendekatan kultural dan keagamaan untuk menjustifikasi sosialisasi dan implementasi.

Kiai Niam memberikan contoh seperti saat program Keluarga Berencana (KB) untuk kepentingan kesejahteraan penduduk.

Namun, diawal program KB tersebut dengan gelontoran dana yang besar, tetapi menggunakan pendekatan struktural, pada akhirnya program itu gagal.

Kiai Niam menambahkan, tetapi saat didekati dengan pendekatan keagamaan bagaimana memilih antara KB pemandulan dan pengaturan.

Dengan menetapkan fatwa bahwa pemandulan itu tidak diperkenankan oleh syariah, tetapi yang pengaturan itu diperbolehkan dengan catatan alat kontrasepsinya halal dan suci, serta pemasangannya dibenarkan secara syari, maka tidak butuh lama program KB sukses dijalankan.

Kedua, ungkap Kiai Niam, fatwa MUI berperan untuk mengingatkan atas porsi ulil amri yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari dan juga maslahat.

“Maka dalam hal ini, posisi fatwa sebagai mengingatkan. Itulah hakikat fungsi dan kedudukan MUI sebagai shodiqul hukumah,” jelasnya.

Kemudian yang ketiga, fatwa MUI akan mengisi ruang kosong ketika ada masalah yang hakikatnya membutuhkan panduan keagamaan untuk proses implementasinya.

“Tetapi ulil amri belum mengatur dan belum masuk. Padahal ini adalah tugas ulil amri karena masalah fikih ijmaiyah, maka MUI menetapkan fatwa sekaligus juga menginisiasi,” paparnya.

Kiai Niam memberikan contoh, hal itu seperti dakwah halal bagaimana masyarakat Muslim mengonsumsi yang halal.

“Pada saat ulil amri belum memberikan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi masyarakat Muslim untuk mengonsumsinya,” kata dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Nahdlah Depok Jawa Barat ini menjelaskan, MUI kemudian menginisiasinya dengan menetapkan seluruh produk harus diperiksa.

Pada saat itu, lanjut Kiai Niam, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan atau yang lebih dikenal LPPOM MUI untuk memeriksa produk.

“Itu bukan mandat negara, tetapi MUI mengambil peran yang seharusnya dijalankan oleh negara. Tetapi negara alpa dan absen, hingga muncul kesadaran,” paparnya. (Sadam Al-Ghifari/Angga)

Post Views: 289

JAKARTA—Peserta acara Silaturrahim Dai dan Halaqoh Dakwah Nasional mendeklarasikan diri sebagai Dai-Daiyah Nusantara yang berkomitmen untuk dakwah menyatukan dan memperkokoh umat dalam kebhinekaan.

Deklarasi itu mereka sampaikan secara bersama-sama seusai temu silaturrahim dan dialog dakwah di antara Dai-Daiyah di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/07/2022).

Mereka berdeklarasi senantiasa berpegang teguh terhadap beberapa poin penting yang tercantum dalam teks Deklarasi Dai dalam menjalankan amanah dakwah untuk umat.

Berikut beberapa poin deklarasi para Dai-Daiyah, di antaranya:

1. Akan mendakwahkan Islam ala ahlissunnah wal jamaah.
2. Akan selalu berdakwah untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat untuk tegaknya izzul Islam wal muslimin.
3. Akan berdakwah untuk merajut ukhuwwah Islamiyah, basyariyah dan wathoniyah.
4. Akan selalu berdakwah dengan mengedepankan sikap toleransi baik dalam internal umat Islam, dengan pemeluk agama lain dan dengan pemerintah.
5. Akan berdakwah untuk membangun kedewasaan umat dalam berpolitik, sehingga politik tidak menjadi sebab perpecahan umat dan perpecahan bangsa.
6. Senantiasa berdakwah menolak segala bentuk ekstrimisme, radikalisme dan terorisme baik verbal maupun fisik yang dapat menjadi sumber perpecahan dan konflik di kalangan sesama anak bangsa.
7. Siap berperan aktif dalam memberikan inspirasi, membina, dan memberikan teladan bagi umat.
8. Siap bersinerji dengan semua lembaga baik negeri maupun swasta demi terciptakan dakwah yang menyejukkan, mengedepankan akhlakul karimah dan uswah hasanah dalam rangka terciptanya keamanan, kenyamanan dan kedamaian serta kesejukan.
9. Berkomitmen berdakwah dengan pedoman dakwah Islam dan siap mendapat arahan dan bimbingan Majelis Ulama Indonesia.

(A Fahrur Rozi/Fakhruddin)

Post Views: 355