JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Australia National Imam Council (ANIC) hari ini. Isi nota kesepahaman tersebut menyangkut kerjasama pengembangan Islam di masa mendatang antara kedua belah pihak.

“MUI ingin penandatangan MoU ini terbatas pada masalah kerjasama di bidang ukhuwah Islamiyah, dakwah, pendidikan, kemudian saling kunjungan dan bidang penelitian bersama,” ungkap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH. Muhyiddin Junaidi, di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Selasa (12/11).

Kiai Muhyiddin menegaskan, kerjasama ini hanya terkait dengan tugas pokok dan fungsi MUI saja. Kerjasama dalam bidang halal tidak masuk dalam nota kesepahaman tersebut karena saat ini wewenang tersebut ada di Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

“Isi MoU sesuai dengan tugas-tugas pokok MUI dan tidak menyangkut masalah sertifikasi halal yang saat ini menjadi domain BPJPH” katanya.

Sementara itu, Presiden ANIC, Imam Shady Alsuleiman memaparkan bahwa kerjasama antara kedua belah pihak ini penting. Menurutnya, posisi Indonesia dan Australia yang berdekatan merupakan aspek yang harus dicermati. Hubungan muslim di kedua belah negara juga patut diperhatikan sehingga kerjasama semakin baik.

“Ini menjadi momen penting, khususnya bagi kedua belah pihak yaitu muslim Indonesia dan muslim Australia. Indonesia merupakan negara yang sangat dekat lokasinya dengan Australia, dua negara juga memiliki sejarah hubungan yang baik, dan terimakasih atas kerjasama ini,” kata dia.

Lebih jauh ia menambahkan: “Kami menunggu kerjasama selanjutnya untuk memajukan Islam dan dakwahnya, tidak hanya di Indonesia dan Australia, namun juga di seluruh dunia”.

ANIC sendiri merupakan Dewan Imam Nasional Australia. Di dalamnya terhimpun imam-imam dari berbagai negara bagian dan wilayah di Australia. (Azhar/Thobib)

YOGYAKARTA — Wakil Presiden Indonesia, KH Ma’ruf Amin dalam kunjungannya ke Yogyakarta dan Magelang menyempatkan diri mengunjungi Wakil Ketua Umum MUI Pusat Prof Yunahar Ilyas, Kamis (07/11) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta.

Saat mengunjungi Buya Yunahar, Kiai Ma’ruf mendoakan agar Buya Yunahar lekas mendapatkan kesembuhan sehingga bisa kembali aktif di MUI. Dia mengungkapkan bahwa sosok yang kerap disapa Prof Yun ini masih dibutuhkan oleh umat Islam saat ini.

Belakangan ini memang kondisi kesehatan Prof Yunahar sedang menurun lantaran penyakit ginjal yang dideritanya sejak Juni tahun ini.

Sekalipun kondisinya cenderung kurang baik, namun Prof Yunahar masih menyempatkan menghadiri Rakernas terakhir MUI periode ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat bulan lalu.

Kini, kondisi Prof Yunahar sudah berangsur-angsur membaik meskipun nanti akan menjalani transplantasi ginjal di RS dr Sardjito Yogyakarta.

Buya Yunahar seminggu dua kali menjalani cuci darah. Wajahnya tampak cerah Kamis sore ini karena baru saja menjalani cuci darah.

Sebelum mengunjungi Prof Yunahar, Kiai Ma’ruf sebelumnya meresmikan Rumah Sakit Umum Syubhanul Wathon di Tegalrejo, Magelang. Di Magelang, Kiai Ma’ruf juga mengunjungi Asrama Perguruan Islam dan Pondok Pesantren Darussalam. Di sana Kiai Ma’ruf bertemu dengan para Kiai.

Buya Yunahar tampak sumringah saat dikunjungi Wapres KH Ma’ruf Amin. Kedua tokoh itu berdialog lebih kurang 15 menit.

Buya Yunahar menjelaskan kalau dirinya telah lebih dari 10 hari menjalani rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Juru Bicara Wapres KH Masduki Baidowi mengungkapkanmateri dialognya adalah hal-hal yang ringan dengan bawaan santai dari masing-masing pihak. Buya Yunahar bahkan sedikit-sedikit tersenyum, sambil menjelaskan kalau dirinya di samping terkena gagal ginjal juga ada masalah paru-paru basah.

Prof Yunahar optimistis semua penyakitnya akan segera teratasi. Setelah paru-parunya membaik, di bulan Desember akan dilakukan cangkok ginjal.

“Ginjal ponakan saya sendiri yang akan saya pakai,” kata Buya Yunahar.

Setelah itu Buya Yunahar lantas mengenalkan satu persatu keluarganya pada wapres. Sebaliknya, wapres menjelaskan kegiatan perjalanannya selama sehari, ke Pesantren Tegalrejo, Magelang.

Di sana wapres bertemu para ulama NU di samping meresmikan RS Syibbanul Waton kerja sama antara PBNU, Lippo Group dan Pesantren Tegalrejo. Setelah itu wapres berkunjung ke Pesantren Watucongol, Muntilan, Magelang. Pimpinannya Kiai Aly Qoishor, yang dikenal juga sebagai guru spiritual masyarakat di sekitar sana.

Sebelum berpisah, wapres berdoa untuk kesembuhan Buya Yunahar Ilyas. Semua yang hadir mulai dari keluarga Buya Yunahar dan rombongan wapres, termasuk dua orang pimpinan RS PKU Muhammadiyah, mengamininya.

(Azhar/Din)

JAKARTA – Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPLH) dan Sumber Daya Alam (SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa menerapkan konsep eco-masjid atau masjid ramah lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Karenanya konsep eco-masjid sebaiknya semakin dikenalkan kepada umat melalui tausiyah.

Ketua LPLH dan SDA MUI, Hayu Susilo Prabowo, mengatakan menerapkan konsep masjid ramah lingkungan sebagai bagian dari ibadah muamalah. Banyak hadis dan ayat Alquran yang melarang manusia berbuat berlebihan atau mubazir. Agama juga menyeru manusia untuk menjaga lingkungan.

Ia menerangkan, menghemat air saat wudhu supaya tidak mubazir saat menggunakan air. Mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempatnya sebagai upaya menjaga lingkungan hidup.

“Mestinya di dalam khutbah (tausiyah) disisipkan hal-hal semacam (konsep eco-masjid) itu, jadi (tausiyah) tidak hanya membahas surga, neraka, dosa dan pahala saja,” kata Hayu.

Ia menjelaskan, konsep masjid ramah lingkungan menggabungkan dalil naqli dan aqli. Sebagai contoh Rasulullah meminta umatnya untuk hemat menggunakan air saat wudhu. Maka dijelaskan dalil naqli dan aqlinya. Sehingga umat paham perintah agama dan memahami alasannya dari sudut pandang sains.

Namun, Hayu menyayangkan karena secara umum Muslim di Indonesia belum banyak yang mengenal konsep masjid ramah lingkungan. Insan pers juga baru sedikit yang menaruh perhatian terhadap eco-masjid. “Saya lebih banyak diwawancara oleh orang luar negeri daripada oleh orang Indonesia,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, padahal masyarakat kecil sangat tergantung pada lingkungan hidup. Contohnya para petani dan nelayan yang sangat tergantung pada lingkungan hidup. Jika lingkungan hidup rusak dan terjadi perubahan iklim, mereka yang akan paling merasakan dampaknya.

Menerapkan konsep masjid ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan membela masyarakat kecil yang bergantung pada lingkungan hidup. Sebab masjid ramah lingkungan harus punya dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi.

“Misalnya hemat air wudhu sebagai bagian dari konservasi air, dampak sosialnya kalau air tersedia banyak orang di sekitar masjid bisa kebagian air, dampak ekonominya hemat air berarti hemat listrik jadi masjid tak banyak mengeluarkan uang untuk bayar listrik,” jelasnya. (Republika/ Azhar)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) bersama dengan Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) menggelar peringatan Hari Santri Nasional 2019. Bersama dengan Organisasi Kepemudaan Islam yang turut hadir yaitu dari PMII, HMI dan KAMMI serta Komisi, Lembaga dan Badan di lingkungan Dewan Pimpinan MUI.

Kegiataj digelar pada Jumat (25/10/2019) di kantor pusat MUI dengan mengangkat tema Literasi Pergerakan dan Dedikasi Santri Untuk Indonesia.

Sekretaris Jenderal MUI, Dr. KH. Anwar Abbas saat meresmikan acara tersebut menyambut baik dan mendorong agar santri terus menjaga fatsun pergerakan dan dedikasinya yang telah dicontohkan oleh para kiai. Salah satunya terus saling membantu, giat belajar, bekerja keras dan cerdas, serta gaya hidup sederhana.

Wakil Sekjend MUI, KH. Sholahuddin Al-Aiyub dalam paparannya mendorong agar LPBKI-MUI dan MPII bersama dengan OKP agar terus bersinergi dan secara kontinu menggelar kegiatan yang berorientasi kepada responsibilitas dan aspirasi umat terhadap ulama dan umara.

KH Sodikun selaku Ketua MUI juga menaruh harapan agar LPBKI-MUI dan MPII menjadi motor kaderisasi ulama yang akan meneruskan kiprah dan khidmah para ulama senior di MUI.

Sedangkan Arif Fahrudin selaku Sekretaris LPBKI-MUI menyampaikan bahwa kaderisasi ulama di level pemuda mutlak diprioritaskan. Tidak mungkin menjadi ulama tanpa melalui proses nyantri. Kaderisasi ulama di level pemuda tersebut dengan melibatkan MUI, OKP, Pesantren, dan didukung oleh pihak-pihak yang terkait dengan penguatan ulama bervisi kebangsaan sebagaimana tag line pergerakan MPII. Denga demikian tidak akan lagi terjadi pembenturan antara agama dan kehidupan berbangsa bernegara.

“Kegiatan ini mengupas tentang peran santri dan menunjukkan dedikasinya dalam membela bangsa dan tanah air. Kini sudah saatnya santri mendedikasikan dirinya untuk bangsa dengan cara mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa ini dari ancaman radikalisme,” jelas Arif.

Ia menambahkan, santri yang menempuh pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi harus ambil peran untuk menebarkan paham agama yang toleran sebagaimana yang telah diajarkan di pesantren.

“Filterisasi santri terhadap paham radikalisme yang bertebaran di masyarakat umum maupun di kampus adalah salah satu bentuk dedikasi untuk mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman radikalisme yang semakin hari semakin mengakar di tengah kehidupan masyarakat kita,” pungkasnya. (Red: Anam)

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat kembali mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dari World Quality Insurance (WQA). Ini merupakan sertifikat yang menunjukkan manajemen mutu kinerja MUI yang baik. MUI dari awal ingin memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga MUI bisa memuaskan semua pihak entah itu umat, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Ketua Umum MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin menyampaikan, MUI ingin terus memperbaiki diri melalui ISO 9001:2015 ini. Dia mengatakan, MUI ingin memupus anggapan bahwa organisasi Islam seringkali tidak teratur dan kacau pengelolaannya.

“MUI ingin terus memperbaiki diri, ingin melakukan perbaikan-perbaikan, jangan sampai organisasi Islam itu pasti kacau, tidak teratur, kita ingin melakukan perbaikan yang lebih baik ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih baik lagi,” katanya saat penyerahan ISO 9001:2015 di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Dia mengungkapkan, pada Rakernas MUI 2019 di Lombok minggu kemarin, MUI sudah menelurkan satu MUI daerah yang juga meraih ISO 9001:2015. MUI daerah tersebut adalah MUI DKI Jakarta. Dari situ, MUI Pusat ingin terus memperbaiki kinerjanya semakin baik lagi dan menyeluruh dengan mendorong MUI daerah lain melaksanakan ISO 9001:2015. Terlebih pada Rakernas kemarin, beberapa MUI daerah mendapatkan nilai monitoring evaluasi yang tinggi seperti MUI Sumatera Utara dan MUI Jawa Timur.

“Kita harus mendorong mui daerah tidak hanya DKI tapi juga daerah lain kita prioritaskan daerah yang kemarin monevnya itu terbaik sumatera utara misalnya, monevnya terbaik tapi belum mendapatkan Iso, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa barat, pokoknya Jawa semua kalau bisa, “ ungkapnya.

“Ini saya kira hal-hal yang sangat positif kita terus menyebar kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan sampai nanti seluruh MUI Provinsi bisa memperoleh ISO,” imbuhnya.

Kiai Ma’ruf ingin dengan MUI daerah mendapatkan ISO 9001:2015, maka MUI secara keseluruhan bsia menjadi organisasi yang sangat baik. Baik itu dari segi pengelolaan keuangannya maupun manajemen organisasinya menjadi semakin baik.

“Kita akan dorong terus supaya MUI Provinsi dapat ISO supaya MUI bisa menjadi organisasi terbaik dari transparansinya, pengelolaan keuangannya, pengelolaan unsur organiasinya menjadi yang terbaik, dan yang terpenting lagi mempertahankan apa yang sudah kita peroleh,” tegasnya.

Sementara itu, Country Manager WQA, M. Aristyan mengungkapkan bahwa sertifikasi ini menunjukkan tata kelola organisasi yang berorientasi kepada kinerja.

“Jadi ini merupakan pengakuan dari pihak luar atau internasional bahwa DP MUI telah menjalankan ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 adalah tata kelola organisasi yang berorientasi kepada kinerja,” katanya.

“Jadi jika MUI sudah menjalankan, diharapkan akan meningkatkan kinerja MUI secara umum ke depannya,” imbuhnya. (Azhar/Din)

LOMBOK – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berpesan kepada para pengurus dari berbagai daerah bahwa MUI memiliki tiga tanggung jawab penting. Tiga tanggung jawab itu berkaitan dengan soal ‘himayah’.

Himayah dalam bahasa Arab berarti melindungi atau menjaga. Himayah pertama, kata kiai, adalah menjaga agama. Himayah kedua adalah menjaga umat. Himayah ketiga adalah menjaga negara.

Dalam menjalankan tugas himayah yang pertama, MUI harus konsisten dengan prinsip dan cara berpikir wasathiyyah.

“Wasathiyyah merupakan amanat Munas 2015. Amanat ini masih tetap relevan, agar dipahami dan diyakini,” kata kiai, Jumat (11/10) dalam forum Rakernas di area Masjid Nurul Bilad, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Dalam menjaga umat, ungkap Kiai Ma’ruf, tugas MUI adalah menjaga umat dari akidah yang menyimpang. Untuk itu, MUI terus membuat kriteria-kriteria khusus terkait pemahaman menyimpang sehingga menjaga umat agar tidak terprovokasi dari akidah yang menyimpang.

“Kita juga menjaga umat dari cara berpikir yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran ulama terdahulu,” tambahnya.

Contoh lain pelayanan kepada umat, kata kiai, adalah dengan menjaga umat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Termasuk juga mengembangkan ekonomi syariah.

“Kita juga menjaga umat dari dhuafa dan mustad’ain. Jangan meninggalkan anak cucu yang lemah,” katanya.

Pengabdian ketiga, kata kiai, MUI menjaga negara agar negara tetap utuh. Konsep menjaga negara ini adalah dengan menjaga kesepakatan nasional atau al-mitsaq. Bahwa terbentuknya negara ini lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa. Kesepakatan itu terwujud dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

“MUI juga menjaga negara. Semua berada di dalam wilayah kesepakatan yaitu kesepakatan nasional atau berada di dalam al-mitsaq al-wathaniy,” katanya.

“MUI akan terus mengawal kesepakatan ini supaya tidak ada tindakan dan langkah yang menyalahi kesepaktan sehingga terjadi kegaduhan dimana-mana. Hal inilah yang merupakan tanggung jawab MUI baik ‘himayatut din’ (menjaga agama), ‘himayatul ummah’ (menjaga umat), maupun ‘himayatut daulah’ (menjaga negara),” demikian Kiai Ma’ruf Amin. (Azhar/Anam)

LOMBOK – Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 11-13 Oktober 2019. Agenda utama Rakernas selain merumuskan rekomendasi atas beberapa isu aktual, juga mengevaluasi kinerja MUI di berbagai daerah.

Rakernas merupakan agenda tahunan MUI Pusat untuk memantapkan langkah setahun ke depan dan mengevaluasi kinerja selama setahun. Rakernas biasanya diadakan di Ibu Kota, namun tahun lalu dan tahun ini berbeda. Tahun lalu Rakernas dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sedangkan tahun ini di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Rakernas MUI tidak lain melakukan evaluasi dari rangkaian program yang telah diputuskan di Raja Ampat satu tahun ke depan dan Rakernas tahun 2019 ini adalah Rakernas terakhir menjelang Munas MUI 2020,” ungkap Ketua Panitia Rakernas MUI 2019, Nadjamuddin Ramly saat memberikan sambutan Rakernas MUI 2019 di depan Masjid Nurul Bilad, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/10).

Pria yang juga menjabat Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap, nantinya akan ada hasil yang mencerahkan dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan di Rakernas ini. Semua hal, termasuk konstalasi politik, kata dia, menunggu respon MUI.

“Di bumi seribu masjid ini (diharapkan) ada keputusan yang mencerahkan. Tentunya setiap konstalasi politik yang genting dan penting selalu menunggu apa kata MUI,” katanya.

Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin yang memberikan sambutan dalam kesempatan itu mengatakan, Rakernas kali ini salah satunya bertujuan menengok kinerja MUI seluruh Indonesia. Pimpinan dari MUI Pusat terjun ke daerah-daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Kiai Ma’ruf mengungkapkan, dirinya sudah berniat melakukan pembenahan kinerja dan tata kelola organisasi MUI se-Indonesia sejak Munas 2015 lalu.

“Dalam berbagai kesempatan saya terus menyampaikan perlunya membangun prinsip yaitu melakukan perbaikan kearah yang lebih baik dan lebih baik lagi, melakukan continues improvement,” katanya. (Azhar/Anam)

LOMBOK — Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional tentang wisata halal (International Halal Tourism Conference) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini merupakan inisiasi Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama Dewan Syariah Nasional MUI, LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, serta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Ketua Umum MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin saat membuka kegiatan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan gambaran bahwa MUI ingin mengembangkan lebih besar lagi halal tourism atau pariwisata halal. Sebelum ini, MUI juga sempat bertemu menteri pariwisata membicarakan masa depan industri pariwisata halal di Indonesia.

“Sekarang sudah disusun namanya pedoman wisata halal, itu sudah ada langkah-langkahnya,” ungkap Kiai Ma’ruf kala membuka kegiatan International Halal Tourism Conference di Hotel Grand Palace, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (10/10) malam.

Dia berharap, konferensi ini akan menghasilkan rekomendasi dan langkah lanjutan yang semakin memajukan pengembangan wisata halal di Indonesia.

Ketua Panitia kegiatan ini, KH. Muhyiddin Junaidi menyampaikan, kegiatan konferensi halal ini tidak bisa lepas dari penerapan fatwa MUI tahun 2019 tentang pariwisata halal. Dia mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak bermaksud mempersempit lingkup wisata.

“Definisi wisata dalam Islam adalah menikmati keindahan dan dalam menikmati keindahan itu ada autrannya,” katanya.

Dipilihnya NTB sebagai lokasi konferensi ini, katanya, karena pada tahun 2019 NTB meraih penghargaan dari Islamic Development Bank (IDB) sebagai destinasi wisata terbaik. Dia mengatakan Indonesia sudah saatnya menjadi pemain utama sektor wisata halal.

“Selama ini sektor pariwisata halal dunia dikuasai oleh kawan-kawan di timur tengah maupun dari malaysia,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap, konferensi ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru dan bisa dijalankan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kehadiran bapak ibu nanti semoga akan menghadirkan pemikiran yang menakjubkan yang up to date dan workabel dari based community of practice sehingga ide tentang halal menjadi suatu yang dibutuhkan masyarakat di sini,” ujarnya. (Azhar/Din)

JAKARTA — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terakhir masa khidmat kepemimpinan periode 2015-2020 di Lombok akhir pekan ini. Rakernas kelima ini mengangkat tema Meneguhkan Islam Wasathiyyah untuk Membangun Peradaban Indonesia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Rakernas tahun ini dihadiri utusan MUI Provinsi seluruh Indonesia, pimpinan komisi di MUI Pusat, dan anggota MUI daerah. Jumlah peserta pada Rakernas tanggal 11-13 Oktober 2019 itu diperkirakan mencapai 300 peserta.

“Ini merupakan rakernas ke lima atau rakernas terakhir menjelang Munas 2020, kemudian membahas program keorganisasian di tahun 2020,” ungkap Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, Selasa (08/10) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

“Rakernas akan ada beberapa pembahasan seperti organisasi, pembahasan program kerja 2019 sampai 2020, juga membahas mengenai rekomendasi atau tausiyah terkait kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa,” imbuhnya.

Di dalam Rakernas nanti, MUI berkomitmen mendukung pelaksanaan demokrasi yang disokong oleh nilai kejujuran. MUI juga akan memberikan perhatian lebih kepada berbagai kasus yang sedang menimpa bangsa seperti kejadian di Wamena, Papua.

“Juga keprihatinan kepada aksi demontrasi yang itu juga ternodai karena adanya kegiatan anarkis dan juga tindakan kekerasan lainnya,” ujarnya.

MUI, kata dia, dalam rakernas kali ini juga mencermati perkembangan perundang-perundangan yang sedang ramai diperbincangkan.

“MUI mencermati perkembangan UU KPK, RUU PKS, RKHUP, Pelaksanaan UU JPH, dan masih banyak undang-undang yang akan kami telaah secara kritis,” katanya.

Dalam rakernas ini, Buya Zainut menegaskan bahwa tidak ada materi membahas perubahan kepengurusan MUI. Materi seperti itu, ungkapnya, akan dibahas saat munas dan Munas MUI kemungkinan baru dilaksanakan pada Juli 2020. (Azhar/Din)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut keputusan DPR RI menunda pengesahaan beberapa RUU khususnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai keputusan bijak. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, RUU PKS khususnya telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat sehingga materi RUU ini perlu pendalaman lebih lanjut.

“RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat sehingga menurut pandangan kami perlu ada pendalaman lebih lanjut,” ungkap Buya Zainut, Kamis (26/09) di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Maksud pendalaman lebih lanjut itu, kata dia, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat. Tujuannya agar didapatkan RUU PKS yang kualitasnya lebih baik dan lengkap. RUU PKS harus ditunda juga karena menunggu terlebih dahulu disahkannya Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sehingga singkron.

“Beberapa pasal sanksi pidana dalam RUU PKS harus merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron,” ujarnya.

Karena itulah, MUI selama ini menyuarakan agar RKUHP disahkan terlebih dahulu. RKUHP ini menurutnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki KUHP karya sendiri. Selama ini, KUHP yang ada merupakan produk turunan belanda dan pada beberapa materinya kurang sesuai dengan nilai-nilai asli Indonesia. MUI pun, kata dia, menyesalkan adanya penundaan pengesahaan RUU KUHP ini.

“Indonesia butuh KUHP yang berpijak dan bersumber dari nilai-nilai moral, agama dan budaya bangsanya sendiri, bukan UU yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUHP yang kita gunakan selama ini,” katanya.

Meski begitu, MUI, kata dia, memaklumi adanya penundaan pengesahaan RKUHP karena situasi yang sedang tidak kondusif. MUI pun memahami hal itu. MUI berharap, DPR periode selanjutnya mampu melanjutkan pembahasan RUU ini dengan lebih aspiratif dan akomodatif sehingga menghasilkan produk RUU yang lebih sempurna.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, RUU PKS dan RKUHP akan dilimpahkan ke anggotaa DPR periode berikutnya. Meski begitu, dia tidak bisa memastikan kapan dua RUU ini akan dibahas bahkan disahkan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, DPR nanti kemungkinan akan mengadakan roadshow ke beberapa kampus untuk sosialisasi beberapa RUU. Menurutnya, sosialisasi seperti ini penting agar tidak ada salah tafsir dalam memahami materi-materi di dalam RUU tersebut.

“Kami akan roadshow ke kampus-kampus untuk menjelaskan isi dari kedua RUU tersebut agar tidak ada salah tafsir. Kami juga akan mengundang ormas-ormas untuk berdiskusi membahas RUU tersebut,” paparnya. (Azhar/Anam)

JAKARTA – Perusahaan Asuransi Axxa Mandiri Unit Syariah menyerahkan dana sebesar 876 juta rupiah hasil surplus underwriting kepada majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat Palu, Sulawesi Tengah. Penyerahan sebagian surplus underwriting ini merupakan amanah dari pemegang polis asuransi syariah untuk dana sosial.

Surplus underwriting merupakan selisih kontribusi peserta asuransi syariah ke dalam dana Tabarru yang dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi asuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

“Kami bersyukur hingga saat ini masih dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran sebagian dana surplus underwriting,” ungkap Chief of Sharia Axxa Mandiri, Srikandi Utami di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (24/09).

Dia menjelaskan, Axxa Mandiri unit Syariah pada tahun ini menyalurkan 876 Juta surplus underwriting sebagai dana sosial kepada Baznas dan MUI. Dana ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kerjasama tiga lembaga amil zakat yaitu Islaamic Dakwah Fund MUI, Dompet Dhuada, dan Mandiri Amal Insani.

Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasihnya kepada Axxa Mandiri. Dana ini, ujarnya akan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat.

“Kami berterima kasih dan mendukung penuh upaya Axxa Mandiri unit Syariah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran dana surplus underwriting ini, yang tentunya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslhatan umat,” ungkapnya.

Dia mengatakan, MUI dalam pengelolaan dana ini sifatnya hanya sebagai perantara saja sehingga tidak ada satupun yang akan masuk ke organisasi. MUI berencana mengirimkan dana tersebut untuk kebutuhan primer seperti makanan dan minuman bagi yang membutuhkan di gempa Palu. Sesuai fungsinya, dana sosial tersebut memang digunakan untuk pemberdayaan umat terutama ketika terjadi musibah.

“MUI sifatnya perantara saja. Kita ini menerima, lalu dikasih lagi ke yang membutuhkan, kita berusaha, baik sifatnya kebutuhan primer, kebutuhan makanan dan minuman, selimut dan juga dalam peristiwa di Palu diperlukan membangun rumah bagi masyarakat yang terkena gempa,” ujarnya.

Axxa Mandiri unit Syariah sendiri telah rutin menyerahkan surplus underwriting sejak tahun 2012. Biasanya Axxa Mandiri Unit Syariah menyerahkan bantuan ini melalui Baznas. Program ini memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan pokok maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan. (Azhar/Anam)

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia kembali menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di MUI tingkat Provinsi seluruh Indonesia untuk menjaga kualitas manajemen sesuai ISO 9001: 2015 yang telah diperoleh MUI Pusat pada Juni 2018 lalu.

Wasekjen Bidang Infokom, Amirsyah Tambunan, menjelaskan pihaknya telah meninjau beberapa MUI Provinsi, diantaranya MUI Jawa Timur, MUI Sulawesi Selatan, MUI Sulawesi Tenggara selama Agustus hingga September 2019.

Di Jawa Timur, Tim Monev yang terdiri dari Amirsyah Tambunan, Nadratuzzaman Hosen, dan Ridha HR Salamah, disambut oleh Ketua Umum MUI Jawa Timur Kiai Abdusshomad Buchori dan sejumlah Dewan Pimpinan MUI Jatim seperi Prof Dr HM Roem Rawi dan Wahid Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, Amirsyah merekomendasikan pentingnya menulis buku biografi ketua umum MUI Prov Jatim sebagai sarana bagi generasi muda mendatang.

“Dengan ditulisnya biografi para ketua umum MUI Jatim, para penerus MUI dapat memahami sejarah perjuangan pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur, “ katanya.

Terkait hasil Monev Tahun 2017, sambungnya, MUI Prov Jatim telah memperoleh predikat A. Sehingga diharapkan mampu mempertahankan standard pengelolaan managemen organisasi sesuai ISO 9001: 2015.

Pada periode ini, terang Kiai Abdusshomad, MUI Jatim akan fokus meningkatkan program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas).

“Baru-baru ini kita telah berhasil panen bawang di Bondowoso, agak telat memang, karena baru ditanam di bulan Februari, “ ujarnya.

Sedangkan di MUI Provinsi Sulawesi Selatan, hasil dari Monev bisa lebih menguatkan peran MUI sebagai perekat bangsa, yaitu pelayanan masyarakat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah).

Ketua MUI Sulsel, Kiai Sanusi Baco, mengatakan bahwa MUI akan tetap meneguhkan dan memantapkan peran dalam ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. (Ichwan/Thobib)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjadi tuan rumah Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Tahun 2020. Komitmen tersebut diutarakan langsung oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan saat mengunjungi MUI, Selasa (17/09) bersama jajaran pimpinan MUI Babel. Erzaldi mengatakan, dia beserta jajaran masyarakat Babel ingin menjadikan Babel sebagai wilayah yang akrab dengan ulama, sekaligus menjadi ikon pariwisata halal di Indonesia.

“Kunjungan kami ke MUI ini ingin menegaskan bahwa Provinsi Babel memiliki niat yang kuat menjadi tuan rumah Kongres Umat Islam Indonesia 2020, sekaligus menjadi wahana promosi wisata halal di Indonesia,” katanya, Selasa (17/09) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

Lebih lanjut Elzardi menambahkan bahwa Pemprov Babel sudah menyiapkan semua akomodasi baik hotel maupun transportasi. Hal-hal yang belum dibahas terkait dengan materi KUII 2020. Pihaknya berharap, para ulama dari Asia Tenggara bahkan dunia bisa hadir dalam gelaran KUII 2020 nanti.

“Kesediaan kami menjadi tuan rumah KUII 2020 ini sudah kami persiapkan betul baik dana dan segala sesuatunya. Tentu kami berharap ulama serumpun atau bahkan dunia juga bisa hadir,” ujarnya.

Mewakili Ketua Umum MUI Babel yang berhalangan hadir, Wakil Ketua MUI Babel Abdul Karim Syamsuri berharap kegiatan ini bisa menjadi momen untuk memperkokoh peran dan posisi umat Islam ke depan.

“Mudah-mudahan keinginan kita untuk melaksanakan kongres di Babel menjadi momen yang lebih penting lagi ke depan untuk memperkokoh Islam dan umat Islam ke depan,” katanya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Huzaemah T. Yanggo menyambut baik usulan Pemprov Babel. Menurutnya, langkah Pemprov Babel ini merupakan itikad baik dan wujud kepeduliannya terhadap para ulama dan umat. Prof. Huzaemah sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Pemprov Babel dan Pemprov Babel sudah menunjukkan antusiasme menjadi tuan rumah KUII tersebut.

“Kami sangat menyambut baik keinginan mulia Provinsi Babel. Selamat dan terimakasih kepada Bapak Gubernur yang begitu bersemangat,” katanya.

Selain Prof. Huzaemah, Rombongan Pemprov Babel dan MUI Babel tersebut diterima oleh Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Prof. Amany Lubis, Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya Islam KH. Sodikun, Wakil Sekjen MUI Bidang Luar Negeri KH. Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Buya Amirsyah Tambunan, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan antar Umat Beragama Nadjamuddin Ramly. (Azhar/Thobib)

JAKARTA—Majelis Ulama Indonesia menyampaikan duka yang sangat mendalam atas wafatnya Prof Dr Ing H Bacharuddin Jusuf Habibie, presiden Republik Indonesia yang ketiga, pada Rabu (11/9) pukul 18.05 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

“Semoga almarhum husnul khatimah diampuni semua dosa dan kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal ibadahnya, dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan, dan ketabahan,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid Saadi,di Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut Kiai Zainut, segenap masyarakat Indonesia kehilangan seorang putra terbaik bangsa yang menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. BJ Habibie namanya sudah menjadi legenda yang melekat di hati seluruh rakyat Indonesia, bukan saja karena beliau sebagai presiden RI ke-3, melainkan almarhum adalah tokoh nasional yang memiliki segudang prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau pemimpin yang membuka kran demokrasi yang hampir tersumbat sehingga rakyat Indonesia dapat kembali menikmati kebebasan dan kemerdekaan yang hampir tiga dekade tidak dapat dirasakan,” tutur Kiai Zainut.

Kiai Zainut menuturkan, BJ Habibie adalah sosok intektual Muslim yang menjadi penggerak bangkitnya gerakan modernisasi Islam di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum pertama organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang menjadi wadah berhimpunnya para kaum terdidik (intelektual) dari kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia.

Sisi lain almarhum, menurut Kiai Zainut sebagai seorang suami dan ayah dari sebuah keluarga, beliau telah memberikan contoh dan teladan bagi keluarga Indonesia, bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun, dan penuh dengan kehangatan, cinta dan kasih sayang.

“Selamat jalan BJ Habibie, seluruh rakyat Indonesia mengiringimu dengan doa menuju tempat keabadianmu, semoga Allah SWT merahmatimu. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu anhu, waj’alil jannata matswahu,” ujar Kiai Zainut mendoakan almarhum. (Azhar/ Nashih)