Makassar, muisulsel.com – Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Dr KH Ruslan Wahab MA menyampaikan nasihat untuk presenter sekaligus youtuber papan atas Indonesia, Irfan Hakim.

Nasihat terkait konten makan kripik pedas yang membuat Irfan tumbang, kemudian dia dan tim dilarikan darurat ke rumah sakit.

KH Ruslan mengingatkan, dalam Islam, kita tidak dibolehkan menganiaya diri sendiri. Ia mengungkapkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum melukai diri sendiri adalah haram.

“Dalam kaidah ushul fiqih agama kita dianjurkan menghindari musibah lebih baik daripada mencari kebaikan,” kata KH Ruslan melalui muisulsel.com, Sabtu (11/6/22).

Islam, lanjut KH Ruslan, menganjurkan menjaga lima perkara, di antaranya: perkara agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan.

“Lima aspek ini harus menjadi pertimbangan dalam kehidupan. Lomba makan kerupuk pedas hanyalah mencari sensasi yang tidak ada manfaatnya dan melanggar kaidah kehidupan,” ujarnya.

Kiai Ruslan mengingatkan lagi, Islam sangat menjaga nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana Allah berfirman, “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al-Baqarah:195).”

Kronologi

Seperti diberitakan Kompas.com (8/6/2022), Irfan Hakim dan timnya mendapat perawatan darurat di rumah sakit seusai menyantap keripik superpedas.

Kripik pedas One Chip Challenge dari Bara Ilham Bakti Perkasa atau yang dikenal Tanboy Kun, YouTuber Indonesia dengan 15,9 juta pengikut.

Irfan dan tim tidak sampai diopname dan bisa beraktivitas lagi aktif di hari itu.

Irfan Hakim bercerita, ia memang mengundang Bara Ilham, ke rumahnya untuk membuat konten bareng.

Tanboy Kun menantang Irfan Hakim untuk makan keripik pedas One Chip Challenge yang diklaim terpedas di dunia, ditambah saus pedas.

“Saus satu sendok, keripik satu (lempeng),” ujar Irfan Hakim didampingi Tanboy Kun, dikutip kompas.com dari kanal YouTube deHakims Story, Rabu (8/6/2022).

Awalnya Irfan dan dua karyawannya mencicipi keripik pedas tersebut.

Begitu mencicipinya, Irfan memang sudah merasakan rasa pedas.

Kemudian dua karyawan Irfan lainnya mengikuti tantangan itu.

Setelah tiga menit sejak keripik itu masuk ke tubuhnya, Irfan semakin merasakan pedas dan perutnya mulas. Tim Irfan pun demikian.

Irfan tak merasa biasa saja kala menelan keripik berwarna hitam itu.

“Tiba-tiba panas, air mata keluar sendirinya, ingus keluar, keringat keluar,” ucap Irfan yang menyebut tenggorokan hingga perutnya menjadi panas kemudian.

Mendadak salah satu tim Irfan tumbang.

“Kaget banget dong! Langsung panik,” ungkap Tanboy Kun melihat hal tersebut.

Irfan muntah dan sempat ke kamar mandi tetapi tidak bisa buang air.

“Ini gue (perut) kayak dililit ditarik, kayak diperas terus ditarik. Sebelumnya juga jantung gue deg-degan gemetar banget,” jelas Irfan Hakim.

Irfan langsung meminta pertolongan kepada orang-orang di rumahnya.

Tiga karyawan Irfan lainnya juga satu per satu tumbang.

“Dan gue tambah panik, guys!” ucap Tanboy Kun lalu tertawa.

Irfan dan tim dilarikan ke rumah sakit. Meskipun tidak sampai pingsan, Irfan merasa sangat lemas.

Salah satu karyawan Irfan mengalami kaku jari tangannya saat tiba di rumah sakit.

“Tapi jujur, kita kepikiran mau mati,” timpal Irfan.

Setelah diinfus dan dirawat beberapa jam, Irfan dan timnya diperbolehkan pulang. Mereka juga diberi obat.

Penghasilan Besar

Irfan Hakim presenter ternama Indonesia dan pemilik channel YouTube dunia binatang bernama deHakims dengan 8,47 juta pengikut, dipantau Ahad (12/6/22) pagi.

Menurut berbagai sumber, channel YouTuber Irfan Hakim berkisar USD6,3-100,6 ribu per bulan atau USD75,4 ribu-1,2 juta per tahun atau setara Rp1,4 miliar.

Tanboy Kun? 15,9 juta subscribers, pantauan Ahad (12/6/22). Dialah Youtuber kuliner dengan pengikut terbanyak Indonesia.

Konten andalan Tanboy Kun ialah makan dengan porsi jumbo atau yang ekstrem. Kebanyakan makanan yang disantap, seperti ditayangkan Tanboy Kun di kanal YouTube-nya, yaitu makanan ekstra pedas.

Bara Ilham Bakti Perkasa kelahiran 18 November 1993 di Padang, Sumatera Barat.

Pria 28 tahun itu menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Padang, kampung halamannya

Ia merantau ke Depok, Jawa Barat saat mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gunadarma, jurusan Akuntansi.

Tanboy Kun memulai kariernya sebagai YouTuber sejak 2016 lewat konten makan makanan pedas dengan porsi besar. (muisulsel/irfan/ile/kompas.com/dehaKims/berbagai sumber)

The post Nasihat Kabid Fatwa MUI Sulsel untuk Irfan Hakim appeared first on MUI SULSEL.

Fikih Politik
Oleh: H. M Soffa Ihsan
Pengurus MUI Pusat
Wakil LBM PWNU DKI
Marbot Rumah Daulat Buku (RUDALKU)

Politik umat sering diidentikkan dengan kehidupan mereka dalam bernegara. Pemahaman ini memunculkan diskursus berkepanjangan mengenai hubungan antara negara dan agama. Hingga saat ini ada dua arus besar, pertama, menginginkan bentuk kekhilafahan sebagai satu-satunya bentuk negara Islam. Kedua, lebih bersikap moderat serta mentolerir semua bentuk negara, sepanjang nilai-nilai (mabadi’) Islam bisa dijalankan dalam negara tersebut.

Pengalaman Nabi

Para ulama di masa Islam awal bertolak dari pengalaman Nabi Muhammad di Mekkah dan di Madinah. Periode Makkiyah yang dijalani oleh Nabi selama sekitar 13 tahun merupakan masa yang penuh onak duri. Misi Islam banyak berbenturan dengan para pembesar Quraisy yang merasa kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Arab terancam. Pada periode ini, Nabi lebih mencerminkan sebagai seorang pemimpin agama.

Barulah setelah Nabi hijrah ke Yatsrib, tatanan “bernegara” umat Islam mulai nampak. Kota Yatsrib pun berganti nama menjadi Madinah. Masyarakat kota Yatsrib cukup beragam dan sudah mengenal pluralisme. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu. Suku Aus, Khazraj, Qainuqa’, Quraidlah dan Bani Nadhir. Penduduknya pun menganut beragam agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam sendiri terdapat dua kelompok, yaitu kaum migran (Muhajirin), dan penduduk lokal (Anshar) yang didominasi oleh suku Aus dan Khazraj. Sedangkan kaum Yahudi berasal dari suku Nadhir, Qainuqa dan Quraidlah.

Di sini, bisa dipahami kalau pada periode Madaniyyah atau pasca hijrah ini, posisi Nabi bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga pemimpin “negara”. Tapi, tentu, istilah negara di sini tidak bisa disamakan dengan negara modern dalam konteks sekarang. Sebut saja, “city-state”.

Deklarasi berdirinya “negara” tersebut tergambar pada kemunculan  “Piagam Madinah”. Meskipun Madinah saat itu barulah “city state”, harus diakui bahwa tipologi pemerintahan semacam itu merupakan bentuk baru ditengah-tengah menguatnya adikuasa Romawi dan Persia yang feodalistik dan otoriter.

Pada masa Nabi, masalah politik tidak pernah menjadi persoalan yang cukup menyita perhatian masyarakat Islam. Bahkan, dengan kecakapan dan keahliannya, Nabi berhasil melaksanakan peran politik hingga mampu menyatukan kekuatan politik yang menyebar di beberapa kelompok masyarakat Madinah. Nabi melakukan pengisian jabatan, distribusi peran politik secara adil dan seimbang hingga melaksanakan kebijakan politik. Semua itu dilakukan secara hati-hati dengan mengacu kepada aspirasi masyarakat. Posisi Nabi tidak hanya sebagai seorang pemimpin pemerintahan yang memegang peran besar di bidang politik praktis. Nabi juga memerankan diri sebagai pemimpin keagamaan (ri’asatu al-din wa al-dawlah). Fungsi ganda ini berjalan seimbang.

Di masa Nabi, syariat menampilkan dua aspek dalam dirinya, aspek eksoterik dan esoterik. Sisi eksoterik syariat Islam, seperti kewajiban puasa, zakat, haji, dan jihad fi sabilillah, baru sempurna ketika kondisi sosial politik serta ekonomi masyarakat Madinah sudah sampai ke situasi stabil. Kondisi masyarakat yang cukup plural, menginspirasi Nabi untuk mendirikan “Negara Madinah”. Konsep “Negara Madinah” tertuang dalam al-Shahifah atau “Piagam Madinah” yang mengandung nilai universalitas, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban,  serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Yang menarik, dalam Piagam Madinah tidak ditemukan teks-teks apapun yang menunjukkan superioritas simbol-simbol Islam. Seperti kata “Islam”, “ayat al-Quran”, “syariat Islam” atau sesuatu yang menunjukkan perlakuan khusus terhadap umat Islam. Kota Yatsrib yang berganti nama “Madinah”, mengacu pada  kata tamaddun, yang berarti “peradaban”. Maksudnya, kota atau negara yang mencita-citakan tatanan masyarakat berperadaban. Demi mewujudkannya, Nabi mengembangkan konsep “ukhuwah madaniyah”. Yakni, komitmen bersama untuk hidup dalam sebuah kota atau negeri yang berperadaban.

Nabi Muhammad selalu mengutamakan pemecahan sosio-kultural atas suatu masalah dibanding sanksi hukum yang sifatnya formal. Masyarakat Islam pun selalu dinamis. Melalui pengalaman Nabi di Madinah ini, syariat  Islam lebih bermakna sebagai upaya untuk saling menghormati dan menghargai, tolong-menolong, cinta tanah air, mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Politik Sunni

Teori politik eksistensinya jauh tertinggal dari kondisi riil politik umat Islam.  Nabi Muhammad memang pernah membangun model negara kota di Madinah, kemudian diteruskan para Khulafa’ Rasyidun, lalu dirombak oleh Mu’awiyah ibn Abi Sufyan dalam bentuk dinasti. Bentuk dinasti ini berlanjut di era dinasti Abbasiyah.

          Kesulitan ini sama halnya dengan menggagas seputar isu “negara Islam” di kalangan Sunni. Adakah negara Islam di kalangan Sunni? Kalau ada, negara manakah di dunia ini sekarang yang representatif menyandang sebutan negara Islam?

          Sepengetahuan saya, Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah (w. 728 H), salah seorang ulama Hanabilah, yang mencuatkan frame pemikiran fikih politik dalam sebuah karya yang utuh, “al-siyasah al-syar’iyah”. Menurut Ibn Taimiyah, sistem khilafah merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan dalam Islam, sehingga wajib hukumnya mendirikan pemerintahan model Khulafaur al-Rasyidun. Karena itu, istilah “ulil amri” (pemerintah atau penguasa) bagi Ibn Taimiyah merupakan kesatuan antara ulama dan umara’.

          Namun, faktanya institusionalisasi agama selalu berdampak pada pen-taqdis-an atau mistifikasi negara. Selain akan menutup pintu transparasi manajemen pemerintahan, mistifikasi ini juga akan membelenggu kreasi dan ekspresi warga. Mistifikasi ini bisa mengarah pada goyahnya kemurnian tauhid seorang muslim, karena mistifikasi tiada lain adalah pen-taqdis-an makhluk Allah (yakni negara). Teori khilafah yang diagung-agungkan Ibn Taimiyah oleh penganutnya justru diganti dengan pola monarki dan lainnya. Disini terjadi pula sentralisasi kekuasaan sehingga rakyat tidak memiliki hak untuk melakukan apapun. Sejarah juga menyingkapkan bahwa kekhilafahan yang pernah ada banyak melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para petinggi kekhalifahan dari penyimpangan politik hingga penyimpangan keagamaan dengan segala bentuknya. Karena kekuasaan terlalu terpusat dan tidak ada kekritisan yang muncul. Inilah bahayanya bila kekuasaan menjadi ‘pujaan’ terlebih dengan mengatasnamakan ‘titah langit’. Fakta-fakta ‘blunder’ dalam kekhalifahan ini tercatat dalam banyak kitab sejarah seperti ditulis Atthabari, Ibnu Atsir, Ibnu khaldun dan lainnya.

Kita melihat sebagian umat Islam termasuk di negeri kita yang masih terus menginginkan tegaknya khilafah dengan segala bentuk kegiatannya. Kasus Khilafatul Muslimin yang tengah heboh menjadi contoh betapa tantangan idiologis negeri kita masih terpampang jelas dan membutuhkan sikap dan tindakan yang sistemik. Sekaligus ini cerminan bahwa pemikiran politik disebagian umat Islam masih ‘berjalan ditempat’, tidak bersedia menerima hasil penelitian revisionis yang telah membongkar kesejarahan politik umat Islam terdahulu sembari membangun formulasi politik Islam yang lebih elegan, demokratik dan humanistik.

Visi politik kalangan Sunni sesungguhnya lebih terfokus pada kemaslahatan rakyat. Seperti diungkap dalam kaidah fikih,“Tasharruful imam ala-r-ra’iyyah manuthun bil mashlahah” (Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Agama diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, dan negara merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat tersebut.

Untuk mewujudkan cita dan visi yang mulia ini, diperlukan partisipasi rakyat. Jika rumusan kemaslahatan lebih dimonopoli oleh pemimpinnya, maka kemaslahatan rakyat akan banyak mengalami distorsi. Agar rakyat bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan, walaupun harus mengambil mekanisme perwakilan, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu dalam partisipasi. Basis doktrinal dalam fikih politik, seperti terpantul dalam konsep “al-dlaruriyah al-khams”, sangatlah relevan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan wajib dijadikan pegangan bagi kelangsungan kemaslahatan di atas.

Masyarakat menantikan kedatangan pemimpin yang mampu menunjukkan dirinya secara paripurna, sehingga cita-cita bangsa kita akan tercapai dalam meraih keadilan, kemakmuran, dan pemerataan. Seorang pemimpin harus menunjukkan dirinya sebagai pelayan terbaik terhadap rakyat dan umatnya, seperti kata Nabi,“Sayyidul qaumi khadimuhum” (Seorang pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya). Nah, fikih politik sesungguhnya terpaut erat dengan misi Islam, yakni menebar rahmat bagi semua makhluk Tuhan.

Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Agama Jawa Tengah menggelar Halaqah Ulama tentang Moderasi Beragama. Kegiatan yang dibingkai dengan judul ‘Penguatan Wawasan Beragama dan Wawasan Kebangsaan’ ini diikuti oleh para pengurus MUI Provinsi, utusan MUI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, serta penyuluh agama Islam.

Ketua Umum MUI Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si. menyampaikan bahwa upaya untuk menjadikan Islam sebagai Rahmah bagi semesta alam adalah hal sangat penting. Konsep rahmat adalah kasih sayang bukan sebatas pada manusia, namun kepada semua ciptaan Allah SWT.

Oleh karenanya, kegiatan Halaqah Moderasi Beragama dipandang penting sebagai ikhtiar untuk menguatkan prinsip islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin

“Rahmatan lil ‘alamin. Rahmat itu kasih sayang bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk umat manusia. Misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin salah satunya dengan kegiatan (halaqah) moderasi beragama,” kata Kiai Darodji, dalam sambutannya, Senin, 30 Mei 2022.

Dalam sambutannya, Kiai Darodji mengingatkan bahwa Indonesia dalah negara besar dan majemuk. Indonesia mempunyai ratusan suku, bahasa dan ratusan juta manusia. “Karena jumlahnya majemuk, maka kebutuhan, keinginan, kepentingan warganya juga majemuk,” tambahnya.

Masalah-masalah konflik tempat ibadah, masalah aurat dan sebagainya akan selalu ada. Masalah tersebut, sambungnya, jika tidak dimoderasi pasti akan menjadi liar.

“MUI punya konsep wasathiyah. Pemerintah punya konsep yang sama. Semoga ke depan, kita semua dapat bersama-sama dalam hidup yang damai, tentram,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Jateng Mustain Ahmad, S.H., M.H menilai kerja MUI di masyarakat sudah semakin baik. Kehidupan keagamaan cenderung berkembang, baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik dan bidang lainnya. Semangat beragama warga Jawa Tengah sangat maju.

Namun demikian, tantangan hari-hari ini dan ke depan terus berubah. 20 tahun lalu, orang untuk tahu tentang ilmu agama harus datang ke kiai, pesantren, majlis taklim. Tapi hari-hari ini orang yang ingin informasi/pengetahuan agama merasa tidak perlu yang semua itu, cukup datang dengan teknologi,” ujar Kakanwil.

“Dulu sebelum belajar Hadis, maka diarahkan untuk belajar Al-Quran. Sekarang, itu dapat dilakukan dengan cara Prasmanan dan tidak tertib. Itu terjadi saat ini, bahwa semangat beragama tidak dilakukan dengan tafaqqauh fi al-din yang benar. Mungkin dia dapat pengetahuan lewat teknologi, tapi pasti tidak akan mendapat ilmu,” tandasnya lagi.
Konsep moderasi beragama, sambungnya, merupakan resapan dari konsep wasathiyah yang sebelumnya disampaikan MUI. Konsep itu kemudian dialihrupakan dengan nama moderasi beragama.

“Konsep ini kemudian digunakan bukan hanya oleh agama Islam, tapi oleh semua agama. Karena agama sangat mungkin untuk ditafsirkan dan ditarik untuk kepentingan masing-masing kelompok,” tambahnya.

Halaqah Ulama tentang Moderasi Beragama digelar di Metro Park View, Semarang pada Senin-Selasa, 30-31 Mei 2022 dibuka oleh Kepala Kanwil Agama Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta. (*)

The post MUI Jateng-Kemenag Gelar Halaqah tentang Moderasi Beragama first appeared on Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.

Makassar, muisulsel.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel menanggapi dugaan kasus wanita bersuami dua saat yang sama atau poliandri di Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau.

“Poliandri termasuk penyimpangan akhlak atau perbuatan keji atau hal yang secara syariah maupun akal tidak bisa diterima. Seperti menikah dengan saudara kandung atau ibu kandung sendiri,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid Lc MA kepada muisulsel.com, Sabtu (11/6/22).

Warga Seberang Taluk berang atas kasus tersebut. Mereka dikabarkan mengusir si wanita berinisial S yang diduga poliandri.

KH Syamsul menyatakan, Islam hanya menganjurkan poligami yang dikhususkan pada pria. Poliandri adalah haram dan harus diselesaikan di pengadilan agama Islam dan dihukum dengan kasus zina.

“Secara biologis juga kita bisa pahami bahwa seorang perempuan tidak akan mampu mengandung dua anak bersamaan karena hanya memiliki satu rahim. Akan sulit jika seorang perempuan hamil tetapi bingung siapa bapaknya karena memiliki dua suami. Berbeda dengan lelaki jika dua istrinya hamil maka bapaknya sudah jelas,” tutur KH Syamsul.

KH Syamsul mengingatkan, sekali lagi, “Hukum poliandri sama dengan zina yang dalam hukum Islam pelaku harus dirajam karena pelaku memiliki suami tapi melakukan hubungan dengan lelaki lain.”

Rekaman video, seperti diberitakan sindonews.com, pengusiran wanita S viral di media sosial. Dalam video 46 detik, terduga suami S terekam menggendong seorang anak dan ada seorang wanita menggendong anak.
Kemudian tidak lama S, wanita berambut sebahu juga keluar dari rumah. Warga pun langsung menyoraki S. Merekapun dimasukkan ke sebuah mobil. Warga yang berkerumun terus meneriaki mereka.

Kepala Desa Seberang Taluk, Kuswanto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 7 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. Terkait apakah S memiliki suami dua, dia belum bisa memastikan.

“Memang ada (pengusiran). Tapi kalau suaminya dua, saya belum bisa pastikan. Tapi kalau pendataan kita, suami yang sah cuma satu,” katanya.

Kapolres Kuansing AKBP Rendra Oktha mengatakan bahwa pengusiran itu karena isu S miliki suami lebih dari satu.

“Warga melakukan pengusiran atau penolakan terhadap seorang wanita. Tapi, bukan masalah S bersuami dua. Bahwa yang bersangkutan sudah bersuami sah, namun ditengarai sering membawa laki-laki lain ke rumahnya dan dianggap berzina,” kata Rendra dikutip sindonews.com, Rabu (8/6/22).

The post Soal Wanita Diduga Bersuami Dua di Riau, MUI Sulsel Ingatkan Poliandri Haram appeared first on MUI SULSEL.

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H. M.IP. menutup kegiatan halal bi halal dan Halaqah Ulama tentang Moderasi Beragama, di Metro Park View, Selasa, 31 Mei 2022. Setelah ditutup dilakukan halal bi halal dengan para peserta.
Dalam sambutannya, Ganjar mengatakan, kondisi Pandemi di Jawa Tengah cenderung menurun. Menurutnya, Jateng sudah dalam kapasitas endemi, namun belulm disertai dengan ketegasan atau pernyataan dari pemerintah.
Ganjar mengatakan, data covid 19 menunjukkan tren yang baik. Imbas dari penerapan protokol kesehatan membuat kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat. Ketika mengalami gajala, maka seorang langsung mengenakan masker dan sering mencuci tangan.
“Berkat bantuan bapak-ibu bisa semua penanganan covid ini berjalan lancar. Ini bisa karena ulama terlibat. Kita minta orang ibadah di rumah, maka ketika ada statement dari ulama itu bisa,” katanya.
Selanjutnya, Ganjar memaparkan kerjanya bersama ulama dalam pengentasan kemiskinan dan usaha produktif bersama Baznas Jateng. Menurutnya, dana produktif yang dikembangkan Baznas sangat membantu menggerakkan perekonomian dan membantu kinerja pemerintah.
“Yang zakat sudah kita gerakkan. Nanti, kita akan gerakkan wakaf. Selama ini wakaf belum ditujukan untuk gerakkan kegiatan produktif. Itu kalau bisa digerakkan, bisa menggerakkan ekonomi secara luas,” tandasnya.
Kegiatan Halal Bi Halal dan Halaqan Ulama tentang Moderasi Beragama digelar di Metro Park View, Semarang pada Senin-Selasa, 30-31 Mei 2022. Kegiatan sebelumnya dibuka dibuka oleh Kepala Kanwil Agama Jawa Tengah, Mustain Ahmad, S.H., M.H. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta.
Bertindak sebagai narasumber dalam kegaitan ini Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag., Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Tengah Drs. H. Ali Mufiz, M.P.A. dan guru besar ilmu hukum Islam UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Musahadi, M.Ag. (*)

The post Gubernur Jateng Terima Kasih Pada Ulama, Ini Alasannya… first appeared on Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.

Jakarta, muisulsel.com – Kini Pondok Pesantren DDI Mangkoso resmi punya kantor perwakilan sekaligus mess di wilayah Jabodetabek. Tepatnya di Kompleks IPTN Cibubur atau yang dikenal Kompleks BJ Habibie, Depok.

Mess DDI Mangkoso ini merupakan rumah wakaf dari H Abd Hamid Muhammadin MSc. Rumah mewah yang berdampingan rumah Presiden ke-3 RI B.J Habibie (almarhum).

Hari ini serah terima wakaf digelar di rumah tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulsel AGH Prof Dr Faried Wadjedy Lc MA hadir menerima sekaligus meresmikan sebagai mess dan perwakilan DDI Mangkoso.

Anregurutta Faried Wadjedy yang juga Pimpinan Pesantren DDI Mangkoso hadir bersama Wakil Ketua Umum PB DDI Helmy Ali Yafie, Founder Bosowa HM Aksa Mahmud, Bupati Barru Ir H Suardi Saleh MSi, Ketua IADI Mangkoso H Arham Basit Lc, Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakry Lc MA yang juga alumni DDI Mangkoso,

Selanjutnya, Ketua STAI DDI Mangkoso Dr Muhammad Agus M ThI yang juga anak menantu Gurutta Prof Faried Wadjedy, Kepala Kemenag Barru Jamaruddin Bado, dan alumni DDI Mangkoso lainnya.

Jamaruddin Bado didapuk membawakan sambutan dalam acara penyerahan wakaf.

Pewakif Abd Hamid menyatakan bahwa rumah yang telah diwakafkan sebagai tabungan yang sesungguhnya. Cikal bakal wakaf berkat hubungan baik yang lestari antara Abd Hamid dan Anregurutta Faried semasa menuntut ilmu di Mesir.

Para Gurutta yang hadir kemudian mengamanahi Arham Basit menjadi ketua mess dan perwakilan DDI Mangkoso ini. Arham diminta mengelola secara produktif.

Harapan Gurutta Helmy, mess DDI menjadi sentral aktivitas dan informasi DDI Mangkoso di Jabodetabek dan masyarakat serta simpatisan dan alumni DDI terutama DDI Mangkoso.

“Selain itu diharapkan tempat ini menjadi center gerak dakwah DDI secara keseluruhan,” kata KH Helmi Ali Yafie saat sambutan.

Bupati Suardi Saleh, mengatakan, “Fungsi kantor ini menjadi pengembangan sayap di daerah Jabodetabek yang boleh jadi mimpi mimpi Anregurutta Faried Wadjedy.”

HM Aksa Mahmud mengatakan, menyerahkan harta ke DDI melalui wakaf adalah keberkahan yang besar seperti yang dia alami selama bersama Anregurutta Ambo Dalle Allahu Yarhumuh.

“Dan bagi saya Mangkoso adalah tempat keberkahan bagi DDI,” ujar Aksa Mahmud, putra terbaik Barru.

Dalam tausiahnya, Anregurutta Faried Wadjedy menyampaikan, “Posisi wakaf dalam mengembangkan agama terutama untuk pendidikan agama,  alhamdulillah terbukti bahwa banyak alumni Mangkoso yang telah membangun pesantren di beberapa daerah.”

Anregurutta Faried kerap keliling daerah dipanggil meresmikan langsung pesantren-pesantren milik alumni Mangkoso, termasuk Pesantren DDI Abrad Makassar. (*)

The post Ketua Wantim MUI Sulsel Resmikan Kantor Perwakilan DDI Mangkoso di Jakarta appeared first on MUI SULSEL.

Semarang – Muallaf Center Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk menggandeng lembaga-lembaga amil zakat untuk program pemberdayaan para muallaf. Lembaga zakat yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta lembaga zakat lainnya.
Hal demikian disampaikan oleh Ketua MUI Jawa Tengah Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. dalam kegiatan Halal bi Halal dan Silaturrahim Muallaf se Jawa Tengah Tahun 2022 di Hotel Grasia Semarang, Sabtu, 4 Mei 2022. Imam Yahya memberikan sambutan mewakili Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si.
“Baznas ada kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan Muallaf. Pengelola Muallaf center di Kabupaten/Kota tepat jika bekerjasama dengan Baznas dan LAZ,” kata Imam.
“LAZ di berbagai tempat punya potensi besar, dan banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat,” lanjutnya.
Muallaf adalah salah satu golongan yang dapat diberikan zakat. Oleh karenanya, sambung Imam, pihak pengelola Muallaf Center dapat menggandeng lembaga pengumpul zakat untuk bersama-sama memberdayakan para muallaf.
Lembaga Pengumpul Zakat yang dikelola masyarakat mempunyai keunggulan dibanding yang dikelola negara. Salah satu keunggulannya adalah layanan zakat yang ditranformasikan ke dalam sistem keuangan digital.
“Kita perlu bersama-sama untuk menguri-nguri muallaf center di Jateng dan di Kab/Kota. Berdasarkan penelitian saya, Lembaga Amil Zakat itu mendapat kepercayaan yang besar di tengah masyarakat. Permintaan untuk menggandeng itu bukan dalam arti meminta, tapi bersama berjuang melestarikan muallaf center,” tandasnya.
Halal bi Halal dan Silaturrahim Muallaf se Jawa Tengah dihadiri para Pengurus Muallaf Center Jawa Tengah dan Pengurus dari Kabupaten/Kota, serta utusan para muallaf. Hadir juga Ketua Muallaf Center Jateng Dr. KH. Anasom, M.A., serta pengurus harian terkait.
Setelah kegiatan halal bi halal dilakukan rapat koordinasi antara Muallaf Center Jawa Tengah dengan Muallaf Center di Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Muallaf Center Jawa Tengah. (*)

The post Bina Para Muallaf, Muallaf Center Diminta Gandeng Baznas dan LAZ first appeared on Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.

Source link

The post Makna dan Sejarah Penamaan Dzulqa’dah, Bulan Bersantai dan Perdamaian – Majelis Ulama Indonesia first appeared on Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Semarang – Kegiatan Halal bi Halal dan Silaturrahim Muallaf se Jawa Tengah dihadiri para Pengurus Muallaf Center Jawa Tengah dan Pengurus dari Kabupaten/Kota, serta utusan para muallaf, di Hotel Grasia, Semarang, Sabtu, 4 Juni 2022.
Kegiatan yang dihadiri Ketua Muallaf Center Jateng Dr. KH. Anasom, M.A., serta pengurus harian terkait ini juga digelar secara simbolis pemberian bantuan modal usaha bagi salah satu muallaf penjual soto di Kota Semarang, Parno.
“Bantuan ini semoga bermanfaat untuk mengembangkan usahanya. Semoga berkah,” kata Kiai Anasom, di sela pemberian bantuan modal.
Muallaf Center Jawa Tengah memberikan bantuan kepada Parno sebesar Rp 4 juta. Bantuan diserahkan di depan para peserta. Diharapkan ke depan, para pengelola Muallaf Center dalam menggelar berbagai kegiatan pemberdayaan muallaf.
Setelah kegiatan halal bi halal dilakukan rapat koordinasi antara Muallaf Center Jawa Tengah dengan Muallaf Center di Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Muallaf Center Jawa Tengah. (*)

The post Penjual Soto Terima Bantuan Modal Usaha dari Muallaf Center first appeared on Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.

Source link

The post Sertifikasi Halal Dorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Covid-19 – Majelis Ulama Indonesia – Majelis Ulama Indonesia first appeared on Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Source link

The post Sertifikasi Halal Dorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Covid-19 – Majelis Ulama Indonesia first appeared on Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Makassar, muisulsel.com – Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga (PPRK) MUI Sulsel menanggapi kasus aborsi dengan tujuh janin yang membusuk di Biringkanaya, Kota Makassar.

Ketua Komisi PPRK MUI Sulsel Prof Dr Hj Aisya Kara MA, mengatakan, pasangan pria-wanita yang tidak terikat pernikahah sah seharusnya tidak boleh melakukan hal yang melampaui batas seperti aborsi, karena akan berdampak buruk, terutama bagi wanita.

“Perempuan biasanya memiliki dampak sosial dan moral lebih berat dibandingkan laki-laki misalnya dicemooh dan dicaci maki sebagai perempuan yang tidak beres, tidak direspek baik oleh masyarakat di sekitarnya,” kata Prof Aisya kepada muisulsel.com, Jumat (10/6/22).

Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu menambahkan, “Sebaiknya laki-laki harus bertanggungjawab untuk menikahi perempuan sehingga bisa hidup normal di tengah masyarakat dan hidup tenang.”

PPRK MUI Sulsel juga mengharapkan ada support system yang terkoordinasi untuk mengurangi kasus serupa. Penyedia layanan kos atau asrama memperketat pasangan yang belum nikah, jangan campur.

“Kita juga berharap kepada pemerintah setempat untuk lebih memperketat pengawasan terhadap aturan yang telah ditetapkan karena sekarang lagi marak pasangan belum sah hidup bersama di kos,” katanya.

Anggota Komisi PPRK MUI Sulsel, Hj Masnawati Mappasawang SH MKn, mengatakan, perlu pembinaan keagamaan untuk mengurangi kasus aborsi.

“Perlunya pembinaan agama terkait adab pergaulan, antara lawan jenis karena kasus ini bermula dari minimnya pengetahuan agama khususnya masalah kemuslimahan,” kata Masnawati yang juga wakil ketua Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia Bidang Tarbiyah dan Diklat.

Pelarian Sejoli Terduga Pelaku

Seperti diberitakan detik.com melalui detikSulsel, Kamis, (9/6/2022), aparat kepolisian mengamankan sepasang pria-wanita diduga pemilik tujuh janin bayi yang membusuk di kotak makanan dalam kamar kos, di Biringkanaya, Kota Makassar, Sulsel.

Sejoli tersebut kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus aborsi. Tersangka wanita lebih dulu ditangkap di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (8/6/22). Hari yang sama, polisi menangkap tersangka pria di wilayah Kalimantan.

Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto, mengatakan, sejoli itu masih dalam perjalanan menuju ke Makassar. Tapi penetapan tersangka terhadap sejoli itu sudah bisa dilakukan lebih awal.

“Rangkaian penyelidikan masih berlangsung namun kita sudah berani menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka,” kata Budi Haryanto kepada wartawan, Rabu (8/6/22) malam.

Budi mengatakan kedua tersangka mengakui aborsi karena ketujuh janin bayi itu hasil hubungan gelap mereka. Kedua tersangka juga mengaku merasa malu terhadap janin bayi itu.

“Keterangan sementara, motifnya karena malu. Tersangka melakukan hubungan gelap dan mengandung, hamil,” kata Budi.

Aborsi Sejak 2012?

Kembes Budi mengatakan aborsi yang dilakukan kedua tersangka sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Aborsi pertama kali dilakukan pada 2012 silam.

“Sementara ini, peristiwa ini dilakukan sejak 2012 sampai sekarang,” tutur Kombes Budi.

Sejoli tersebut selalu berhasil melakukan aborsi karena tersangka wanita meminum ramuan tertentu. Sementara tersangka pria disebut berperan aktif membantu pasangannya melakukan aborsi.

“Sementara ini pengakuan tersangka, itu minum ramuan dan lakukan tindakan yang bisa gugurkan kandungan,” tutur Budi.

Budi juga memastikan tersangka wanita melakukan aborsi tak hanya di satu lokasi saja alias di tempat yang berbeda-beda. Namun dia tidak menyebutkan di mana saja lokasi yang dimaksud. “Tempatnya pindah-pindah,” katanya.

Dia juga mengungkap sedikit fakta terkait sosok tersangka wanita. Dia merupakan seorang karyawan tanpa dijelaskan tersangka bekerja di perusahaan mana. “Karyawan,” ungkap Kombes Budi.

Kendati demikian, Budi memberi bocoran bahwa pekerjaan tersangka wanita terkait kesehatan. Dia menegaskan tersangka memang memiliki pengalaman medis.

“Ya pekerjaan di dalam kesehatan. Ya punya pengalaman medis,” kata Budi.

Kronologi Tujuh Janin

Kabarnya, janin-janin malang tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik kos-kosan inisial NA di wilayah Biringkanaya, Makassar, Ahad (5/6/22). NA awalnya mencium bau tak sedap dari kamar kos tersangka wanita.

“Baunya (bau tak sedap) tercium, apa pemilik kos itu eh apa bau yang kurang pas itu loh,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Truly Sohomuntal Simanjuntak saat berbincang dengan detikSulsel, Selasa (7/6).

Kamar itu sudah ditinggalkan tersangka wanita sejak Desember 2021. Karena bau tak sedap itu semakin mengganggu, NA terpaksa masuk menggunakan kunci cadangan.

“Akhirnya pemilik tempat itu masuk, karena sudah mulai bau, akhirnya ditemukan lah tumpukan kardus itu, tempat-tempat yang ditempati naro (menyimpan) itu tupperware (kotak makan) di situlah ditemukan (janin bayi),” kata Reonald.(muisulsel/irfan/detiksulsel/detik.com)

The post PPRK MUI Sulsel Tanggapi Kasus Aborsi 7 Janin, Harap Pengawasan Rumah Kos appeared first on MUI SULSEL.

Source link

The post Sertifikasi Halal Satu-satunya Pilihan Kembangkan Ekonomi Umat – Majelis Ulama Indonesia – Majelis Ulama Indonesia – Majelis Ulama Indonesia first appeared on Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Source link

The post Sertifikasi Halal Satu-satunya Pilihan Kembangkan Ekonomi Umat – Majelis Ulama Indonesia – Majelis Ulama Indonesia first appeared on Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Source link

The post Sertifikasi Halal Satu-satunya Pilihan Kembangkan Ekonomi Umat – Majelis Ulama Indonesia first appeared on Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.