JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali menyatakan dukungannya untuk memberlakukan hidup ramah lingkungan/green living.

Ketua MUI Bali, KH Mustafid Amna, memaparkan MUI Bali saat ini kerap mengusung gaya hidup hijau di masyarakat. Di daerah Singara saja misalnya, MUI Bali rutin membagikan bibit-bibit pohon kepada masyarakat.

“MUI Bali mengimbau perkumpulan pengajian dan majelis taklim bisa bergaya hidup hijau,” ungkapnya saat mengisi acara bertema Masjid Ramah Lingkungan dan Kesehatan Keluarga, Ahad, pekan lalu di Masjid Muhammad, Denpasar, Bali.

Kiai Mustafid dalam kesempatan itu juga menyoroti penggunaan air di masa mendatang, khususnya untuk keperluan ibadah. Saat ini, jumlah air bersih semakin sedikit, sehingga perlu bijak menggunakannya agar tidak terbuang sia-sia.

Dia berharap, nanti akan muncul teknologi pengolah air, sehingga air bersih bisa dimanfaatkan secara efisien. “Mudah-mudahan ke depan ada. Limbah air wudhu saat ini kebanyakan digunakan untuk menyiram tanaman saja,” paparnya.

Bagi Kiai Musftafid, menjaga lingkungan merupakan ikhtiar nyata seorang hamba sebagai manusia Allah SWT.

Manajer Lembaga Kemanusiaan Dompet Sosial Madani (DSM), Muhammad Nur Soleh, memaparkan gaya hidup hijau di lingkungan perkotaan bisa dengan memanfaatkan lahan sempit lewat metode hidroponik. Masyarakat juga bisa mengurangi limbah plastik dengan tiga langkah.

“Pilah dengan membawa botol minuman sendiri dan tidak membuang makanan yang berlebih dan terakhir olah melalui penggunaan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi limba seperti plastik,” katanya.

Kegiatan ini merupakan inisiasi DSM bersama Komunitas Sahabat Subuh Bali dalam rangka menyambut Ramadhan. Sebagai kegiatan ramah lingkungan, setiap peserta kegiatan ini diwajibkan membawa botol air minum isi ulang (tumbler). Jajanan peserta juga dibungkus daun pisang, sehingga tidak ada sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan ini. (Azhar/ Nashih)

JAKARTA– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Zainut Tauhid Sa’adi mengajak masyarakat mengisi hari tenang jelang Pemilu 2019 dengan berkontemplasi, muhasabah, dan bermunajat kepada kepada Allah SWT.

“Agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 berjalan lancar, aman, damai, dan tidak ada sesuatu yang menjadi rintangan,” ujar Buya Zainut melalui keterangan tertulis, Selasa (16/04).

Buya Zainut juga berharap segenap lapisan masyarakat menjaga situasi kondusif selama masa tenang. Situasi seperti itulah yang menurutnya memicu semangat persatuan dan kerukunan di Indonesia.

Ajakan serupa juga disampaikan Buya Zainut kepada para tokoh masyarakat. Dia memohon tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun media mendinginkan suasana selama masa tenang.

“Kepada mereka diharapkan dapat memerankan diri sebagai penjaga moral, rekonsiliator, dan perekat bangsa untuk merajut kembali keretakan sosial akibat dari hiruk pikuk, silang sengketa, dan ingar bingar selama berlangsungnya masa kampanye,” ungkapnya.

“Sehingga kehidupan masyarakat kembali normal, rukun, damai, dan penuh semangat kekeluargaan dan persaudaraan,” imbuhnya.

Dengan sikap seperti itu, Buya Zainut berharap pemilu bisa dijalani dengan sikap tenang, senang, dan pertimbangan yang jernih serta rasional.

“Sehingga akan terpilih putra-putri bangsa yang beriman, bertakwa, jujur, aspiratif, dan mampu mengemban tugas negara dengan penuh dedikasi, amanah, dan tanggung jawab,” paparnya.

Selama masa tenang, dia berharap tidak ada kampanye maupun upaya pemberian imbalan untuk memengaruhi sikap pemilih. Dia ingin setiap calon yang mengikuti pemilu serentak 2019 mematuhi aturan yang telah ada.

“Agar menaati peraturan pemilu selama masa tenang, antara lain para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun, menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota legislatif,” katanya.

Dia juga meminta penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun DKPP bekerja dengan tegas, independen, responsif, profesional, transparan, serta akuntabel. Dengan begitu, dia yakin muncul pemilu demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas, dan bermartabat akan terwujud. (Azhar/Nashih)

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi bersama rombongan tim pembangunan Rumah Sakit Islam Indonesia (RSII) Hebron mengunjungi kantor Baznas, Jakarta, Rabu (10/04). Kunjungan tersebut dalam rangka mencari dukungan pembangunan RSII Hebron kepada Baznas.

Menurutnya, Baznas adalah koordinator lembaga amil, zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia sehingga diharapkan bisa menggalang filantropi di Indonesia. “Indonesia harus berkontribusi lebih banyak kepada warga Palestina. MUI berencana membangun Rumah Sakit Islam Indonesia (RSII) di Hebron, sehingga kami berharap dapat dukungan dari Baznas sehingga proyek dapat berjalan dengan baik”, ujar Muhyiddin.

Lebih lanjut Kiai Muhyiddin menerangkan, pembangunan RSII di Hebron bertujuan menangani trauma (traumatic healing) masyarakat Palestina. Rumah sakit yang khusus menangani masalah ini, tuturnya, belum ada di sana.

“RS ini didesain guna mengobati orang-orang yang kena trauma akibat tindak kekerasan yang dilakukan tentara Israel. Banyak sekali warga Palestina yang mengalami trauma, sehingga membutuhkan kepedulian kita sebagai sesama muslim,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Baznas, Bambang Sudibyo menyatakan dukungannya membangun RSII di Hebron. Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan pembangunan RSII di Hebron merupakan bentuk terimakasih bangsa Indonesia karena Palestina dulu berjasa mendukung kemerdekaan Indonesia. Bambang menyebutkan bahwa pembangunan rumah sakit ini nantinya menjadi kerjasama lembaga filantropi di Indonesia.

“Dana yang dibutuhkan sekitar tujuh juta US Dollar untuk pembangunan RS ini, sehingga memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk merealisasikannya,” paparnya.

Walikota Hebron sebelumnya sudah mendukung pembangunan rumah sakit ini. Bahkan 16 penduduk Hebron sudah mewakafkan tanah yang totalnya mencapai 4000 meter persegi sebagai lahan pembangunan rumah sakit.

Tidak hanya itu, Walikota Hebron juga memberikan bantuan dana sebesar 830 ribu US Dollar. Sembilan puluh persen biaya pembangunan sisanya diharapkan berasal dari bantuan bangsa Indonesia.

Dengan dukungan Baznas, MUI juga akan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lain seperti Dompet Dhuafa, LazisNU, LazisMU, maupun LAZ lain di tingkat daerah. (Azhar/Thobib)

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap independen, imparsial, profesional, responsif, transparan dan akuntabel.

“Agar dapat terselenggara pemilu yang demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas dan bermartabat sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, gembira, dan tanpa adanya tekanan dan paksaan,” kata Wakil Ketua Umum MUI Buya Zainut Tauhid Sa’adi saat membacakan pers release di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Selasa (09/04).

MUI juga berpesan agar Bawaslu, DKPP, dan MK menjalankan tugasnya secara independen dan imparsial sehingga keputusan yang muncul sesuai dengan yang seharusnya.

Bila sewaktu-waktu ada kecurangan, MUI mendorong peserta pemilu menggunakan mekanisme hukum yang telah tersedia untuk mencari keadilan. Misalnya dengan melaporkan dugaan kecurangan pemilu kepada Bawaslu. Begitupula bila ada dugaan pelanggaran kode etik, bisa melaporkannya kepada DKPP.

“Apabila ada dugaan pelanggaran peraturan pemilu agar diajukan ke Bawaslu, apabila ada dugaan pelanggaran peraturan pemilu agar diajukan ke Bawaslu, apabila ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu agar diadukan ke DKPP,” paparnya.

“Demikian pula perselisihan hasil pemilu hendaknya diajukan ke MK,” imbuhnya.

Sementara itu, kepada peserta pemilu seperti partai politik, calon anggoa legislatif, calon presiden, calon wakil presiden, beserta tim pendukungnya diharapkan tidak melakukan pelanggaran pemilu seperti politik uang (risywah siyasiyah) maupun kampanye hitam.

“Apabila hal itu dilakukan, dapat mencederai demokrasi, kualitas pemilu, dan kerusakan moral masyarakat, serta tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar dan berkualitas sesuai cita-cita dan harapan rakyat selama lima tahun ke depan,” katanya.

Buya Yunahar Ilyas yang juga wakil ketua umum MUI bahkan menekankan bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang politik uang. Dikatakannya, pemberi suap maupun penerimanya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.

“MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang money politics atau risywah siyasiyah, itu dilarang karena merusak semuanya dan sistem demokrasi itu sendiri, sehingga tujuan mencapai pemimpin yang adil tidak akan diridhoi oleh Allah SWT,” pungkasnya. (Azhar/Din)

JAKARTA – Isra’ Mi’raj merupakan peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pijakan seorang muslim menjalankan ibadah. Perjalanan Nabi Muhammad malam itu dimulai di Masjidil Haram di Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis, lalu menuju Sidrotul Muntaha di Langit ke Tujuh.

Dalam perjalanan begitu jauh namun waktu sangat cepat itu, banyak kejadian yang bisa diambil hikmah.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, Jum’at (5/3) di Jakarta menyampaikan, Nabi Muhammad adalah manusia satu-satunya di bumi yang bisa mengalami kejadian Isra’ Mi’raj. Karena itu, Isra’ Mi’raj sekaligus menjadi ajang pembuktian keimanan seorang muslim.

“Dalam Isra’ Mi’raj banyak peristiwa penting di sana, namun yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami yaitu perintah shalat,” ujar Buya Anwar.

Untuk itu, menurut Buya Anwar, Allah SWT meminta umatnya menegakkan shalat lima waktu kepada setiap muslim.

“Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama dan siapa yang meninggalkannya maka sama artinya dia telah menghancurkan agama,” paparnya.

Senada dengan Buya Anwar, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH. Asrorun Niam Sholeh juga menggarisbawahi bahwa salah satu hasil Isra’ Mi’raj adalah perintah melaksanakan shalat lima waktu. Di dalam shalat, kata dia, segala simbol kesombongan diri benar-benar ditiadakan. Melalui gerakan sujud misalnya, umat diminta mensejajarkan kepala, telapak tangan, dan kaki dengan sama-sama rendah.

“Kita diajarkan tentang kesetaraan dan kesederhanaan, serta kesadaran akan kebesaran Allah SWT,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kiai Niam memaknai peristiwa Isra’ Mi’raj sebagai perwujudan mengajarkan komitmen dan kepercayaan yang total. Tanpa komitmen dan kepercayaan yang penuh, maka sulit sekali meyakini Nabi telah melakukan perjalanan sejauh itu dengan waktu sedemikian singkat.

Kiai Niam juga memaknai Isra’ Mi’raj sebagai wujud perjuangan yang menuai hasilnya. Peristiwa ini juga diyakininya sebagai ajang penghiburan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Pasalnya, kala itu Nabi baru saja kehilangan dua orang yang begitu dicintainya.

“Kedua orang yang menjadi tulang punggung dakwah Nabi yaitu Abu Thalib dan Khadijah wafat. Wafatnya dua orang tersebut memicu kesedihan mendalam dalam diri Nabi,” katanya. (Azhar/Anam)

JAKARTA – Komisi Kerukunan antar Umat Beragama (KUB) Majelis Ulama Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) selama dua hari di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat. Rakornas kali ini bertajuk merajut kerukunan untuk keamanan dan kedamaian Indonesia.

Ketua MUI Bidang KUB, Buya Yusnar Yusuf mengungkapkan kegundahannya dengan kondisi kerukunan keagamaan di Indonesia. Menurutnya, masalah kerukunan antar umat beragama tidak pernah tuntas dibahas di negara ini.

“Kasus Tolikara di Papua soal menara masjid, Kasus Aceh Singkil, maupun kasus-kasus kerukunan antar umat beragama lain di beberapa daerah tidak pernah berhenti dibahas,” ungkapnya saat membuka Rakornas, Kamis (04/04) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat.

Buya Yusnar memaparkan, isu kerukunan umat beragama juga muncul kembali pada hajatan lima tahunan pemilu. Menurutnya, pemilu kali ini mengguncang kerukunan beragama di Indonesia.

“Umat dikorbankan nasib jangka panjangnya untuk yang hal yang sifatnya sementara,” ungkapnya.

Untuk itu, dari Rakonas ini, Buya Yusnar berharap peserta mengidentifikasi masalah kerukunan di masing-masing wilayah. Nantinya dari identifikasi tersebut akan muncul gagasan untuk mengurai persoalan-persoalan di setiap wilayah.

“Bagaimana strategi taktis sehingga kerukunan beragama menjadi menarik, menjadi baik, aman, nyaman, dan damai untuk semua,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Abdurrahman Mas’ud mengatakan, MUI perlu hadir dengan kebijakan tasharruf di tengah goncangan politik seperti sekarang.

“Kebijakan pemimpin adalah untuk kemaslahatan umat. Kebijakan majelis agama juga harus berorientasi pada kesatuan umat,” katanya.

Demi kerukunan beragama yang semakin baik, dia berharap ke depan bermunculan politik santun. Politik yang berisi moderasi beragama seperti toleransi untuk menghindari kekerasan.

“Beragama dengan toleran adalah cara terbaik dalam beragama,” katanya.

Sekitar lima puluh peserta hadir dalam Rakornas ini. Peserta terdiri internal MUI seperti anggota Komisi KUB, perwakilan Komisi dan Lembaga di lingkungan MUI, serta perwakilan MUI Provinsi. (Azhar/Anam)

JAKARTA — Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Huzaemah Tahido Yanggo menegaskan bahwa tidak ada kata golput dalam Fatwa MUI tahun 2009.

“Bahasa golput itu sama sekali tidak ada dalam fatwa itu,” ungkap wanita Indonesia pertama yang mendapat doktor di Universitas Al-Azhar Mesir itu, Jumat (29/03).

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa fatwa tahun 2009 itu mewajibkan untuk memilih pemimpin yang dipandang memenuhi atau mendekati kriteria-kriteria tertentu.

“Pemimpin yang dipilih itu antara lain yang beriman, bertaqwa, sidiq , amanah, tabligh (aktif dan proaktif), dan fathonah (pandai membaca situasi),” ungkapnya.

Prof. Huzaemah mengungkapkan bahwa fatwa ini muncul pada saat Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 2009.

Sekalipun usia fatwa ini sudah sepuluh tahun, namun belakangan menjadi ramai kembali pascamedia menukil pernyataan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH. Muhyiddin Junaidi. Sehingga terkesan MUI baru mengeluarkan fatwa ini menjelang pilpres yang berlangsung kurang sebulan lagi.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH. Asrorun Niam Sholeh mengatakan, memilih itu pada prinsipnya adalah hak masing-masing individu. Namun, ia menekankan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehadiran sosok pemimpin mutlak adanya.

“Karenanya memilih pemimpin bagi individu muslim itu hukumnya wajib. Kalau tidak memilih padahal ada pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut, itu hukumnya haram,” ungkapnya, Kamis (28/03).

Kiai Niam menambahkan, kehadiran pemimpin diperlukan untuk mengelola persoalan dunia. Untuk itu, tambahnya, seorang pemimpin wajib memiliki kriteria-kriteria yang tertuang dalam fatwa tersebut.

“Kalau ada pemimpin seperti itu (memenuhi kriteria), maka memilih pemimpin seperti itu menjadi wajib,” tegasnya. (Azhar/Din)

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Starvision dan Falcon Pictures untuk pertama kalinya pada tahun 2019 ini akan menggarap film tentang Buya Hamka. Buya Hamka merupakan ketua umum MUI pertama. Tidak hanya sebagai ulama, sosoknya juga seorang budayawan, aktivis, penulis, dan sastrawan handal.

Wakil Ketua Umum MUI Prof. Yunahar Ilyas mengungkapkan, film ini salah satunya mengangkat kisah masa remaja Buya Hamka.

“Beliau pada masa kecilnya meninggalkan keluarga untuk memenuhi obsesinya,” paparnya saat acara peluncuran film ini, Senin (25/03) di Kantor Falcon Pictures, Pancoran, Jakarta.

Prof. Yunahar juga mengingatkan pesan Buya Hamka kala menjadi ketua MUI. Dikatakannya, Buya Hamka bercerita bahwa MUI itu seperti kue bika. Agar kue itu matang sempurna dan tidak gosong salah satu bagiannya, maka MUI tidak boleh terlalu ke atas sehingga menjauhi umat atau terlalu ke bawah sehingga menjauhi umaro (pemerintah). MUI, lanjut Prof. Yun, harus berada di tengah-tengah.

“Sikap ini yang berusaha diteruskan oleh kepengurusan MUI berikutnya hingga kini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya Islam, KH. Sodikun berharap agar film ini bisa menjadi tontotan yang baik bagi bangsa.

“Serta menjadi inspirasi bagi anak bangsa se-Indonesia dan luar negeri,” paparnya.

Ide pembuatan film Buya Hamka bermula pada bulan November 2014. Saat itu, Produser Starvision Chand Parwez Servia mendapatkan tawaran pembuatan film Buya Hamka dari Mantan Ketua Umum MUI, Prof. Din Syamsuddin.

“Spontan saya menjawab insyaAllah bisa apabila diberikan kesempatannya. Kemudian di hari itu dilangsungkan pertemuan di MUI. Saya sudah mengenal ketokohan Buya Hamka, saya mengagumi beliau sebagai sosok yang Rahmatan Lil ‘alamin,” ungkapnya.

Dia menginginkan film ini bisa dinikmati pecinta film Indonesia dan negara tetangga. Untuk itu, dia mengajak Falcon Pictures bekerjasama karena menurutnya Falcon memiliki tim promosi yang kuat.

“Alhamdulillah ternyata Pak Neen juga mengagumi Buya Hamka dan setelah membaca skripnya Pak Naveen suka. Jadilah Starvision, Falcon Pictures, dan MUI melebur untuk membuat film biopik Buya Hamka,” imbuhnya.

Syuting perdana Film Buya Hamka akan dilaksanakan pada bulan April 2019. Vino G. Bastian didapuk sebagai pemeran Buya Hamka. Selain Vino, berjejer nama artis beken seperti Laudya Cynthia Bella, Desy Ratnasari, Dony Damara, Ayudia Bing Slamet, Ben Kasyafani, Mawar Eva dan Warda Saifan. Lokasi film ini ada di Sumatera Barat, Semarang, Tegal, Jakarta, dan Sukabumi dengan durasi 62 hari. Film garapan Fajar Bustomi ini diperkirakan tayang tahun depan. (Azhar/Din)

JAKARTA— Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana pembangunan rumah sakit Indonesia di Hebron, Tepi Barat, Palestina. Rumah sakit tersebut akan dibangun Majelis Ulama Indonesia bersama sejumlah lembaga filantropi Indonesia.

“Pak Wapres mendukung penuh rencana kami ini, beliau berpesan agar ini bisa dilaksanakan dengan baik dan beliau optimistis misi kemanusiaan ini sangat mulia,” ujar Kiai Muhyiddin usai bertemu dengan Wapres JK, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (25/3).

Menurut Kiai Muhyiddin, Pemerintah melalui Wapres JK juga siap berkontribusi dalam proyek kemanusiaan atas nama bangsa Indonesia tersebut. Rencananya rumah sakit Indonesia di Hebron, Tepi Barat akan dibangun di tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi.

Dia mengatakan, rumah sakit yang diperuntukan untuk penyembuhan trauma itu akan menelan biaya 7 juta dolar AS dan sepenuhnya dibiayai MUI dan lembaga filantropi Indonesia.

Menurut dia, peletakan batu pertama rumah sakit yang akan diberi nama Rumah Sakit Indonesia Hebron Tepi Barat itu, akan dilaksanakan sebelum  Ramadhan atau akhir April.

“Pada 24 atau 25 April, lalu yang akan meletakkan batu pertama nanti yang kami pastikan adalah pimpinan dari MUI dan lembaga filantropi Indonesia,” ujar Kiai Muhyiddin.

Kiai Muhyiddin melanjutkan, rumah sakit yang akan dibangun empat lantai itu ditargetkan selesai dalam dua tahun. Pembangunan rumah sakit cukup mahal karena seluruh bahan bangunan dari luar Palestina.

Namun demikian, dia optimistis anggaran sekitar 7 juta dolar AS dapat terkumpul. Terlebih Pemerintah, melalui wapres JK mengatakan siap berkontribusi membantu pembangunan rumah sakit.

“Ada sudah starting capitalnya sudah kami miliki. Tapi kami belum bisa menyebut berapa namun kami sangat optimis dengan endorsement dari pemerintah dana 7 dolar AS itu bisa kita kumpulkan,” ujar Kiai Muhyidin. (Nashih)

Sumber: Republika.co.id

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan pernyataan Tengku Zulkarnain (TZ) terkait Rumusan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah pendapat pribadi dan terlepas dari posisinya di MUI.

“MUI tidak bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut,” ujar
Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid, melalui keterangan tulis, Rabu (13/03).

Menurut Buya Zainut, MUI memang memiliki perhatian serius terhadap RUU PKS dan menugaskan Komisi Hukum dan Perundang-undangan beserta Komisi Fatwa untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU PKS.

Hasil dari pengkajian ini, kata dia, akan direkomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan agar RUU PKS tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Namun dia membantah bahwa apa yang disampaikan TZ tersebut bersumber dari hasil kajian Komisi Kumdang MUI.

Lebih lanjut Buya Zainut mengatakan, apa yang disampaikan TZ merupakan pendapat yang tidak berdasar.

“Apa yang disampaikan oleh TZ sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk kecerobohan yang sangat nyata,” kata dia.

Dia mengimbau semua pihak khususnya tokoh agama, masyarakat dan elite politik lebih bijak, cermat, dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik, agar terhindar dari berita bohong dan fitnah yang dapat membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah, Tengku Zulkarnain menganggap, jika pemerintah menerapkan RUU PKS, secara tidak langsung pemerintah melegalkan perzinaan dan menyediakan alat kontrasepsi untuk muda-mudi.

“Ada satu pasal yang membuat saya menangis, pelajar dan mahasiswa dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka,” sebut Tengku dalam ceramahnya.

Namun, tak lama setelahnya, Tengku Zulkarnain menyampaikan permohonan maaf melalui akun twitter pribadinya. Dia mengaku telah melakukan pengkajian ulang dan mengakui kesalahpahamannya dalam memaknai isi RUU PKS.

“Setelah mencermati isi RUU PKS, saya tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh Pemerintah untuk pasangan Remaja dan Pemuda yang ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yg salah,” tulis Tengku melalui akun Twitter pribadinya (@ustadtengkuzul). (Azhar/ Nashih)

JAKARTA – Rencana pelepasan saham Pemerintah DKI Jakarta menuai pro kontra. Fraksi di DPRD Jakarta saling silang pendapat tentang rencana penjualan itu. Pekan lalu, beberapa Ormas Islam berdemo mendesak DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana pelepasan saham tersebut. Menyikapi hal ini, Sekretaris Jendral MUI Buya Anwar Abbas mendukung upaya Pemerintah DKI Jakarta yang akan melepas saham Pemerintah DKI di PT Delta Djakarta.

Buya Anwar memandang, kepemilikan saham Pemerintah DKI di PT Delta Djakarta tidak sesuai dengan tujuan dan filosofi pemerintah sebagai pelindung masyarakat.

“Tugas pemerintah melindungi rakyatnya dan harus bisa menjauhkan sesgala sesuatu yang akan membahayakan dan merusak mereka,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/03).

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menilai, produk bir merusak dua hal yaitu kesehatan dan keyakinan mayoritas penduduk DKI yang beragama Islam. Kandungan alkohol dalam bir, menurutnya, merupakan sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan nilai Islam.

“Karena bir yang diproduksi itu mengandung alkohol dan itu merupakan sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama Islam yang merupakan agama dari 90% rakyat di negeri ini,” paparnya.

Dia menambahkan, bir juga membuat masyarakat tidak sehat dan tidak produktif. Untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat, dia mengungkapkan masyarakat harus produktif. Karena dasar-dasar itulah, Buya Anwar meminta DPRD DKI Jakarta menerima usulan Gubernur DKI Jakarta melepas saham bir di PT. Delta Djakarta.

Beberapa pihak memang menyayangkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah DKI Jakarta bila saham itu dilepas, namun Buya Anwar mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mudah menemukan alternatif PAD baru yang baik, berkah, halal, dan tentu saja lebih menguntungkan.

“Untuk itu kalau saham ini sudah dijual, insyaallah secara bersama-sama, kita akan mencari dan bisa menemukan sumber pendapatan yang baru, baik dan lebih menguntungkan, halal dan berkah,” ujarnya.

Pemprov DKI saat ini memiliki 26.25% saham di PT Delta Djakarta. 2,91% dari jumlah tersebut didapatkan melalui Badan Pengelola Investasi dan Penanaman Modal DKI Jakarta. Perusahaan ini berdiri sejak Juni 1970 dan memproduksi berbagai merek bir seperti Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Lokasi perusahaan ini berada di Bekasi, Jawa Barat. Distributor Delta Djakarta adalah anak perusahaannya yang beranama PT Jangkar Delta. (Azhar/Anam)

GRESIK – Dakwah sebagai tugas setiap muslim harus memenuhi unsur-unsurnya dan agar hasilnya maksimal. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Yunahar Ilyas menyebutkan empat unsur penting dalam berdakwah. Unsur pertama, adalah mubaligh yang kerap dikenal da’i atau daiyah.

“Ini merupakan tugas semua orang Islam dan hukumnya fardlu ‘ain,” katanya di Gresik, Jawa Timur, Ahad (10/03) kemarin.

Kedua, menurutnya, adalah maudhu atau objek dakwah. Maudhu menyasar semua golongan baik yang sudah beriman maupun yang belum. Sasaran maudhu tidak terbatas pada kalangan Islam saja atau non Islam saja namun kedua-duanya.

Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini memaparkan, di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, dakwah menyasar kalangan elite. Pasalnya, dengan power yang dimilikinya, kalangan ini lebih berpotensi berbuat dzalim dibanding kalangan lain.

“Karenanya, perlu dibuat pengkategorisasian sasaran dakwah sehingga bisa menghasilkan dakwah yang maksimal,” ungkapnya.

Pria yang kerap disapa Prof Yun ini melanjutkan, unsur ketiga adalah thariqah atau metode dakwah. Salah satu metode dakwah yang disarankan Prof. Yun sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125.

“Ajaklah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik,” paparnya.

Dikatakannya, terkait metode dakwah ini, pemilihan tema atau dalil untuk dakwah juga harus diperhatikan. Tema dan dalil bisa bil aqli (akal pikiran) atau disesuaikan dengan tingkat pemahaman objek dakwah, sehingga dakwah bisa tepat sasaran.

Unsur terakhir, katanya, adalah media dakwah. Pendakwah bisa menggunakan cara konvensional melalui mimbar-mimbar atau cara kekinian menggunakan media sosial. (Azhar/Anam)

JAKARTA — Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf Amin menyarankan penyelenggara travel umroh dan haji melakukan sertifikasi di MUI. Ia mengatakan sampai saat ini belum ada satupun usaha travel umroh dan haji yang melakukan sertifikasi. Padahal menurutnya, banyak usaha sektor lain yang tidak bersinggungan langsung dengan ibadah, justru sudah melakukan sertifikasi.

“Saya tidak mengatakan travel haji tidak sesuai syariah, tapi travel haji dan umroh itu belum satu pun yang kita berikan sertifikasi. Bank banyak yang sudah kita beri sertifikasi, pariwisata, asuransi dan pasar modal juga ada, kemudian hotel juga,” ungkap Kiai Ma’ruf kala menjadi pembicara seminar bertema “Manajemen Bisnis Syariah Pada Travel Haji dan Umrah” di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (06/03).

Dalam acara Milad ke-15 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) itu, Kiai Ma’ruf pun menjabarkan urgensi travel haji dan umroh melaksanakan sertifikasi. Menurutnya, ada dua aspek pengusaha di industri ini patut melakukan sertifikasi. Pertama, sertifikasi itu berguna menjamin kesucian dan sahnya ibadah. Aspek ini, papar Kiai MA’ruf, salah satunya dinilai dari kualifikasi pemimpin rombongan jamaah. Aspek ini pula yang memiliki tanggung jawab besar.

“Jadi kalau aspek ibadah juga harus sertifikasi. Pembimbingnya sudah bersertfikat belum? Bahwa dia capable untuk memimpin jamaah haji, Aspek ibadah harus bersertifikasi,” ungkapnya.

Aspek kedua adalah perkara pengelolaan usaha. Kiai Ma’ruf menuturkan harus ada kepastian pengelolaan keuangan usaha yang sesuai prinsip syariah. Dana jamaah yang terkumpul harus dikelola sesuai syariah dan ditempatkan di sektor-sektor halal.

Dikatakannya, saat ini jumlah travel umroh dan haji lebih dari 1000. Kewenangan menentukan syariah tidaknya manajerial perusahaan ada di tangan DSN MUI, bukan di Kementerian Agama. Begitupula dengan penentu aspek kesesuaian ibadah ada di MUI.

“Bisnisnya dikatakan syariah atau tidak itu kalau sudah diaudit oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian diberikan pengakuan kalau sudah sesuai syariah,” paparnya.

Perkara ini yang menurutnya harus diperbaiki dalam pengelolaan travel haji dan umroh. Sehingga bisnis ini menopang perkembangan ekonomi syariah khususnya dari sisi industri halal. (Azhar/Din)

JAKARTA — Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional KH Muhyiddin Junaidi mengungkapkan tim MUI akan mengunjungi Hebron, Tepi Barat Palestina, bulan depan. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangungan Rumah Sakit Islam Indonesia di Hebron.

“Panitia akan meninjau lokasi pada tanggal 19 April 2019, dua hari pascapemilu,” ungkap Kiai Muhyiddin, Selasa (05/03) di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Dikatakannya, kunjungan tersebut untuk melihat keberadaan tanah dan memastikan status tanah bukan tanah sengketa. Dia mengatakan lokasi tanah yang akan dibangun Rumah Sakit Islam Indonesia itu berjarak tidak sampai satu kilometer dengan Masjid Nabi Ibrahim di Hebron.

“Soal lokasi sudah jelas milik orang Arab dan lokasinya berada di lokasi orang Arab tinggal di wilayah H1, jaraknya 750 dari Masjid Nabi Ibrahim di H2,” paparnya.

Pembangunan rumah sakit ini merupakan langkah MUI mendukung Palestina. Indonesia sudah pernah membangun rumah sakit Palestina yakni di Gaza. Namun karena kondisi di Hebron berbeda dengan Gaza, maka dibangunlah Rumah Sakit Islam Indonesia juga di sana.

“Dari aspek keamanan lebih aman di Hebron, sementara psikologis mereka dikendalikan langsung otoritas Israel,” papar Kiai Muhyiddin.

Sebelumnya, Kiai Muhyiddin dan tim telah mengunjungi Kementerian Luar Negeri bertemu Wamenlu RI, Abdurrahman Mohammad Fachir. Kunjungan ke Kemenlu itu dalam rangka mendapatkan dukungan secara tertulis dari pemerintah.

“Wamenlu dalam pertemuan tersebut mengatakan pemerintah mendukung sepenuhnya dan membantu sepenuhnya dari aspek diplomasi,” katanya.

Pascamengunjungi Kemenlu, Kiai Muhyiddin bersama tim akan mengunjungi Kantor Wakil Presiden (Wapres).

“Selanjutnya akan mengunjungi Wapres untuk diberikan arahan dan saran pembangunan rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Pemerintah sendiri, papar Kiai Muhyiddin, cukup serius dalam rencana pembangunan Rumah Sakit Islam Indonesia di Hebron. Pasalnya, saat berkunjung ke Kemenlu, Menlu Retno tengah berada di Amman, Yordania. Setelah Menlu Retno, akhir bulan ini Wamenlu akan berkunjung ke Amman.

“Wamenlu akan ke Amman akhir bulan ini, oleh karena itu Panitia akan meninjau lokasi pada tanggal 19 April 2019 dua hari pascapemilu, jadi insyaAllah karena sudah dimulai oleh menlu dan wamenlu maka tim akan meneruskan saja,” kata Kiai Muhyiddin

“Setelah kembali dari kunjungan, Tim MUI akan melakukan sosialisasi pada bulan Ramadhan 2019,” imbuhnya. (Azhar/Din)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada umat Islam untuk tidak terjebak pada polemik yang berlebihan atas keputusan Munas Alim Ulama NU terkait dengan penyebutan bagi orang yang beragama selain Islam dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Putusan tersebut merupakan hasil ijtihad kolektif yang harus kita hormati, karena pasti memiliki hujah, dalil dan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara syar’i maupun pertimbangan untuk kemaslahatan umum (maslahatul ammah),” kata Wakil Ketua Umum MUI KH Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Salah satu keputusan Munas Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat pads 27 Februari – 1 Maret 2019 yang ramai diperbincangkan adalah soal penyebutan apa yang tepat bagi warga yang beragama selain Islam.

Diterangkan bahwa kriteria “kafir” sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqih tidak melekat pada non-Muslim di Indonesia. Ada empat macam istilah yakni “kafir dzimmi”, “kafir mu’ahad”, “kafir musta’man”, dan “kafir harbi” semuanya tidak cocok diterapkan bagi warga non-Muslim di Indonesia. Keterangan lebih lanjut bisa dilihat dalam keputusan lengkap Munas NU tersebut.

Selain itu penyebutan kafir itu sendiri sering berbuntut diskriminasi dalam konteks kehidupan bernegara. Maka bahtsul masail dalam Munas NU akhirnya menjatuhkan pilihan pada istilah “muwathin” (warga negara) bagi non-Muslim karena dinilai lebih relevan.

Menurut Buya Zainut Tauhud, MUI mengimbau kepada semua pihak untuk mengembangkan sikap berbaik sangka (husnuz-dzon), pemahaman positif (husnut-tafahum) dan sikap toleransi (tasammuh) terhadap berbagai hasil ijtihad kolektif masyarakat sepanjang hal tersebut masih dalam koridor wilayah perbedaan (ikhtilaf) dari cabang agama (furu’iyyah), dan bukan masalah pokok dalam agama (ushuluddin).

“Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang di dalam ajaran Islam tidak dilarang bahkan sangat dianjurkan,” imbaunya.

Ditambahkan, MUI mengajak kepada semua pihak untuk terus menjaga persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. (Ichwan/Anam)